Prospek Kerja Tak Sebanding : Penyebab Awardee LPDP Enggan Kembali

Prospek Kerja Tak Sebanding : Penyebab Awardee LPDP Enggan Kembali 

Reporter Ani Nur Iqrimah;Editor  Muhammad Muklas dan Ahmad Haetami

Ilustrasi awardee LPDP. (Freepik/@freestockcenter)

Indonesia telah mengambil berbagai langkah besar untuk menjadi negara kelas menengah dan terus berupaya menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkembang pada 2045 mendatang. Menyadari pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perjalanan ini, Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan kondisi penciptaan lapangan kerja yang kokoh.

Sejumlah perusahaan rintisan (startup) teknologi di Indonesia sedang gencar melakukan PHK massal baru-baru ini. Pandemi Covid-19 dua tahun belakangan, memukul ekonomi nasional, menjadi salah satu faktornya.

Apakah ini awal dari ledakan gelembung (bubble burst) startup di Indonesia yang memang masih perlu waktu pembuktian, tapi faktanya kebutuhan tenaga kerja di perusahaan teknologi masih sangat besar, sedangkan pasokan tenaga kerja yang siap selalu lebih sedikit.

Melalui survei di 30 negara, Hays Global Skills Index menunjukkan adanya tren ketimpangan berupa semakin lebarnya jarak antara kebutuhan perusahaan terhadap pekerja terampil.

Kenaikan kebutuhan tenaga kerja dan pengangguran sama-sama meningkat. Semakin banyak lowongan kerja di sektor industri yang tidak terisi. Hays menggarisbawahi, pasar tenaga kerja masih belum efisien bahkan hasil kajian Hays ini patut mendapat perhatian serius, mengingat masalah ketenagakerjaan di negeri ini kondisinya masih krusial.

Berbanding terbalik dengan salah satu awardee Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di UK, yang lebih memilih bekerja kasar untuk menghindari pajak, padahal mereka rata-rata bergelar Ph.D dan S2. Jika mereka kembali ke Indonesia mungkin akan membantu mengisi kekosongan tenaga kerja yang terampil, juga mendapatkan penghasilan yang sebanding, hal ini bisa berkontribusi menekan masalah ketenagakerjaan yang masih krusial di Indonesia.

Logo LPDP. (lpdp.kemenkeu.go.id) 

Lalu apa yang membuat para awardee LPDP ini enggan untuk kembali ke Indonesia? Padahal dalam Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa LPDP, mahasiswa wajib kembali ke Indonesia selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah kelulusan. Jika tidak kembali, mahasiswa harus mengembalikan semua pendanaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan. 

Salah satu mahasiswa jurusan Psikologi, UIN Jakarta yang enggan disebut namanya juga berpendapat, jika para awardee pulang hanya sebagai fresh graduate, dan tidak memiliki pengalaman yang cukup, apakah bisa memberi kontribusi yang setimpal dengan beasiswa yang dia terima? 

Awardee LPDP yang pulang hanya membawa gelar fresh graduate S2 atau Ph.D, memang bisa jadi apa? Kenapa Indonesia tidak memberi dua kewarganegaraan, kenapa Indonesia tidak memberi mereka waktu 5-10 tahun lagi untuk cari pengalaman dan uang di luar (luar negeri) dulu? Dan ketika mereka sudah aman dalam finansial dan mempunyai pengalaman baru, pasti mereka akan pulang dan berkontribusi untuk Indonesia,” ujarnya pada (12/8). 

Lebih lanjut, harus ada ruang perbaikan untuk sistem di LPDP, agar awardee dan Indonesia selaku pemberi beasiswa, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan keadilan yang sama. Selain itu, dengan tetap ada di luar negeri, para penerima memiliki peluang mengembangkan karier yang lebih luas. Namun, ia tetap tidak setuju dengan keputusan awardee yang benar-benar tidak pulang ke Indonesia. 

Fair enough, tapi kalau ada ruang perbaikan sistem kenapa tidak? Sebenarnya kenapa harus langsung pulang? Harus dilihat juga visi dan misi LPDP ke depannya itu apa? Untuk membiayai pendidikan tingkat atas mahasiswa/i, dengan harapan mereka (awardee) bisa membawa sudut pandang, ilmu, koneksi, dan pengalaman untuk memajukan Indonesia kan? Memang cukup hanya membawa ilmu saja? Namun, saya juga tidak setuju jika mereka benar-benar tidak kembali,” lanjutnya. 

Senada dengan pendapat mahasiswa Psikologi tersebut, mahasiswa FEB UIN Jakarta, Salma Salsabila berpendapat alasan lain yang membuat awardee belum kembali ke Indonesia, karena lingkungannya sendiri yang belum siap menerima para awardee LPDP ini. 

“Mungkin para awardee LPDP yang tidak kembali ke Indonesia karena environment di Indonesia yang belum siap menerima mereka, atau kontribusi yang juga bisa mereka lakukan adalah dengan bekerja di luar negeri. Namun, Awardee LPDP ini kan diharapkan jadi agent of change, harusnya mereka yang punya inisiatif berkontribusi dan membangun environment yang bagus di dalam negeri,” tutup Salma. 

Dear Maba 2022, Pendaftaran Beasiswa KIP Sudah Dibuka!

Dear Maba 2022, Beasiswa KIP Sudah Bisa Kamu Daftar!

Reporter Tia Kamilla; Editor Ahmad Haetami

Ilustrasi UIN Jakarta. (Pinterest/@fajarmartha)

UIN Jakarta telah membuka program beasiswa bantuan nasional, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk para mahasiswa baru 2022, yang berlangsung sejak tanggal 6 sampai 30 Juni 2022 mendatang.

Ketua angkatan KIP UIN Jakarta, Khadijah, mengatakan jika tahun ini pihak UIN Jakarta akan menyediakan kuota kurang lebih 500 mahasiswa dalam program beasiswa KIP, “kurang lebih 500 penerima,”jelasnya pada Jumat (17/6) saat dihubungi tim DNK TV.

Terdapat beberapa persyaratan umum bagi mahasiswa yang ingin mendaftar program beasiswa KIP, yaitu sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Jakarta, tahun akademik 2022/2023. Selain itu, bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia, orang tua mahasiswa yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mahasiswa yang berprestasi, serta mahasiswa yang telah mendapatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada golongan 1,2, dan 3.

Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar. (kemdikbud.go.id)

Salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP, Program Studi Kesejahteraan Sosial semester 2, Adam Faros mengatakan jika salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah memiliki salah satu program bantuan nasional sebelumnya, yaitu KJP atau pun KIP.

“Yang perlu dipersiapkan itu, beberapa berkas atau syarat yang nantinya diberikan oleh panitia, akan lebih baik lagi jika saat SMA sudah pernah menerima beasiswa serupa, seperti KIP atau KJP,” ujarnya.

Menurut Adam, setelah menerima beasiswa KIP, mahasiswa tersebut harus mempertahankan Index Penilaian (IP) di setiap semesternya. “Ketika sudah menerima, penerima harus mempertahankan Index Penilaian (IP) setiap semesternya,” jelas Adam.

Melansir dari spmb.uinjkt.ac.id, mahasiswa harus mengikuti beberapa tahapan atau cara untuk mendaftar beasiswa KIP tersebut, yaitu dengan mengisi Google formulir dan mengunggah beberapa berkas yang diminta. Berkas tersebut akan dikumpulkan secara online dan offline (soft copy dan hard copy) ke pihak kemahasiswaan UIN Jakarta.

Berikut beberapa berkas yang akan diupload secara online antara lain :

  1. Cetak bukti pendaftaran daring ditandatangani; 
  2. Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani; 
  3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar; 
  4. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH); 
  5. Kartu identitas (KTP, SIM, passport); 
  6. Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa; 
  7. Ijazah SLTA/sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli; 
  8. Fotokopi raport SLTA/sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir atau cetak IPK ditandatangani pejabat berwenang dan distempel; 
  9. Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa fotokopi surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada; 
  10. Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa fotokopi piagam/sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada; 
  11. Bukti asli slip pembayaran daftar ulang UKT awal. 

Adapun berkas asli yang dikumpulkan secara offline yaitu :

  1. Menandatangani Pakta Integritas;  
  2. Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000. 

Program beasiswa ini diharapkan dapat membantu dalam keberlangsungan pendidikan para mahasiswa UIN Jakarta.

Dapat Menunjang Pendidikan Sarjana, Simak Beberapa Beasiswa UIN Jakarta!

Dapat Menunjang Pendidikan Sarjana, Simak Beberapa Beasiswa UIN Jakarta!

Reporter Maya Maulidia; Editor Syaifa Zuhrina

Setiap perguruan tinggi memiliki program beasiswa yang menunjang mahasiswanya dalam menjalani perkuliahan, salah satunya UIN Jakarta. UIN sendiri menyediakan cukup banyak program beasiswa, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, lembaga, dan perseroan. Program tersebut diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif dalam jenjang S1 maupun S2.

Ilustrasi Beasiswa. (Freepik/@rawpixel.com)

Jenis pemberian beasiswa di UIN Jakarta meliputi beasiswa penuh, beasiswa sebagian, hingga beasiswa yang hanya untuk tugas akhir perkuliahan.

Salah satu beasiswa yang masuk ke dalam kategori beasiswa internal yakni Beasiswa Prestasi Social Trust Found (STF) sedangkan beasiswa eksternal yaitu Beasiswa Plus Djarum Foundation. Berikut sepuluh beasiswa yang wajib Mahasiswa UIN Jakarta ketahui :

1. Beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) : memiliki syarat dengan lulus seleksi Ujian Mandiri dan hanya terdapat di beberapa program studi di Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari’ah dan Hukum, dan Fakultas Dirasat Islamiyah.

2. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah : calon penerima beasiswa yang orang tua atau walinya meninggal dunia serta tidak diberhentikan pada pekerjaannya, mahasiswa yang berprestasi, serta mahasiswa yang mendapatkan uang kuliah tunggal (UKT) level 1, 2, dan 3.

3. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) : beasiswa yang calon penerimanya harus terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

4. Yayasan Beasiswa Jakarta : dengan syarat yang bersifat umum yakni membutuhkan KTP dan KK.

5. Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) : berlaku bagi mahasiswa yang belum menikah dan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lainnya.

6. Baznas : memiliki syarat dengan capaian IPK minimal 3,00.

djarumbeasiswaplus.org 
DJARUM 
Beasiswa Plus 
sejak 1984 
search 
Pendaftaran Djarum Beasiswa Plus 2022/2023 
Selengkapnya >
Website resmi Beasiswa Plis Djarum Foundation. (djarumbeasiswaplus.org)

7. Beasiswa Plus Djarum Foundation : disediakan untuk semester empat dengan IPK minimal 3,20 pada semester dua dan bertahan sampai semester empat. Beasiswa ini UIN Jakarta bermitra dengan Djarum Foundation.

8. Beasiswa Prestasi Social Trust Fund (STF) : berlaku bagi mahasiwa yang aktif berorganisasi, berprestasi, serta bagi mahasiswa semester dua hingga tujuh yang kurang mampu.

9. Beasiswa Profesor Azyumard Azra Scholarship : diperuntukkan bagi mahasiswa magister sejarah.

10. Beasiswa Profesor Nabil : beasiswa bagi mahasiswa semester 2-7 yang kurang mampu namun berprestasi, aktif dalam organisasi dengan IPK 3,20. Beasiswa ini berlaku bagi Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab di UIN Jakarta.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa yang telah disediakan, para mahasiswa dapat mendaftarkan diri secara online melalui laman www.uinjkt.ac.id atau bisa melalui Academic Information System (AIS).

Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Reporter Tiara Juliyanti Putri; Editor Latifahtul Jannah dan Tiara De Silvanita

Dbl-3 
ON 艹
Ilustrasi mahasiswa penerima beasiswa. (Zonamahasiswa.com)

Beasiswa yang dikategorikan untuk mahasiswa dengan kekurangan finansial idealnya menyasar kepada mereka yang memiliki masalah ekonomi sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Tetapi, fakta lapangan tidak demikian.

Mengutip SuaraSulsel.id yang dipublikasikan tanggal 24 Februari 2022, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengusut dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dengan nilai mencapai Rp22,3 miliar.

Berdasarkan hasil penyidikan terdapat 400 mahasiswa berpotensi menjadi tersangka karena menerima beasiswa, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima.

Oknum tersebut mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Bahkan beberapa memberi suap kepada koordinator pengurus beasiswa atau korlap.

Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Cici Aryanti menjelaskan bahwa ketika ada mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun masih tetap mengajukan  beasiswa maka perlu adanya seleksi ulang dalam pemberkasan.

“Hal ini perlu dilakukan seleksi ulang dalam pemberkasan karena saya sendiri terkadang merasa dan tahu bahwa orang itu mampu tetapi masih tetap mendapatkan beasiswa,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus penyeleksi beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta, Hidayatulloh mengatakan dalam seleksi berkas perlu adanya sinergi beberapa elemen pemerintahan mulai dari level terkecil.

“Perlu verifikasi dan pengecekan ketika ada yang mengajukan beasiswa, salah satunya berkas yang diberikan. Tak jarang memang ada yang realita mampu tetapi memiliki surat tak mampu, sistem screening berkas ini harusnya diperbaiki dari level terkecil seperti RT dan kelurahan, karena ada beberapa oknum yang memberikan surat tak mampu tanpa ada pengecekan dahulu, ini memang masih menjadi permasalahan nasional,” jelas Hidayatulloh.

Hidayatulloh menambahkan bahwa tak jarang penerima beasiswa menggunakan beasiswa bukan untuk membiayai kuliah, tetapi untuk menambah kebutuhan hidup lainnya. Seperti tambahan membeli buku, membayar kos, membeli pulsa bahkan kegiatan-kegiatan hiburan.

“Memiliki sikap integritas itu sangat diperlukan, bukan hanya cerdas secara akademik. Bung Hatta pernah berkata, Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman, namun sikap tidak jujur sulit diperbaiki,” pungkasnya.