Indonesia-China Resmi Gunakan Yuan untuk Transaksi Bilateral

Indonesia-China Resmi Gunakan Yuan untuk Transaksi Bilateral

Reporter Salsabila Saphira; Editor Aulia Gusma Hendra

Foto Bank Indonesia
Sumber: Google Imageinanto

Bank Indonesia (BI) dan People’s Bank of China (PboC) secara resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) antara Indonesia dan China, Senin (6/9).

Dikutip dari keterangan pers Bank Indonesia, kerangka kerja sama dimaksud meliputi, antara lain, penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang Rupiah dan Yuan.

United Overseas Bank Limited (UOB)mengumumkan, anak perusahaannya yakni UOB China dan UOB Indonesia menjadi bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata uang atau yang dikenal dengan appointed cross currency dealer (ACCD) untuk mata uang rupiah (Indonesia) (CNY/IDR).

Hal ini menjadi UOB sebagai Bank Singapura pertama yang menyandang status sebagai bank ACCD untuk mata uang CNY/IDR di China dan Indonesia. UOB China juga merupakan satu-satunya bank yang berkantor pusat di Singapura yang disetujui oleh People’s Bank of China (PBC) menjadi direct market maker untuk mata uang CNY/IDR.

Mata Uang China
Sumber: Thinkstock

Ekonom Makrokonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, penambahan negara mitra kerja sama akan membawa sentimen positif pada pergerakan nilai tukar rupiah, karena mengurangi ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

“Berarti, ini juga menurunkan potensi volatilitas dari pergerakan dollar AS. Karena, kita bisa menggunakan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi perdangangan dan investasi, dengan negara-negara yang memiliki kerja samaLCS ini,” ujar Riefky Senin, (6/9).

Belum lagi, China merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia. Dalam hal ini, bila perdagangan diselesaikan dengan mata uang Yuan maupun Rupiah, bisa meningkatkan volume perdangangan antara kedua negara.

Tak hanya itu, kesiapan pengusaha maupun bank-bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) untuk menjalankan skema ini juga harus diperhatikan.

Penting juga, adanya kemudahan implementasi, sehingga pelaku usaha tidak kesulitan dalam menggunakan kerja sama ini dan menghasilkan keuntungan yang optimal.

Mahasiswi UIN Jakarta program studi Ekonomi Syariah, Firda Aulia mengatakan hal ini perlu dipertimbangkan lagi oleh Indonesia.

“Resmi berlakunya kerja sama antara Indonesia dan China dengan menggunakan mata uang China untuk pembayaran Internasional membuat Indonesia semakin bergantung kepada China, walaupun selama beberapa tahun belakangan rupiah melemah terhadap dollar, namun harus lebih diperhatikan lagi bahwasanya China semakin ingin menguasai perdagangan internasional khususnya Indonesia” ujarnya.

Firda juga menambahkan sudah banyak sekali investor-investor China kini bekerja sama dengan Indonesia. Maka dari itu sebenernya sangat perlu sekali pertimbangan untuk hal seperti ini, mengingat bahwa utang Indonesia pun sangat banyak sekali, jangan sampai China memanfaatkan keadaan untuk bisa menguasai perdagangan internasional.

Bank Indonesia Usulkan Bentuk Uang Digital

Bank Indonesia Usulkan Bentuk Uang Digital

Reporter Amalia Riskiyanti; Editor Aulia Gusma Hendra

Logo Bank Indonesia
Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) berencana untuk mengusulkan topik Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang digital dalam pembahasan di pertemuan G20 mendatang. Pertemuan 20 negara ekonomi utama ini rencananya akan digelar tahun depan.

BI memberi gambaran tentang mata uang yang nantinya akan menjadi alat transaksi keuangan di masa depan. Produk yang akan di beri nama Digital Rupiah ini merupakan suatu representasi uang digital sebagai lambang kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Central.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo
Sumber : Instagram-@idx_channel

Perry menyampaikan ada 3 syarat yang harus diperhatikan dalam menerbitkan uang digital. Pertama, desain uang digital menjadi alat pembayaran sah. Kedua, infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang akan mendukung penerbitan uang digital. Ketiga, pilihan teknologi yang akan digunakan.

Dari tiga syarat tersebut, Perry juga menyampaikan bahwa saat ini pihak BI dan Kementerian Keuangan masih pada tahap kajian desain uang digital.

“Tentunya secara undang-undang dan praktiknya kami dan Menteri Keuangan akan bicara desainnya. Pada waktunya kami akan bicara, saat ini masih tatanan kajian, belum waktunya,” ujar Perry.

Perihal teknologi ada alternatif yang dapat digunakan yakni blockchain, Distributed Ledger Technology (DLT) atau protokol yang berpotensi keamanan basis data digital yang terdesentralisasi, dan stablecoin.

“Seluruh dunia sedang mencari-cari mana yang paling pas dijadikan rujukan. Sebab, masing masing negara tengah membahas, kami juga ikut pembahasan dengan tujuh bank sentral,” pungkasnya.