Aksi Penolakan RUU KUHP, Mahasiswa: Ini Awal Rusaknya Demokrasi

Aksi Penolakan RUU KUHP, Mahasiswa: Ini Awal Rusaknya Demokrasi

Reporter Maya Maulidia; Editor Syaifa Zuhrina

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Penolakan terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengakibatkan unjuk rasa oleh mahasiswa dari berbagai almamater pada Selasa (28/6). Aksi ini juga ditimbulkan karena tidak adanya transparansi RUU KUHP ke ruang publik.

Aksi yang mengangkat tagline “Semua Bisa Kena” ini karena beberapa masalah yang pernah terjadi di Indonesia pasti berdampak terhadap semua pihak. Begitu pun dengan pasal-pasal RUU KUHP yang dapat dengan mudah menjerat pidana bagi kelompok yang tidak memihak ataupun berseberangan dengan pemerintah negara.

Saat ini masyarakat masih berpegang pada draf UU Tahun 2019 sedangkan Juli mendatang pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut. Rancangan itu memuat pasal-pasal yang saat ini menciptakan kontroversial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Beberapa pasal tersebut meliputi :

  1. Pasal penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 RUU KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 3,5 tahun.
  2. Pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 RUU KUHP dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda kategori IV. Selain itu, orang yang menyebarkan isu penghinaan tersebut akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun atau dengan kategori V.
  3. Pasal penghasutan melawan penguasa hukum dalam pasal 246 dan pasal 247. Pada pasal 246, pelaku akan mendapatkan hukuman paling lama 4 tahun atau denda kategori V,  jika ia menghasut orang-orang agar melawan penguasa umum melalui lisan dan tulisan. Sedangkan pada pasal 247, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori V, jika menyebarluaskan lisan atau tulisan tersebut. 
  4. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dalam pasal 354 draf RUU KUHP, jika seseorang dengan sengaja menyebarluaskan isu penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara melalui beberapa platform akan mendapatkan hukuman penjara 2 tahun.
  5. Pasal hukum yang hidup, yakni pasal 598 dan pasal 2 (ayat 1) dalam RUU KUHP draf 2019 memuat hukuman yang didapatkan seseorang jika melakukan pelanggaran di suatu daerah tersebut.
  6. Pasal kumpul kebo (kohabitasi) dalam pasal 417 ayat 1 mengenai pasangan yang melakukan zina seperti persetubuhan dengan yang bukan mahramnya akan mendapatkan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda kategori 2. Selain itu, pasal ini juga mengatur proses hukum hanya bisa dilakukan oleh pengaduan suami atau istri yang terikat pernikahan dan orang tua atau anak yang tidak terikat pernikahan.
  7. Pasal penyiaran berita bohong dalam pasal 263 mengenai pihak yang menyebarluaskan berita bohong dan dapat menyebabkan kericuhan antar masyarakat akan dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun.
  8. Pasal penghinaan terhadap pengadilan dalam pasal 281 RUU KUHP draf tahun 2019 mengenai seseorang yang tidak hormat terhadap hakim akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun. 
  9. Pasal penghinaan agama, yakni pasal 304 RUU KUHP terkait penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang di khalayak umum akan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun.
  10. Pasal pencemaran nama baik dalam pasal 440 RUU KUHP akan mendapatkan hukuman penjara selama 9 hingga 1 tahun 6 bulan.

Menanggapi kabar ini salah satu peserta aksi sekaligus Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Renardi Ariza memaparkan bahwa demonstrasi kali ini dilakukan dengan damai sebagai perwujudan aspirasi yang bijak dari mahasiswa. 

“Perlu adanya tagline ‘Semua Bisa Kena’ terhadap demo kali ini karena banyak pasal kontroversial yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta dapat memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Seperti yang tertera pada pasal  353 dan pasal 354, semua aturan hukum pasti ada tujuan hukum yang dilindungi,” ujarnya saat diwawancarai tim DNK TV pada Selasa (28/6).

“Tujuan dari pasal penghinaan kepada pemerintah ini merupakan awal dari rusaknya demokrasi di negara ini,” lanjut Renardi.

Ia berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi dan kritik serta merealisasikan tuntutan dari berbagai elemen mahasiswa.

Selain Karena Covid-19, Berikut Alasan Lain Penutupan Pintu Doraemon

Selain Karena Covid-19, Berikut Alasan Penutupan Pintu Doraemon

Reporter Anindi Aida Bilqis; Editor Dani Zahra Anjaswari

Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan. (DNK TV/Moch Rayhan Alwi)

Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan berkerja sama dengan Asosiasi Pedagang Pesanggarahan dan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Mahasiswa Hukum (LKBHMI) HMI Cabang Ciputat, menuntut kepada Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis agar segera membuka pintu Doraemon atau pintu penghubung antara kampus dengan pedagang di Pesanggrahan.

Tepatnya pada Maret 2020, diberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan di rumah masing-masing yang kemudian berdampak kepada Usaha Mikro Kecil Menenggah (UMKM) yang ada di Pesangrahan. Selama perkuliahan online, pintu penghubung di Pesanggrahan mau tidak mau harus ditutup sebab mayoritas pelanggan dari kalangan mahasiswa. Pintu Doraemon tersebut ditutup sejak awal pandemi Covid-19, ketika pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Indonesia dinyatakan lockdown, karantina wilayah, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejak akhir tahun 2021 pemerintah mengumumkan pandemi ini sudah bisa dikendalikan dengan baik bahkan sekolah dan kuliah bisa dilaksanakan tatap muka dengan syarat tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Hal tersebut menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalamm keputusan Direktur Jenderal pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi (Kepdirjen Diktiristek) Nomor 2/E/KPT// 2020 yang pada poinya adalah perguruan tinggi dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan memenuhi standar prokes. Dengan adanya kebijakan tersebut, UIN Jakarta mulai melakukan perkulian tatap muka terbatas atau hybrid.

Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesangrahan mewakili suara mahasiswa dan pedagang yang kesulitan untuk akses ke Pesanggrahan karena sejatinya pintu Doraemon dibuat untuk memudahkan mahasiswa memenuhi kebutuhan ketika berada di kampus, seperti makan, fotokopi, rokok, camilan, dan lain sebagainya.

Penutupan pintu doraemon tentu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kampus yang menggantungkan pendapatan dari usahanya tersebut. Banyak pedagang di Pesanggarahan mengeluh terhadap penutupan pintu doraemon yang sangat merugikannya. Tidak hanya pedagang, mahasiswa pun merasakan dampak terhadap penutupan pintu doraemon karena sulitnya akses untuk menuju kesana sehingga membuat mereka menempuh perjalanan yang lebih jauh dari biasanya.

Padahal peran perguruan tinggi sangat penting dalam perkembangan masyarakat, bahkan masyarakat memercayakan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global, sekaligus perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan kewirausahaan, memperdayakan UMKM, sehingga UMKM dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Apakah Kalian kesulitan Akses 
dengan adanya Penutupan 
Pintu Doremon..? 
2537 jawaban 
Tidak 
945% 
Salin
Gambar tangkapan layar hasil survei yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan. (Dok. Istimewa)

Untuk memperkuat argumentasi, Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan melakukan penelitian tentang respon mahasiswa terkait dengan penutupan pintu doremon, hasilnya 79,3% dari 2.537 mahasiswa tidak setuju dengan penutupan pintu doraemon dan menuntut para petinggi untuk membukanya kembali karena 94,5% mahasiswa merasakan kesulitan akses untuk menuju ke Pesanggrahan.

Apakah kalian Setuju atau 
tidak setuju dengan Adanyan 
Penutupan Pintu Doremon. 
2537 jawaban 
Salin 
Setuju 
Tidak setuju
Gambar tangkapan layar hasil survei yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pesanggarahan. (Dok. Istimewa)

Dalam tangkapan layar press rilis yang disampaikan pun terdapat curhatan mahasiswa mengenai keluhan pintu Doraemon yang ditutup. “Penutupan pintu Doraemon sangat tidak memudahkan mahasiswa. Mahasiswa harus mengambil jalan jauh untuk sampai ke Pesanggrahan, saya sangat tidak setuju apabila pintu doraemon ditutup. Karena akan mempersulit akses dan ekonomi pedagang di sekitar pintu Doraemon,”

Mahasiswa mengeluhkan kebijakan rektor yang dinilai menjadikan mobilitas yang sempit terhadap mahasiswa untuk memfasilitasi belajarnya, juga membuat jalan raya tambah macet karena jika ingin ke Pesanggrahan mengendarai motor harus melalui jalan raya dan memutar agak jauh yang membuat lebih menghabiskan waktu banyak.

Bahkan banyak tanggapan negatif bahwa ada alasan lain mengenai penutupan pintu doraemon yaitu supaya saat mahasiswa keluar kampus menggunakan motor dan masuk ke lingkungan kampus kembali, mereka membayar parkir berkali-kali, seperti yang dituturkan salah satu mahasiswa saat Aliansi Mahasiswa Peduli Pesanggarahan melakukan observasi melalui Google Form.

“Bukannya Dekan menutupnya supaya membuat mahasiswa keluar masuk kampus dan membayar parkir lagi? Saya berharap Pintu Doraemon segera dibuka agar memudahkan mahasiswa mengakses makan dan percetakan di samping kampus,”

Bagi pedagang UMKM khususnya yang berada di sekitar kampus, tentu konsumen mereka adalah mahasiswa, pegawai kampus, ataupun dosen di kampus tersebut, seperti pedagang di jalan Pesanggrahan dekat kampus UIN Jakarta. Mereka sangat mengharapkan kebijakan yang saling menguntungkan.

Jumat Bersih jadi Upaya UIN Jakarta Ciptakan Green Campus

Jumat Bersih jadi Upaya UIN Jakarta Ciptakan Green Campus

Reporter Adellia Prameswari; Editor Syaifa Zuhrina

Aksi Jumat Bersih di UIN Jakarta. (uinjkt.ac.id)

Sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi, UIN Jakarta kembali menggelar aksi Jumat Bersih pada Jumat (10/6).

Aksi ini serentak dilaksanakan satu bulan sekali di penjuru lingkungan kampus dengan melibatkan hampir seluruh pegawai dan dosen untuk membersihkan rumput serta sampah.

“Gerakan bersih-bersih kampus harus menjadi budaya warga sivitas akademika, sehingga kampus menjadi indah, sehat, dan nyaman. Hal itu sesuai perintah agama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” ucap Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis pada lansiran website UIN Jakarta.

Amany Lubis yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Ahmad Rodoni bahkan turut serta membersihkan halaman di lingkungan Gedung Rektorat.

Amany Lubis dan Ahmad Rodoni dalam Aksi Jumat Bersih. (uinjkt.ac.id)

Menurutnya, UIN Jakarta perlu menjadi contoh yang baik dalam kebersihan. Oleh karenanya, seluruh warga kampus harus ikut berpartisipasi dalam program kebersihan yang diadakan oleh kampus tersebut.

Salah satu mahasiswi UIN Jakarta, Attanya Diva ikut angkat suara terkait aksi Jumat Bersih ini. Baginya kegiatan ini butuh partisipasi seluruh warga kampus khususnya mahasiswa.

“Hal seperti ini justru harus mengikutsertakan mahasiswa, baik untuk terlibat langsung maupun tidak langsung. Karena mahasiswa juga bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan lingkungan di kampus,” tuturnya saat diwawancarai via Whatsapp pada Selasa (14/6).

Hal tersebut sehubungan dengan pernyataan salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta, Syahirul Alim berpendapat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan harus diperhatikan.

“Mahasiswa juga perlu disadarkan tentang kebersihan lingkungan, terutama bagaimana mereka menjaga dan memelihara kenyamanan lingkungan dalam konteks belajar di kampus. Hanya saja, bentuknya tidak harus gerakan jumat bersih tapi gerakan-gerakan lain yang diinisiasi oleh pimpinan kampus,” ujarnya pada Selasa (14/6).

Ia berharap dengan diadakannya Jumat Bersih ini seluruh elemen kampus dapat menikmati lingkungan dan udara yang bersih dengan menjaga serta menyediakan ruang terbuka hijau yang lebih bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di UIN Jakarta.

AksiKebaikan Perjuangkan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Jakarta

AksiKebaikan Perjuangkan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Jakarta

Reporter Chandra Hermawan; Editor Dani Zahra Anjaswari

Idayogyiiah JE 
Matikan rokokmu 
bersihkan kampus 
dari puntung rokok 
Hentikan sebatmu 
mari tobat 
bersamaku 
Wujudkan 
UIN Jakarta 1000/0 
Kawasan Tanpa Rokok 
Matikan 
rokokmu, mari 
wujudkan World 
Class University 
bersamaku 
Hentikan sebatmu, 
mari hebat 
bersamaku 
Kampus tanpa rokok 
adalah impian 
mahasiswa
Aksi kebaikan UIN Jakarta bersama peserta. (DNK TV/Zharfan Zahir)

Komunitas aksi kebaikan UIN Jakarta menggelar aksi bersama dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menegakkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertempat di Lobi Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan (FITK) UIN Jakarta pada Rabu (18/5).

Aksi ini sudah digelar sejak tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 digelar 2 kali, dan kembali digelar pada tahun 2022 setelah pandemi Covid-19 mereda. Aksi ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa dan organisasi di UIN Jakarta.

Ketua aksi kebaikan UIN Jakarta, Arya Saputra Ramadani mengatakan hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 115 untuk menjadikan kampus sebagai KTR.

“Mengingat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 115 mengatakan bahwa KTR itu salah satunya tempat belajar mengajar yaitu perguruan tinggi juga termasuk di dalamnya.”

Ia berharap agar aturan bukan hanya sebagai regulasi tetapi aturan harus ditegakkan. Selain itu, masalah rokok harusnya menjadi hal yang fatal dan mahasiswa yang melanggar seharusnya diberi sanksi berat.

“Jika mahasiswa merokok di kawasan kampus, seharusnya mendapat sanksi berat sebab kampus merupakan KTR,” ujarnya.

Regulasi terkait larangan merokok di UIN Jakarta sebenarnya sudah diatur dalam kode etik mahasiswa maupun kode etik dosen tahun 2019. Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor B/990/R/HK.00.7/08/2019 tentang Larangan Merokok di UIN Jakarta namun implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.

Dalam Term Of Reference (TOR) acara ditulis bahwa ada tiga tujuan dari kegiatan yang dilakukan yaitu :

  1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang dampak negatif rokok bagi lingkungan, terutama lingkungan akademik di universitas.
  2. Meningkatkan kesadaran peserta tentang dampak negatif rokok bagi kesehatan holistik seorang mahasiswa.
  3. Memberikan pemahaman langkah praktis mengambil bagian dan bersuara demi kenyamanan bersama dalam menempuh pendidikan di lingkungan yang sehat dan terbebas dari rokok.
Pencarian puntung rokok di sekitar UIN Jakarta. (DNK TV/Zharfan Zahir)

Dalam menyampaikan advokasi, salah satu strategi yang dilakukan oleh komunitas aksi kebaikan ini adalah menyampaikan keluh kesah seperti KTR. Komunitas ini juga memberikan solusi salah satu solusi yang diberikan yaitu merekomendasi kepada rektorat untuk memperkuat kode etik mahasiswa.

“Selain sebagai perbaikan aksi regulasi, kami aksi kebaikan juga menawarkan untuk menjadi satgas KTR dengan tujuan dapat bersinergi bersama rektorat untuk mewujudkan KTR di UIN Jakarta,” tutur Arya.

Peserta aksi, Afifah Meliulia menuturkan harapan dari aksi ini yaitu dapat memberikan perubahan bagi mahasiswa yang merokok.

“Semoga dengan adanya aksi ini kita semua juga bisa membangun kesadaran seluruh ahasiswa dan memiliki kemauan agar sadar bahwa kampus itu bukan kawasan yang diperbolehkan untuk merokok,” kata Afifah.

Setelah kegiatan aksi ini dilaksanakan, aksi kebaikan UIN Jakarta berencana akan menyelenggarakan webinar sebagai sosialisasi mereka dengan target seluruh mahasiswa UIN Jakarta. Selain itu juga, mereka akan menghadap kepada rektorat dan jajaran wakil rektor untuk bertemu langsung dengan tujuan mengadvokasi urgensi KTR di UIN Jakarta.

Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Ilustrasi aksi para mahasiswa. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar Kongres Rakyat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, (18/04) sebagai satu rangkaian menuju aksi 21 April yang akan diselenggarakan di gedung DPR RI.

Berdasarkan wawancara DNK TV kepada Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN), Muhammad Arira Fitra bahwa Kongres Rakyat yang dihadiri oleh 36 organisasi skala nasional yang terdiri dari gerakan buruh, gerakan petani, gerakan kaum miskin perkotaan, gerakan pemuda, gerakan pelajar, gerakan perempuan, dan lain sebagainya telah menghasilkan 8 tuntutan yang akan diajukan sebagai berikut;

1. Meminta pemerintahan atau rezim Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari Omnibus Law yang secara konstitusional telah disampaikan oleh Mahkamah Kontitusi bahwa aturan tersebut inkonstitusional bersyarat serta mendesak pemerintahan dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Peraturan Pembentuk Perundang-undangan (P3)

2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan dan tuntaskan pelanggaran HAM pada seluruh gerakan rakyat.

3. Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.

4. Negara harus tegas, tangkap, dan adili seluruh pelaku korupsi.

5. Redistribusi kekayaan nasional dan berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, dan bahan makanan untuk rakyat.

6. Tolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode.

7. Sahkan Undang-Undang PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran.

8. Wujudkan reforma agraria seperti rumah, alat, teknologi bagi kaum tani.

Dokumentasi Aksi Nasional 11 April 2022 BEM SI. (DNK TV/Rayhan Alwi)

Bire sapaan akrabnya, menyatakan bahwa rezim Jokowi-Ma’ruf Amin gagal dalam menyejahterakan rakyat dengan dibuktikan berbagai macam kebijakan ekonomi dan politik yang tidak mewakili dan merepresentasikan kepentingan rakyat.

“Bagi kami seluruh rakyat berhak menyampaikan aspirasinya yang dijamin oleh konstitusi, boleh memobilisasi dirinya terlibat dalam aksi-aksi skala nasional untuk menuntut dan mendesak rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar segera memanfaatkan sisa-sisa jabatannya untuk berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.

Barisan Pasca Kiamat Layangkan Pesan ‘Kematian’ untuk Jokowi

Barisan Pasca Kiamat Layangkan Pesan ‘Kematian’ untuk Jokowi

Reporter Siti Nur Khofifah; Editor Ahmad Haetami

Long march dengan membawa poster protes dan kostum zombie (Instagram/@dhikaarz)

Indonesia darurat krisis iklim. Itulah pernyataan yang terus digaungkan aktivis untuk menyuarakan keresehan terhadap krisis iklim yang terjadi di bumi. Berbagai elemen masyarakat mengadakan Aksi Global Climate Strike 2022 yang dilaksanakan di Taman Skate Park Dukuh Atas Sudirman, Jumat (25/3).

Para aktivis ini melakukan long march dari depan Sudirman Plaza hingga akhirnya berkumpul di Taman Dukuh Atas untuk melakukan berbagai orasi dan pertunjukan seni.

Krisis iklim ini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai, banyaknya solusi-solusi yang dihadirkan pemerintah namun hasilnya nihil. Selain itu khalayak masyarakat juga masih belum begitu sadar bahwa krisis iklim ini semakin buruk. Seperti yang diorasikan oleh Novita dari Jeda Iklim.

“Tapi balik lagi masih ada di antara kita yang belum aware, karena mungkin kita punya privilese. Masalahnya jauh lebih besar dari itu dan dampak kerusakannya akan jauh lebih besar dari itu,” ungkap Novita.

Unjuk aksi ini berlangsung dengan tertib, satu hal yang menarik perhatian adalah para aktivis yang menggunakan kostum unik. Peserta aksi mengenakan kostum dengan warna merah yang melambangkan darah dan mereka juga berpenampilan seperti zombie atau mayat.

Tentu hal ini memiliki filosofi tersendiri, selayaknya yang dijelaskan oleh Extinction Rebellion Indonesia, Melisa Kowara, bahwa kostum ini mendeskripsikan pembangunan ekosistem sosial sudah diambang pintu kehancuran. 

“Jadi memang arah pembangunan negara yang sekarang itu membawa kita ke kehancuran ekosistem dan keruntuhan sosial. Sering kita dengar 2045 emas, tapi itu omong kosong semua. Jadi kita datang hari ini, seakan-akan kita mati, kita menyadarkan mereka bahwa kebijakan sekarang yang dilakukan akan membunuh kita semua,” jelas Melisa. 

Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Wino juga turut menjelaskan makna filosofi kostum zombie berlumuran darah yang ia pakai.

“Tema dari kostum ini adalah barisan pasca kiamat, jadi kita udah saatnya berpikir bahwa kita mempunyai peran masing-masing untuk mengantisipasi dalam menahan perubahan iklim,” ungkap Wino.

AKSI 
SEKARANG 
v extincti 
re e ion.id 
'eAdilLestati
Para masa aksi kostum zombie dan membawa poster krisis iklim (Sumber: DNK TV/Moch Rayhan Alwi)

Aksi ini memiliki beberapa tuntutan yang dilayangkan kepada para pemimpin atau pemerintah terutama untuk Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk segera mendeklarasikan Indonesia darurat krisis iklim. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Abrory Ben Barka bahwa ada empat tuntutan yang dilayangkan dan disuarakan. 

“Pertama adalah mendorong pemerintah untuk mendeklarasikan darurat krisis iklim, selain itu kita juga mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur yang berketahanan iklim.”

“Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang ambisius sesuai dengan kebijakan/perjanjian paris, lalu yang terakhir kita mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengkriminalisasi aktivis lingkungan hidup dan menjamin kebebasan kita untuk berpendapat dalam menjaga lingkungan hidup,” sambung Ben.

Ben juga menyampaikan harapannya untuk pemerintah agar serius dalam menghadapi krisis iklim, karena saat ini kita sudah berada di krisis iklim. Selain itu Ben juga berharap kepada masyarakat diharapkan dapat bergandeng tangan untuk menjaga lingkungan hidup.