Pelanggaran HAM Papua Belum Usai, Perlunya Kebijakan yang Jelas

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor  Syaifa Zuhrina dan Taufik Akbar Harefa

Masyarakat  Papua. (Antara Foto) 

Berbagai kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus terjadi di tanah Papua, baik di ranah hak-hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya maupun hak atas pembangunan. Dan hal tersebut tidak pernah terselesaikan. 

Menanggapi ini, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib memperingatkan pemerintah Indonesia terkait Papua yang tidak mendapatkan kedamaian dan beberapa konfliknya yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

“Kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM di Papua belum pernah diselesaikan secara konstituen oleh negara,” ucap Timotius dalam acara Media Briefing lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI), Rabu (9/3). 

Ia juga menyinggung bahwa adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua karena pemerintah tidak menjalankan Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara konsekuen. Menurutnya hal tersebut dikarenakan konflik dua regulasi, Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus dan UU Otonomi Daerah. 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. (Suara Papua/Agus Pabika) 

Di samping itu, Timotius mengingatkan pentingnya hak orang asli Papua sebagai masyarakat adat yang telah dijamin oleh UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun, beberapa kewenangan tersebut menjadi melemah karena adanya UU No. 2 tahun 2021 Tentang Amandemen Kedua Otonomi Khusus. 

Akan tetapi, pihak MRP terus berupaya untuk menjaga sistem perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pelaksanaan tugas dan wewenang UU Otsus 2001 sebagai solusi yang sejak awal reformasi diyakini dapat memperbaiki situasi HAM di Papua. 

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hasya Dhifan Tirtasaputra memaparkan bahwa kasus ini patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. 

“Hal ini patut menjadi sorotan bagi kita, masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, apakah ini sepenuhnya keteledoran pemerintah akan ketidakseimbangan menangani kasus HAM ataukah hanya untuk melindungi kepentingan beberapa pihak saja. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya lebih perhatian dan concern terhadap kasus pelanggaran HAM di negara kita ini,” ucap Hasya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV, Kamis (10/3). 

Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah harus lebih tanggap dalam memberikan keputusan ataupun tindakan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua dan tidak sepatutnya menyembunyikan kasus-kasus tersebut serta perlunya pengimplementasian Otsus Papua dengan baik. 

“Alangkah lebih baiknya untuk UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan baik sesuai landasan negara UUD 1945 dan Dasar Negara yakni Pancasila,” jelasnya. 

Senada dengan hal tersebut, Mahasiswa UIN Jakarta Ahmad Syafiq Maulana menilai pemerintah perlu memberikan kebijakan berupa undang-undang yang diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM sebagai upaya minimalisasi pelanggaran tersebut. 

“Pemerintah harus memberikan kebijakan atau undang-undang yang jelas, regulasi yang sesuai prinsip hak asasi manusia, tidak hanya unsur memaksa namun juga memberikan kelegaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Pemerintah harus benar-benar memberikan peraturan yang menitikberatkan kepada HAM, peraturan itu memberatkan tapi di satu sisi juga harus memberikan kelegaan pada subjek hukum,” tuturnya saat diwawancarai Reporter DNK TV, Kamis (10/3). 


2 Komentar

소액결제현금화 · Mei 22, 2022 pada 3:20 pm

Details about solutions not created by Apple, or impartial Internet sites not controlled or examined by Apple, is furnished devoid of recommendation or endorsement.소액결제정책

소액결제 정책미납 · Mei 22, 2022 pada 4:24 pm

By selecting “I acknowledge the Terms & Situations” underneath: (1) I consent to acquire the disclosure underneath entitled “Vital Marketing Data” electronically for this transaction only; and (two) I validate that I’ve read the Vital Marketing Data disclosure and I take these terms.소액결제현금화

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.