Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Kongres Rakyat 18 April, Persiapan Aksi Lanjutan Para Mahasiswa

Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Belva Carolina

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar Kongres Rakyat di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, (18/04) sebagai satu rangkaian menuju aksi 21 April yang akan diselenggarakan di gedung DPR RI.

Berdasarkan wawancara DNK TV kepada Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN), Muhammad Arira Fitra bahwa Kongres Rakyat yang dihadiri oleh 36 organisasi skala nasional yang terdiri dari gerakan buruh, gerakan petani, gerakan kaum miskin perkotaan, gerakan pemuda, gerakan pelajar, gerakan perempuan, dan lain sebagainya telah menghasilkan 8 tuntutan yang akan diajukan sebagai berikut;

1. Meminta pemerintahan atau rezim Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dari Omnibus Law yang secara konstitusional telah disampaikan oleh Mahkamah Kontitusi bahwa aturan tersebut inkonstitusional bersyarat serta mendesak pemerintahan dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Peraturan Pembentuk Perundang-undangan (P3)

2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan dan tuntaskan pelanggaran HAM pada seluruh gerakan rakyat.

3. Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.

4. Negara harus tegas, tangkap, dan adili seluruh pelaku korupsi.

5. Redistribusi kekayaan nasional dan berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, dan bahan makanan untuk rakyat.

6. Tolak penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode.

7. Sahkan Undang-Undang PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran.

8. Wujudkan reforma agraria seperti rumah, alat, teknologi bagi kaum tani.

Bire sapaan akrabnya, menyatakan bahwa rezim Jokowi-Ma’ruf Amin gagal dalam menyejahterakan rakyat dengan dibuktikan berbagai macam kebijakan ekonomi dan politik yang tidak mewakili dan merepresentasikan kepentingan rakyat.

“Bagi kami seluruh rakyat berhak menyampaikan aspirasinya yang dijamin oleh konstitusi, boleh memobilisasi dirinya terlibat dalam aksi-aksi skala nasional untuk menuntut dan mendesak rezim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar segera memanfaatkan sisa-sisa jabatannya untuk berpihak kepada rakyat kecil,” tegasnya.