Indonesia Darurat Bencana: Apa Kabar RUU Penaggulangan Bencana?

Indonesia Darurat Bencana: Apa Kabar RUU Penaggulangan Bencana?

Reporter Amelia Putri; Editor Tiara De Silvanita

Kejadian bencana alam akhir- akhir ini kian terjadi pasalnya bukan hanya banjir yang menjadi langganan di setiap tahunnya, tetapi kali ini gempa bumi dan prediksi tsunami yang akan menimpa tanah air Indonesia.

Gertakan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada selasa (14/12) berkekuatan magnitudo 7,4 yang sempat memiliki potensi tsunami. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat merilis pemberitahuan untuk segera melakukan evakuasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Penanggulangan Bencana (PB) cakupannya masih belum menemui titik temu. Wakil ketua komisaris VIII DPR RI Ace Hasan mengatakan kini masih merumuskan perihal isu kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Belum ada titik temu antara Panja (Panitia Kerja) DPR RI dengan Pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB maupun anggaran penanggulangan bencana,” ucapnya.

Hal ini telah lama menjadi pembicaraan serius melihat bencana alam yang sering terjadi namun pemerintah belum sigap menemukan cara penanggulangan yang efisien.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengkoreksi adanya kejanggalan dalam membuat RUU PB dan menanggapi bantuan untuk korban dari bencana tersebut.

Menurut LBH Jakarta pemerintah kerap kali menyalahkan dan beralasan “faktor alam” sebagai penyebabnya. Padahal jika melihat bencana banjir tentu dapat diminimalisir penyebabnya.

Dalam RUU  PB juga tidak dapat menjawab setiap persoalan bencana yang datang.  Masyarakat yang terdampak banyak menghadapi permasalahan, mulai dari kesulitan akses, kerusakan infrastruktur dan nihilnya ganti kerugian yang layak.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta Desra, yang juga merupakan divisi disaster management Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah (KLMPHK Ranita) beranggapan bahwa pemerintah dalam memgedukasi masyarakat perihal tanggap darurat tidak menjadi fokus di masa bencana saat ini.

“Pentingnya literasi kebencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat yang sadar akan ancaman di wilayahnya, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat cepat bertindak dari dampak bencana tersebut,” terangnya melalui DNK TV, pada Rabu, (15/12).

Selain itu, pentingnya penanganan usai bencana terjadi melalui tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat cepat pulih dari keadaan terpuruk setelah terjadi bencana juga perlu digalakkan.