Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Pro Kontra Penamaan Ibu Kota Negara menjadi Nusantara

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Taufik Akbar Harefa

Menteri PPN, Suharso Monoarfa.
Sumber : bapenas.go.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengumumkan penamaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.

Nama ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari 80 nama yang diusulkan, di antaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara dan lain sebagainya.

Dikutip dari kanal resmi Parlemen Channel, Suharso menjelaskan Presiden Jokowi telah mengonfirmasi nama IKN tersebut pada Jumat (14/01).

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/01).

Suharso menjelaskan pemberian nama IKN menjadi Nusantara dikarenakan nama tersebut telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.

Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru – Kalimantan Timur Sumber : YouTube–Presiden Joko Widodo

Penetapan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru, mendapat respons beragam dari berbagai kalangan.

Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini, penetapan ini telah melewati pertimbangan yang matang oleh pemerintah sendiri.

“Kita sepakati bahwa nama Nusantara itu kita beri apresiasi tinggi, tentu kita menganggap bahwa sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis kemudian filosofis,” kata Doli, Senin (17/01).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai nama Nusantara kurang cocok untuk dijadikan sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, nama Nusantara memiliki makna tersendiri, terlebih nama ini sudah menjadi istilah untuk Wawasan Nusantara.

“Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada istilah Wawancara Nusantara,” cuitannya di akun Twitter @fadlizon.

Cuitan Fadli Zon terkait Penamaan Ibu Kota Baru dengan nama Nusantara
Sumber : Twitter-@Fadlizon

Ia juga mengusulkan penamaan ibu kota memakai nama Jokowi, mengingat ibu kota Kazakhstan pun menggunakan nama presidennya sebagai nama ibu kota.

“Usul saya nama ibu kota langsung saja ‘Jokowi’. Sama dengan ibu kota Kazakhstan ‘Nursultan’ (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)” imbuh Fadli dalam cuitannya.

Tak senada dengan cuitan Fadli Zon, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta, La Ode Muh Djasmin justru menyetujui penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Menurutnya, nama Nusantara mewakili seluruh perbedaan yang ada di Indonesia.

“Tanggapan saya mengenai ibu kota baru yang dinamai Nusantara itu, saya setuju. Karena nama Nusantara itu bagi saya adalah nama yang mewakili seluruh atau berbagai macam perbedaan,” ungkapnya pada jurnalis DNK TV.

Ia juga mengungkapkan nama Nusantara ini justru cocok dijadikan sebagai nama ibu kota baru karena Nusantara merupakan kata penyatu yang diharapkan nantinya dapat menyatukan segala macam perbedaan dan memberi warna baru bagi Indonesia.

“Justru kata Nusantara ini yang cocok menjadi nama ibu kota baru karena bagi saya kata ‘Nusantara’ itu penyatu sehingga apabila dinamakan Nusantara maka kita berharap ibu kota baru ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan di Indonesia dan memberikan warna baru” pungkasnya.

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris UIN Jakarta, Andi Aspian Nur Apsari pun ikut buka suara terkait hal ini. Ia merasa pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru merupakan cerminan dari pembentukan Indonesia.

“Saya rasa untuk pemilihan nusantara sebagai nama ibu kota baru ada cerminan dari bagaimana negara Indonesia itu dibentuk” katanya.

Menurut Aspian, dilihat dari segi historis nama Nusantara tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, jika pemerintah sudah menyiapkan dan memilih matang-matang nama ini, maka ia menerima keputusan tersebut.

“Ketika menilik dari segi historis nama tersebut tidak tepat untuk dijadikan nama ibu kota. Namun, kalau memang pemerintah sudah siap dan memilih dengan matang, saya sih terima-terima saja,” kata Aspian.

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Reporter Dani Zahra Anjaswari; Editor Fauzah Thabibah

Ilustrasi Kekerasan Seksual
Sumber: Web.kominfo.go.id

Maraknya kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan yang saat ini sering terjadi tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, kejadian ini bahkan dapat terjadi di tempat-tempat umum seperti kampus.

Menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2021 jumlah kasus terhadap perempuan yakni kasus Kekerasan Seksual di Ranah Publik 962 kasus (55%).

Dan menurut sumber International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada September 2020 dari laporan kuantitatif barometer kesetaraan gender menunjukkan masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut, salah satunya berasal dari orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrem atau dapat disebut misoginis. Perilakunya sendiri disebut misogini. Pada kasus tertentu, misoginis bahkan bisa meningkatkan risiko 1terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita.

Kekerasan pada rumah tangga juga bisa terjadi oleh seorang suami yang mengindap perilaku misogini, dia cenderung menyakiti istri, bahkan hanya karena masalah sepele. Selain misogini, pasangan yang memiliki temperamen buruk, dan masalah ekonomi.

Terlebih lagi ketika wanita memiliki gaji yang lebih besar dibandingkan suami maka bisa terjadi stigma negatif dan memunculkan perilaku misogini.

Meskipun pelaku misoginis umumnya terjadi pada pria, tetapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini. Ada banyak kemungkinan mengapa seseorang bisa memiliki pandangan yang buruk terhadap wanita sehingga terbentuk sikap misogini.

Jika diingat, beberapa hari lalu seorang mahasiswi asal Mojokerto bunuh diri. Bukan tanpa sebab, kematian gadis berusia 23 tahun itu viral dan menyeret oknum anggota Polres Pasuruan.

Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak bahkan menjadi trending topik di twitter untuk meminta keadilan kepada korban dan menghukum pelakunya dengan adil dan sesuai hukum di Indonesia.

Cuitan Ernest prakasa terhadap kasus bunuh diri mahasiswi Mojokerto
Sumber: Twitter-@ernestprakasa

Salah satu orang yang menanggapi kasus tersebut yaitu Ernest Prakasa dalam cuitannya “Novia Widasari, memilih untuk mengakhiri hidupnya di makam ayahnya. Novia Widasari, Mari kenang namanya. Mari melawan atas namanya,” tulis Ernest.

Kemudian dalam cuitan itu pula Ernest melanjutkan pendapatnya bahwa keluarganya sendiri menganggapnya sebagai aib. “Misogini menginjaknya tanpa ampun,” tulisnya lagi.

Selain itu, telah terjadi juga pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di proyek penggalian pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kupang, NTT.

Masih banyak lagi kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan apabila kita menyorotinya secara satu persatu.

Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual karena marak terjadi di masyarakat dan bahkan berakhir tanpa penyelesaian. Hal ini tentunya masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU PKS yang tak kunjung disahkan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya korban kasus kekerasan seksual. Akhirnya, mereka hanya dapat kesempatan berbicara di media sosial sebagai wadah untuk berbicara untuk mengungkap kasus traumatis yang mereka alami.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual pada perilaku misogini ialah menghubungi pihak berwenang apabila mengalami kekerasan seksual dan dapat didampangi oleh orang terdekat kita.

Sehingga dalam hal ini pemerintah harus tegas dan cepat terhadap kasus-kasus tersebut dimana keadilan harus ditegakkan untuk penyelesaian kasus dan penanganan terhadap kondisi korban tanpa memandang sebuah golongan dan jabatan.

Kemenparekraf Hadirkan Buku Seputar Desa Wisata Indonesia

Kemenparekraf Hadirkan Buku Seputar Desa Wisata Indonesia

Oleh Farah Nur Azizah; Editor Farhan Mukhatami

Ilustrasi Desa Wisata di Banten
Sumber: Pexels

Desa wisata menjadi salah satu tempat yang menarik perhatian wisatawan lokal bahkan asing. Dalam konteks wisata pedesaan, desa wisata sebagai aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan serta dikembangkan.   

Menurut Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Henky Manurung, Kemenparekraf akan mengabadikan data-data detail mengenai desa wisata berbentuk buku e-book atau hardbook.

“Kemenparekraf akan mengabadikan data-data detail mengenai desa wisata yang masuk nominasi 50 besar desa terbaik dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam bentuk buku yang mudah dinikmati, e-book atau hardbook,” papar Henky.

Harapan dengan terselenggaranya program ini adalah dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing serta dapat mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga Uno meyakini kalau desa wisata dapat dikelola dengan baik maka hasilnya akan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Sudah saatnya kita berpihak pada desa wisata agar bukan Indonesia yang membangun desa wisata melainkan desa wisata yang membangun Indonesia,” ujarnya.

lustrasi Desa Wisata di Ujungkulon
Sumber: Pexels

Adapun buku yang akan dibuat, mengandung informasi yang berguna untuk masyarakat yang ingin mencari tempat tujuan wisata. Pembuatan buku yang direncanakan pun dalam waktu dekat akan dimulai.

Terdapat 1.831 peserta terdaftar dalam ADWI 2021, dinilai berdasarkan tujuh kategori (homestay, toilet, suvenir, desa digital, cleanliness health safety environment sustainability, konten kratif dan daya tarik wisata).

Kategori tersebut berdasar pula pada empat pilar pariwisata pengembangan berkelanjutan, meliputi tata kelola, ekonomi lokal, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan.

Pada intinya semua kawasan bisa jadi desa wisata bilamana mempunyai daya tarik wisata, baik itu alam, budaya ataupun buatan, mempunyai komunitas masyarakat, potensi sumber daya manusia yang mampu terlibat dalam aktivitas pengembangan, adanya kelembagaan pengelolaan, dukungan dan peluang ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana guna mendukung kegiatan wisata.   

Maka dengan dilakukannya pengembangan desa wisata di Indonesia mampu menciptakan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebab warisan negara harus dijaga dan lestarikan.  

Larangan KPK: Mahasiswa Berikan Hadiah Kepada Dosen

Larangan KPK: Mahasiswa Berikan Hadiah Kepada Dosen

Oleh Diva Raisa Zananda; Editor Tiara Juliyanti

Ilustrasi memberi hadiah ke dosen
Sumber foto: freepik.com

Memberi dan menerima merupakan suatu kegiatan saling merespon. Memberi hadiah kepada orang lain terutama kepada guru yang sudah mendidik itu tindakan yang mulia. Namun bagaimana jika tindakan mulia itu ada niat buruknya atau justru malah menimbulkan respon spesial bagi pemberinya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari yang lalu mengutus aturan bahwa dosen tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa. Diduga kasus yang menyebabkan aturan tersebut dibuat adalah karena Singapura telah membuat aturan tersebut dan berharap Indonesia bisa menerapkan aturan yang sama.

Faktanya Kemenristekdikti sudah membuat surat edaran pada tanggal 23 Februari tahun 2017. Pada surat edaran tersebut tertulis bahwa dosen tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa, dikarenakan menjaga intregritas hubungan antara dosen dan mahasiswa. Jika masih melanggar aturan itu maka akan disanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pada pasal 12 UU Tipikor bahwa penerima akan dipidana dengan penjara seumur hidup dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milliar rupiah.

Mahasiswa memberi hadiah ke dosen merupakan hal yang wajar sebagai bentuk terimakasih sudah mengajar dan membimbing sampai menjadi sarjana atau sebagainya. Tetapi dalam kasus ini diutusnya peraturan tersebut karena adanya ketidakadilan atas perlakuan dosen kepada mahasiswa.

Salah satu Dosen UIN Jakarta, Syamsul Yakin mengatakan bahwa perlakuan itu ditujukan sebagai rasa hormat kepada seorang dosen. Justru hal ini merupakan bagian dari sifat terpuji seorang mahasiswa. Dari sisi lain dosen tidak bisa melarang ataupun meminta mahasiswa untuk memberikan hadiah kepadanya. Saling menghormati merupakan tradisi yang baik di dunia akademik, akan tetapi sering kali dianggap sebagai tindakan mengambil hati karena hal ini tergantung kepada niat mahasiswa yang bersangkutan.

“Seorang dosen yang bertanggung jawab seberapa besar yang diterima sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya sendiri, hadiah yang diberi dari mahasiswa akan diterima secara baik. Namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan memberi nilai dan perlakuan istimewa,” ujarnya.

Menolak pemberian yang berniat jahat
Sumber foto: freepik.com

Dosen dijadikan sebagai role model dan harus menjaga integritas pedagogis, alangkah baiknya dosen menghindar dari hal hal yang berbau grafitikasi atau suap. Karena dengan itu tidak akan ada tindakan mahasiswa yang menyuap dosennya hanya untuk nilai.

Dosen Bahasa Inggris UIN Jakarta Kania Mayastika, juga beranggapan bahwa jika mahasiswa memberi hadiah ke dosen dengan landasan rasa syukur dan untuk berterima kasih itu tidak apa-apa, tetapi berbeda jika mahasiswa yang memberi hadiah ke dosen, berharap dosen akan memperlakukannya secara beda, itu baru yang dinamakan tindakan yang salah.

Kita harus berterimakasih ke orang yang sudah membantu kita terutama tenaga pendidik. Kita juga harus memperhatikan kondisi di sekitar. Jika kondisinya memang untuk menyuap dosen, itu merupakan tindakan tidak terpuji karena dianggap sebagai salah satu hal kriminal.

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Perlindungan Harus Ditingkatkan

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Perlindungan Harus Ditingkatkan

Oleh Amelia Putri; Editor Farhan Mukhatami dan Tiara De Silvanita

Aksi Kamisan 706 sekaligus memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2021 di depan Gedung DPR RI, Kamis, (25/11).
Sumber: XR Bekasi – Ivansiholjonathan

Kasus kekerasan terhadap kaum hawa marak terjadi hingga saat ini. Sasaran kekerasan terhadap wanita yang tidak memandang kriteria tentu membuat was-was setiap wanita.

Dilansir dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat sebanyak 24.325 kasus kekerasan terhadap perempuan (2019-2020).  

Pada 25 November dikenal sebagai Peringatan Hari Internasional untuk menghentikan kasus kekerasan perempuan. Salah satu perempuan hebat di balik kasus kekerasan tersebut ialah  Mirabal bersaudara yang meninggal akibat pembunuhan keji akibat menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM)  setiap perempuan di dunia.

Perempuan seringkali dijadikan objek “kepuasaan” dengan merusak bahkan membahayakan nyawa mereka. Terlebih lagi di zaman sekarang pelaku kekerasan seksual menyalahkan korban dengan dalih “pakaian korban yang mengundang”.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita sebagai warga masyarakat untuk menekan kekerasan terhadap perempuan?

Keterlibatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menjadi langkah awal untuk inisiator dan fasilitator yang berperan mencegah dan menghapus kekerasan pada perempuan. Hal ini yang menjadikan lahirnya kampanye Internasional  16 Hari Anti Kekerasan Terhadap perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence), untuk menyuarakan setiap hak perempuan, menggalang solidaritas diantara perempuan, serta mengajak semua orang turut terlibat aktif dalam melindungi perempuan.

Di pilihnya 16 hari agar pemerintah, aktivis HAM Perempuan, dan masyarakat cukup waktu guna menyusun strategi dalam menekan kasus kekerasan perempuan. Hingga di tanggal 10 Desember yang merupakan hari HAM Internasional bagi organisasi- organisasi di dunia.

Ilustrasi untuk berhenti melakukan kekerasan terhadap perempuan
Sumber: pinterest.com

Di era saat ini  banyak perempuan yang sudah mulai membuka suara demi terciptanya keadilan. Banyak kasus yang mulai terungkap karena adanya pengakuan dari si “korban”, sehingga pelaku dapat diberikan keadilan.

Saatnya kita sebagai masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk seharusnya saling melindungi karena kekerasan tentu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun.

Imbas dari Bangunan di Atas Fasilitas Saluran Air

Imbas dari Bangunan di Atas Fasilitas Saluran Air

Oleh Annisa Nahwan; Editor Ainun Kusumaningrum

Limbah sampah yang disebabkan pendirian bangunan di sekitar sungai.
Sumber: Instagram-@dinaslhdki

Mendirikan bangunan di atas aliran air atau di atas kali bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan di Indonesia, pasalnya banyak dari warga Indonesia yang mendirikan bangunan untuk lahan kerja maupun sebagai tempat tinggal dengan alasan tidak adanya lahan kosong lagi. Padahal, pembangunan tersebut termasuk salah satu pemicu banjir di Ibu kota ini. Contohnya cafe di Kemang Utara yang akan dibongkar oleh camat setempat karena berdiri persis di atas aliran air. Untuk bangunan lain juga akan ditindak secara bertahap guna meminimalisasi penyebab banjir yang terus menghantuin ibu kota.

Menurut Dirjen Sumber Daya Air, Basoeki Hadimoeljono, bencana alam disebabkan oleh 2 faktor yaitu: bencana yang benar-benar disebabkan oleh bencana alam seperti longsor dan bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti banjir. Pasalnya pendirian bangunan tempat tinggal dan tempat bekerja di atas aliran air itu terkadang tidak memperhatikan dampak besar yang akan terjadi kedepannya. Banyak perusahaan industri yang berdiri di sekitar kali tidak menjaga kebersihan, seperti masih membuang limbah-limbah pabrik ke kali dan menjadikan aliran kali sebagai tempat pembuangan akhir dari sampah atau limbah-limbah pabrik tersebut.

Dampak dari didirikannya bangunan di atas aliran air juga tidak hanya merusak ekosistem air tapi juga berbahaya bagi orang yang tinggal atau mendirikan bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan semakin lama bangunan tersebut akan terkikis oleh air, terhantam oleh banjir, bahkan rusak karena terhantam kerasnya aliran air.

Lingkungan di sekitar kali jika tidak adanya bangunan terlihat lebih asri.
Sumber: Instagram-@dinaslhdki

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk mengosongkan bangunan-bangunan yang berdiri di belantaran sungai agar tercipta lingkungan yang rapih, bersih, nyaman, aman, dan sehat. Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Kontruksi Jaringan Orang Miskin Kota untuk menangani kali-kali di kota besar dengan tujuan mengatur pemukiman di area bantaran tersebut agar tidak menggangu aliran sungai yang dampaknya juga akan dirasakan oleh warga yang tinggal disekitar area tersebut.

Harapan sebagai masyarakat umum, ke depannya Indonesia memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar dan saling peduli terhadap sesama. Karena apa yang kita lakukan sebagai warga Indonesia memiliki dampak tersendiri bagi lingkungan hidup. Semoga pembangunan di atas fasilitas aliran air yang memberikan dampak buruk bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah. Upaya ini tentunya tidak luput dari dukungan kita sebagai warga Indonesia. Karena lingkungan alam yang bersih, indah, dan terjaga merupakan aset dari kita untuk anak cucu ke depannya

Kala Intoleran Kian Tumbuh di Tengah Keberagaman

Kala Intoleran Kian Tumbuh di Tengah Keberagaman

Reporter Wafa Thuroya Balqis; Editor Ahmad Haetami

Ilustrasi toleransi beragama di Indonesia
Sumber: pinterest.com

Pada tahun 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggagas Hari Toleransi Internasional guna meningkatkan kesadaran toleransi seluruh masyarakat dunia. Hingga Hari Toleransi Internasional atau International Day for Tolerance 16 November selalu diperingati setiap tahunnya. Direktur Jenderal United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), Audrey Azoulay, ingin masyarakat global merayakan keberagaman dan menghargai perbedaan.

Sesuai dengan moto bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari sikap toleransi. Tanpa toleransi, Indonesia akan mengalami gesekan dan juga perpecahan karena bagaimanapun Indonesia memiliki  aset negara berupa keanekaragaman ras, agama, dan suku budaya.

Ilustrasi toleransi antar ras
Sumber: freepik.com

Namun, nampaknya bangsa ini masih belum cukup menerapkan sikap toleransi. Ada berbagai kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya:

  • Ambon (1999) di mana terjadi konflik antar agama bahkan ABRI pun tidak mampu menangani dengan baik sehingga antar umat beragama kian memanas dalam jangka waktu cukup lama;
  • Tragedi Sampit (2001) yang merupakan sejarah kelam Indonesia melibatkan kerusuhan Suku Dayak dan Suku Madura.
  • Pelarangan anak memakai seragam bernuansa agama tertentu;
  • Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin (2012) kesulitan membangun tempat ibadah karena Wali Kota saat itu menyegel seluruhnya dan mengerahkan Satpol PP;
  • Penolakan pendirian Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani (2018), Papua yang beralasan bahwa tinggi tiang menara masjid melebihi tinggi gereja di sekitar Jalan Raya Abepura.

Rentetan peristiwa intoleransi di atas tentu masih belum  tertulis seluruhnya yang pernah terjadi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Indonesia masih belum dikatakan baik dalam membangun toleransi dan menjaga serta melindungi ragam suku, budaya, dan agama yang dimilikinya.

Selain itu, menurut Laporan Riset ke-14 SETARA Institute di Indonesia tahun 2020 dengan judul “Intoleransi Semasa Pandemi”, terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB, dengan 422 tindakan sepanjang tahun 2020. Dan dari 422 tindakan tersebut, 238 tindakannya adalah dilakukan oleh aktor negara. Aktor non-negara melakukan tindakan intoleransi dengan 42 tindakan.

Konflik memang bisa saja terjadi mengingat kita sebagai warga negara Indonesia dikaruniai keragaman suku, ras maupun agama. Toleransi tetap harus ada tidak hanya penanganan dari pemerintah tetapi warga negara juga saling bergerak menciptakan ruang yang harmonis.

Intoleransi semestinya tidak lagi terjadi di Tanah Air. Bisa disimpulkan bahwa toleransi tidak hanya bisa dari sekadar gagasan atau isu hangat yang diperbincangkan melainkan diperlukan langkah dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan rasa toleransi. Sudah saatnya kita saling menghargai dan mengapresiasi keragaman suku, agama, dan ras yang kita miliki.

Kekerasan Seksual kepada Disabilitas Harus Diberantas

Kekerasan Seksual kepada Disabilitas Harus Diberantas

Oleh Arista Wardani; Editor Ainun Kusumaningrum

Ilustrasi penyandang disabilitas
Sumber: Instagram-@soliderid

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, dikarenakan pelaku menganggap korban tidak akan bisa dan tidak mampu bercerita apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain. Fenomena perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual ini masih sedikit dan minim sekali ditangani oleh para penegak hukum, bahkan sering terjadi berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi pada kaum difabel baik itu kejahatan fisik, emosial juga termasuk kekerasan seksual.

Definisi difabel berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik pada jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan bisa mengalami kendala dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kaum difabel meskipun memiliki keterbatasan baik segi fisik, mental ataupun sensorik mereka tetap sanggup melakukan sebagaimana orang lain lakukan, dengan cara yang berbeda dan mereka mempunyai hak yang sama. Namun hingga kini tidak sedikit perempuan difabel yang menuntut haknya karena perlakuan diskriminasi masih sering terjadi terhadap perempuan difabel.

Jika kasus pelecehan seksual pada perempuan disabilitas ini tidak pernah tuntas maka akan selalu timbul permasalahan lain terutama bagi si korban. Tentu hal ini akan sangat berdampak kepada korban terutama pada psikis dan emosionalnya, mereka akan merasa ketakutan, merasa sangat malu, menghindar dari pergaulan sosial, dan mendapatkan stigma negatif dari orang-orang di sekelilingnya, banyak tekanan yang muncul membuatnya merasa ingin mengakhiri hidup

Akibat dari kekerasan seksual yang terjadi kepada disabilitas
Sumber: Pinterest

Dalam melindungi hak asasi manusia penyandang disabilitas, satu hal yang sudah dilakukan Indonesia dikonkritkan melalui ratifikasi Konvensi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dengan mengedepankan terpenuhinya hak asasi manusia dengan berlandaskan pada norma serta standar kewajiban, bahwa negara bertanggung jawab dalam mengentaskan diskriminasi termasuk di dalamnya penghapusan kekerasan seksual, berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan secara seksual pada kelompok disabilitas selalu lebih tinggi dibanding kekerasan secara psikis, fisik, dan penelantaran yang jumlahnya lebih minim dari jumlah korban kekerasan seksual.

Mengingat negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities) telah mewajibkan negara dalam Pasal 16, untuk melakukan segala langkah dalam memulihkan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang telah menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perbuatan semena-mena satu diantaranya dengan memberikan layanan perlindungan dan memperhatikan kondisi sulit atas keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dalam menangani kasus ini, selain hukum yang menaungi para penyandang disabilitas tentunya masyarakat juga harus ikut andil dalam melindungi mereka dari kejahatan seksual agar terhindar dari Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Pinjaman Online Menganut Riba, Mahasiswa: Setujukah atau Tidak?

Pinjaman Online Menganut  Riba, Mahasiswa: Setujukah atau Tidak?

Oleh Prayoga Adya Putra; Editor Tiara Juliyanti Putri dan Aulia Gusma Hendra

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hukum pinjaman online (pinjol). 
Sumber: wartaniaga.com

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII mengharamkan Pinjaman Online (pinjol) atau fintech lending yang mengandung riba. Pemerintahan dalam hal ini seperti Kominfo, Polri dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas  penyalahgunaan pinjaman online atau finansial technologi peer to peer lending (Fintech Lending). Karena hal itu jelas usaha yang telah meresahkan masyarakat.

“Ini khusus yang terkait dengan pinjol, layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh, dalam konferensi pers, Kamis (11/11).

Dalam hasil Ijtima Ulama MUI ditetapkan 4 diktum keputusan terkait pinjol. Diktum yang pertama, dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad terbaru atau akad kebajikan.

Rekomendasi selanjutnya, MUI meminta pihak penyelenggara pinjaman online hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan, serta bagi umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ilustrasi masyarakat menyikapi beragam keputusan MUI yang menyebut layanan pinjaman online (pinjol) adalah riba dan haram
Sumber: Pinterest          

Sikap agama Islam dalam pinjaman online ini sangat tidak di anjurkan karena banyak aspek yang mempengaruhi seperti aspek ekonomi, keluarga, dan juga lingkungan.

Mahasiswa UIN Jakarta, Latifah Nur Sya’bani mengatakan bahwa pinjaman online merupakan salah satu hal yang tidak baik karena dapat mencemari nama baik diri sendiri dan keluarga.

“Lebih baik meminjam uang kepada teman dekat yang dapat di percaya agar tidak mengandung unsur riba,” tambahnya.

Oleh karena itu, Setelah keluarnya fatwa ini, ia pun semakin yakin untuk tidak akan menggunakan layanan pinjaman online. Dalam keadaan mendesak, ia justru akan menggunakan opsi lain untuk meminjam ke koperasi.

Jaga Kebersihan Lingkungan, Mahasiswa Perlu Ciptakan Kesadaran

Jaga Kebersihan Lingkungan, Mahasiswa Perlu Ciptakan Kesadaran

Reporter Siti Nur Khofifah Putri; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi menjaga kebersihan lingkungan
Sumber: Freepik.com

Kehidupan manusia dengan lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan dapat mempengaruhi aktifitas kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, sampai kepribadian manusia itu sendiri. Lingkungan yang sehat tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, begitupun sebaliknya.

Maka dari itu, sebagai masyarakat yang baik khususnya sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral baik pada kehidupan sosial, tentu sudah menjadi kewajiban untuk terjun langsung dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Seperti yang dilakukan salah satu warga Purbalingga, Raden Roro Hendarti yang memupuk kesadaran tentang kebersihan lingkungan dengan mendatangi anak-anak di desa untuk meminjamkan buku. Uniknya hal tersebut memiliki syarat menukarkan buku dengan sampah terlebih dahulu seperti gelas plastik, kantong plastik, serta sampah lainnya.

“Mari bersama-sama kita menanamkan budaya baca sejak dini, kemudian kita harus bertanggung jawab dengan sampah yang kita kelola untuk mengurangi pemanasan global dan menyelamatkan bumi dari sampah,” jelas Roro.

Maka dari itu, mahasiswa sebagai agent of change tentunya harus sadar bahwa mereka memiliki peran penting dalam hal ini, mereka seharusnya menjadi contoh baik untuk masyarakat guna mendukung dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan menyenangkan.

Salah satu Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta, Hendry Hermawan berpendapat bahwa kesadaran mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan belum maksimal.

“Sebagai mahasiswa seharusnya tidak hanya berteori tapi juga memberikan nilai praktik yang dapat mempengaruhi perubahan dilingkungan dan masyarakat. Kesadaran mahasiswa saat ini sangat tinggi sebetulnya, ia paham bahwa lingkungan sangat penting baginya, ia paham bahwa pencemaran lingkungan sangat berbahaya tetapi dalam implementasinya tidak kurang dan juga tidak terlalu tinggi,” ucapnya.

Membuang sampah pada tempatnya
Sumber: Lifebuoy.co.id

Begitu banyak upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa guna menjaga kebersihan lingkungan, dalam hal kecil contohnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kampus. Hal tersebut merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.

Selain itu Hendry berharap mahasiswa dapat menanamkan kesadaran di dalam dirinya untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta dapat mengimplementasikannya.

“Harapan saya adalah yang pertama tadi bisa menanamkan kesadaran dalam dirinya untuk sama-sama menjaga lingkungan hidup, kemudia yang kedua setelah sadar dia mampu mempraktikan apa yang sekiranya ada didalam teori tersebut. Dan yang ketiga, mampu memberikan kepedulian serta edukasi kepada masyarakat untuk Bersama-sama menjaga lingkungan dan yang paling penting ialah mahasiswa harsus dapat menentang segala kebijakan-kebijakan yang dapat merusak lingkungan,” pungkas Hendry.