Jakarta Darurat Corona, PSBB Ketat Diterapkan

Jakarta Darurat Corona, PSBB Ketat Diterapkan

Konferensi Pers Gubernur DKI Jakarta, (9/9/2020)

Jakarta-  Konferensi pers Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah melakukan rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (9/9/2020) memutuskan kembali ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta.

 “Kita terpaksa kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi.” sambungnya.

Angka tidak menyenangkan datang dari statistik penanganan COVID-19, selama sebulan terakhir, angka kematian dan kasus aktif corona kembali meningkat.

Dalam paparannya, Anies menjelaskan angka kematian kasus corona di Jakarta sempat tinggi di awal wabah, kemudian menurun terus hingga pertengahan Agustus. Setelah itu angka statistik menunjukkan kematian akibat COVID-19 kembali meninggi hingga September kini.

Kasus aktif corona di Jakarta pun menjadi pertimbangan penerapan kembali PSBB ketat. Meski jumlah fasilitas kesehatan di DKI sebanyak 190 rumah sakit dan 67 diantaranya adalah RS rujukan COVID-19 serta rasio dokter di Jakarta terhitung tinggi, tetapi ambang batas kasus aktif corona sudah hampir melampaui batas.

Tempat tidur isolasi khusus corona di Jakarta berjumlah 4053 dengan kondisi saat ini terpakai 77 persen. Dari penjelasan Anies, bila tidak ada pengereman kasus, tempat tidur isolasi akan penuh pada 17 September.

PSBB ketat akan dimulai pada 14 September, dengan pola bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Aktivis perkantoran akan ditiadakan, kecuali bagi kantor esensial dengan aktivitas minimum. Kegiatan yang mengumpulkan massa juga akan ditiadakan.

Tempat hiburan dan taman rekreasi akan ditutup. Sementara usaha rumah makan, restoran dan kafe diperbolehkan beroperasi dengan tidak boleh makan di lokasi. Tempat ibadah di kompleks perumahan dan perkampungan masih boleh dibuka dengan penerapan protokol kesehatan ketat, tetapi rumah ibadah raya, seperti masjid raya akan ditutup.

Sementara transportasi umum juga akan dibatasi dan penerapan sistem lalu lintas ganjil genap akan ditiadakan. Untuk pergerakan keluar masuk Jakarta, Anies menjelaskan masih akan mengkoordinasikan dengan daerah sekitar dan Kementerian Perhubungan.

Reporter: Andika Ramadhan

Moderasi Beragama dalam Kemajuan PTKI : Perspektif Integrasi Nasional

Moderasi Beragama dalam Kemajuan PTKI : Perspektif Integrasi Nasional

Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis bersama Wisudawan dalam Wisuda Sarjana ke-117

Jakarta- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Online Wisuda Sarjana ke-117 bertajuk “Moderasi Beragama dalam Kemajuan PTKI : Perspektif Integrasi Nasional” yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan dapat disaksikan melalui Live Streaming Youtube UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Sabtu (29/08).

Wisuda ini dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis beserta jajarannya, Ketua Senat UIN Jakarta, Abuddin Nata beserta jajarannya, para Dosen serta wisudawan dan wisudawati ke-117 UIN Jakarta.

Dalam laporannya, Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis menetapkan sebanyak 1.163 wisudawan dan wisudawati dari 12 Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana dinyatakan lulus dalam Wisuda ke-117 ini.

Ketua Senat UIN Jakarta, Abuddin Nata mengatakan hendaknya wisudawan dan wisudawati mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memasyarakatkan moderasi beragama dalam memajukan PTKI demi penguatan integerasi nasional. Ia juga berpesan agar mengembangkan ilmu dan keahlian yang sudah dimiliki sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat.

“Untuk mengembangkannya dapat terus melakukan kreatifitas inovasi dengan cara yang lebih cerdas, karena terkadang dinamika dan perkembangannya terjadi di masyarakat pada era milenial seperti sekarang ini, jauh lebih cepat dari perkembangan ilmu dan keahlian yang kita pelajari di kampus.” Ujar Abuddin Nata.

Nurul Yaqin menyebut generasi saat ini bukan hanya memikirkan tentang kualitas akademis tapi juga memikirkan kualitas yang bersifat praktis

“Di zaman sekarang ini orang bukan hanya berfikir bagaimana cara mendapatkan pekerjaan namun bagaimana menciptakan peluang pekerjaan. UIN ini selayaknya sudah saatnya untuk membuat sekolah bisnis, kerena dengan sekolah bisnis ini kita bisa mengejar ketertinggalan kita, dari human capital kita, khususnya dalam bidang entrepreneurship.” jelasnya.

Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi mengungkapkan kehidupan berdemokrasi di tengah keberagamaan Indonesia mampu dibangun dengan penuh cinta damai dalam bingkai kesadaran ke-Indonesiaan berdasarkan Pancasila. Peran tersebut menjadi kontribusi PTKI yang tak ternilai,  dari sisi lain menjadi tantangan tersendiri agar PTKI tetap konsisten dan tidak tercederai atau terkontaminasi dengan ideologi yang telah lama dibangun.

“Saya ingin mendorong seluruh perguruan tinggi keagamaan islam, wabilkhusus UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta untuk mampu melahirkan inspirator akademis dan metodelogi berfikir tentang keislaman sebagai basis moderasi beragama,” terang Fachrul Razi.

Amany mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati dan berpesan agar ilmu yang diperoleh dari kampus bisa menjadi modal untuk mengabdikan diri ditengah masyarakat.

“Mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kesungguhan, integritas, dan keikhlasan, jadilah manusia yang menebar manfaat bagi umat, jadilah suluh yang menerangi hidup mereka, jadilah garam bagi kehidupan mereka.” pungkasnya.

Reporter: Arista Wardani

Perkuat Moderasi Beragama dan Kampus Merdeka, IAIN Cirebon bekerja sama dengan Fidikom UIN Jakarta

Perkuat Moderasi Beragama dan Kampus Merdeka, IAIN Cirebon bekerja sama  dengan Fidikom UIN Jakarta

Penandatanganan MoU antara Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (FOTO: DNKTV/Hanny F)

Jakarta- Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon mengunjungi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), pada Rabu (26/8) di Meeting Room lantai dua gedung Fidikom.

Isi dari kerja sama tersebut diantaranya, penguatan kapasitas kelembagaan dan tri dharma perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan program studi penyiaran Islam, pelatihan dan peningkatan mutu sumber daya manusia..

Dekan Fidikom, Suparto, berharap kedepannya dapat melakukan kegiatan bersama antar kedua fakultas baik berupa penelitian, tukar dosen, tukar mahasiswa, juga publikasi agar saling memperkaya dan mengisi.

Kerjasama ini memiliki manfaat terutama dalam meningkatkan nilai akreditasi, baik meningkatkan akreditasi jurnal maupun prodi itu sendiri. Dekan FUAD IAIN Syekh Nurjati Hajam, yang didampingi oleh para wakil dekan Abdurahman, dan Anwar Sanusi, menyampaikan kerja sama tersebut akan semakin mendalam, terutama dalam mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi, seperti pengajaran, pengabdian, dan penelitian.

Ia juga menyampaikan melalui DNK TV, bahwa tujuan diadakan penandatangan MoU tersebut selain untuk silaturahmi akademik, agar kedua fakultas saling memperkuat tentang keilmuan kedakwahan untuk menyambut isu-isu kontemporer dan perubahan globalisasi.

“Untuk menyambut kebijakan Kementerian Agama yang distingsinya (program) adalah moderasi beragama, sementara Kemendikbud distingsinya kampus merdeka. Kedua fakultas ini (FUAD dan Fidikom) harus bersinergi dan integrasi untuk memperkuat hal tersebut. Sehingga dakwah tidak dipandang sebelah mata dan hanya terbatas pada hal-hal normatif tetapi lebih kepada transformatif, inklusif untuk menindak lanjuti tujuan kampus merdeka dan moderasi beragama” tutur Hajam.

Menurutnya, antara kedua kampus memiliki kelebihan masing-masing. IAIN Syekh Nurjati Cirebon unggul muatan khazanah lokal, sementara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta unggul dalam metodologi pembelajaran. Sehingga akan menjadi nilai tambah apabila disinergikan.

Reporter: Tiara De Silvanita

Aplikasi Jak APD dalam Fase Percobaan

Aplikasi Jak APD dalam Fase Percobaan

Ilustrasi penerima sanksi pelanggar protokol kesehatan selama PSBB (sumber foto detik.com)

Jakarta- Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan denda progresif bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan berulang. Hal ini berlaku kepada individu, kantor maupun tempat usaha. Oleh karenanya, Pemprov DKI menyiapkan aplikasi pemantau Jakarta Awasi Peraturan Daerah (Jak APD).

“Saat ini, aplikasi Jak APD masih dalam fase masa percobaan bagi para pengguna internal sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Setelah sosialisasi aplikasi Jak APD selesai dilakukan oleh unit-unit terkait, termasuk proses evaluasi trial and error dan juga proses integrasi data telah selesai dilakukan, maka aplikasi yang menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar PSBB ini akan dapat segera digunakan,” ujar Yudhistira  Kepala BLUD Jakarta Smart City dalam Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Selasa (25/8/2020)

Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh Satpol PP DKI, Dishub DKI, dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DKI untuk mengumpulkan data statistik para pelanggar selama PSBB transisi berlangsung.

Melansir dari Tribun News, Kepala Dinaskertans, Andri Yansah mengatakan ini dilakukan agar seluruh masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan dan tidak melakukan pelanggaran yang berulang.

Upaya ini ditempuh karena tingginya pelanggaran yang terjadi selama PSBB berlangsung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pada masa PSBB transisi  warga yang menjalankan aktivitas di luar rumah harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Namun, aturan ini masih saja dilanggar oleh warga. Mulai dari pelanggaran tidak memakai masker, berkumpul di satu tempat dengan tidak menerapkan social distancing serta pelanggaran di berbagai tempat dan fasilitas umum.

Terhitung sejak 30 Agustus 2020, terdapat 39.280 penduduk Jakarta positif Covid-19 menurut Data Pemantauan Covid-19 DKI Jakarta. Dari data tersebut sudah terlihat jelas bahwa angka penduduk Jakarta yang terpapar virus Covid-19 ini semakin meningkat.

 “Yang saya tahu, aplikasi ini nantinya hanya akan digunakan oleh internal Pemprov DKI yaitu (petugas dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi, dinas perhubungan, dan satpol PP), sehingga keefektifan tersebut ditentukan oleh penggunanya yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, seberapa akurat data pelanggaran tersebut agar sanksi yang diberikan tepat sasaran. Kemudian, keefektifan tersebut perlu didukung oleh semua pihak, karena pandemi ini musuh kita bersama kita perlu melawannya secara bersama, karena kelalaian kita untuk kita sendiri dan kedisiplinan kita untuk kita juga.” ucap salah satu warga Jakarta, Falah.

Falah juga menilai dalam beberapa portal online masih terdapat kerancuan informasi, seperti sebelumnya, Kepala Dinaskertans DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan aplikasi ini hanya digunakan untuk internal pemprov, namun di lain hari Andri mengatakan karyawan dapat mengawasi dan memberi aduan tentang pelanggaran protokol kesehatan ke aplikasi Jak APD ini. Ia berharap sebaiknya Pemprov lebih merincikan kembali target pengguna, dan pihak mana saja yang dapat memberi aduan ke Jak APD. Pemprov harus lebih menggaungkan dan mensosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan adanya aplikasi Jak APD, pelaksanaan denda progresif akan dilakukan terpusat pada satu aplikasi sehingga pengumpulan data pelanggar dapat dengan mudah dikumpulkan. Petugas tidak perlu lagi mengumpulkan data secara manual. Pemprov DKI berharap, dengan adanya hal ini, terdapat pengurangan pelanggaran yang dilakukan oleh warga DKI Jakarta.

Reporter: Siti Nurhaliza

Fidikom Lepas 122 Wisudawan

Fidikom Lepas 122 Wisudawan

Pelepasan Wisudawan/ti 177 Fidikom UIN Jakarta

Jakarta- Pelepasan Wisudawan/Wisudawati ke-117 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan dalam ruang virtual melalui aplikasi Zoom pada Rabu (26/8). Pelepasan wisuda ini dihadiri oleh penanggung jawab acara Ahmad Zaky, M.Si. yang juga merupakan Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Dekan Fidikom Suparto, Ph.D., Alumni Fidikom Yuliati S.Sos. dan Sekretaris Prodi Kesos Nunung Khairiyah, M.A.

Sebanyak 122 peserta wisuda yang terdiri dari 15 wisudawan/ti dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), 5 wisudawan/ti dari Prodi Manajemen Dakwah (MD), 42 wisudawan/ti dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), 1 wisudawan/ti dari Peodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), 21 wisudawan/ti dari Prodi Kesejahteraan Sosial (Kesos), 22 wisudawan/ti dari prodi Jurnalistik, dan 5 wisudawan/ti Program S2 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Pelepasan Wisudawan/ti 117 ini, didominasi oleh mahasiswa angkatan 2013.

Dekan Fidikom, Suparto dalam Pelepasan Wisudawan/ti ke 117

Dekan Suparto dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada wisudawan/ti agar menjadi orang sukses dan menggapai cita-cita dan mimpi mereka. Dekan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika yang terlibat dalam penyelenggaraan wisuda daring ini.

“Jadikanlah mimpi-mimpi itu lebih besar dari pada rasa takut kalian dan jadikanlah perbuatan kalian lebih keras suaranya daripada perkataan kalian. Ketika kalian lulus, maka kalian sedang dalam proses untuk menjadi, maka mudah-mudahan menjadi yang lebih baik, dibanding ketika menjadi mahasiswa” ungkapnya.

Wisudawati terbaik tingkat fakultas ke 177, Ulfah Utami, Prodi Manajemen Dakwah

Ulfah Utami, lulusan terbaik tingkat fakultas dengan IPK 3,88 dari Prodi Manajemen Dakwah menyampaikan kesan dan pesan bagi almamater dan mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Fidikom yang sudah menyertai kami selama empat tahun untuk menimba ilmu.

“Gelar yang kami dapatkan bukanlah titik akhir dari suatu perjuangan. Namun, titik awal yang baru bagi kami para wisudawan/ti untuk menyongsong kehidupan di masa depan agar dapat menjadi insan yang bermanfaat dan dapat membawa kemajuan dan contoh yang baik bagi orang disekililing kami.” Ucapnya sebagai perwakilan wisudawan/ti.

Dalam sesi sharing session bersama alumi, Yulianti wisudawati terbaik pada wisuda 110  menyampaikan ketika sudah sarjana persaingan dalam dunia pekerjaan akan semakin terasa, maka diperlukan bekal dalam menghadapinya.

“Di dunia pascakampus kita harus berpikir rasional tentang kehidupan yang akan kita bangun kedepannya. Karena ini menyangkut cita-cita kita dimasa depan. Kita juga dituntut menjadi manusia yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita pilih. Selain itu, kita juga membutuhkan knowledge, learning, experience, competence, skills, ability, training, growth.” Ungkapnya.

Peluang kerja juga dapat terbuka lebar, jika kita memiliki kemampuan dan pengalaman yang bisa diperhitungkan oleh perusahaan seperti Profesional Competence (leadership, communication, English, teamwork).

Reporter: Naura Aufani Zalfa

Pemerintah Hapus PPN Bahan Baku Kertas Industri Media Massa

Pemerintah Hapus PPN Bahan Baku Kertas Industri Media Massa

Ilustrasi media cetak dari bahan baku kertas (foto: ACEHPUNGO.com)

     Jakarta- Pemerintah memastikan akan mendukung industri sektor media massa agar bisa bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 hingga perekonomian Indonesia kembali pulih. Keringanan bakal diberikan melalui instrumen pembebasan pajak bahan baku kertas koran.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa akan dibebaskan di tengah pandemi Covid-19. Adapun, PPN yang akan ditanggung pemerintah ini dimulai dari Agustus 2020.

 “Saya sampaikan bagi teman-teman media untuk PPN bahan baku kertas kita sudah menetapkan ditanggung pemerintah. Jadi mulai Agustus ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam pembukaan Kongres 2 AAsosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual, Sabtu (22/8/2020).

Selain itu Sri mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan beberapa insentif lain bagi industri media massa baik konvensional maupun digital, seperti pengurangan beban listrik dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar kepada PT PLN (Persero). Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan media massa dan juga mengatasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dialami oleh karyawan media massa yang tentu saja terdampak Covid-19.

Mengutip dari prfmnews.pikiran-rakyat.com, ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyambut baik kabar tersebut.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.” ujar Muhammad Nuh.

Reporter: Akbar Rahmatullah

Peluang di Dunia Pertelevisian dan Tantangan di Era Industri 4.0

Peluang di Dunia Pertelevisian dan Tantangan di Era Industri 4.0

Poster Web Seminar Nasional Broadcasting 2020, Tema Peluang dan Tantangan Berkarir di Bidang Pertelevisian

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta bersama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menggelar Web Seminar Nasional (Webinar Nasional) dengan topik pembahasan “Peluang dan Tantangan Karir di Bidang Pertelevisian”. Seminar tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, Senin (24/8).

Seminar tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan bidang penyiaran agar tidak tertinggal dan bisa memanfaatkan era digital seperti sekarang.

Berada dalam era disrupsi dan era new normal ini kita dituntut untuk memasuki dunia digital. The World is Going Digital, berdasarkan data dari Statista, Mitechnews, Merchdrope, sebanyak lebih dari 80% pengguna handphone memakai internet. Semua terkoneksi dengan dunia digital.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan bagi bidang penyiaran untuk saat ini meskipun tidak terlalu terganggu namun Covid-19 melahirkan tantangan kesehatan dan ekonomi bagi dunia penyiaran.

Web Seminar Nasional Broadcasting 2020 yang diselenggarakan KPID DKI JAKARTA dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tidak hanya memberi tantangan, disrupsi digital sekaligus menjadi peluang baru bagi media. Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti mengungkapkan selain memberikan tantangan, disrupsi digital melahirkan kembali kepercayaan jurnalisme media mainstream. Karena itu, untuk menimbulkan kredibilitas diharapkan mampu memproduksi konten untuk berbagai platform lainnya.

Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar (sumber foto:kumparan)

Selain itu, ia menambahkan dalam produk jurnalistik juga perlu mempertahankan konten yang kredibel, pengemasan yang menarik seperti mengetahui format yang disukai penonton dan tentunya fokus pada konten yang ditayangkan.

Industri pertelevisian berinovasi memanfaatkan peluang dengan mengatur fokus segmentasi penyiaran, target audience, dan perlu adanya inovatif dalam penayangan. Selain itu melakukan strategi pemanfaatan multiple platform sehingga televisi tidak ditinggalkan melainkan berubah cara menontonnya.

 “Keberadaan televisi masih bisa diakses melalui konten streaming sehingga televisi masih diminati masyarakat.” Ungkap Ketua Asosiasi Televisi Swasta (ATVSI), Syafril Nasution.

Generasi muda harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang. Seperti yang diungkapkan oleh CEO Transmedia, Atiek Nur Wahyuni,

“…yang perlu disiapkan sebagai fresh graduated selain persyaratan khusus perusahaan, memasuki era disrupsi harus meningkatkan kualitas karena sudah masuk dunia digital. Era sudah berubah jadi harus ada penambahan knowledge atau skill tertentu.” Pungkas Atiek.

Tantangan abad ke-21 ini membutuhkan masyarakat yang berpikir kritis (out of the box). Tidak hanya ide yang dihasilkan namun juga kemampuan sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan agar dunia penyiaran televisi dapat terus bersaing.

Reporter: Wafa Thuroya Balqis

UIN Jakarta Habiskan 1,1 M untuk Kuota, Begini Penjelasanya.

UIN Jakarta Habiskan 1,1 M untuk Kuota, Begini Penjelasanya.

Ilustrasi rupiah (blog.e-mas.co.)

Berita yang termuat di laman IDN Times pada (23/7), tentang UIN Jakarta habiskan Rp1.1 M untuk internet mahasiswa sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan mahasiswa UIN Jakarta beberapa waktu belakangan ini. Berita tersebut memuat Rektor UIN Jakarta Amany Lubis menyiapkan anggaran pembelian kouta dan pulsa perdana untuk mahasiswa dalam masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Departemen Aksi dan Propaganda Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta, Sony Aldiantoro mengungkapkan kekecewannya terhadap lambatnya kebijakan pimpinan kampus menangani masalah pembelajaran jarak jauh.

“Memang sangat mengecewakan gitu, khususnya dari kemarin dari awal corona kami terus memberikan surat pernyataan, rilis sikap agar rektorat memberikan bantuan, bantuan, bantuan dan baru hari ini di terapkan,” ujarnya.

Menanggapi berita IDN Times tersebut Sony berpendapat bahwa pimpinan UIN Jakarta banyak melakukan drama, karena sampai saat ini sebagai bagian dari mahasiswa Sony mengaku tidak menerima sepeserpun untuk kouta internet tersebut, kecuali 30 GB yang hanya diperuntukkan guna membuka Academic Information System (AIS) untuk melihat nilai dan perihal akademik lainnya.

“UIN memberikan bantuan 30 GB tapi hanya untuk membuka AIS, sedangkan kami belajar tidak melalui AIS tapi melalui platform yang berbeda seperti Zoom, Google Meet, dll, itu pun membutuhkan kouta dan di sini berarti sangat merugikan sekali,” tambahnya dalam mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan kampus.

Dalam mengawal kebijakan kampus DEMA UIN Jakarta baik ketika ataupun sebelum pandemi merasa pimpinan kampus belum terketuk hatinya dan merespon dengan kurang baik terhadap niat baik dari teman-teman DEMA.

“Kami juga tidak bisa leluasa memberikan sumbangsih pemikiran berdiskusi, bagaimana membantu rektorat untuk memberikan kebijakan yang memang bermanfaat untuk mahasiswa,” jawabnya sebagai keluhan dari wabah pandemi ini.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (PK) UIN Jakarta, Khairunas mengungkapkan pihak rektorat hanya menerima revisi anggaran dari tiap fakultas terkait kegiatan yang diajukan, jumlah anggaran fakultas ini sampai kepada Rp 1.1 M tapi tidak seluruhnya untuk mahasiswa, termasuk di dalamnya juga untuk dosen dan pegawai kampus.

Persentase jumlah anggaran yang diajukan cukup beragam, tergantung kepada kebutuhan kegiatan yang diajukan oleh tiap unit di tiap fakultasnya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengelolaan belanja selama Covid 19 terutama tentang kouta internet.

“Surat pertanggung jawabannya sudah lengkap di situ, kami akan memproses pencairan sesuai usulan-usulan masing-masing fakultas” ujar Khairunas.

Anggaran biaya kuota internet tersebut menggunakan akun anggaran Bantuan Layanan Umum (BLU) kemudian dialokasikan kepada fakultas yang memiliki anggaran kegiatan untuk direvisi nantinya. Pihak rektorat mengaku tidak memiliki alokasi anggaran pendapatan BLU tersebut, karena sepenuhnya diberikan kepada kebijakan tiap fakultas masing-masing.

 “Anggaran rupiah murni sudah dipotong oleh pemerintah, anggaran UIN yang dipotong oleh pemerintah senilai 13 miliar lebih dari dana rupiah murni dan yang kita terima hanya dana BLU, sedangkan dana BLU tersebar ke fakultas-fakultas” tambahnya.

Khairunas juga menyampaikan alur pengajuan anggaran revisi terbilang cukup sulit, tiap unit fakultas diharuskan mengajukan revisi kegiatan terlebih dahulu dari kegiatan A ke kegiatan B, kemudian pihak biro PK mengajukan revisi anggaran tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dapat dicairkan setelahnya.

“Mungkin sekarang belum terealisasikan karena revisinya belum lama keluar, prosesnya agak lama juga karena belum bisa dilakukan revisi disebabkan anggaran UIN masih ada terblokir di Kementerian Anggaran,” tukasnya.

Pihak rektorat juga berharap fakultas cepat merealisasikannya, sehingga serapan anggaran kampus dapat kembali naik, mengingat serapan anggaran UIN Jakarta masih cukup kurang dibawah 60%, dan keseluruhan uang tersebut dapat beredar sesuai dengan alokasi anggaran di masing-masing unit fakultas.

Reporter: Farhan Effer Dalimunthe

New Normal dan Tantangan Perubahan Iklim

New Normal dan Tantangan Perubahan Iklim

Sabtu Pagi, Polusi Udara Jakarta Terburuk di Dunia
Ilustrasi polusi udara Jakarta (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Perubahan iklim dapat diukur dalam bentuk statistik melalui International Panel on Climate Change. Salah satu perubahan iklim yang sering terjadi adalah bencana alam yang terkait dengan peningkatan suhu bumi. Melansir dari Lingkunganhidup.co, suhu rata-rata bumi telah meningkat sebesar 1,5 derajat Farenheit di bandingkan beberapa abad lalu. Suhu kini diperkirakan akan naik lagi seratus tahun ke depan sebesar 0,5 sampai 8,6 derajat Farenheit.

Penyebab meningkatnya suhu bumi yang kini dihadapi adalah dampak dari Gas Rumah Kaca (GRK). Konsentrasi GRK semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer ini akhirnya menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.

Direktur  Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan, dari sejumlah perhitungan, emisi GRK nasional cenderung menurun pada Maret hingga Mei. Namun, emisi kembali naik pada Juni dan Juli seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Era new normal mengalihkan fokus penggunaan energi dari perkantoran, sekolah, jalan raya, dan industri, berganti ke pengunaan energi rumah tangga sehingga ada kecenderungan pemakaian energi rumah tangga lebih boros.

Diungkapkan Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jabar, Rino Gumpar Hutasoit, pada video konferensi “PLN Rangers” yang digelar Selasa, 16 Juni 2020. Konsumsi listrik golongan pelanggan rumah tangga pada periode work from home (WFH) yang berlanjut dengan kebijakan PSBB naik 13%-20% per bulan. Kontribusi alat elektronik rumah tangga, seperti TV terhadap pemakaian listrik sekitar 15%-20%, alat penerangan berkontribusi 15%-20%, sedangkan AC mencapai 60%-70%.

Penggunaan energi rumah tangga juga menyumbang emisi GRK yang berdampak pada pencemaran udara dan menimbulkan permasalahan kesehatan. Mengutip dari coaction.id, pakar epidemologi Universitas Indonesia Budi Haryanto, mengatakan, partikel halus berukuran kurang dari 10 mikrometer (PM10) juga dapat meningkatkan kematian 5%-10% jika dihirup manusia dan menyebabkan sejumlah penyakit pernapasan. Sementara itu, berdasarkan penelitian KLHK di Jakarta pada 2010, menunjukkan 57,8% penyakit yang ada di Jakarta berkaitan dengan polusi udara.

Senada dengan hal tersebut aktivis lingkungan Climate Rangers, Mitha Afrida melalui  DNKTV menjelaskan urgensi masyarakat untuk melakukan upaya hemat energi guna mengurangi emisi karbon yang berakibat pada krisis iklim dan bencana ekologis.

“Bila kita tidak cukup peduli untuk menghemat energi, maka kita harus menerima risiko bila di hari depan bukan tidak menutup kemungkinan akan ada virus vektor yang lebih berbahaya dari Covid-19. Juga satu dekade lagi menuju tahun 2030, dimana agenda dan cita-cita kita untuk tidak melampaui 1.5 derajat farenheit suhu rata-rata global, sudah sepatutnya kita panik. Sudah sepatutnya kita jorjoran dalam mengatasi krisis ini”.

Lebih dari sekadar memenuhi protokol kesehatan, layaknya membiasakan diri menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak di tengah pandemi. New normal perlu dimaknai spiritnya sebagai sebuah tindakan untuk mewujudkan lingkungan berkelanjutan dalam menghadapai krisis iklim. Mitha memaparkan upaya apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi emisi karbon dari langkah sederhana di kehidupan sehari-hari:

  1. Mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan

Menghemat energi dengan cara mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah selama satu jam setara dengan biaya untuk memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil.

  • Beralih pada powerbank tenaga surya 

Penggunaan gawai sehari-hari memerlukan pengisian daya yang lumayan tinggi, kita dapat mulai beralih menggunakan powerbank tenaga surya untuk men-charge gawai.

  • Menghabiskan makanan yang kita konsumsi

Sampah makanan yang tercampur dengan materi anorganik di tempat pembuangan akhir (TPA) akan menghasilkan gas metana. Gas metana 25 kali lebih berbahaya dari gas karbondioksida yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Selain itu, bau busuk yang dihasilkan dari sampah makanan juga dapat mengganggu kestabilan ekosistem dan menjadi pencemaran pada tanah dan air.

  • Membatasi penggunaan plastik sekali pakai

Proses produksi plastik, dimulai dari ekstraski minyak bumi hingga pengolahan sampah menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu bumi dan berujung pada krisis iklim.

Reporter: Tiara De Silvanita

Aksi #SavePulauPari Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan

Aksi #SavePulauPari Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Lahan

Massa Aksi #SavePulauPari di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/8/2020). (WALHI DKI Jakarta)

Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) melakukan aksi damai mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan konflik lahan di Pulau Pari. Massa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan #savepulaupari di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ombudsman melalui laporan Warga Pulau Pari telah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya mal administrasi dalam penerbitan 62  Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama dua perusahaan, yaitu PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa.

Praktik mal administrasi tersebut telah diterbitkan di dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta) Nomor 0314/LM/IV/2017/JKT pada tanggal 9 April 2018. LAHP tersebut menyatakan bahwa adanya temuan mal administrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Menyikapi hal tersebut, warga Pulau Pari bersama KSPP menuntut:

1. Kepada Ombudsman Republik Indonesia, untuk segera mengeluarkan rekomendasi dari LAHP yang menyebutkan mal administrasi 14 SHGB dan 62 SHM perusahaan.

2. Kepada Gubernur DKI Jakarta, untuk segera memberikan sikap untuk melindungi warga Pulau Pari beserta ruang hidupnya melalui regulasi/kebijakan/keputusan Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010 serta UU No.7 Tahun 2016.

Ketua Forum Peduli Pulau Pari (FP3), Mustaghfirin mengatakan bahwa warga Pulau Pari menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta untuk segera memberikan kembali hak masyarakat  yaitu kepastian pengakuan atas ruang hidup di Pulau Pari.

“Ombudsman Republik Indonesia harus segera mengeluarkan rekomendasi hasil dari LAHP yang menyebutkan bahwa 14 SHGB dan 62 SHM perusahaan adalah mal administrasi. Rekomendasi itu sangat penting untuk kami warga Pulau Pari agar kami dapat kembali hidup di ruang hidup kami (Pulau Pari) tanpa adanya ancaman dan intimidasi dari perusahaan” ungkap Mustaghfirin melaui siaran pers Pulihkan Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Pasalnya warga Pulau Pari sudah menunggu rekomendasi hasil LAHP selama dua tahun. Namun, hingga saat ini Ombudsman RI belum menerbitkannya. Proses berlarut ini disebut mengancam   warga Pulau Pari dan gagalnya pemenuhan hak konstitusional nelayan Indonesia, salah satunya adalah hak mendapatkan manfaat dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Reporter: Tiara De Silvanita