Jurus Jitu Cegah Hoax di Fase New Normal

Jurus Jitu Cegah Hoax di Fase New Normal

Jurus Jitu Cegah Hoax di Fase New Normal (23/7)

Perkembangan media sosial di tengah masyarakat,  mempermudah  akses dalam mendapatkan informasi . Namun, di sisi lain media sosial ternyata telah menjadi ladang tumbuhnya hoaks atau berita bohong. Hoaks akan terus berjalan, seiring dengan tren yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

 Seperti saat ini, pandemi Covid – 19 telah mengantarkan kita ke dalam fase adaptasi kebiasaan baru atau fase new normal. Indonesia Care Forum (ICF) hadir untuk menggelar web seminar (Webinar), dengan mengangkat tema “Jurus Jitu Cegah Hoax di Fase New Normal” bersama beberapa civitas akademika yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, pada Kamis (23/06).

Diskusi ini dimoderatori, oleh Chief Editor Suara Sumut Grup, Rakisa dan dihadiri oleh tiga narasumber, diantaranya, Co – Founder and Head of Fact Checker Committee MAFINDO Aribowo Sasmito, General Manager DNK TV dan RDK FM UIN JAKARTA Dedi Fahrudin, dan Akademisi IUQI RPI Akhmad Saoqillah.

Pelintiran konteks yang akan menimbulkan hoaks akan terus terjadi pada fase new normal. Mengingat hoaks memiliki beberapa tujuan diantaranya, untuk menggiring opini publik, membentuk presepsi, serta sebagai kejahatan dalam dunia maya.

Namun nyatanya, ada banyak cara untuk mencegah hoaks. Menurut Co – Founder and Head of Fact Checker Committee MAFINDO, Aribowo Sasmito, diperlukan adanya perbaikan literasi untuk menghindari penyebaran hoakssecara meluas. Ia juga menambahkan beberapa jurus jitu dalam mengatasinya yaitu, menjaga emosi diri, tidak mudah percaya dengan unsur “katanya”, memastikan kebenaran sumber berita, berhati – hati dengan judul dan kalimat provokatif, jangan mengabaikan pendapat ahli, teliti dalam mengklarifikasi berita, dan mencurigai ketika unsur berita tidak sesuai.

Dedi Fahrudin juga mengatakan,  bahwa kunci dalam mencegah hoaks adalah literasi media.

“Ketika masyarakat memiliki literasi media yang tinggi dijamin tidak akan berkembang. Karena, secara umum literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk media.” Ujar Dedi.

Tak hanya literasi bermedia, Akhmad Saoqillah menambahkan, kesadaran sosial juga diperlukan dalam upaya pencegahan berita hoaks.

Reporter : Ika Selfiana

Peresmian Said Nursi Corner di Perputakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peresmian Said Nursi Corner di Perputakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dokumentasi Peresmian Said Nursi Corner di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lantai 5

Peresmian Said Nursi Corner di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah digelar pada Senin (27/07). Peresmian Said Nursi Corner disiarkan langsung melalui akun Instagram @sahabatrisalahnur. Acara peresmian ini diawali dengan sambutan dari Amrullah Hasbana selaku Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasbi Sen selaku Pembina Yayasan Nur Semesta, Muhbib Abdul Wahab selaku Ketua Said Nursi Corner dan Amany Lubis selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdirinya Said Nursi Corner merupakan hasil kerja sama antara Yayasan Nur Semesta dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui SK Rektor Nomor 224 pada 13 Februari 2020. Said Nursi Corner menjadi corner yang keenam di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun karya-karya Said Nursi pada Said Nursi Corner tersedia dalam empat bahasa, yakni bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain itu, tersedia juga fasilitas komputer yang menyediakan karya-karya Said Nursi dalam tiga bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab.

Muhbib Abdul Wahab – Ketua Said Nursi Corner

Muhbib Abdul Wahab selaku Ketua Said Nursi Corner mengungkapkan bahwa peresmian Said Nursi Corner ini memberikan warna keislaman bagi perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena tokoh yang dihadirkan adalah tokoh pembaharu, mufasir, inspirator abad 19 dan 20. Karya-karya Said Nursi diharapkan dapat membantu, terutama para mahasiswa dan para dosen yang melakukan research maupun kajian tentang Said Nursi.

“Pembukaan Said Nursi Corner ini mudah-mudahan memiliki makna yang strategis bagi pengembangan akademik, keilmuan dan keislaman bagi kita semua. Kita berharap pemikiran-pemikiran Said Nursi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan kita dorong mahasiswa agar bisa mengunjungi dan memanfaatkan Said Nursi Corner ini.” ungkap Muhbib.

Amany Lubis – Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sambutan terakhir disampaikan oleh Amany Lubis selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mengungkapkan kesenangannya dengan diresmikan Said Nursi Corner di Perputakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Karya yang ditulis oleh Said Nursi ini menyajikan suatu kajian yang memuaskan akal pikiran, rasio dan memuaskan hati. Pembahasannya tidak ada yang dikotomis ketika beliau menafsirkan ayat-ayat ilmiah dan disajikan secara terpadu dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam memahami ilmu pengetahuan. Hal tersebut benar-benar diwujudkan dalam tulisannya, sehingga kita yakin bahwa penjelasan beliau dalam karyanya memang ilham dari Allah dan bermanfaat untuk kehidupan kita.” ujar Amany.

Acara peresmian Said Nursi Corner diakhiri dengan melakukan pemotongan pita secara simbolis oleh Amany Lubis yang menandakan telah resminya Said Nursi Corner di Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Reporter : Natasya Ardya Garini

RESPON BANJIR BANDANG MASAMBA MAHASISWA UIN JAKARTA MENUJU DESA TERISOLIR

RESPON BANJIR BANDANG MASAMBA MAHASISWA UIN JAKARTA MENUJU DESA TERISOLIR  

Relawan KMPLHK Ranita UIN Jakarta, menyurusi reruntuhan pasca banjir bandang di Masamba. (17/7/2020) Sumber: KMPLHK Ranita UIN Jakarta

Banjir bandang yang telah terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan Masamba sejak sepekan membuat akses jalan tidak lagi mudah untuk dilalui. Namun mahasiswa UIN Jakarta yang tergabung kedalam organisasi KMPLHK Ranita (Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah) turun sebagai relawan bencana. Menuju Desa Maipi salah satu desa di Kecamatan Masamba ditempuh dengan berjalan kaki selama dua jam menyebrangi Sungai demi menyerahkan bantuan dan asesmen kepada warga.

Dalam merespon bencana alam kali ini KMPLHK Ranita telah menurunkan dua orang relawan yakni Yasir dan Dewita sejak Kamis, (16/7/2020). Untuk menuju Desa Maipi, Tim Relawan ditemani  masyarakat sekitar, desa tersebut merupakan salah satu lokasi terdampak banjir bandang di Kecamatan Masamba, Luwu Utara. Perlu berjalan kaki sekitar tujuh kilometer untuk sampai ke desa ini akibat sejumlah fasilitas rusak semenjak banjir dan menjadikan desa terisolir.

Yasir dan Dewita, relawan utusan KMPLHK Ranita UIN Jakarta (17/7/2020). Sumber: KMPLHK Ranita UIN Jakarta

Tim melakukan asesmen kepada warga terdampak sekaligus mendistribusikan bantuan darurat berupa logistik kepada warga-warga sejak Jumat (18/7/2020).

“Kita ke Desa Maipi dalam rangka melakukan asesemen. Tetapi alhamdulillah kita juga ditemani beberapa warga untuk menyalurkan bantuan di daerah terdampak,” jelas Dewita.

Yasir, mengatakan bahwa desa tersebut terdampak cukup parah dan lokasinya terpencil. Sumber penghasilan utama warga juga tersapu banjir sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan sebagai penyambung hidup.

“Kami melakukan asesmen di Desa Maipi yang mendapatkan data setidaknya ada  156 kepala keluarga penyintas dan 70 kepala keluarga yang mengungsi dikarenakan rumah mereka yang rusak, sedangkan berdasarkan data kerentanan di Desa Maipi ada 10 bayi, 51 balita, 3 ibu hamil, dan 108 orang Lansia yang sangat membutuhkan bantuan kita”, ujar Yasir relawan KMPLHK Ranita dilokasi.

Berdasarkan laporan langsung dilokasi, masyarakat sangat membutuhkan makanan pokok, terpal, penerangan dan obat-obatan.

Menyikapi hal ini Dewi, selaku Kepala Bidang Disaster Managemenet KMPLHK Ranita mengajak masyarakat dan pemerintah berkolaborasi membantu masyarakat yang terdampak, walaupun tengah diuji dengan pandemi Covid-19, namun rasa kemanusiaan terhadap bencana alam pun tidak boleh luntur.

“Alhamdulillah Tim Relawan Ranita sudah bisa menjangkau beberapa desa terisolir. Dalam beberapa waktu ke depan, tim Ranita berencana kembali ke lokasi untuk mendistribusikan bantuan lainnya. Insyaallah Desa Maipi menjadi salah satu lokasi pertimbangan kami untuk posko bersama masyarakat oleh sebab itu perlu uluran berbagai pihak untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Beberapa kebutuhan masih mendesak seperti penerangan, keperluan bayi dan ibu hami, serta lauk pauk,” Ujar Dewi.

Respon mahasiswa UIN Jakarta  terhadap Banjir Bandang Masamba juga mendapat apresiasi dari Rektor UIN Jakarta  Amany Lubis, mahasiswa UIN Jakarta tetap konsisten membantu penyintas di Masamba walaupun di tengah pandemi Covid-19, dan rela berangkat jauh dari Jakarta demi membantu warga Masamba.

“Mewakili sivitas akademika UIN Jakarta kami merasa bangga  dan disini sangat berterima kasih mahasiswa UIN yang tergabung kedalam Ranita mau berjibaku membantu langsung masyarakat di Masamba yang terkena banjir bandang,” ungkapnya

Reporter: Yogi Handika (KMPLHK Ranita UIN Jakarta)

Positif Covid-19, Empat Calon Mahasiswa di Kendari Tak Bisa Ikut Ujian Masuk PTN

Positif Covid-19, Empat Calon Mahasiswa di Kendari Tak Bisa Ikut Ujian Masuk PTN

Suasana peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi SBMPTN di Universitas Haluoleo. Sabtu (11/7/2020) (Foto iNews/Febriyono)

Empat calon mahasiswa di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari gagal mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dikarenakan positif  Covid-19.

Rektor UHO Muhammad Zamrun mengatakan, keempatnya gagal mengikuti UTBK SBMPTN atas ketentuan Surat Edaran dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

“Kalau yang positif itu kan surat dari LTMPT, mereka sudah tidak boleh mengikuti UTBK. Itu jelas suratnya dari LTMPT,” ujar Zamrun, Sabtu (11/7). Dilansir dari Antara.

Sebagai syarat mengikuti UTBK SBMPTN di UHO, seluruh calon mahasiswa wajib mengikuti tes cepat atau rapid test. Keempat calon mahasiswa tersebut mendapatkan hasil tes reaktif, sehingga diarahkan untuk tes swab dan hasilnya positif (Covid-19).

Zamrun mengatakan, tidak hanya calon mahasiswa yang positif Covid-19 saja yang tidak boleh mengikuti UTBK. Terdapat persyaratan lain yang wajib dilewati para calon mahasiswa agar bisa mengikuti UTBK.

“Jadi sebenarnya bukan itu saja bukan rapid test saja. Kemudian yang lain yang nggak pakai masker tidak boleh masuk (ruang UTBK). Yang kedua kalau suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius juga tidak boleh masuk (ruang UTBK),” tutur Zamrun. Dilansir dari liputan6.com

Ketua Pelaksana Eksekutif LTMPT Budi Prasetya pun sebelumnya telah memberi penjelasan mengenai hal ini.

“Dan kalau itu tidak lolos screening kesehatan dan itu sudah ada disclaimernya. Tidak akan diizinkan (ikut UTBK),” ujar Budi pada ‘sosialisasi pendaftaran UTBK-SBMPTN 2020’ di kanal Youtube LTMPT, Minggu, 31 Mei 2020.

Budi menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran virus Covid-19 dan agar UTBK bisa berlangsung dengan standar protokol kesehatan. Kebijakan ini merupakan kesepakatan dari para panitia.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan hingga pada hari ujian dilaksanakan. Karena tidak ada kesempatan penggati bagi para calon mahasiswa yang tidak lolos pengecekan medis dan tidak bisa mengikuti UTBK.

Di lain pihak, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk tidakbersikap diskriminatif.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Amirul Tamim memberikan komentar terhadap kebijakan yang dinilainya diskriminatif itu.

“Pemerintah tidak boleh diskriminatif hanya karena mereka terinfeksi virus corona. Hak dan kewajiban mereka juga harus dipenuhi,” kata Amirul Tamim, saat dihubungi tim Cnnindonesia.com, Sabtu (11/7). Dilansir dari cnnindonesia.com.

Ia meminta kepada pemerintah agar bersikap adil kepada seluruh rakyat, termasuk para calon mahasiswa yang terinfeksi Covid-19. Karna, menurutnya, calon mahasiswa yang terinfeksi virus corona juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri.

“Jangan kita matikan semangat dan masa depan mereka. Kasihan mereka. Negara sudah mengeluarkan anggaran besar soal penanganan corona ini. Harus ada kebijakan baru agar mereka juga ini diakomodir untuk ikut tes. Apakah ikut tes di ruang isolasi atau seperti apa,” ujarnya. Dilansir dari cnnindonesia.com

Anggota DPR RI Riwan Bae juga ikut memberikan komentar, bernada sama dengan Amirul Tamim, Ia menilai kebijakan larangan mengikuti ujian bagi yang terinfeksi Covid-19 tersebut sama saja mematikan masa depan para calon mahasiswa.

 “Makanya poinya adalah ada kebijakan yang sama dengan perlakuan berbeda soal lokasi dan fasilitas tesnya. Jangan langsung diminta tidak boleh ikut tes. Virus corona ini berbeda dengan penyakit yang lain. Meskipun mereka terinfeksi, tapi kan masih bisa beraktivitas, kecuali misalnya dia tidak mampu (beraktivitas),” tutur Ridwan. Demikian dilansir dari cnnindonesia.com

Amirul Tamim dan Ridwan Bae sama-sama berharap agar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan susulan terhadap calon mahasiswa baru yang terinfeksi Covid-19.

Reporter: Adibayu Firmansyah

DKI Jakarta Resmi Melarang Penggunaan Kantong Plastik

DKI Jakarta Resmi Melarang Penggunaan Kantong Plastik

Ilustrasi penggunaan kantong plastik.

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dilansir dari databoks.katadata.co.id bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020 bertambah 72 ribu, berjumlah menjadi 10,57 juta orang. Kepadatan penduduk di ibu kota membuat pemerintah menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek lingkungan, dikarenakan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim bahwa Indonesia menghasilkan sampah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar per tahun dari 100 gerai. Fakta tersebut menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut (187,2 juta ton) setelah Tiongkok yang mencapai 262,9 ton (Jambeck, 2015). Hasil pengolahan sampah tersebut diangkut dan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (69%),  dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%) (KLH, 2015).

Melihat penggunaan plastik yang sangat banyak di Indonesia terlebih lagi di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan Peraturan Gurbernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang berlaku sejak 1 Juli 2020.

Di masa pandemi ini, semua kegiatan jual-beli dilakukan secara daring. Pusat Penelitian Oseanografi dan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI melakukan survei bahwa mayoritas warga Jabodetabek yang melakukan belanja online cenderung meningkat. Dari yang sebelumnya hanya 1 hingga 5 kali dalam satu bulan, menjadi 1 hingga 10 kali selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Work From Home (WFH).

Paket yang dipesan secara online rata-rata dibungkus dengan plastik tebal ditambah bubble wrap dan solatip, begitupun dengan makanan yang masih menggunakan plastik, mengakibatkan bertambahnya sampah plastik di kawasan Jabodetabek.

Salah satu pedagang online, Aziz mengeluhkan mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kantong plastik yang sesuai dengan aturan sehingga dapat menghambat kegiatan jual beli.

“Kalau misalkan ada yang jual bahannya lebih murah dari plastik mah bisa diganti, kayak sekarang lagi model tempat tuh tapi harus pesan dahulu. Cuman harganya agak mahal dan pembuatannya terbatas. Kita harus pesan dulu, paling satu minggu lagi baru ada. Kalo misalkan kaya gitu kapan jualannya kita” Ujar Aziz.

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelarangan kantong plastik masih diterpa pro dan kontra karena masyarakat masih sulit untuk menemukan pengganti plastik, walaupun mereka menyadari akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk masa depan.

Kepala Divisi Advokasi Lingkungan dari Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah (KMPLHK Ranita) UIN Jakarta, Hartini Diah Setiowati menyebut aturan tersebut baik tetapi harus diiringi dengan solusi yang baik pula.

“Selain pelarangan, pemerintah juga harus menyediakan alternatif lain, seperti kantong kertas, totebag, dan sosialisasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Dan banyak warung-warung kecil juga yang diberi solusi dan sosialisasi, semisal harga totebag dan kantong kertas lebih murah atau menyerupai harga kantong plastik” ujarnya.

Reporter: Cut Raudhatul Zahbi

Dinilai Tidak Realistis Selama Pandemi, DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas

Dinilai Tidak Realistis Selama Pandemi, DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas

Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Salah satu dari lima agenda pembahasan pada Rapat Paripurna DPR ke-19 adalah  laporan Badan Legislasi (Baleg) terhadap hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dan dihadiri Anggota Dewan secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan Baleg, pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 terdiri dari 50 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, 36 RUU disiapkan oleh DPR, 13 RUU disiapkan oleh Pemerintah, dan satu RUU disiapkan oleh DPD RI.

Supratman juga menguraikan perkembangannya, ada enam RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang lima RUU di antaranya merupakan kumulatif terbuka. Delapan RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, satu di antaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka. Tiga RUU menunggu Surat Presiden, dan tiga RUU lainnya selesai Harmonisasi. Dua RUU dalam proses harmonisasi, dan ada 34 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah.

Hasil evaluasi tersebut memutuskan 50 RUU dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 yang sudah disepakati DPR bersama dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) tidak realistis dalam kondisi proses legislasi dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat hambatan, salah satunya pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, disepakati pengurangan 16 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2020, sehingga total terdapat 37 RUU prioritas.

“Untuk itu, Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI dalam rangka evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 menyepakati mengurangi 16 rancangan undang-undang RUU prioritas tahun 2020,” kata Supratman saat membacakan laporan Baleg (16/7/2020).

Hasil evaluasi dan perubahan Program prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 disetujui setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir.  

“Untuk selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 dapat disetujui?” tanya Dasco, para Anggota Dewan pun menjawab “setuju”, ketuk palu pimpinan sidang menjadi tanda pengesahan. 


Berikut 16 RUU yang ditarik dari Prolegnas prioritas tahun 2020:

  1. Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan
  4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  8. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2                                        Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  13. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (Omnibus Law)
  14. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.
  15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
  16. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional  

RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2020:

Usulan Komisi III

  1. RUU tentang Jabatan Hakim
  2. RUU tentang Kejaksaan (Komisi III dan Pemerintah)

Usulan Pemerintah

  1. RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  2. RUU Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 3004 tentang Kejaksaan (Komisi III dan pemerintah).  

RUU yang diganti dalam Prolegnas prioritas 2020:

  1. Baleg mengganti RUU tentang Penyadapan dengan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  2. Pemerintah mengganti RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Reporter: Tiara De Silvanita

Kiai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama

Kiai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama

Webinar Kiai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama (10/7)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bekerja sama dengan Countering Violent Extremism In Indonesia (CONVEY) menggelar Webinar (Web Seminar) Series 4 bertajuk “Kiai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama” pada Jumat (10/07). Webinar ini dihadiri oleh tiga narasumber, diantaranya Fauziah Fauzan, Pengasuh Pondok Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, Tutik Nurul Janah, Direktur PUSAT FISI IPMAFA dan Wakil Pengasuh Pesantren Putri al Badi’iyyah Pati, dan Irfan Amalee, Mudir Pondok Peacesantren Welas Asih Garut) dengan moderator Jamhari Makruf (Team Leader CONVEY Indonesia). Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia dan disiarkan langsung di YouTube Convey Indonesia.

Seminar kali ini menitik beratkan pada moderasi beragama di lingkungan pendidikan, khususnya pondok pesantren. Fokus utamanya adalah mengetahui bagaimana cara seorang kiai atau nyai pesantren mengenalkan toleransi pada anak didiknya. Hal ini dianggap penting terutama untuk kalangan milenial, karena merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini kelak.    

Fauziah Fauzan menjelaskan bagaimana sebuah perbedaan itu merupakan bagian dari hukum alam, bahkan sudah tertulis dalam kitab suci Al-Qur’an.

“Allah kan beri panduan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita diciptakan itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Artinya adalah kita harus tahu bahwa Allah telah menciptakan perbedaan-perbedaan itu, tapi sebagai Muslim, kita diminta untuk menjadi yang paling bertaqwa. Nah dari sini sudah muncul rasa untuk menghargai orang lain.” jelas Fauziah.

Ia juga menjelaskan bagaimana pondok pesantren yang diasuhnya melakukan kegiatan pendidikan atau program kunjungan ke luar negeri. Tidak hanya untuk kepentingan keilmuan, tetapi hal itu juga dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi atau moderasi beragama,

“… misalnya ketika ngantri di bandara melihat ada yang pake celana pendek, mereka gak comment. Lakum Diinukum Wa Liyadiin. Orang gak peduli sehebat apa kamu, kalau sudah antar negara, cuma satu, akhlakmu atau attitudemu.” pungkasnya.

Berbeda dengan Fauziah, Tutik Nurul Janah menjelaskan tentang bagaimana moderasi beragama juga dipengaruhi oleh para pemimpin pesantrennya. Pesantren Putri Al-Badi’iyyah sendiri hidup berdampingan dengan masyarakat abangan dimana mereka selalu memiliki perbedaan tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga dalam persoalan politik, ideologi, maupun kebiasaan.

“Kami merasa beruntung, guru kami, almaggfurlah K.H Sahal Mahfudh telah mengenalkan kepada kami pemikiran tentang Fiqih Sosial memberikan mindset atau pemikiran moderasi beragama. ujar Tutik.

Selanjutnya Irfan Amalee yang biasa disapa dengan abah ini menambahkan bahwa untuk menanamkan jiwa moderasi beragama itu memang harus dimulai dari lingkungan pendidikan.

Pendidikan selalu menjadi poin terakhir untuk dikembangkan, padahal seharusnya tidak demikian. Oleh sebab itu, pondok pesantren mengembangkan berbagai macam keilmuan, tidak hanya sains, agama, tetapi juga ahlak. Salah satunya adalah tentang moderasi beragama itu sendiri.” Ujarnya.

Dengan adanya seminar ini diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan sikap moderasi beragama. Hal ini akan menunjukkan betapa agama itu bisa menimbulkan atau mengeluarkan energi positf bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

Reporter: Asep Sopian

Pelatihan Jurnalistik Perspektif Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pelatihan Jurnalistik Perspektif Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Pelatihan Jurnalistik Perspektif Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (6/7)

CSRC (Center for the Study of Religion and Culture) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Imu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) UIN Jakarta,   menyelenggarakan Pelatihan Jurnalistik Perspektif Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Yang bertajuk “Implementasi Moderasi Beragama di Kampus Melalui Media”. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Guru Besar bidang Pemikiran Islam Fakulas Usuluddin Ridwan Lubis, dan Badan Litbang Kementerian Agama RI/FISIP UIN Jakarta        M. Adlin Sila, dengan dimoderatori oleh koordinator Penelitian dan Pengembangan CSRC UIN Jakarta, Muchtadlirin serta sambutan Direktur CSRC UIN Jakarta, Idris Hemay. Acara ini dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Senin (06/07/20), dengan jumlah peserta lebih dari 30 orang yang terdiri dari para jurnalis kampus yang aktif baik di media online maupun offline kampus. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menguatkan peran media kampus dalam pengarusutamaan moderasi beragama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nantinya akan dilanjutkan dengan pelatihan Jurnalistik Perspektif Moderasi Beragama, yang akan berlangsung mulai dari tanggal 6-20 Juli 2020 mendatang dalam kurun waktu yang tentatif. 

Adlin Sila menjelaskan tentang pentingnya kesamaan presepsi tentang moderasi beragama. Walaupun dalam profesi yang berbeda-beda, cara implementasiannya yang harus diperhatikan. Diantaranya bagaimana memperkuat wawasan kebangsaan, agar masyarakat memiliki pemahaman bahwa agama Islam datang ke Indonesia itu bersifat damai, memperkuat penerimaan terhadap keragaman atau kemajemukan, serta melestarikan pandangan dan tradisi keagamaan yang ramah dengan budaya lokal.

Moderasi beragama merupakan upaya menghadirkan jalan tengah atas dua kelompok ekstrem antara liberalisasi dan konservatisme dalam memahami agama. Tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa, dan  terciptanya kerukunan antar umat beragama.

“Masyarakat kita yang memiliki kecendrungan ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri disinilah peran moderasi untuk mengajak masyarakat dari kecendrungan-kecendrungan itu untuk ke tengah, yaitu bersifat adil dan tidak memihak” Ungkap Adlin.

Selanjutnya, Amany Lubis berpesan agar dapat menjadi jurnalis islami yang kuat, agar tidak mudah terpengaruh dengan berita yang negatif serta menjadi jurnalis yang kuat, dan punya identitas.

“Jurnalis yang kuat yaitu yang bisa membentengi dirinya, punya identitas dan mengeluarkan suara yang seperlunya bahkan positif. Jangan terbawa-bawa oleh berita yang viral namun negatif. Jurnalis juga Jangan hanya menggunakan kata-kata namun juga menyebarkan manfaat dan seluk beluk ciptaan Allah SWT” Ujar Amany.

Ridwan Lubis menambahkan, perlunya dirancang keberadaan media penyiaran yang mampu mendorong kembalinya citra Islam yang ramah baik kepada sersama muslim maupun bukan muslim. Sikap ramah terhadap sesama muslim adalah dengan mendorong agar umat Islam mulai melakukan transformasi dari pola pemahaman keislaman yang simbolistik kepada yang Substantif.  Ia berharap, “keberadaan FIDKOM dan CSCR akan berperan sebagai payung yang melakukan pengayoman dan koordinasi terhadap semua keragaman orientasi dan program keislaman”.

Ridwan menilai, perlu diadaknnya penelitian suatu masalah secara bersistem, guna mengetahui fakta yang jelas dan lebih baik.

“Melakukan studi banding terhadap organisasi keislaman yang telah memiliki pengalaman mendayagunakan media massa guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan mereka,termasuk media massa elektronik Islam yang sekarang sudah banyak berkembang guna mengetahui efektifitas dari kegiatan mereka” Ungkap Ridwan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan memperoleh dukungan baik moril maupun materil yang bersumber dari seluruh civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan adanya kebijakan afirmatif, promotif,dan protektifdari seluruh komunitas lembaga PTKIN ini, maka secara terintegrasi akan menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai juru bicara dan pelaku aktif gerakan moderasi beragama di Indonesia.

Reporter: Taufik Akbar Harefa

Perkuliahan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Tetap Dilakukan Secara Daring

Perkuliahan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 Tetap Dilakukan Secara Daring

Siaran Langsung Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademin Baru di Masa Pandemi Covid-19 melalui YouTube Kemendikbud (15/6)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenag), Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), mengumumkan Surat Keputusan Bersama terkait Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19, Senin (15/6).

Tidak ada perubahan dalam kalender akademik, hanya saja pola pembelajaran tatap muka masih belum diperbolehkan. Tahun akademik perguruan tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020, dan tahun akademik perguruan tinggi keagamaan 2020/2021 pada September 2020.

Melalui konferensi pers di laman Youtube resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona masih wajib dilaksanakan secara daring hingga ada kebijakan lebih lanjut. Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

“Karena keselamatan adalah nomor satu, saat ini perguruan tinggi masih melakukan secara online sampai ke depannya mungkin kebijakan berubah. Tapi, sampai saat ini belum berubah, jadi masih melakukan secara daring. Itu adalah keputusan dari kemendikbud saat ini,” terang nadim.

Nadiem menyarankan untuk mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring untuk meletakannya di bagian akhir semester.

Sedangkan aktivitas prioritas yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa seperti penelitian laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, maka pemimpin perguruan tinggi boleh mengizinkan mahasiswa untuk ke kampus.

“Kalau ini aktivitas prioritas yang berdampak pada kelulusan, masing-masing pemimpin perguruan tinggi bisa mengizinkan aktivitas mahasiswa ke kampus hanya untuk itu,” ujarny.

Kendati demikian aktivitas tersebut harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Reporter: Endy Ulul Azmi

Tantangan dan Kesempatan Dakwah Melalui Media Sosial

Tantangan dan Kesempatan Dakwah Melalui Media Sosial

Presiden Sayeda Khadija Centre, Toronto, Canada, Hamid Slimi (16/6)

Perkembangan media sosial belakangan ini mengambil peran besar dalam berbagai bidang kehidupan, begitu juga pada bidang dakwah dan komunikasi. Untuk itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Pusat Layanan Kerjasama Internasional (PLKI) dan Asosiasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (ASKOPIS) Se-Jabodetabek menyelenggarakan Webinar (Web Seminar) Internasional yang kedua kalinya, dengan tema “Islamic Communication in the Era of Social Media: Challenges and Opportunities” guna mengedukasi masyarakat terutama mahasiswa mengenai tantangan dan kesempatan dakwah melalui media sosial.

Menggunakan aplikasi Zoom sebagai ruang temu diskusi dan disiarkan langsung melalui youtube DNK TV, acara ini dimulai pukul 20.00-23.00 WIB pada Jum’at (16/6) dan diikuti oleh 500 peserta dari beberapa negara seperti Indonesia, Kanada, USA, Nigeria, dan lainnya.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan welcoming address dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis diskusi ini turut menghadirkan enam narasumber yang kompeten dalam bidang Dakwah dan Komunikasi Internasional, diantaranya; Profesor Universitas & Direktur Pendiri Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Direktur The Bridge Initiative ICC 260, Georgetown University Washington, USA, John L. Esposito; Ketua dan Guru besar Canadian Centre for Deen Studies, Imam dan Presiden Sayeda Khadija Centre, Toronto, Canada, Hamid Slimi; Fakultas Komunikasi dan Dekan Sekolah Studi Pascasarjana, Bayero University, Kano, Nigeria, Direktur Orbicom, Umar A Pate; Direktur/Imam di Jamaica Muslim Center New York, Presiden Yayasan Nusantara Amerika, Presiden Yayasan Muslim, Amerika, dan Pendiri Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, Connecticut, AS, Muhammad Shamsi Ali; Profesor Komunikasi dan Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, UIN Jakarta, Andi Faisal Bakti dan Direktur Nursi Research Center, International Islamic University Malaysia, Yusuf Kara.

            Di moderator oleh Dekan Fidikom, Suparto dan Ketua PLKI, Dadi Darmadi. Diskusi ini memberikan asupan pengetahuan baru dengan sub-topik yang beragam, dintaranya; Representasi Islam di Media Barat, Pemberitaan Media Sosial Islam di Kanada, Lembaga Media Islam di Afrika: Kasus Nigeria, Komunikasi Dakwah di US, Dakwah Virtual: Pelajar Aktif dan Mandiri Adalah Pesan Islam, serta Dakwah dan Media Sosial: Menyebar Luaskan Pemikiran Sa’id Nursi’s di Malaysia.

Konsep dari dakwah adalah berbagi informasi penting atau mengajak kepada semua hal yang baik. Dahulu dakwah tradisional menggunakan beberapa teknik dalam penyebaran syiar-nya seperti pidato, one on one, menulis bahan dakwah, role modeling , persahabatan dan  pertemuan harian. Namun seiring perkembangan zaman, dakwah modern mengambil alih dengan subliminal dakwah, pop culture, internet dan media sosial, social work/community development seperti dompet duafa, volunteer, dialog antaragama, dan philantrophy.

Dalam presentasinya Hamid Slimi menjelaskan bahwa teknologi informasi modern  memungkinkan kita menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu singkat, dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar dengan upaya sedikit. Menurutya media sosial adalah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi pertukaran ide, pemikiran, dan informasi yang dianggap membangun jaringan dan komunitas virtual. Media sosial memang berpeluang bagi dakwah dan komunikasi Islam selama hal tersebut mengikuti pedoman Islam yang esensial dan metodologi yang ditentukan. Namun, media sosial bisa menjadi sangat merusak, tidak adil, tidak profesional, dan tidak seimbang dalam pemberitaan jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena media memiliki kekuatan yang besar dalam hal menggiring opini masyarakat.

“…media sosial memiliki kekuatan untuk membawa pesan besar ke platform tertentu atau mengubah ide atau pemikiran” ujar Slimi.

Perkembangan media menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para da’i dalam menyampaikan dakwahnya. Banyak isu negatif yang memang seolah menjadi bagian yang normal dalam kehidupan umat, terutama di negara bagian barat. Seperti ketidakadilan berkedok Islam, teroris, pencemaran nama baik Islam dan hal negatif lainnya yang menimbulkan islamophobia (rasa takut dan benci terhadap Islam).

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi umat muslim dalam dakwahnya, tantangan tersebut hadir bersama peluang. Islamophobia hadir bersama dengan globalisasi, ketika orang-orang berpikiran islam itu keras, islam mengandung hal-hal negatif lain karena adanya globalisasi, maka disitulah peran dan peluang kita sebagai seorang muslim untuk mengoreksinya. Hal lain mengenai tantangan dan peluang adalah ketika islam dihadapkan dengan kekurangan sumber daya, maka kemajuan teknologi, alat dan tempat pendidikan menjadi peluang untuk mengembangkan sumber daya.

Menambahkan tentang masalah globalisasi, Shamsi Ali mengatakan bahwa pada dasarnya ajaran Islam adalah yang paling siap untuk menghadapi globalisasi.

“Islam pada dasarnya yang paling siap menghadapi globalisasi, dan saya pikir itu bisa dimulai dengan melihat ke dalam ajaran islam yang sangat universal di alam ini, konteksnya adalah Rabbul ‘alamin, rabbunnas, malikinnas, ilahinnas, kita mungkin muslim lokal tetapi pola pikir kita haruslah global.” Ujar Ali.

Ali menambahkan bahwa untuk berdakwah da’i harus memerhatikan beberapa hal diantaranya; kepercayaan diri, pandangan positif pada setiap manusia, pendekatan rasional, mengedepankan kesamaan dari pada perbedaan, serta kata-kata dan tindakan yang sesuai.

Solusi praktis dari besarnya tantangan dakwah di era media sosial ini adalah dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tradisional komunikasi Islam dengan kedamaian, akhlak, kebijaksanaan, dan pengetahuan, melakukan moderenisasi dan pemutakhiran alat, mengubah tantangan menjadi peluang dan melakukan strategi media sosial seperti menyampaikan pesan positif melalui story telling, menjadi bagian yang penting di industri media dan pop culture dalam rangka berdakwah, dan lain sebagainya.

Reporter: Assyifa Mardiani