Efektifitas Kebijakan NIK Menjadi NPWP pada 2023

Efektifitas Kebijakan NIK Menjadi NPWP pada 2023

Reporter Riyasti Cahya Rabbani; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Shutterstock/Sukarman ST)

Pemerintah berencana mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) pada 2023. Dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengintegrasikan data NIK dan NPWP.

Perubahan NIK menjadi NPWP bertujuan mempermudah administrasi perpajakan, sehingga para wajib pajak tidak perlu lagi mendaftar resmi NPWP dan meminimalisir data yang terlalu banyak. Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor menyebutkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK akan otomatis memiliki NPWP tanpa melakukan aktivasi lagi.

Dalam acara kick off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ketentuan perpajakan tetap mengacu pada UU pajak, yakni setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan per bulan tak lebih dari 4.5 juta. Artinya, tidak semua warga yang sudah memiliki KTP dan berumur 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak.

PENANOATANGANAN 
ΑΟΕΝΟυΜ ΡΕΦΑΝ3ΙΑΝ ΚΕΦΑ SAMA
Penandatanganan Agendum Perjanjian Kerja Sama. (pajak.go.id)

Kelebihan dari kebijakan baru tersebut tentu akan mempermudah pengawasan yang dilakukan pemerintah dan membuat administrasi lebih efisien. Kemudahan ini bisa terealisasi lantaran masyarakat yang memiliki KTP pasti akan terdaftar sebagai wajib pajak. Sebab, tidak semua orang yang mempunyai KTP mau mendaftarkan diri untuk wajib pajak secara sukarela

Namun, hal tersebut harus diikuti dengan pengamanan data yang baik dan memperhatikan hak masyarakat atas kerahasiaan data pribadinya. Jangan hanya menggunakan NIK dan nama lengkap untuk mengakses data penting. Sebab jika data tersebut bocor, maka siapa pun akan dengan mudah mengakses data tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu waspada dalam melakukan proses integrasi NIK dan NPWP. Karena proses ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan NIK oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Direktur Peraturan Perpajakan, Hestu Yoga Saksama memaparkan terdapat dua pola aktivasi NIK menjadi NPWP. Pola pertama, masyarakat yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak bisa memberitahu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk aktivasi NIK. Kedua, NIK bisa diaktivasi secara mandiri oleh DJP bila memiliki data penghasilan kerja atau aktivitas bisnis setiap warga negara.

Untuk kepentingan administrasi, penggunaan NPWP yang akan beralih pada NIK membutuhkan transisi, sehingga perlunya sinkronisasi antara NPWP dengan NIK antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

BTS kunjungi Gedung Putih bertemu Joe Biden, Apa yang dibicarakan?

BTS kunjungi Gedung Putih bertemu Joe Biden, Apa yang dibicarakan?

ReporterIndi Azizi Hayi’ Lana ; Editor Latifahtul Jannah

BTS memberikan keterangan pers di Gedung Putih. (tweeter.com/WhiteHouse)
BTS memberikan keterangan pers di Gedung Putih. (tweeter.com/WhiteHouse)

Mega star KPop dunia, BTS, mengunjungi Gedung Putih pada Selasa (31/5). Kunjungan ini bertujuan untuk berbicara dengan Presiden Joe Biden dalam rangka merayakan ‘Asian-American, Native Hawaiian and Pacific Islander (AANPHI) atau bulan warisan Warga Amerika Keturunan Asia, Penduduk Asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik.

Kedatangan mereka guna mengatasi kejahatan rasial yang menargetkan orang-orang Asia dan warga keturunan orang Asia. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, yang berada di atas podium konferensi pers bersama dengan anggota BTS mengatakan banyak orang di dunia yang mengenal BTS sebagai ikon Internasional, namun tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya mereka juga memainkan peran penting sebagai duta muda yang mempromosikan rasa hormat dan nilai positif.

Jean-pierre mengatakan, BTS akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan membahas tentang inklusivitas representasi dan keragaman Asia, juga membahas upaya untuk mengatasi tindak kejahatan yang bermotif kebencian dan diskriminasi anti-Asia.

“Banyak yang mengenal BTS sebagai ikon internasional yang dinominasikan meraih Grammy, tetapi mereka sesungguhnya juga memainkan peran penting sebagai duta muda yang mempromosikan rasa hormat dan positif.’’ ucap Jean-Pierre

Salah satu anggota BTS, Kim Seok-jin mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bulan warisan AANHPI, dan mereka bergabung bersama Gedung Putih untuk berdiri bersama komunitas AANPHI dan merayakan hari itu. Menyambung perkataan Kim seok-Jin, Park Jimin menambahkan bahwa mereka hacur karena gelombang kejahatan dan kebencian yang baru-baru ini terjadi, termasuk juga kejahatan kebencian Asia-Amerika.

‘’Kami hancur oleh gelombang kejahatan kebencian baru-baru ini, termasuk kejahatan kebencian Asia-Amerika,” sambung Park Jimin.

Berbicara dengan Jean-Pierre, Salah satu personil BTS, Suga mengatakan ‘’tidak ada yang salah dengan menjadi berbeda. Kesetaraan ada ketika kita terbuka dan merangkul semua perbedaan kita’’.

BTS menemui Presiden Joe Biden di gedung putih (instagram.com/potus)
BTS menemui Presiden Joe Biden di Gedung Putih (instagram.com/potus)

Mahasiswa UIN Jakarta, Ratu Najwa sebagai penggemar BTS atau yang disebut Army memandang bahwa hal ini sebagai tanda Joe Biden percaya bahwa dengan adanya pengaruh BTS yang memiki penggemar diseluruh dunia, hal itu mampu menyatukan mereka tanpa memandang fisik maupun strata sosial.

‘’Saya sendiri sebagai penggemar BTS sangat bangga dengan diundangnya BTS ke White House oleh Presiden Joe Biden guna membahas tentang isu-isu penting kejahatan kebencian anti-Asia. Bisa dikatakan Presiden Joe Biden percaya dengan pengaruh BTS terhadap para penggemarnya. Karena dengan banyaknya penggemar d iseluruh dunia yang memiliki kebangsaan dan budaya berbeda-beda, BTS mampu menyatukan mereka tanpa memandang fisik, sosial dan lainnya dengan karya mereka.’’

Tak hanya memimpin pendekatan untuk memerangi rasisme dan intoleransi terhadap komunitas Asia, warga Hawaii dan Pasifik. Sejak menjabat pada Januari 2021 lalu, Joe Biden juga telah menandatangani RUU Kejahatan Bermotif Kebencian karena Covid19 menjadi undang undang, perintah eksekutif untuk membangun kembali inisiatif Gedung Putih tentang warga Amerika keturunan Asia, penduduk asli Hawaii dan kepulauan pasifik, juga mendanai penelitian penting untuk mencegah dan mengatasi xenophobia terhadap komunitas AANPH.

Buruknya Dampak Lingkungan, Industri Rokok Dimintai Pertanggungjawaban

Buruknya Dampak Lingkungan, Industri Rokok Dimintai Pertanggung Jawaban

Reporter Belva Carolina

Lentera Anak, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Ecoton Indonesia dan World Clean-up Day Indonesia menyelenggarakan webinar bertema “Dampak Lingkungan Akibat Industri Tembakau: Antara Solusi Palsu dan Tanggung Jawab yang Seharusnya” melalui Zoom Cloud Meeting, pada Jum’at (27/05) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2022.

Dalam hal ini industri tembakau diimbau bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dan menghentikan segala bentuk manipulasi seolah-olah peduli terhadap lingkungan (kegiatan greenwashing) atas limbah produknya yang termasuk sampah B3 (bahan berbahaya beracun) hingga menimbulkan dampak lingkungan dan merusak ekosistem.

Ilustrasi pencemaran puntung rokok. (www.mongabay.co.id)

National Profesional Officer for Policy and Legislation, Dina Kania menyatakan bahwa semua proses pembuatan rokok konvensional berkontribusi terhadap perubahan iklim dan mengurangi ketahanan iklim dan berkontribusi sebesar 5% terhadap kerusakan hutan global dan tidak memungkinkan peremajaan tanah atau perbaikan komponen ekosistem pertanian lainnya baik dari pembudidayaan, produksi, distribusi, dan limbah produk tembakau.

Tak hanya itu, akibat harga rokok yang murah dan dijual batangan, strategi distribusi dan pemasaran industri rokok yang massif dengan menyasar anak dan remaja, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok, dalam 30 tahun terakhir konsumsi tembakau di Indonesia meningkat pesat.

“Setiap produsen wajib bertanggungjawab terhadap sampah kemasan, produk, dan kemasan produknya, atau biasa kita kenal dengan istilah Extended Producer Responsibility (EPR). Alih-alih membuat sistem yang tepat untuk mengelola produk mereka, yakni sampah rokok konvensional dan rokok elektrik beserta kemasannya, industri tembakau malah berinvestasi melakukan greenwashing untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kerugian lingkungan yang mereka timbulkan,” kata Rahyang Nusantara, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP).

Penghijauan yang dilakukan tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Justru yang digencarkan adalah produk daur ulang dari olahan sampah puntung rokok. Namun, masih dipertanyakan keamanannya.

“Usaha penghijauan yang mereka lakukan tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Yang sedang mereka gencarkan adalah mengolah sampah puntung rokok menjadi produk daur ulang lain yang masih dipertanyakan keamanannya, baik dari segi proses maupun produk jadinya. Ini seharusnya disiapkan dulu baku mutunya sehingga dapat memitigasi dari potensi racun yang dapat tersebar ke lingkungan,” tambah Rahyang.

Fakta menunjukkan Indonesia menjadi negara nomor dua penyumbang sampah di laut setelah China dengan 187,2 juta ton sampah di laut Indonesia. Ditambah dengan 4,5 triliun puntung rokok dibuang setiap tahun di seluruh dunia, yang menyumbangkan 766 juta ton sampah beracun setiap tahun, serta dua juta ton limbah padat dari kardus dan kemasan rokok.

Ilustrasi manusia mengonsumsi rokok. (Adobestock)

Peneliti Ecoton, Eka Chlara Budiarti menerangkan bahwa banyaknya temuan pencemaran limbah puntung rokok baik di daratan maupun lingkungan perairan tidak dapat di daur ulang bahkan butuh 30 tahun terurai di alam. Terdapat sekitar 5.6 triliun puntung rokok atau setara dengan 845 ribu ton puntung rokok di seluruh dunia yang dibuang per tahunnya. Peneliti dari Spanyol pada tahun 2021 melaporkan, setidaknya dalam satu puntung rokok memiliki 15,6 ribu helai fiber.

“Temuan di pesisir mediterania menemukan ada setidaknya 2 juta punting rokok, dan ini lebih banyak daripada sampah jenis lainnya, seperti kantong plastik, tutup botol maupun sachet,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari menegaskan bahwa tanggung jawab produsen industri rokok sesungguhnya sudah diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 yang mewajibkan produsen mempunyai kendali dalam limbah hasil produksinya.

“Industri rokok harus memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan sudah memperhitungkan dampak lingkungan, yakni bagaimana setelah produk dikonsumsi industri rokok harus mempertanggungjawabkannya dari segi EPR kemana sampahnya harus dibuang, atau bagaimana sampah itu harus diperlakukan, dan bukan sebagai CSR” tegas Sri.

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari menyatakan bahwa dalam UU  Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penggunaan rokok harus dilakukan pengamanan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan serta lingkungan. UU Cukai juga mengatur karena berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

“Mengingat dampak kesehatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan industri rokok, kami meminta Pemerintah membuat kebijakan yang kuat dan tegas untuk menangani dampak lingkungan yang disebabkan industri tembakau dan mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi tembakau sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan Kesehatan,” pungkasnya.

Seniman Ikut Berperan Atasi Krisis Iklim

Seniman Ikut Berperan Atasi Krisis Iklim

Reporter Zakiah Umairoh; Editor Latifahtul Jannah

Webinar “Seni dan Krisis Iklim : Harapan dan Perlawanan”. (Zakiah Umairoh/DNKTV UIN Jakarta)

Krisis iklim yang belakangan ini merebak di sekitar kita menyebabkan dampak yang nyata, tidak hanya bagi manusia bahkan terhadap ekosistem makhluk hidup lainnya. Itu menandakan bumi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang bukan hanya aktivis lingkungan yang melakukan pergerakan tetapi juga kalangan seniman dan ekosistem seni. Hubungan seni dengan eksistensi krisis iklim, dibahas pada webinar dengan tema “Seni dan Krisis Iklim: Harapan dan Perlawanan” pada Minggu, (29/05) secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Kemudahan dan kenikmatan yang seringkali kita rasakan di zaman ini, sebagian besar hasil dari kegiatan yang merusak lingkungan. Dapat dilihat dari listrik, teknologi, bahkan kendaraan yang kita gunakan sehari-hari memiliki dampak yang serius pada kehidupan masa depan kita. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terkait kenikmatan yang dirasakan adalah hasil perkembangan zaman yang berdampak buruk pada lingkungan.

Butuh peran semua lapisan masyarakat untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang semakin tidak terkendali, tentunya juga dukungan penuh oleh para petinggi negara. Bahkan sekarang kemunculan para tokoh kesenian juga ikut andil dalam memberikan pengaruh dan dampak untuk misi penyelamatan bumi dari krisis iklim.

Salah satu narasumber sekaligus seniman, Alexandra Karyn mengatakan “Kita semua dapat saling berbagi dan merawat satu sama lain juga, menjaga satu sama lain dalam dunia yang sudah dilanda krisis ini.”

Isu krisis iklim bukan lagi menjadi suatu hal yang dapat kita sepelekan. Sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk peduli pada bumi kita, tak terkecuali pada seniman. Salah satu yang dapat dilakukannya seperti menyisipkan pesan lingkungan di dalam karyanya.

Salah satu seniman, Nova Ruth mengatakan bahwa dalam aktivis iklim terdapat 3 hal yang perlu dipahami.

“Saya menemukan sebuah pemahaman bahwa di dalam climate activism, itu ada 3 hal, pertama adalah korban dari perubahan iklim, kedua dia yang membela, ketiga adalah pelaku-pelaku (orang-orang yang murka dan tidak punya hati) untuk berhenti dengan apa yang selalu mereka lakukan di dalam industri-industri fosil, ketiga hal itu harus selalu diingat dan dilakukan agar bisa menyadarkan diri kita untuk selalu berbuat baik setiap harinya,” ungkap Nova.

Nova menambahkan ia memiliki metode sendiri yang dikembangkan terkait krisis iklim melalui seni yakni dengan cara manggung di atas kapal Arka Kinari. Pertunjukan tersebut dilakukan dalam bentuk audio-visual teater dan lagu yang bertemakan krisis iklim.

“Melalui seni saya mengembangkan metode ‘manggung di atas kapal’ dalam bentuk audio-visual teater dan lagu yang bertemakan krisis iklim, saya dan tim berkomitmen untuk berada di dalam projek ini selama 7 -10 tahun dan sekarang baru berjalan 3 tahun namun diinterupsi oleh pandemi selama 2 tahun. Akhir-akhir ini metode untuk manggung di atas kapal dilakukan kembali, namun berjarak dengan penonton dan di ruang yang terbuka. Metode ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengatasi krisis iklim yang tidak dapat dilakukan sendirian,” sambung Nova.

•Elf 
가4E1
Ilustrasi tentang tiada lagi tempat manusia tinggal selain di bumi saat ini. (Freepik.com/@freepik)

Lantas, akankah peran seniman dapat benar-benar menyelamatkan dan mengatasi krisis iklim? Hal itu dapat dilihat dari bencana alam kebakaran hutan Rimbang Hilir, Riau, akibat dari suhu bumi yang semakin memanas. Pada akhirnya, para seniman bergerak untuk membuat sebuah pembaharuan melalui karya seni dalam merespons bencana alam karena perbuatan manusia. Tujuannya para seniman akan menyadarkan masyarakat melalui karya seni festival musik yang diadakan di tengah hutan Rimbang Hilir. Kegiatan tersebut merupakan sebuah bentuk kampanye untuk meminimalisasikan pembangunan pabrik di sekitaran hutan yang nantinya dapat menghasilkan polusi.

Salah satu penanggap dari Rumah Budaya Sikukeluang, Heri Budiman berpendapat “Peran seniman yang saat ini saya pikirkan adalah sebagai dakwah atau kampanye untuk menyampaikan pesan agar kita dapat berbuat baik pada lingkungan, seperti dengan menanam pohon, menebang hutan, dan lainnya. Diharapkan dimulai dari penggemar mereka agar lebih mengerti pentingnya menjaga lingkungan”.

Dengan adanya gerakan sosial dari para seniman, masyarakat diharapkan mampu memahami atas dasar kenikmatan, bukan paksaan. Dengan begitu, kesadaran yang tercipta secara keseluruhan, pada akhirnya dapat berpengaruh secara signifikan terhadap krisis iklim. Sebagian besar orang masih merasa belum cukup atau mampu untuk memberikan kontribusinya dalam mengatasi krisis iklim. Namun, kenyataannya hal itu dapat terjadi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara bersamaan untuk saling mencapai tujuan yang sama dalam mengatasi isu lingkungan secara lebih cepat.

Persoalan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab bersama, seperti halnya seniman yang mengupayakan krisis iklim dengan melakukan kampanye melalui hal unik yaitu seni seperti musik, lukisan, lagu, dan lain sebagainya. Selanjutnya diharapkan masyarakat dan penguasa di negeri ini pun dapat ikut serta dalam mengurangi krisis iklim.

Kebijakan Lepas Masker, Ini yang Harus Dilakukan!

Kebijakan Lepas Masker, Ini yang Harus Dilakukan!

Reporter Putri Anjeli; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi penggunaan masker.(Freepik/@freepik)

Pengumuman Presiden Jokowi terkait pelonggaran pemakaian masker di tempat terbuka membawa asa bagi masyarakat. Sebagian Kita merasa senang karena akhirnya bisa bebas bernapas lagi setelah hampir tiga tahun lamanya. Namun, ada pula sebagian yang masih merasa khawatir dengan situasi pandemi yang belum berakhir.

Tentang mereka yang tidak setuju pada kebijakan ini, bagaimana seharusnya kebijakan tersebut membuat kita tak harus membangun euforia dan tentunya selalu berhati-hati dalam merespon kebijakan baru terkait pemakaian masker di ruang terbuka. Indonesia belum dalam situasi yang benar-benar aman untuk melakukan pelonggaran seperti membebaskan penggunaan masker. Mengapa? Karena salah satunya adalah jumlah penerima vaksin booster yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah membebaskan penggunaan masker.

Merujuk Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah vaksin booster mencapai 42,73 juta atau 20,5% dari target, sedangkan situasi aman untuk memberlakukan kebijakan lepas masker adalah ketika jumlah penerima booster mencapai 70%.

Mereka yang setuju berpendapat karena memang situasi sudah memungkinkan.

“Seenggaknya bisa menghirup udara lagi. kalau pake masker kan udara kita lagi yang di hirup,” salah satu cerita dari warga Twitter.

“Kami di kampung sudah lepas masker lebih kurang 6 bulan yang lalu,” tulis warga Twitter lainnya.

Mahasiswa Psikologi UIN Jakarta, Fenny Lestanti memaparkan selama pandemi belum benar-benar berakhir kita tidak bisa langsung melepas masker karena akan membuat sebagian merasakan shock culture dengan keadaan yang berubah.

“Kita tidak bisa langsung menerima kebijakan yang ada karena kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri dan tidak bisa mengendalikan orang lain dalam menghadapi situasi ini. Jadi intinya bagi yang merasa cemas pada situasi ini ada baiknya tetap menerapkan protokol kesehatan dimana pun sebagai upaya menurunkan kecemasan. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, tetap tawakal, yang jelas kita berusaha dengan baik untuk tetap sehat. Jika pandemi berakhir, maka usaha untuk tetap sehat tidak boleh berakhir,” jelasnya.

Ilustrasi pelonggaran masker. (Freepik/@pikisuperstar)

Demi mencegah kecemasan pada situasi ini, khususnya bagi yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan itu, maka tetaplah menggunakan masker walaupun di area terbuka agar diri sendiri merasa aman. Di sisi lain, kita juga sebaiknya menerima kenyataan bila nantinya banyak orang yang akan menerapkan kebijakan pelonggaran masker dan bahkan terkesan abai pada protokol kesehatan.

Mahasiswa Psikologi UIN jakarta, Ayunni Santicha menambahkan terkadang dibutuhkan waktu untuk menghadapi penyesuaian ini sampai jumlah Covid-19 berakhir signifikan.

“Terkadang dibutuhkan waktu bagi orang untuk membuat penyesuaian itu sampai jumlah Covid-19 turun signifikan dan memaklumi individu dengan gangguan kekebalan akan menghadapi kecemasan, masker tetap bermanfaat untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Dilonggarkannya aturan bukan berarti Covid-19 hilang karena masih ada, hanya saja sekarang sudah terkendali,” ucap Ayunni.

Pandemi belum berakhir seutuhnya, namun kebijakan yang diterapkan boleh jadi merupakan salah satu doa dan harapan pada negeri ini yang semoga akan terwujud. Kebijakan yang ada boleh diterapkan, tetapi selalu berjaga-jaga dalam situasi apapun juga harus selalu direalisasikan untuk kemaslahatan diri kita pribadi maupun orang-orang sekitar. Semoga pandemi cepat berlalu sebagaimana mestinya, agar roda kehidupan kembali berjalan seperti sedia kala.

Amnesty International Indonesia Gelar Diskusi Publik “Hukuman Mati Bukan Solusi”

Amnesty International Indonesia Gelar Diskusi Publik “Hukuman Mati Bukan Solusi”

Reporter Adinda Shafa Afriasti; Editor Syaifa Zuhrina

10 
, 311%'8'lsmos uvw wwnynH , 
Isnys10
Para pembicara dalam diskusi publik “Hukuman Mati Bukan Solusi, Bestie”. (YouTube/Amnesty International Indonesia)

Amnesty International Indonesia menyelenggarakan peluncuran laporan global Amnesty mengenai hukuman mati dalam ruang diskusi publik bertajuk “Hukuman Mati Bukan Solusi, Bestie” pada Selasa (24/5) melalui Zoom Cloud Meeting dan siaran langsung YouTube Amnesty International Indonesia.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa narasumber yakni periset Amnesty, Ari Pramuditya, Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Pendidik Pondok Pesantren Misykat al-Anwar, Roy Murtadho, Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, Saraswati Putri, serta Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yetriyani.

Berdasarkan data Amnesty, jumlah hukuman mati secara global mengalami kenaikan sebesar 40% terhitung sejak 2020-2021. Pandemi menjadi salah satu faktor penundaan dan meningkatnya kuantitas hukuman tersebut serta kualitas pemeriksaan perkara yang tidak maksimal karena persidangan online.

Secara global, terdapat tiga negara penyumbang hukuman mati terbesar yakni Iran, Arab Saudi, dan Mesir. Ketiga negara tersebut menyumbang 80% dari keseluruhan jumlah hukuman mati di dunia, dan Tiongkok menjadi algojo nomor satu meski sudah 50% negara di dunia telah menghapus hukuman tersebut.

Indonesia sendiri tercatat masih menerapkan hukuman mati, meski secara politik belum memberi tanggapan pasti terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 November 2021 untuk moratorium hukuman tersebut. Di Indonesia, vonis hukuman tersebut mengalami peningkatan kuantitas dengan penyumbang terbesar pada kasus narkotika.

Laporan global Amnesty yang disampaikan oleh Ari Pramuditya mengenai jumlah kasus hukuman mati. (YouTube/Amnesty International Indonesia).

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti memaparkan bahwa tidak ada bukti nyata hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

“Masih banyak cara yang tidak melanggar hak asasi manusia yang jauh lebih efektif bila tujuannya bukan balas dendam, melainkan kemashlahatan bersama,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dapat mengikuti jejak Belanda yang memiliki jumlah tindak pidana sedikit tanpa harus mengancam namun dengan memperbaiki sistem hukumnya.

Di dalam Islam sendiri, hukuman mati memang diterapkan dalam beberapa pelanggaran. Dalam hal ini, Pendidik Pondok Pesantren Misykat al-Anwar, Roy Murtadho menuturkan bahwa hukuman mati dalam Islam pada dasarnya adalah mengenai tegaknya keadilan.

“Dalam tradisi Islam, orang yang membunuh dapat terbebas dari hukuman mati bila keluarga atau ahli waris nya memberi ampunan” ucapnya pada Selasa (24/5).

Ia juga menambahkan bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menegaskan bahwa memaafkan orang yang bahkan tidak layak dimaafkan, memiliki nilai yang sangat mulia di sisi Allah.

Melalui diskusi publik ini, Amnesty dengan tegas menolak hukuman mati.

Stands kami, Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa terkecuali, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatannya, rasa bersalah atau tidak bersalahanya, kemudian metode yang digunakan dalam eksekusi. Kami dengan tegas dalam kampanye kami untuk menghapus total hukuman mati,” jelas Ari Pramuditya.

Gunakan Chip, Peserta UTBK-SBMPTN 2022 Bertindak Curang

Gunakan Chip, Peserta UTBK-SBMPTN 2022 Bertindak Curang

Reporter Sifa Sevia Muslimah; Editor Belva Carolina

Ilustrasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer. (ANTARA/Zumrotun Solichah)

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang berlokasi di Pusat UTBK Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tengah menjadi topik perbincangan publik. Pasalnya, terdapat sejumlah peserta UTBK-SBMPTN terindikasi melakukan kecurangan saat melaksanakan ujian pada hari kedua, Rabu (18/5).

Dilansir dari laman Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII Kemdikbud, Ketua Pusat UTBK UNJ, Suyono memaparkan bahwa sebanyak empat peserta yang berasal dari wilayah Sumatera dan Jawa menggunakan chip canggih sebagai alat bantu dengar yang ditanam di telinga. Namun, tidak diketahui secara persis bagaimana cara kerja alat tersebut. Suyono hanya memastikan alat canggih yang digunakan dapat membantu ujian.

“Jadi, seolah-olah seperti alat dengar tunarungu. Namun, akhirnya pelakunya sudah mengaku,” ujar Suyono dalam laporan kepada Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam yang meninjau pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022 hari kedua di UNJ, Rabu (18/5).

Menariknya, keempat peserta tersebut memilih program studi yang cukup sulit, yaitu Fakultas Kedokteran. Namun, dapat dipastikan diantara mereka tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

“Ada laki-laki sesi pagi, ada perempuan yang siang ini. Jadi, mereka kita amankan di sekretariat, mereka buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tanda tangan BAP atas segala kejadian yang dilakukan. Mereka kami amankan sampai selesainya pelaksnaan tes. Mereka tidak ikut tes dan kami silakan untuk pulang,” tutur Suyono. 

Panitia Pusat UTBK UNJ behasil menggagalkan aksi dari keempat peserta tersebut. Tindakan curang selalu terjadi setiap tahunnya, hal tersebut membuat panitia memberlakukan SOP yang ketat, salah satunya menggunakan alat metal detector yang dapat mengidentifikasi logam. Sehingga dapat menemukan barang berbahan metal sekalipun yang ditanam di telinga.

Ketua Pusat UTBK UNJ Suyono menjelaskan kronologi peserta yang terindikasi melakukan kecurangan saat pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022. (ANTARA/Indriani)

Direktur Eksekutif Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Budi Prasetyo Widyobroto memaparkan bahwa kejadian serupa selalu terjadi, terutama peserta dengan pilihan program studi favorit serta strategi perjokian kian semakin canggih. Maka dari itu, LTMPT terus meningkatkan SOP dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan menggunakan metal detector yang berkualitas.

Peristiwa seperti ini sangat disayangkan oleh Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek), Nizam karena pada UTBK SBMPTN 2022 masih terjadi tindakan curang. Dia mengingatkan kepada peserta untuk tidak mengulangi hal serupa karena akan berdampak pada diri sendiri.

“Kalaupun lolos dari pengawasan, ketika lulus, peserta yang susah sendiri karena tidak bisa mengikuti proses perkuliahannya,” ujarnya dalam laman LLDikti Wilayah XXI Kemdikbud.

Nasib keempat peserta yang terindikasi bertindak curang tersebut kini telah didiskualifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi peserta UTBK SBMPTN dan Budi menegaskan berdasarkan SOP kepada peserta yang bertindak curang tidak berhak mengikuti UTBK SBMPTN 2022.

Manipulasi dan Kebohongan Dibalik Rokok Elektronik

Manipulasi dan Kebohongan Dibalik Rokok Elektronik

Reporter Indi Azizi; Editor Ahmad Haetami

Sesi “Manipulasi dan Kebohongan Dibalik Rokok Elektronik”.  (YouTube/KPM TV)

Dalam rangka memperingati hari tembakau sedunia tahun 2022. Indonesia Youth Council For Tobacco Control (IYCTC) mengadakan kegiatan Indonesia Youth Summit on Tobacco Control (IYSTC) 2022. Kegiatan yang diadakan melalui Zoom Cloud Meeting ini dihadiri oleh 500 lebih kaum muda seluruh Indonesia dan aktivis lingkungan.

IYSTC menghimpun suara kaum muda dan menyuarakan kemajuan pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Dalam acara tersebut, terdapat beberapa topik yang dibahas salah satunya yaitu ”Manipulasi dan Kebohongan Dibalik Rokok Elektronik”

Indonesia belum sepenuhnya bebas dari ancaman rokok, kalangan muda masih menjadi target industri dan dijadikan perokok pengganti yang dilakukan secara manipulatif.

Narasumber dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Muhammad Bigwanto menjelaskan bahwa jika dilihat di pasaran, variasi rasa pada rokok elektronik memang sangat banyak dan jika dibandingkan dengan rokok konvensional memang terkesan mirip.

”Ini menjadi masalah yang sangat serius karena mayoritas mengandung zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan pada anak-anak,” jelas Bigwanto.

Saat ini perusahaan rokok konvensional juga ikut terlibat dalam perusahaan rokok elektronik dan memiliki merk-merk sendiri yang dijual di pasaran, citra yang disuguhkan pada rokok elektronik seolah merupakan produk yang aman karena bukan dihasilkan dari industri rokok konvensional.

Pemaparan materi oleh Muhammad Bigwanto. (YouTube/KPM TV)

Selain itu, Bigwanto juga mengatakan, hal yang lebih mengkhawatirkan lagi di kalangan anak muda saat ini banyak dari mereka selain mendapatakan dari seseorang, juga ada dari online shop yang ikut berkontribusi untuk mendapatkan produk tembakau ini.

Manipulasi rokok tidak akan berubah dari masa ke masa, ditambah adanya teknologi baru media digital yang berhasil memaksimalkan jangkauannya. Maraknya penggunaan rokok elektronik saat ini juga diperparah dengan tidak adanya regulasi yang sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan. Adanya regulasi supaya dapat membatasi beredarnya rokok elektronik yang saat ini semakin marak digunakan.

Bigwanto mengatakan, jumlah anak muda yang menggunakan rokok elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2016 ada sekitar 1.2% pengguna rokok elektronik berusia 10-18 tahun. Dan jumlah ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 10.2%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini benar-benar harus diregulasi dan bersama-sama mencegah salah informasi yang menyebar di masyarakat.

Fanatisme : Ngebela Idol Ujungnya Abuse of Power

Fanatisme : Ngebela Idol Ujungnya Abuse of Power

 Reporter Nura Inayatus Sa’adah; Editor Ahmad Haetami

Safa space 
Sabrina... 
Host 
Girey a 
Speaker 
PROTEC... 
Co-host 
cipa 
Speaker 
minty... 
Co-host 
Bby( 
Speaker 
keiW a 
Speaker 
ren * jf... 
Speaker
Safa Space Twitter. (Twitter/@aiyuyeyooo)

Safa jadi trending Twitter sejak Rabu (18/05) malam setelah ada perseteruan dengan NCTzen (nama penggemar boygroup NCT) dalam Safa Space Twitter yang berlangsung 2,5 jam.

Awal adanya Space ini untuk menindaklanjuti Safa yang terus-terusan mengujar kebencian terhadap dua member NCT Dream, yaitu Na Jaemin dan Huang Renjun.

Beberapa NCTzen minta Safa untuk membuat video permintaan maaf dan surat bermaterai. Selain itu, orang tua Safa juga diminta untuk masuk ke dalam video permintaan maaf.

Permintaan tersebut pun ditolak oleh Safa, karena dia menganggap hal tersebut melanggar privasinya. Penolakan Safa ini menimbulkan reaksi panas dari beberapa penggemar yang bergabung dalam Space, salah satunya akun Twitter bernama Berflowerrr.

“Tidak ada privacy namanya untuk pelaku kejahatan. Paham enggak, kamu itu belajar hukum dulu. Kamu itu sudah melanggar UU ITE. Safa, saya ini perwakilan Na Jaemin dan Huang Renjun. Saya sudah panggil advokat saya untuk bawa kasus ini ke meja hijau. Jadi kamu jangan macam-macam, ya,” ujar Berflowerrr.

@igotsaf 
Halo this is safa again! 
Ini adalah beberapa cuitan jahat 
yang aku tulis untuk jaemin dan 
beberapa yg lain juga untuk renjun. 
Setelah merefleksikan segala 
kesahalan atas apa yg aku perbuat, 
membuat kegaduhan antar fandom, 
me set-up idolku sendiri, i sincerely 
want to apologize.
Cuitan Safa setelah berlangsungnya Space. (Twitter.com/@igotsaf)

Jadi Ajang Abuse of Power?

“Kamu ayahnya polisi, tugasnya di mana? Coba bilang sama aku, adekku juga polisi, dan calon suami saya juga kakaknya polisi, dia Kapolda. Saya bisa bilang untuk pindahin ayah kamu yang jauh atau minta turunin pangkatnya juga bisa. Hati-hati, Nak, kamu kalau bertindak.”

Keadaan dalam Space makin panas, Berflowerrr juga sebut dirinya aktivis HAM, dan memiliki dosen seorang Kader Partai Golkar.

Ancaman dari Berflowerrr ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan Abuse of Power. Hanya karena merasa dirinya memiliki kekuatan, Berflowerrr menggunakan kekuatan tersebut untuk mengancam dan menindas orang lain demi kepentingan pribadi. Adanya ketimpangan relasi kuasa ini tentunya hal yang salah.

Terlebih, umur Berflowerr yang 29 tahun dan Safa yang lebih muda 10 tahun darinya turut memperlihatkan ketimpangan kuasa dan rasa untuk Berflowerr berkemungkinan melakukan intimidasi sangat terbuka.

Fanatisme Berlebihan Fans KPop

Adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Berflowerrr juga didorong oleh sikap fanatisme.

Fanatisme sendiri adalah perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Rasa suka berlebihan yang dimiliki Berflowerrr terhadap Na Jaemin dan Huang Renjun, membuat dia membela idolanya mati-matian.

Apakah semua penggemar KPop seperti itu? Apakah mereka akan selalu membela mati-matian saat tahu idolanya dihina?

Jawabannya adalah tidak. Tidak semua penggemar akan membela mati-matian idola ketika dihina, tidak juga semua penggemar memiliki sikap fanatisme.

Penggemar pun akan memberi reaksi yng berbeda-beda terhadap oknum haters yang mengeluarkan ujaran kebencian.

Kasus Safa dan Berflowerrr ini kebetulan menunjukkan bahwa fanatisme bisa sebegitu menjaringnya dalam diri seorang KPopers.

Tiap KPopers sebenarnya bisa mengontrol sikap fanatismenya tergantung pola pikir masing-masing.

Fanatisme ini bukanlah hal yang sepele. Bahkan sikap fanatisme bisa membawa keburukan kepada seseorang. Maka dari itu, sebagai seorang penggemar ada baiknya menyukai idola dengan secukupnya. Selain itu, berpikir dewasa pun tetap dibutuhkan dalam mengidolakan seseorang agar tidak membawa kita ke dalam sikap fanatisme tersebut.

Bappeda Jakarta Sosialisasi TPB/SDGs, Pentingkah Pembangunan Berkelanjutan?

Bappeda Jakarta Sosialisasi TPB/SDGs, Pentingkah Pembangunan Berkelanjutan?

Reporter Syifa Indah Lestari; Editor Latifahtul Jannah

Sambutan dari Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta, Yahya Zakaria. (DNK TV/Syifa Indah Lestari)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), sosialisasi ini dilaksanakan di ruang Zoom Cloud Meetings yang dihadiri oleh beberapa institusi pada Kamis, (19/05).

Manajer Pilar Pembangunan bagian Hukum dan Tata Kelola, Yahya Zakaria memaparkan bahwa pelaporan TPB/SDGs ini bukan hanya sekedar dokumen saja, akan tetapi sebagai suatu pengikat komitmen yang dimana seluruh pihak dapat ikut serta dalam berkontribusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, di dalam sosialisasi ini juga menjelaskan bahwa adanya tujuan TPB/SDGs yang membaik serta ada juga tujuan yang masih menantang.

Sekretariat TPB/SDGs bidang sosial, Andini, berkata bahwa survei yang dilakukan melalui Google Formulir digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs. Alat pemantauan tersebut mempunyai beberapa formulir yang dapat di isi sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Pemaparan materi Annisa Utami Kusumanegara. (DNK TV/Syifa Indah Lestari) 

Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta di bidang lingkungan, Annisa Utami Kusumanegara melalui DNK TV mengatakan pembangunan berkelanjutan berorientasi untuk jangka panjang.

“Pembangunan berkelanjutan berusaha melihat pembangunan bukan saja tentang growth atau pertumbuhan ekonomi tetapi juga melihat aspek-aspek yang lebih luas yang lebih komprehensif, melihat bagaimana sisi manusianya dan tentu juga sisi lingkungannya jadi melihatnya dalam kacamata yang lebih komprehensif, lebih holistik, jadi sesuatu yang kita lihat in the long-term,” jelas Annisa.

Selaras dengan yang disampaikan Annisa tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Annisa melanjutkan TPB/SDGs DKI Jakarta juga mendukung tujuan SDGs secara global salah satunya sanitasi.

“Sebenarnya SDGs secara global, terdapat goals yang ingin dicapai di seluruh dunia, salah satu target TPB/SDGs DKI Jakarta misalnya sanitasi, kita ingin mencapai goals tentang sanitasi supaya sanitasi itu menjadi layak. Maka untuk melihat indikator secara internasional sudah ada satu set indikator dan target yang ingin dicapai,” sambungnya.

Bappeda juga berharap agar semua tujuan yang dijalankan oleh SDGs dapat tercapai.

“Dalam melaksanakan TPB/SDGs, Bappeda berharap supaya semua goals SDGs yaitu 17 goals itu bisa tercapai sebelum tahun 2030. Jadi, kita mengupayakan agar bisa mencapai zero goals. Jadi semua indikatornya tercapai sebelum 2030 dan berharap itu semua bukan sekedar angka, akan tetapi proksi-proksinya betul-betul mencerminkan bagaimana masyarakatnya, bagaimana kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan sebagainya,” tutup Annisa.