Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren, Dosen dan Mahasiswa UIN : Coreng Citra Pesantren!

Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren, Dosen dan Mahasiswa UIN : Coreng Citra Pesantren!

Reporter Syaifa Zuhrina; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi Kekerasan Seksual
Sumber: istockphoto.com

Kasus pencabulan oleh pimpinan salah satu Pondok Pesantren di Bandung terhadap 12 santriwatinya sudah masuk dalam proses hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Bandung, pada Selasa (7/12).
Diduga pelaku sudah melalukan tindakan keji terhadap belasan santrinya sejak tahun 2016. Akibat dari hal tersebut, sudah sebanyak 9 bayi yang dilahirkan korban dan masih ada 2 bayi yang terdapat dalam kandungan.

Jaksa Umum (JU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Agus Murjoko memaparkan bahwa seluruh korban sudah dihadiri dalam persidangan untuk diklarifikasi.

“Iya, betul sidang pemeriksaan saksi sudah rampung kemarin. Mengingat para saksi masih anak di bawah umur, maka sesuai aturan Undang-undang wajib dilindungi didampingi,” ucapnya.

Melihat adanya kabar tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin mengaku tidak habis pikir terkait adanya hal tersebut. Paparnya kasus kekerasan apapun dilarang dalam agama termasuk kekerasan seksual dan pelaku harus dihukum berat.

“Itu kan aneh. Pesantren seharusnya membina, menjaga. Malah pagar makan tanaman. Itu kena KUHP itu, ya memang sebaiknya di bawa ke ranah hukum untuk disidang dan diadili. Kalau dia melangggar hukum, tentu sanksinya harus lebih berat,” jelas Hasanuddin.

Santriwati di salah satu Pondok Pesantren
Sumber: Instagram-@santri.teladan

Melihat adanya hal tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta Abdul Rozak beranggapan bahwa hal ini dapat mencoreng nama baik pesantren dan sudah seharusnya pendidik mampu digurui.

“Tentunya hal tersebut mencoreng nama baik pesantren yang terkenal dengan tempat menuntut ilmu. Sudah selayaknya ustadz memberikan tauladan yang baik bagi santrinya. Bagi para pendidik, mulailah sering melakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri sehinga mampu ditiru oleh santri-santrinya,” jelasnya.

Bukan hanya itu, salah satu Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta Salsabila Apsaranti juga sangat menyayangkan kasus kekerasan yang baru terungkap ini karena sangat merusak citra Pondok Pesantren.

“Sangat disayangkan sekali baru terungkap sekarang, dari sini kita harus menyaring guru-guru agar tidak menjadi oknum di dalamnya karena dapat merusak citra Pondok Pesantren, mungkin bisa melakukan evaluasi setiap tahunnya agar kasus ini tidak terulang,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menggencarkan terkait Undang-Undang tentang kekerasan seksual serta merealisasikan rencana RUU PKS.
“Harapannya baik pihak laki-laki ataupun perempuan untuk menjaga fitrahnya agar tidak ada lagi kasus yang menyalahkan salah satu pihak (playing victim).” tuturnya.

Hari HAM Sedunia: Bangkit Bersama, Lawan Pelanggaran HAM!

Hari HAM Sedunia: Bangkit Bersama, Lawan Pelanggaran HAM!

Reporter Laode M. Akbar; Editor Elsa Azzahraita

Sosok Munir Said Thalib, Salah Satu Aktivis HAM Indonesia pada Masa Orde Baru
Sumber : Instagram-@univlox

Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, kemudian mereka bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Apa kita biarkan mereka untuk gagah. Mereka gagal untuk gagah. Mereka hanya ganti baju, tapi dalam tubuh mereka adalah sebuah kehinaan. Sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Sesuatu yang mereka bayar sampai titik manapun.”

Itulah potongan orasi dari salah satu revolusioner HAM asal Malang yang begitu tampil garang melawan pelanggaran-pelanggaran HAM selama era pemerintahan orde baru. Dialah Munir Said Thalib atau akrab dikenal Munir.

Kisahnya melawan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sangat memotivasi pejuang HAM lainnya. Tindakan masifnya tersebut didorong dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu kerap terjadi pada pemerintahan eranya.

Namun kisahnya yang begitu heroik harus ditutup dengan tragis. Pada tanggal 7 September 2004, sang revolusioner HAM tersebut harus tewas mengenaskan karena mengalami keracunan saat berada dalam penerbangan menuju Amsterdam.

Kini 17 tahun sudah berjalan dan kepemerintahan sudah bergonta-ganti, namun kasusnya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhannya.

Selain Munir, masih banyak berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya yang belum terpecahkan, seperti kasus 13 aktivis yang menghilang, tragedi Wamena berdarah, hingga kasus penembakan misterius (petrus) 1982.

Kembali pada masa kini, kasus pelanggaran HAM juga sering kerap terjadi. Data Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM menyebutkan bahwa periode Januari sampai September 2021 saja terdapat 2.331 aduan, dengan kasus tertinggi terkait dengan kepolisian.

Seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, berbagai kasus pelanggaran HAM kembali mencuat di tanah timur Papua. Kasus kekerasan, diskriminasi, serta stigmatisasi yang dilakukan aparat pemerintah kepada masyarakat serta aktivis HAM menjadi sorotan utama dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Bisa dilihat bahwa perkembangan HAM di Indonesia tidak begitu mulus. Sehingga, untuk menegakkan kembali HAM di tanah air, pada tanggal 10 Desember ini menjadi momentum yang tepat. Karena pada tanggal ini diperingati sebagai Hari HAM Sedunia.

Dalam sejarah, 10 Desember 1948 menjadi hari yang memorial bagi keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Di mana pada hari tersebut merupakan lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia atau universal declaration of human right yang dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, bertempat di Palais De chillot, Paris.

Akhirnya, pada tahun 1950, lahirnya deklarasi tersebut membuat dewan PBB mengundang semua negara dan organisasi untuk memperingati setiap 10 Desember sebagai hari hak asasi manusia sedunia.

Salah satu Aksi Kamisan para pejuang HAM di Depan Istana Negara, Kamis (9/12)
Sumber: Instagram-@aksikamisan

Salah satu aksi yang sering dilakukan para aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yaitu Aksi Kamisan. Aksi tiap Kamis yang dilakukan semenjak 2007 silam ini dilakukan untuk mengenang dan menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi, terutama kasus masa lalu.

Terkait Aksi Kamisan tersebut, Dosen Ilmu Hukum UIN Jakarta Yayan Sopyan mengatakan bahwa Aksi Kamisan merupakan hak untuk berdemonstrasi dan boleh saja dilakukan. Asalkan demontrasi tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun, ia juga berpendapat persoalan efektivitas aksi tersebut itu relative. Tergantung apakah pemerintah mendengarkan atau tidak.

“Dan Seharusnya bukan saja pemerintah, anggota DPR juga seharusnya mendorong untuk menyuarakan apa yang didemokan mereka. Karena mereka dipilih dan digaji untuk menyuarakan. Selama ini sepi-sepi saja dari parpol,” ujarnya kepada tim DNK TV, Jumat (10/12).

Terkait kinerja pemerintah pada saat ini dalam menegakkan HAM sesuai Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang masih dipertanyakan. Karena dalam prakteknya, indeks HAM Indonesia menurut Setara Institut pada tahun 2019 yang berada di angka 3,2, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 2,9.

Ia pun berharap pemerintah harus tetap konsisten dalam penegakkan HAM dan berbagai pihak seperti Komnas HAM, LSM, Pers dan masyarakat madani juga penting untuk mengawal tugas pemerintah itu. Serta harus membuka lebar pembatasan pers dan kritik terhadap persoalan HAM.

Dalam pandangan mahasiswa terkait kinerja pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM, salah satu mahasiswa jurnalistik UIN Jakarta Rika Salsabilla mengatakan tidak ada kemajuan yang begitu signifikan yang dilakukan pemerintah sampai saat ini dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

“Hanya ada kemajuan ketika dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF dan itu tidak ada kemajuan sama sekali terkait dengan mahasiswa yang hilang dan aktivis-aktivis yang hilang,” ujarnya kepada tim DNK TV, Jumat (10/12).

Ia pun menuntut akan kinerja pemerintah yang lebih terbuka dan komunikatif kepada masyarakat, terkhusus kepada keluarga korban pelanggaran HAM agar adanya kejelasan.

Pemerintah pun tidak serta-merta mengandalkan lembaga Komnas HAM atau lembaga swadaya lainnya saja dalam menangani kasus-kasus tersebut, namun pemerintah juga harus bersinergi untuk turun tangan mengatasi hal ini, khususnya dari presidennya sendiri.

“Dan bagi saya pribadi mengkhawatirkan bila saja Presiden Jokowi tidak menanggapi, jangan harap ada suara dari mahasiswa,” tambahnya.

Soal Larangan Reuni 212, Mahasiswa UIN Angkat Bicara

Soal Larangan Reuni 212, Mahasiswa UIN Angkat Bicara

Reporter Amalia Riskiyanti; Editor Elsa Azzahraita

Potret Reuni 212 berjalan menuju Patung Arjuna Wiwaha
Sumber : instagram-donalhusni

Aparat kepolisian menyerukan kepada massa bahwa Reuni 212 yang semula akan digelar di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tidak mendapatkan perizinan.

Seruan pembubaran disampaikan polisi melalui pengeras suara kepada ratusan massa Reuni 212 yang berada di kawasan Masjid Al Fatah atau kantor Gerajan Pemuda Jslam (GPI), Jalan Menteng raya, Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Endra Zulpan menuturkan kegiatan ini tidak sejalan dengan rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta. Ia juga menegaskan akan menerapkan sanksi hukum kepada massa yang memaksa tetap menggelar kegiatan ini.

“Kita akan menerapkan ketentuan hukum berlaku pada mereka yang memaksakan kita akan persangkakan tindak pidana KUHP Pasal 212 sampai 218, khususnya mereka yang tidak mengindahkan,” tutur Zulpan yang dikutip dari Tempo.co pada Rabu (1/12).

Polisi serukan larangan berkerumun kepada massa
Sumber : instagram-donalhusni

Ratusan massa Reuni 212 sempat memblokade Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Setelah beberapa pimpinan Presidium Alumni 212 menyampaikan orasi Ketua PA 212, Slamet Maarif meminta massa reuni 212 membubarkan diri dalam keadaan damai. 

“Setelah ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, kita datang untuk damai, kita disuruh pulang ya kita pulang, kita datang untuk damai, siap untuk pulang dengan tertib,” kata Slamet yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (2/12).

Mochammad Taufiqurahman salah satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta yang pernah terlibat dalam aksi 212 menanggapi tindakan polisi yang dinilai tidak adil dalam hal ini.

“Menurut saya ada 2 perspektif, pertama tidak tepat, karena tujuan kita reuni sebenarnya hanya ingin bernostalgia di momen yang sangat langka ya, yaitu momen bersatunya umat Islam, tapi perspektif kedua tepat diambil tindakan tersebut, karena kita tau bahwa situasi saat ini masih pandemi dan mungkin kepolisian atau pihak lain masih merasa khawatir akan keramaian itu. Tetapi kalau alasan di bubarkannya karena keramaian, menurut saya ada ketidakadilan,” jelasnya.

Berbeda dengan Taufiq, Azizah Reviva mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta menilai tindakan polisi sudah tepat, mengingat situasi saat ini yang masih menghadapi pandemi Covid-19.

Seruan Aksi Mahasiswa, Evaluasi Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf

Seruan Aksi Mahasiswa, Evaluasi Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf

Reporter Ilham Balindra; Editor Syaifa Zuhrina

Joanes Joko, Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan melakulan dialog dengan mahasiswa terkait audiensi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Sumber: DNK TV-Ilham Balindra

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas) pada Kamis (21/10).

Kegiatan ini digelar guna menyuarakan evaluasi kinerja dua tahun Presiden Joko Widodo. Penyampaian pendapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari orasi mahasiswa, aksi teatrikal, menyanyikan lagu dan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Salah seorang Koordinator aksi, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Leon Alvinda mengatakan banyaknya kasus kekerasan yang dirasakan saat melakukan aspirasi.

“Dalam kebebasan berpendapat, banyak kasus kekerasan yang dirasakan saat melakukan aspirasi, terkait isu lingkungan adanya UU Omnibuslaw Ciptaker yang tidak berpihak kepada lingkungan dan ada tuntutan lain seperti pelanggaran HAM, terkait Reforma Agraria dan terkait penanganan Pandemi Covid,”ujarnya.

Ia menambahkan perlu adanya perbaikan total terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf kedepannya.

 “Bahwa harus ada perbaikan total di Pemerintahan Jokowi Ma’ruf kedepannya, karena dalam 2 tahun terakhir yang terjadi bukan kabinet Indonesia maju, melainkan kabinet Indonesia mundur, tidak ada kemajuan signifikan terkait isu-isu yang kami bawa,”tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan apresiasinya terhadap sikap kritis dan pemikiran mahasiswa. Ia juga mengajak perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutannya dengan datang ke kantor KNP dan melakukan diskusi.

Poster Seruan Aksi Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta
Sumber: Instagram-@aliansimahasiswauinjkt

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta yang turut berkontribusi dalam aksi ini dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta sekaligus koordinator lapangan, Ahmad Dzulfikar menyebut bahwa keterlibatan ini guna membangkitkan gairah kritis Mahasiswa.

“Aksi diadakan supaya mampu membangkitkan gairah kritis dan pergerakan Mahasiswa UIN Jakarta kembali dan tuntutan yang dibuat biasa didengar,”ujarnya.

Salah seorang mahasiswa UIN Jakarta Tubagus Agnia mengatakan, “Kita lihat saat ini UIN Jakarta mulai minim akan aspirasinya khususnya kepada Pemerintah saat ini,”.

Menimbang Baik-Buruk Vaksin Berbayar

Menimbang Baik-Buruk Vaksin Berbayar

Reporter Mitha Theana; Editor Tiara De Silvanita

lustrasi Vaksin.
Sumber: Shutterstock-PalSand

Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksin Gotong Royong di Indonesia. Menurutnya hal tersebut dapat menimbulkan masalah akses dan etika selama pandemi.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses vaksinasi. Pembayaran apa pun bentuknya dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan,” kata Lindstrand dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan, menyinggung situasi Covid-19 Indonesia yang tengah menghadapi lonjakan penularan virus corona dalam beberapa pekan terakhir.

Kematian banyak terjadi pada orang lanjut usia dan kelompok rentan. Untuk itu dia mendorong akselerasi (percepatan) vaksinasi harus dilakukan di Indonesia.

Seorang mahasiswa UIN Jakarta Sulthony menanggapi kebijakan tersebut, menurutnya terdapat dua hal yang dapat muncul akibat vaksin berbayar ini yaitu manfaat positif juga kemungkinan buruk.

“Adanya manfaat dalam hal ini, karena dapat mempercepat penerimaan vaksin masyarakat Indonesia yang tentu juga mempercepat menuju herd imunity.” ujarnya, kepada DNK TV pada Jum’at, (16/7).

Menurutnya vaksin berbayar dapat memudahkan masyarakat dengan kepentingan kerja atau kegiatan lain yang mengharuskan keluar daerahnya. Karena, lambatnya pelaksanaan vaksinasi dari pemerintah akibat terbatasnya SDM nakes dan dosis vaksin.

Sulthony menambahkan vaksinasi mandiri efektif bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan daripada harus menunggu lama vaksinasi pemerintah. Tetapi ia juga melihat kemungkinan buruk rentan terjadi, seperti adanya oknum nakal seperti penimbunan, harga yg ditinggikan, hingga adanya vaksin ilegal.

“Mengingat juga dugaan kasus nakes yang tidak menyuntikkan vaksinnya ke penerima vaksin di Karawang, ditakutkan vaksin yang tidak disuntikkan itu akan dijual lagi ke penyelenggara vaksin mandiri dengan harga murah,” ujarnya.

Jadi, pemerintah harus benar-benar fokus pada pengawasan terhadap kebijakan ini.

Tuai Beragam Tanggapan, Nadiem Makarim Tetap Ingin Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Tuai Beragam Tanggapan, Nadiem Makarim Tetap Ingin Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Reporter : Farhan  Mukhatami; Editor : Elsa Azzahraita

Mendikbudristek Nadiem Makarim (sumber: Kemdikbud.go.id)

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim ingin sekolah kembali membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021. Kebijakan tersebut tetap diambil Nadiem walaupun banyak orang tua murid mengkhawatirkan keselamatan para siswa, terlebih terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran.

Saat memberikan pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendikbud RI pada Selasa (2/6), Nadiem menyatakan, tidak ada tawar menawar demi pendidikan, dirinya beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

“Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari apa pun situasi yang tengah dihadapi,” ucap Nadiem secara daring, Selasa (2/6).

Ia menyebut penundaan pembelajaran tatap muka akan berdampak panjang. Ia juga mengaku sudah mempertimbangkan segala macam hal. Nadiem juga telah membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media sosial.

“Kami upayakan pendidik dan tenaga kependidikan jadi prioritas penerima vaksinasi Covid-19,” terangnya.

Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menerbitkan panduan pendidikan tatap muka (PTM) bagi sekolah tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, dan menengah. Nadiem meminta sekolah dan tenaga pendidik untuk memahami terlebih dahulu panduan tersebut sebelum memulai tatap muka pada Juli mendatang.

Adapun tanggapan mahasiswa mengenai persoalan ini cukup beragam. seperti yang diungkapkan Ari Subagyo, mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta, keputusan Nadiem ini bisa dibilang cukup beresiko, karena melihat dari kasus aktif Covid-19 yang sedang meningkat. Pemerintah juga harus menjamin agar sekolah tidak menjadi klaster baru.

“Keputusan Nadiem jelas beresiko, Harus banyak hal yang dijamin oleh pemerintah agar sekolah jangan jadi klaster baru. Terlebih, Indonesia, bahkan dunia saja masih mengupayakan vaksin untuk anak-anak” Kata Ari dalam wawancara daring bersama DNK TV (3/6).

Selain itu, keputusan yang diambil Nadiem ini perlu dipertimbangkan kembali. Seperti yang disampaikan oleh Siti Rohmah mahasiswi Akuntansi UIN Jakarta, menurutnya pembelajaran tatap muka bisa saja dilakukan, tetapi mengingat kembali kasus Covid-19 yang belum menunjukan angka  penurunan dan hal itu perlu adanya pertimbangan kembali oleh Nadiem.

“Kalau saya setuju saja pembelajaran tatap muka diadakan, tetapi walaupun sudah vaksinasi semua dan belum ada penurunan kasus Covid-19, maka hal ini perlu dipertimbangkan, ” ujar Rohmah.

Saat ini, menurut Nadiem baru 30 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah wajib memenuhi persyaratan seperti mendapatkan surat izin dari pemerintah daerah setempat dan memenuhi daftar periksa Kemendikbudristek.

Selain itu, sekolah harus menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran di masa Covid-19 seperti tempat mencuci tangan, alat protokol kesehatan dan toilet yang bersih. Hal ini guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

HPN 2021 : Pers Sebagai Transparansi Informasi di Masa Pandemi

HPN 2021: Pers Sebagai Transparansi Informasi di Masa Pandemi

Oleh: Fauzah Thabibah; Editor: Elsa Azzahraita dan Nur Arisyah Syafani

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, Hari Pers Nasional (HPN) jatuh setiap tanggal 9 Februari. Berbeda dengan perayaan HPN tahun lalu yang dilaksanakan dengan meriah di Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh ribuan insan pers, perayaan HPN 2021 kali ini dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta baik secara daring maupun luring dengan mempertimbangkan keadaan di masa pandemi.

Perayaan tersebut berupa pelaksanaan webinar dan Konvensi Nasional Media Massa dengan mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan”.

Puncak Perayaan HPN dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara (9/2), setelah dialihkan dari rencana lokasi sebelumnya yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para insan pers yang telah menjadi jembatan informasi di masa pandemi. “Saya tahu disaat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap situasi dan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” tuturnya.



Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional pada Selasa (9/2). (Tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden)

Sejak pandemi Covid-19 dinyatakan resmi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, media pers memiliki tanggung jawab yang besar bagi transparansi informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka juga berperan penting dalam mengedukasi perilaku sosial masyarakat agar mentaati protokol kesehatan yang ada untuk ikut mengatasi penyebaran Covid-19 dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat.

Jasa insan pers sangat berarti bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari bersama untuk tetap membangun harapan dan optimisme dalam menangani pandemi Covid-19. Semoga dengan perayaan peringatan Hari Pers Nasional ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk menuju transformasi media pers Indonesia menjadi lebih maju, dan selalu berpihak kepada kebenaran.