Buruknya Dampak Lingkungan, Industri Rokok Dimintai Pertanggung Jawaban

Reporter Belva Carolina

Lentera Anak, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Ecoton Indonesia dan World Clean-up Day Indonesia menyelenggarakan webinar bertema “Dampak Lingkungan Akibat Industri Tembakau: Antara Solusi Palsu dan Tanggung Jawab yang Seharusnya” melalui Zoom Cloud Meeting, pada Jum’at (27/05) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2022.

Dalam hal ini industri tembakau diimbau bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dan menghentikan segala bentuk manipulasi seolah-olah peduli terhadap lingkungan (kegiatan greenwashing) atas limbah produknya yang termasuk sampah B3 (bahan berbahaya beracun) hingga menimbulkan dampak lingkungan dan merusak ekosistem.

Ilustrasi pencemaran puntung rokok. (www.mongabay.co.id)

National Profesional Officer for Policy and Legislation, Dina Kania menyatakan bahwa semua proses pembuatan rokok konvensional berkontribusi terhadap perubahan iklim dan mengurangi ketahanan iklim dan berkontribusi sebesar 5% terhadap kerusakan hutan global dan tidak memungkinkan peremajaan tanah atau perbaikan komponen ekosistem pertanian lainnya baik dari pembudidayaan, produksi, distribusi, dan limbah produk tembakau.

Tak hanya itu, akibat harga rokok yang murah dan dijual batangan, strategi distribusi dan pemasaran industri rokok yang massif dengan menyasar anak dan remaja, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rokok, dalam 30 tahun terakhir konsumsi tembakau di Indonesia meningkat pesat.

“Setiap produsen wajib bertanggungjawab terhadap sampah kemasan, produk, dan kemasan produknya, atau biasa kita kenal dengan istilah Extended Producer Responsibility (EPR). Alih-alih membuat sistem yang tepat untuk mengelola produk mereka, yakni sampah rokok konvensional dan rokok elektrik beserta kemasannya, industri tembakau malah berinvestasi melakukan greenwashing untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kerugian lingkungan yang mereka timbulkan,” kata Rahyang Nusantara, Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP).

Penghijauan yang dilakukan tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Justru yang digencarkan adalah produk daur ulang dari olahan sampah puntung rokok. Namun, masih dipertanyakan keamanannya.

“Usaha penghijauan yang mereka lakukan tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Yang sedang mereka gencarkan adalah mengolah sampah puntung rokok menjadi produk daur ulang lain yang masih dipertanyakan keamanannya, baik dari segi proses maupun produk jadinya. Ini seharusnya disiapkan dulu baku mutunya sehingga dapat memitigasi dari potensi racun yang dapat tersebar ke lingkungan,” tambah Rahyang.

Fakta menunjukkan Indonesia menjadi negara nomor dua penyumbang sampah di laut setelah China dengan 187,2 juta ton sampah di laut Indonesia. Ditambah dengan 4,5 triliun puntung rokok dibuang setiap tahun di seluruh dunia, yang menyumbangkan 766 juta ton sampah beracun setiap tahun, serta dua juta ton limbah padat dari kardus dan kemasan rokok.

Ilustrasi manusia mengonsumsi rokok. (Adobestock)

Peneliti Ecoton, Eka Chlara Budiarti menerangkan bahwa banyaknya temuan pencemaran limbah puntung rokok baik di daratan maupun lingkungan perairan tidak dapat di daur ulang bahkan butuh 30 tahun terurai di alam. Terdapat sekitar 5.6 triliun puntung rokok atau setara dengan 845 ribu ton puntung rokok di seluruh dunia yang dibuang per tahunnya. Peneliti dari Spanyol pada tahun 2021 melaporkan, setidaknya dalam satu puntung rokok memiliki 15,6 ribu helai fiber.

“Temuan di pesisir mediterania menemukan ada setidaknya 2 juta punting rokok, dan ini lebih banyak daripada sampah jenis lainnya, seperti kantong plastik, tutup botol maupun sachet,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sri Bebassari menegaskan bahwa tanggung jawab produsen industri rokok sesungguhnya sudah diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 yang mewajibkan produsen mempunyai kendali dalam limbah hasil produksinya.

“Industri rokok harus memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan sudah memperhitungkan dampak lingkungan, yakni bagaimana setelah produk dikonsumsi industri rokok harus mempertanggungjawabkannya dari segi EPR kemana sampahnya harus dibuang, atau bagaimana sampah itu harus diperlakukan, dan bukan sebagai CSR” tegas Sri.

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari menyatakan bahwa dalam UU  Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penggunaan rokok harus dilakukan pengamanan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan serta lingkungan. UU Cukai juga mengatur karena berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

“Mengingat dampak kesehatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan industri rokok, kami meminta Pemerintah membuat kebijakan yang kuat dan tegas untuk menangani dampak lingkungan yang disebabkan industri tembakau dan mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi tembakau sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan Kesehatan,” pungkasnya.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.