Aksi Penolakan RUU KUHP, Mahasiswa: Ini Awal Rusaknya Demokrasi

Reporter Maya Maulidia; Editor Syaifa Zuhrina

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Penolakan terhadap rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengakibatkan unjuk rasa oleh mahasiswa dari berbagai almamater pada Selasa (28/6). Aksi ini juga ditimbulkan karena tidak adanya transparansi RUU KUHP ke ruang publik.

Aksi yang mengangkat tagline “Semua Bisa Kena” ini karena beberapa masalah yang pernah terjadi di Indonesia pasti berdampak terhadap semua pihak. Begitu pun dengan pasal-pasal RUU KUHP yang dapat dengan mudah menjerat pidana bagi kelompok yang tidak memihak ataupun berseberangan dengan pemerintah negara.

Saat ini masyarakat masih berpegang pada draf UU Tahun 2019 sedangkan Juli mendatang pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut. Rancangan itu memuat pasal-pasal yang saat ini menciptakan kontroversial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suasana unjuk rasa di depan gedung DPR. (DNK TV/Muhammad Muklas).

Beberapa pasal tersebut meliputi :

  1. Pasal penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 RUU KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 3,5 tahun.
  2. Pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 RUU KUHP dengan hukuman 3 tahun penjara atau denda kategori IV. Selain itu, orang yang menyebarkan isu penghinaan tersebut akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun atau dengan kategori V.
  3. Pasal penghasutan melawan penguasa hukum dalam pasal 246 dan pasal 247. Pada pasal 246, pelaku akan mendapatkan hukuman paling lama 4 tahun atau denda kategori V,  jika ia menghasut orang-orang agar melawan penguasa umum melalui lisan dan tulisan. Sedangkan pada pasal 247, pelaku akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan atau denda kategori V, jika menyebarluaskan lisan atau tulisan tersebut. 
  4. Pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dalam pasal 354 draf RUU KUHP, jika seseorang dengan sengaja menyebarluaskan isu penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara melalui beberapa platform akan mendapatkan hukuman penjara 2 tahun.
  5. Pasal hukum yang hidup, yakni pasal 598 dan pasal 2 (ayat 1) dalam RUU KUHP draf 2019 memuat hukuman yang didapatkan seseorang jika melakukan pelanggaran di suatu daerah tersebut.
  6. Pasal kumpul kebo (kohabitasi) dalam pasal 417 ayat 1 mengenai pasangan yang melakukan zina seperti persetubuhan dengan yang bukan mahramnya akan mendapatkan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau dengan denda kategori 2. Selain itu, pasal ini juga mengatur proses hukum hanya bisa dilakukan oleh pengaduan suami atau istri yang terikat pernikahan dan orang tua atau anak yang tidak terikat pernikahan.
  7. Pasal penyiaran berita bohong dalam pasal 263 mengenai pihak yang menyebarluaskan berita bohong dan dapat menyebabkan kericuhan antar masyarakat akan dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun.
  8. Pasal penghinaan terhadap pengadilan dalam pasal 281 RUU KUHP draf tahun 2019 mengenai seseorang yang tidak hormat terhadap hakim akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun. 
  9. Pasal penghinaan agama, yakni pasal 304 RUU KUHP terkait penistaan agama yang dilakukan oleh seseorang di khalayak umum akan mendapatkan hukuman penjara 5 tahun.
  10. Pasal pencemaran nama baik dalam pasal 440 RUU KUHP akan mendapatkan hukuman penjara selama 9 hingga 1 tahun 6 bulan.

Menanggapi kabar ini salah satu peserta aksi sekaligus Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Renardi Ariza memaparkan bahwa demonstrasi kali ini dilakukan dengan damai sebagai perwujudan aspirasi yang bijak dari mahasiswa. 

“Perlu adanya tagline ‘Semua Bisa Kena’ terhadap demo kali ini karena banyak pasal kontroversial yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta dapat memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Seperti yang tertera pada pasal  353 dan pasal 354, semua aturan hukum pasti ada tujuan hukum yang dilindungi,” ujarnya saat diwawancarai tim DNK TV pada Selasa (28/6).

“Tujuan dari pasal penghinaan kepada pemerintah ini merupakan awal dari rusaknya demokrasi di negara ini,” lanjut Renardi.

Ia berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi dan kritik serta merealisasikan tuntutan dari berbagai elemen mahasiswa.


1 Komentar

pg slot login · Juni 30, 2022 pada 3:00 pm

pg slot login ทางเข้าแห่งความหรรษา ที่ทุกท่านจะได้รับหลังจากที่เข้าสู่ระบบ กับเว็บ สล็อต ออนไลน์ของเรา กับ สล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุด แตกบ่อยที่สุด ปลอดภัยที่สุดวนปี 2022 นี้

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.