Maret 2022

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Reporter Amelia Putri; Editor Dani Zahra Anjaswari dan Fauzah Thabibah 

Perancangan kebijakan merupakan awal dari keberhasilan dan terlaksananya suatu peraturan baru terutama dalam melibatkan ruang lingkup publik. Hal ini harus diimplementasikan dalam segala aspek terutama dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan uji publik RUU Sisdiknas di tahun ini. Melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 yang mana merupakan pengganti dari Undang-Undang (UU) sebelumnya, yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Uji coba publik mengenai RUU Sisdiknas terkesan tergesa-gesa dan hanya mengambil beberapa aspirasi yang menguntungkan saja. Di lain sisi juga aspirasi hanya sebagai kebutuhan administrasi belaka dan tidak sepenuhnya publik yang menilai. Melansir dari Republika pada Selasa (1/3), Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan Magister FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) UIN Jakarta, Jejen Musfah menanggapi terkait pembahasan RUU yang perlu menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa.

“Sejak pemerintah melakukan uji publik RUU Sisdiknas banyak pihak keberatan. Mereka meminta pembahasan RUU ini menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa,” ungkapnya.

RUU Sisdiknas dinilai memiliki kekhawatiran dalam pengesahannya. Berbagai catatan menjadi tambahan lemahnya dari RUU ini. Cacat formal yang terdapat didalamnya diakibatkan dari proses penyusunan yang tertutup dan komunikasi satu arah sehingga pemerintah terkesan melibatkan publik belaka.

Hal ini menjadikan banyaknya pertanyaan yang timbul di tengah-tengah publik. Apakah RUU Sisdiknas dinilai pantas menggantikan UU sebelumnya, pasalnya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini masuk ke dalam gugatan publik atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) melihat adanya kelemahan material.

Masih dalam kesempatan yang sama, Jejen juga mengatakan masih banyak hal yang perlu digali dan diperbaiki dari RUU Sisdiknas. Menurutnya, masih banyak catatan penting dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Kelemahan formal dan material RUU Sisdiknas menunjukkan, RUU ini memerlukan revisi besar, waktu yang cukup dan memperhatikan saran-saran publik,” ungkapnya.

Masukan dan kritikan terus bergulir RUU ini, karena dinilai kurang transparan. Pendidikan di Indonesia harus terus berkembang dengan adanya relevansi perkembangan zaman. Namun setiap perencanaan perlu menimbang dan tidak perlu tergesa-gesa.

Bila diselidiki lebih jauh, pemerintah terkesan menerima aspirasi publik, nyatanya tidak begitu jika dilihat dari kontra dan kurang adanya persetujuan di ruang publik.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim mengaku khawatir dengan disahkannya RUU Sisdiknas ini.

“Jangan sampai terkesan RUU ini sama seperti UU IKN atau UU Ciptakerja, yang minim partisipasi publik. Apalagi RUU ini bersifat omnimbus law, akan menggantikan 3 UU sekaligus,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan hanya mementingkan pihak tertentu tanpa memikirkan akibat ke depannya dalam segi uji publik juga bukan hanya sekadar kebutuhan formalitas belaka.

“Pembahasannya mesti transparan dan membuka ruang dialog partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan,” pungkasnya.