Pra Rapat Kerja Fdikom: Evaluasi Kinerja

Pra Rapat Kerja Fdikom: Evaluasi Kinerja

Reporter Chandra Hermawan; Editor Ahmad Haetami

Foto bersama Dosen dalam Pra Rapat Kerja (DNK TV/Prayoga Adya Putra)

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta melaksanakan Pra Rapat Kerja bertempat di Ruang Teater Prof. Aqib Suminto Lantai 2 Fdikom UIN jakarta pada Rabu (2/3).

Pelaksanaan Pra Rapat Kerja ini dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2022. Pada hari pertama dibagi ke dalam dua sesi, sesi pertama dilaksanakan acara lepas sambut oleh Staf Perpustakaan, Nuraeni yang sudah memasuki usia purnabakti.

Selanjutnya pemaparan implementasi kebijakan internal Kebijakan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT) yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta, Zulkifli. Kemudian pada sesi dua dilaksanakan pemaparan kebijakan sasaran Kinerja Pegawai (SKP) baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kebijakan pengisian Lembar Kinerja Pegawai (LKP) oleh Sundari Ika Erna.

Pra Rapat kerja kali ini dihadiri oleh berbagai komisi yang terdiri dari jajaran Dekan, dosen, dan Staf Fdikom, terdapat perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya Pra Rapat kerja Kali ini melibatkan organisasi internal fakultas, seperti Senat Mahasiswa (Sema), Dewan Mahasiswa (Dema), Dakwah dan Komunikasi Televisi (DNK TV), Radio Dakwah Komunitas (RDK FM), dan perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Dekan Fdikom, Suparto menyampaikan beberapa aspek prioritas program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, seperti aspek pembangunan, perbaikan-perbaikan fisik seperti Studio DNK, Taman Karakter, Perpustakaan, dan penambahan fasilitas.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Siti Napsiyah bersama Wakil Rektor Bidang Akademik (DNK TV/Prayoga Adya Putra)

Dia juga menambahkan perencanaan di tahun 2022 akan melanjutkan perbaikan fisik, perbaikan sarana menghadapi kemungkinan pembelajaran tatap muka secara terbatas, rencana pengadaan-pengadaan barang pendukung pembelajaran, rencana pengembangan RDK FM, dan beberapa LSO.

“Kita ingin segala potensi yang dimiliki mahasiswa itu berkembang dengan sangat bagus sehingga menjadi prioritas bagi sarana dan prasarana,” ujarnya.

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fdikom, Sihabuddin Noor menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan rapat kerja keempat Dekan. Ia juga menyampaikan rapat kerja kali ini mencoba mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama empat tahun terutama bagi sarana, prasarana, dan perihal kerja sama.

“Dalam hal kerja sama itu di tahun kemarin ada Hagia Sophia Dakwah Center sebagai bentuk kerja sama dengan Hayrat Foundation Turki. Kita dapat bantuan rehabilitas tempat, karena kita juga kekurangan lahan untuk kelas. Kita dapat ruang di lantai 3, bekas perpustakaan tempat Taman Literasi. Magister Manajemen Dakwah, Magister Komunikasi Penyiaran Islam kemungkinan pindah ke sana dan perkuliahan yang membutuhkan kelas besar itu pindah ke sana.”

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Uji Publik RUU Sisdiknas Dinilai Tergesa-Gesa

Reporter Amelia Putri; Editor Dani Zahra Anjaswari dan Fauzah Thabibah 

Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 3 Lhokseumawe Aceh. (Antara Foto/Rahmad)   

Perancangan kebijakan merupakan awal dari keberhasilan dan terlaksananya suatu peraturan baru terutama dalam melibatkan ruang lingkup publik. Hal ini harus diimplementasikan dalam segala aspek terutama dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah melakukan uji publik RUU Sisdiknas di tahun ini. Melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa RUU Sisdiknas masuk dalam program legislasi nasional 2020-2024 yang mana merupakan pengganti dari Undang-Undang (UU) sebelumnya, yaitu UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Uji coba publik mengenai RUU Sisdiknas terkesan tergesa-gesa dan hanya mengambil beberapa aspirasi yang menguntungkan saja. Di lain sisi juga aspirasi hanya sebagai kebutuhan administrasi belaka dan tidak sepenuhnya publik yang menilai. Melansir dari Republika pada Selasa (1/3), Dosen Analisis Kebijakan Pendidikan Magister FITK (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan) UIN Jakarta, Jejen Musfah menanggapi terkait pembahasan RUU yang perlu menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa.

“Sejak pemerintah melakukan uji publik RUU Sisdiknas banyak pihak keberatan. Mereka meminta pembahasan RUU ini menimbang pasukan publik dan tidak tergesa-gesa,” ungkapnya.

RUU Sisdiknas dinilai memiliki kekhawatiran dalam pengesahannya. Berbagai catatan menjadi tambahan lemahnya dari RUU ini. Cacat formal yang terdapat didalamnya diakibatkan dari proses penyusunan yang tertutup dan komunikasi satu arah sehingga pemerintah terkesan melibatkan publik belaka.

Hal ini menjadikan banyaknya pertanyaan yang timbul di tengah-tengah publik. Apakah RUU Sisdiknas dinilai pantas menggantikan UU sebelumnya, pasalnya dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini masuk ke dalam gugatan publik atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) melihat adanya kelemahan material.

Ilustrasi para siswa mengikuti pembelajaan tatap muka di SDN Pondok Labu 01. (ANTARA/Salman Thoyyib) 

Masih dalam kesempatan yang sama, Jejen juga mengatakan masih banyak hal yang perlu digali dan diperbaiki dari RUU Sisdiknas. Menurutnya, masih banyak catatan penting dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Kelemahan formal dan material RUU Sisdiknas menunjukkan, RUU ini memerlukan revisi besar, waktu yang cukup dan memperhatikan saran-saran publik,” ungkapnya.

Masukan dan kritikan terus bergulir RUU ini, karena dinilai kurang transparan. Pendidikan di Indonesia harus terus berkembang dengan adanya relevansi perkembangan zaman. Namun setiap perencanaan perlu menimbang dan tidak perlu tergesa-gesa.

Bila diselidiki lebih jauh, pemerintah terkesan menerima aspirasi publik, nyatanya tidak begitu jika dilihat dari kontra dan kurang adanya persetujuan di ruang publik.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim mengaku khawatir dengan disahkannya RUU Sisdiknas ini.

“Jangan sampai terkesan RUU ini sama seperti UU IKN atau UU Ciptakerja, yang minim partisipasi publik. Apalagi RUU ini bersifat omnimbus law, akan menggantikan 3 UU sekaligus,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan hanya mementingkan pihak tertentu tanpa memikirkan akibat ke depannya dalam segi uji publik juga bukan hanya sekadar kebutuhan formalitas belaka.

“Pembahasannya mesti transparan dan membuka ruang dialog partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan,” pungkasnya.

Kuliah Hybrid Belum Terlaksana di Hari Pertama

Kuliah Hybrid Belum Terlaksana di Hari Pertama

Reporter Diva Raisa Zananda; Editor Dani Zahra Anjaswari dan Fauzah Thabibah

Ilustrasi kuliah tatap muka. (Freepik/Uv.es)

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta melaksanakan kuliah hybrid (kuliah luring dan daring) secara bersamaan pada tanggal 1 Maret 2022. Pihak kampus memutuskan bahwa yang boleh mengikuti kegiatan ini adalah angkatan 2020 dan 2021 (semester 4 dan 2) dikarenakan kedua angkatan tersebut belum pernah mengikuti kuliah secara tatap muka dan menikmati fasilitas kampus. 

Tetapi, tidak semua dari mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 boleh mengikuti perkuliahan secara tatap muka sehingga disetiap kelasnya hanya 15 mahasiswa saja yang diperbolehkan untuk hadir dalam kegiatan kuliah tatap muka tersebut agar perkuliahan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan DNK TV, pihak Fdikom memutuskan untuk pertemuan 1-3 akan dilaksanakan secara daring terlebih dahulu, dikarenakan masih belum tuntasnya kelas-kelas mahasiswa dan sinkronisasi dengan prodi lain.

Mahasiswa yang belum pernah merasakan kuliah tatap muka langsung sangat menantikan adanya kegiatan ini karena mereka merasa belum menjadi mahasiswa yang selama ini hanya belajar melalui daring sehingga mereka mencari informasi-informasi dan hal lain yang bersangkutan dengan perkuliahan secara mandiri. 

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Nur Herlitasari menanggapi bahwa kuliah hybrid sudah pasti mengalami kemajuan dalam pembelajaran apalagi untuk mahasiswa angkatan 2020, dimana dari awal mereka belum pernah merasakan kuliah secara offline.

“Maba (Mahasiswa baru) itu butuh bimbingan untuk mengenal tentang kampus, tetapi yang saya alami ini benar-benar buta. Buta dalam artian sulit untuk mendapatkan teman dan informasi-informasi lain,” ujar Herlita. 

Ilustrasi mahasiswa sedang belajar di area kampus. (Freepik/Jcomp) 

Herlita juga berpendapat bahwa pembelajaran tatap muka juga harus beradaptasi lagi dari awal sebab akan jauh berbeda dengan sistem perkuliahan secara daring seperti sebelumnya. Terlebih dengan tatap muka ini, sudah pasti mahasiswa tidak perlu susah payah mencari sinyal serta lebih hemat kuota internet.

“Pembelajaran tatap muka juga harus dengan izin orang tua, karena dimana UIN jakarta mencoba untuk belajar tatap muka setelah meningkatnya Covid-19 ini. Kesehatan orang tua lebih rentan tertular dengan penyakit ditimbang anak remaja seperti kita-kita ini,” katanya.

Herlita juga berharap dengan percobaan hybrid ditahun 2022 ini tidak menimbulkan dampak negatif. Ia juga berharap mahasiswa bisa lebih menjaga kesehatan dan kebersihan agar bisa melakukan aktivitas seperti sebelum adanya Covid-19.