Masalah Gangguan Mental Meningkat Sejak 2 Tahun Covid-19

Masalah Gangguan Mental Meningkat Sejak 2 Tahun Covid-19

Reporter Khalilah Andriani; Editor Latifahtul Jannah 

Ilustrasi gangguan mental. (Freepik.com)

Dua tahun pandemi Covid-19 berlangsung, World Health Organization (WHO) mengatakan permasalahan gangguan mental kini meningkat hingga 25 persen dibandingkan dengan tahun pertama. Salah satu penyebab terbesar adalah adanya kegiatan isolasi.

Peringatan terbaru dari WHO mengenai potensi kecemasan dan depresi menjadi ancaman terbaru pasca pandemi.

Hasil riset menunjukan penyintas Covid-19 memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mental dibandingkan dengan pasien non-Covid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keadaan mental penyintas Covid-19 usai mengalami isolasi sosial, ketakutan, dan kecemasan yang berlebih akibat kehilangan orang yang dicintai maupun penurunan finansial.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat masalah kesehatan mental di Indonesia cukup tinggi dan meningkat akibat pandemi. Data menunjukkan 20 persen dari 250 jiwa secara keseluruhan berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kemenkes, Celestinus Eigya Munthe mengatakan situasi pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan gangguan kesehatan mental berupa depresi hingga sembilan persen.

Ilustrasi Mental health. (Freepik.com) 

Dosen Psikologi UIN Jakarta, Yuminah menilai bahwa gangguan mental muncul karena adanya faktor fisik dan emosional saat pandemi berlangsung.

“Wajar jika ada peningkatan gangguan mental pasca Covid-19, setelah mengalami Covid-19 penyintas akan mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang menimbulkan stres, ketakutan, dan kecemasan berlebih,” ungkap Yuminah.

Yuminah juga menambahkan langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi gangguan mental.

“Untuk dapat menghadapi gangguan mental pertama, kita harus berdamai pada diri sendiri, kita dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada kejadian-kejadian yang mana kejadian tersebut belum terjadi. Kedua, kita harus berpikiran positif karena dengan adanya pikiran tenang atau positif thinking akan meminimalisir PTSD bagi penyintas covid, selanjutnya sibukan diri dengan hal-hal positif dan bermanfaat,” jelasnya.

Mahasiswa Psikologi UIN Jakarta, Radita Pramata Putri mengatakan bahwa kesadaran akan pentingnya kesehatan mental seharusnya lebih diperhatikan.

“Peningkatan gangguan mental ini seharusnya dapat menyadarkan masyarakat, bahwa tidak hanya fisik saja yang bisa sakit melainkan mental pun bisa.”

“Salah satu cara mencegah gangguan mental ialah jangan malu untuk ke psikolog jika dibutuhkan atau bisa cari support system yang tepat,” sambung Radita.

Raker Fdikom, Dekan : Mampu Bersaing Sampai Tingkat Internasional

Raker Fdikom, Dekan : Mampu Bersaing Sampai Tingkat Internasional 

Reporter Pria Mulya Lugina; Editor Syaifa Zuhrina

πικυιτιις οιικνιιιιι 
ΙΙΙΝ svnnlF ιηκηητη
Foto bersama rapat kerja Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. (DNK TV/Pria Mulya Lugina) 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta menyelenggarakan Rapat kerja (Raker) yang bertema “Penguatan Layanan Terintegrasi Menuju Fakultas Berdaya Saing”.

Acara ini dilaksanakan sejak Rabu hingga Jumat (11/3) bertempat di Hotel Rizen Cisarua, Bogor. Di dalamnya dihadiri oleh beberapa civitas akademika, perwakilan Organisasi mahasiswa (Ormawa), serta Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis.

Dekan Suparto memaparkan tema raker kali ini guna menekankan masing-masing unit dengan tupoksinya tersendiri serta perlunya mendukung satu sama lain demi tercapainya pelayanan yang baik.

Ia juga menjelaskan bahwa fakultas harus mampu bersaing baik tingkat nasional maupun internasional dengan menunjukkan keunggulan-keunggulannya.

Beberapa program yang diunggulkan pada rapat ini yaitu penataan kurikulum, pembangunan infrastruktur pendukung seperti perenovasian studio DNK TV dan RDK FM, peningkatan sarana dan pra sarana ruang konsultasi mahasiswa dan dosen, pembangunan ruang diskusi mandiri untuk mahasiswa, serta respon fakultas terhadap kebutuhan Ormawa.

“Program unggulan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang pertama adalah penataan kurikulum karena siklus kurikulum adalah refleksi dari bangunan ilmu yang sifatnya dinamis, responsif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,” ucapnya.

“Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan sarana dan pra sarana DNK TV dan juga RDK FM, peningkatan ruang konsultasi mahasiswa dan dosen, lalu peningkatan ruang-ruang untuk mahasiswa secara mandiri, dan juga respon fakultas untuk memenuhi kebutuhan organisasi internal baik Sema maupun Dema, HMPS, LO, LSO akan diakomodasi terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan,” lanjutnya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV pada Jumat (11/3).

Îyańf HidayatuIlahJakarta 
DenglEEEn Lt!Pnzn
Sambutan Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis. (DNK TV/Pria Mulya Lugina) 

Ia juga memaparkan urgensi keterlibatan beberapa Ormawa dalam kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kultur kekeluargaan, keterbukaan, pertemanan, dan keeratan sosial.

“Jadi alasannya adalah Fakultas itu ibarat rumah di mana di dalamnya banyak individu-individu yang terikat dalam satu nilai kekeluargaan. Oleh karena itu jika ingin berkembang kita harus membangun kultur kekeluargaan, keterbukaan, pertemanan yang membangun kohesivitas atau keeratan sosial. Ketika representasi-representasi itu kita libatkan, sebenarnya untuk menggambarkan bahwa kita berbeda-beda, dari unit-unit yang berbeda-beda yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Jakarta Amany lubis mendukung upaya pengembangan Fdikom bersinergi dengan rektorat. Ia pun berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran serta minat bakat mahasiswa agar dapat disalurkan secara baik.

“Penting sekali kita bisa meningkatkan segala bidang, pelayanan, dan juga kualitas dari pembelajaran agar mahasiswa lulus tepat waktu serta dari segi minat bakat pun bisa melaksanakannya dengan baik. Saya sebagai Rektor mendukung upaya pengembangan di Fdikom ini bersinergi dengan rektorat,” ujar Amany dalam sambutannya Kamis (10/3).

Amany juga menambahkan 6 bidang yang perlu diprioritaskan terkait pelaksanaannya di setiap fakultas, dimana setiap fakultas harus mengupayakan akreditasi internasional terlaksana di sebagian besar program studi UIN jakarta pada tahun 2022.

Selain itu, diperlukan juga penguatan aset pengembangan bisnis dan sistem informasi UIN Jakarta, pembinaan dan pengembangan kapasitas tenaga kependidikan serta penguatan mahasiswa dari segi akademik dan non akademik serta alumni.

Beberapa aspek tersebut perlu direalisasikan guna menciptakan UIN Jakarta sebagai kampus terkemuka atau kampus pembaharu, khususnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Pelantikan Pemimpin IKN, Dosen: Terburu-Buru

Pelantikan Pemimpin IKN, Dosen: Terburu-Buru

Reporter Ainun Kusumaningrun; Editor Latifatul Jannah

 

Pelantikan Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe. (Instagram/@jokowi) 

Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelantikan tersebut dilaksanakn pada Kamis (10/03) di Istana Negara Jakarta.  

Sebelum dilantiknya Bambang Susanto, Jokowi sempat mendiskusikan dengan DPR dan salah satu nama yang dijagokan yakni, Bambang Susanto. Isu ini pun mendapat respon dari TB Hasanuddin, ia menjelaskan dua syarat untuk memimpin IKN.  

“Siapa yang layak jadi Kepala Badan Otorita, tentu kalau yang tersirat dalam aturan perundang-undangannya adalah orang yang mampu membangun tahap awal, sebagai kepala badan membangun ibu kota tersebut,” kata Hasanuddin.  

Yang kedua, lanjutnya, setelah ibu kota dibangun nantinya, dia menjadi Kepala Pemerintahan, sehingga dua syarat itulah yang harus dipenuhi. 

Meninjau dari kedua syarat ini, Jokowi menyebut rekam jejak Bambang Susanto sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan juga bidang urban planning, ditambah pengalaman Bambang di bidang yang berkaitan dengan transportasi, finance hingga pengalamannya sebagai Vice President ADB sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebagai Kepala Otorita IKN. 

“Saya kira dari semua sisi ini lengkap, kemudian didukung Pak Dhony yang mempunyai pengalaman di bidang properti dari A-Z, sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Suharso untuk sisi perencanaannya,” jelas Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/3). 

Momen pelantikan pemimpin Otorita IKN, Kamis (10/03). (Instagram/@Sibranisofian)  

Bambang menyatakan dirinya mulai dihubungi pihak istana sekitar dua minggu yang lalu. Kemudian kemarin Bambang resmi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di ADB. 

Bambang sendiri mengaku ia baru awal minggu ini tiba di Indonesia dan langsung dihadapkan untuk mempelajari semua dokumen terkait IKN. Oleh karena itu ia mengaku belum sempat merespon berbagai pesan yang berisi pertanyaan dari media kepada dirinya.  

Menanggapi dilantiknya Bambang dan Dhony, mahasiswa Ilmu Politik UIN Jakarta, Ibrahim Maulana mengatakan bahwa dilantiknya Bambang dapat dikatakan cocok untuk perkembangan IKN.  

“Sosok Bambang Susanto ini kan jago masalah perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bahkan pada tahun 2010-2014 zaman Kabinet Indonesia Bersatu II ia menjabat jadi Wamen (Wakil Menteri) Perhubungan. Jadi ya, cocok untuk IKN apalagi nantinya banyak pembangunan yang harus dilakukan di sana,” ungkap Ibrahim 

Salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Syahirul Alim menyatakan bahwa penunjukan Bambang Susanto terkesan terburu-buru.  

“Penunjukan Bambang Susanto sebagai pemimpin IKN tentu saja seperti tergesa-gesa disaat proses uji materil UU No. 3 tahun 2022 masih belum selesai. Saya kira track record para pimpinan IKN yang baru saja dilantik memang memiliki sejumlah pengalaman di bidang pemerintahan yang mungkin tak akan menjadi persoalan.” 

“Saya pribadi tidak mempersoalkan mengenai pengangkatan pimpinan IKN ini, namun kajian yang belum tuntas mengenai pemindahan ibu kota seolah-olah memberikan nuansa politik yang semakin terasa, khususnya di tengah wacana pemilu yang akan diundur sejalan dengan isu perpanjangan masa Presiden 3 periode karena alasan pandemi. Saya tidak melihat sosok pemimpin IKN, tapi yang lebih penting bagaimana soal IKN ini tidak berbenturan dengan UUD 1945,” lanjut Syahirul.

Pelanggaran HAM Papua Belum Usai, Perlunya Kebijakan yang Jelas

Pelanggaran HAM Papua Belum Usai, Perlunya Kebijakan yang Jelas

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor  Syaifa Zuhrina dan Taufik Akbar Harefa

Masyarakat  Papua. (Antara Foto) 

Berbagai kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus terjadi di tanah Papua, baik di ranah hak-hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya maupun hak atas pembangunan. Dan hal tersebut tidak pernah terselesaikan. 

Menanggapi ini, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib memperingatkan pemerintah Indonesia terkait Papua yang tidak mendapatkan kedamaian dan beberapa konfliknya yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

“Kalau kita berbicara soal pelanggaran HAM di Papua belum pernah diselesaikan secara konstituen oleh negara,” ucap Timotius dalam acara Media Briefing lembaga kajian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI), Rabu (9/3). 

Ia juga menyinggung bahwa adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua karena pemerintah tidak menjalankan Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara konsekuen. Menurutnya hal tersebut dikarenakan konflik dua regulasi, Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus dan UU Otonomi Daerah. 

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. (Suara Papua/Agus Pabika) 

Di samping itu, Timotius mengingatkan pentingnya hak orang asli Papua sebagai masyarakat adat yang telah dijamin oleh UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun, beberapa kewenangan tersebut menjadi melemah karena adanya UU No. 2 tahun 2021 Tentang Amandemen Kedua Otonomi Khusus. 

Akan tetapi, pihak MRP terus berupaya untuk menjaga sistem perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pelaksanaan tugas dan wewenang UU Otsus 2001 sebagai solusi yang sejak awal reformasi diyakini dapat memperbaiki situasi HAM di Papua. 

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hasya Dhifan Tirtasaputra memaparkan bahwa kasus ini patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. 

“Hal ini patut menjadi sorotan bagi kita, masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, apakah ini sepenuhnya keteledoran pemerintah akan ketidakseimbangan menangani kasus HAM ataukah hanya untuk melindungi kepentingan beberapa pihak saja. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya lebih perhatian dan concern terhadap kasus pelanggaran HAM di negara kita ini,” ucap Hasya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV, Kamis (10/3). 

Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah harus lebih tanggap dalam memberikan keputusan ataupun tindakan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua dan tidak sepatutnya menyembunyikan kasus-kasus tersebut serta perlunya pengimplementasian Otsus Papua dengan baik. 

“Alangkah lebih baiknya untuk UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat diimplementasikan atau diterapkan dengan baik sesuai landasan negara UUD 1945 dan Dasar Negara yakni Pancasila,” jelasnya. 

Senada dengan hal tersebut, Mahasiswa UIN Jakarta Ahmad Syafiq Maulana menilai pemerintah perlu memberikan kebijakan berupa undang-undang yang diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM sebagai upaya minimalisasi pelanggaran tersebut. 

“Pemerintah harus memberikan kebijakan atau undang-undang yang jelas, regulasi yang sesuai prinsip hak asasi manusia, tidak hanya unsur memaksa namun juga memberikan kelegaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Pemerintah harus benar-benar memberikan peraturan yang menitikberatkan kepada HAM, peraturan itu memberatkan tapi di satu sisi juga harus memberikan kelegaan pada subjek hukum,” tuturnya saat diwawancarai Reporter DNK TV, Kamis (10/3). 

Kurangi Polusi Ibu Kota, Mahasiswa Dukung Legalisasi Bus Listrik

Kurangi Polusi Ibu Kota, Mahasiswa Dukung Legalisasi Bus Listrik 

Reporter Amelia Putri; Editor Syaifa Zuhrina dan Taufik Akbar Harefa 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya meresmikan pengoperasian bus listrik Transjakarta di Monas. (instagram.com/aniesbaswedan) 

Kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk, hal ini diakibatkan dari polusi kendaraan terutama di daerah perkotaan. Menurut data dalam World Bank di tahun 2020 setengah dari jumlah penduduk di Indonesia akan mengalami pencemaran polusi udara yang berasal dari kendaraan yang berakibat bukan hanya bagi kesehatan saja tetapi bagi makhluk hidup yang lainnya. 

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan konsentrasi untuk mengelola serta mengendalikan pencemaran udara terutama di daerah perkotaan. Dalam mengatasi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berupaya melakukan pengendalian pencemaran udara dengan meluncurkan 30 bus listrik Transjakarta secara resmi yang akan beroperasi pada tahun ini.  

Dari adanya model transportasi rendah emisi yang dapat mengurangi pencemaran polusi, tentu menjadi salah satu solusi yang tepat. Anies berharap adanya transportasi ini dapat membantu mobilitas pekerja serta mengurangi polusi di ibu kota. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Sekretaris dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris, menambahkan elektrifikasi bus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas udara.  

“Besarnya jumlah armada listrik dapat mendorong roda produksi kendaraan listrik domestik maupun komponen-komponennya, sehingga dapat mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik nasional kedepan,” pungkasnya.  

-Bus Listrik 
Bus ustrik 
Bus .
Peresmian Bus listrik Transjakarta pertama di Indonesia untuk transportasi umum. (Instagram.com/aniesbaswedan) 

Melansir dari Transjakarta.co.id kehadiran bus listrik  ini juga dapat mengurangi polusi suara lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional lainnya. Bus ini beroperasi mulai pukul 05.00-11.30 WIB dengan rute Senen-Bundaran Senayan (1P), Tanah Abang- Terminal Senen (1R), Blok M- Tanah Abang (1N), dan rute Ragunan- Blok M (6N).   

Menanggapi adanya hal tersebut salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Galci Nur Zharfani mendukung dengan adanya program bus listrik Transjakarta ini.  

“Menurut saya masyarakat perlu difasilitasi dengan sistem yang luas terlebih dengan berbasis listrik, untuk mengurangi emisi gas karbon,” ucapnya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV via whatsapp Kamis (10/3). 

Ia juga menambahkan, untuk saat ini dinilai cocok sebagai kebijakan pemerintah mengingat Jakarta memiliki tingkat kemacetan dan poluisi udara yang disebabkan oleh mobilitas kegiatan kendaraan pribadi yang sangat tinggi.  

Sejatinya pemerintah juga telah berupaya dalam pengendalian pencemaran hingga saat ini dengan melakukan monitoring terkait kondisi polusi udara di perkotaan.  

Beberapa kebijaka tersebut diantaranya : memberikan standar emisi kendaraan serta persyaratan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan, menghentikan pemakaian kendaraan bahan bakar yang boros, melakukan penghijauan yang memanfaatkan lahan sekitar lingkungan serta memfasilitasi transportasi massal, seperti bus dan kereta api. 

Namun upaya tersebut tentu perlu didukung oleh masyarakat dengan mengembangkan strategi penyuluhan atau kampanye, serta  menerapkan program dengan menyertai kegiatan masyarakat, seperti pemeliharaan lingkungan sekitar jalan untuk menjaga kebersihan.

Sering Disepelekan, Ini Aturan Hak Cipta Musik di Indonesia

Sering Disepelekan, Ini Aturan Hak Cipta Musik di Indonesia

Reporter Siti Nur Khofifah; Editor Ahmad Haetami 

Ilustrasi putar lagu melalui platform streaming (Unsplash.com/Cezar Sampaio) 

Perkembangan musik khususnya di Indonesia kian pesat. Berangkat dari hal tersebut mulai banyak bermunculan musisi-musisi baru yang menciptakan karya. Namun, apakah para musisi dan pendengar musik mengetahui akan aturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.  

HAKI merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia guna menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dengan demikian, HAKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Adapun objek yang dimaksud dalam hal ini berupa karya yang dihasilkan dari kemampun intelektual manusia.  

Jika hasil karya sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU) dan diperkuat dengan adanya HAKI, tentu juga ada hukum yang mengatur tentang pemutaran musik atau karya seseorang di lingkungan publik.  

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2021, mengatur bahwa pemutaran musik di tempat layanan publik bersifat komersial dan akan dikenakan royalti. Pelaku UMKM tidak bisa sembarangan memutar lagu melalui aplikasi streaming. Adapaun biaya royalti tersebut akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).  

Kebijakan pembayaran royalti ini sudah diatur dalam Pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang HAk Cipta (UU HAk Cipta). Diberlakukannya PP dan UU tentang Hak Cipta ini berangkat dari banyaknya penyelewengan-penyelewengan penggunaan musik di Indonesia.  

Ilustrasi konser dengan membawakan lagu (Unsplash.com/Yeremia Krisnamurti) 

Berikut beberapa penyelewengan-penyelewengan penggunaan musik yang pernah terjadi di Indonesia: 

Mengubah Lagu Berjudul “Aku Rindu” 

Pedangdut Indonesia, Erie Suzan pernah digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul “Aku Rindu” tahun 2013 silam. Lagu tersebut diubah kedalam versi dangdut tanpa seizin Family Band dan Family Band telah mengklaim lagu tersebut sejak tahun 2010 dan Erie Suzan baru mengunggah lagu tersebut ke YouTube pada tahun 2013.   

Dikarenakan tidak ada itikad baik dar Eriz maka Padi selaku produser Family Band melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan mediasi pun ditempuh oleh kedua belah pihak hingga berujung damai.

Meng-cover Lagu Tanpa Izin  

Gen Halilintar mendapat gugatan dari pihak label musik Nagaswara atas pelanggaran hak cipta lagu. Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta lantaran meng-cover lagu “Lagi Syantik”.  

Lagu ‘Lagi Syantik’ yang dipopulerkan oleh Siti Badriah pada 2018 diubah liriknya dan memproduksi video klip oleh Gen Halilintar tanpa izin.  Lagu tersebut kemudian diunggah ke Youtube. Karena hal tersebutlah pihak Nagaswara melayangkan gugatan terhadap Gen Halilintar. Namun, setelah melalui proses Panjang Gen Halilintar memenangkan kasus pelanggaran hak cipta tersebut. 

Menggunakan Judul Novel untuk Nama Album  

Dewa 19 mendapat gugatan dari Yudishtira Massardi karena Dewa 19 menggunakan judul novel yang ditulis oleh Yudhistira yang berjudul ‘Arjuna Mencari Cinta’ menjadi nama album dari Dewa 19.  

Perjalanan kasus ini cukup panjang dan makin memanas Ketika Dewa 19 tetap melakukan promosi. Dan setelah melalui proses negosiasi akhirnya pihak Dewa 19 mersedia mengganti judul dari ‘Arjuna Mencari Cinta’ menjadi ‘Arjuna’.  

Cara Menghindari Trading Berkedok Penipuan

Cara Menghindari Trading Berkedok Penipuan

Reporter Tiara Juliyanti Putri; Editor Ahmad Haetami 

327 в 
стор 
MONEY 
СДИШРЕРШС,
Ilustrasi pencucian uang. (Okezone.com/Shutterstock) 

Belakangan ini marak masyarakat Indonesia menjajal trading, salah satu instrumen di pasar keuangan yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang besar pula. Kegiatan pembelian instrumen untuk dijual dengan memperhatikan sentimen dan kondisi pasar ini pun berkembang pesat dan muncul nama-nama platform trading online yang familier seperti Binomo.  

Binomo sendiri termasuk ke jenis sistem trading binary option, sistem selayaknya judi yang memungkinkan penggunanya mempertaruhkan modal untuk menebak harga dalam waktu tertentu. 

Salah satu influencer yang berafiliasi dengan Binomo, Indra Kenz, menjadi tahanan kasus investasi bodong sejak Kamis (24/2). Tak hanya itu, influencer lain yang kerap membagikan aktivitas trading-nya melalui platform Quotex, Doni Salmanan, ikut terseret menjadi terduga pelanggaran judi online

Penipuan sejenis money laundry ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2010, ia termasuk ke dalam tindakan yang ilegal dan bisa disetarakan dengan kegiatan korupsi, terorisme, dan juga tindakan kriminal berat lainnya.  

Modus money laundry yang paling banyak dilakukan di Indonesia yaitu akuisisi di mana modus ini berupa pengambilalihan suatu saham dengan modus perusahaan yang akan diakuisisi merupakan perusahaan milik pribadinya. 

Ilustrasi investasi. (pexels.com) 

Di sepanjang tahun 2021, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah memblokir 1.222 situs web Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang berstatus ilegal. Binomo dan Quotex termasuk ke dalam 92 domain opsi biner yang diblokir. Nama-nama lainnya adalah IQ Option, Olymptrade.  

Bukan hanya itu, Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/Smartx, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan sejenisnya. 

Salah satu mahasiwa UIN Jakarta fakultas Syariah dan Hukum yang tidak mau disebutkan namanya, mengaku pernah menjajal trading ilegal Binomo. Ia mengatakan kepada DNK TV bahwa dirinya setuju dengan pemblokiran situs web tersebut sebab dapat merugikan.  

“Saya setuju dengan adanya pemblokiran, karena itu salah satu judi berkedok trading, awalnya saya penasaran dan akhirnya saya mencoba. Tapi ternyata semua penuh dengan manipulasi,” ungkapnya. 

Tindakan kejahatan money laundry dan judi berkedok trading bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Karena pelaku bisa memberikan kerugian pada banyak pihak dengan jumlah yang besar.  

Telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2010 bahwa hukuman bagi tersangka money laundry yaitu penjara hingga 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah.

Ada banyak cara untuk trading dengan “sehat” dan bukan terjebak ke pusaran ilegal, di antaranya: 

1. Senantiasa memperhatikan legalitas lembaga dan produk yang ditawarkan. Adapun lembaga yang mengeluarkan izin resmi dalam kegiatan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan.  

2. Jangan tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang cepat. Sebab beberapa investasi bodong menjanjikan keuntungan fantastis di luar nalar. 

3. Jangan memberikan data pribadi berupa kata sandi maupun data pribadi penting lainnya. 

4. Selalu ingat bahwa berinvestasi pasti memiliki risiko. 

Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab

Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab

Reporter Kireina Yuki; Editor Dani Zahra Anjaswari

Peserta aksi masing-masing membawa poster berisi suara mereka. (DNK TV/Zhafran Zahir)

Aksi memperingati International Women’s Day berlangsung di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Selasa (8/3). Massa gabungan menggelar aksi unjuk rasa dengan tajuk “Kekerasan Seksual Mengancam Perempuan, Sementara Hidup Perempuan Tanpa Perlindungan Sosial. Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab”.

Aksi ini dihadiri oleh aktivis dari berbagai komunitas, seperti Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Battuta (KMPLHK) Ranita UIN Jakarta, Perempuan Mahardhika, serta komunitas lainnya.

Para aktivis menyuarakan pendapat, salah satunya menuntut disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang partisipatif dalam pembahasaan dan pro korban, serta agar terwujudnya sistem perlindungan sosial.

Massa terlihat membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan dan suara mereka, serta menggunakan dresscode berwarna putih.

Anggota dari Komunitas Perempuan Mahardhika, Tyas Widuri mengatakan alasannya hadir dalam aksi tersebut agar negara dapat bertanggung jawab dalam memenuhi rasa aman untuk setiap orang.

“Untuk teman-teman sendiri, kekerasan seksual itu menjadi salah satu tantangan yang besar, kemudian tantangan kedua adalah bagaimana ketiadaannya sistem perlindungan sosial. Jadi harapannya adalah agar negara tidak lari dari tanggung jawabnya untuk memenuhi rasa aman setiap orang,” ucap Tyas.

Tak berbeda dengan Tyas, salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Revisa Ayunda Putri dengan semangat mengatakan bahwa ia ingin menyuarakan hak-hak perempuan Indonesia yang menurutnya belum bisa dijamin dan diwujudkan oleh negara.

“Masih banyak sekali hak perempuan yang dilanggar, mulai dari hak pekerja perempuan yang kadang saat melahirkan cutinya dipotong atau jam istirahatnya dipotong bahkan jam kerja malamnya dipotong. Negara masih belum bisa menjamin keselamatan perempuan atas hak-hak tersebut,” ujarnya.

Revisa juga mendesak untuk segera mengesahkan RUU TPKS karena menurutnya hal itu merupakan bentuk kekosongan hukum.

“Aku mendesak DPR RI, Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk segera mengesahkan RUU TPKS karena saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait kekerasan seksual. Namun demikian, dalam pengesahan RUU ini harus berperspektif korban, pro korban, dan harus ada partisipasi masyarakat,” tegas Revisa.

MEMBATASI 
RUANG GERA 
KORBAN 
MEMBERI 
SANKSI TEGAS 
KE PELAKU 
PRO
Berlangsungnya seruan aksi International Women’s Day. (DNK TV/Zhafran Zahir) 

Anggota Komunitas KMPLHK RANITA UIN Jakarta, Feby Nur Evitasari turut berkomentar mengenai adanya ketidakadilan dalam hukum.

“Dikarenakan RANITA memiliki nilai kemanusiaan yang dimana ketika melihat adanya ketidakadilan sosial, ketidakadilan gender, tindakan kekerasan terhadap perempuan merasa terpanggil untuk turut bergerak menyuarakan keadilan di mata hukum yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya

Salah satu peserta aksi lainnya, Arsy Haikal juga mengatakan bahwa target dari diadakan aksi ini adalah untuk menyuarakan agar RUU TPKS segera disahkan dan ditujukan kepada DPR RI.

“Harapan saya tentu jelas agar RUU TPKS dengan elemen kuncinya agar segera disahkan oleh DPR. Dalam hal ini pihak yang dituju adalah DPR, karena RUU TPKS tak kunjung disahkan, jadi aksi ini menjadi momentum yang tepat,” jelas Arsy.

Glass Ceiling: Hambatan Karier Wanita Urban

Glass Ceiling: Hambatan Karier Wanita Urban

Penulis Jenni Rosmi Aryanti; Editor Belva Carolina

Ilustrasi glass ceiling. (Slate.com/Doris Liou) 

Fenomena glass ceiling kerap kali menghantui para wanita dalam berkarier. Meski belum banyak yang tau istilah ini, untuk menciptakan kesetaraan gender tentu harus ada perhatian lebih terhadap fenomena glass ceiling.  

Dilansir dari Investipedia, glass ceiling adalah ungkapan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan kaum minoritas saat ingin mencoba peran lebih tinggi dalam profesi. Dengan kata lain, glass ceiling merupakan bentuk diskriminasi secara halus yang bersifat merugikan.   

Adanya kesetaraan gender saat ini tidak serta-merta fenomena glass ceiling menghilang. Fenomena ini banyak terjadi di lingkingan kerja. Dikutip dari Indonesiare, penelitian yang dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2021 menunjukkan bahwa wanita 18% lebih kecil kemungkinannya untuk dipromosikan daripada rekan kerja pria mereka.   

Berbagai tanggapan mengenai fenomena glass ceiling turut disampaikan. Mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Maulida Fitriah berpendapat bahwa setiap individu memiliki impian dan cita-citanya sendiri. Fenomena ini justru sangat merugikan kaum wanita karena wanita dianggap tidak mampu meraih apa yang mereka impikan.  

“Tidak ada yang berhak membatasi mimpi seseorang sekalipun ada perbedaan diantara kita. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak pernah bisa dibenarkan. Dan dampak dari diskriminasi inilah yang harus menjadi perhatian setiap orang,” ujarnya.  

Senada dengan pendapat Maulida, mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Muhammad Rifal menyampaikan pandanganya bahwa glass ceiling  menyebabkan perempuan lebih sulit maju dalam pekerjaannya.  

“Membahas soal gender menurut saya di mana dominasi laki-laki dalam berbagai hal, terutama di area industri, seperti aktor utama di ranah pekerjaan. Laki-laki sering diangap lebih layak untuk memimpin, mengatur, dan memutuskan sesuatu. Dari aspek pekerjaan, kita cari tahu stereotip yang disematkan pada laki-laki itu cenderung positif. Banyak stigma masyarakat kita yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih logis, rasional, dan tegas,” pungkasnya.

Ilustrasi wanita karier. (Freepik/@javy_indy)

Tidak hanya Rifal, Rifqi Raihan Firdaus berpendapat glass ceiling adalah fenomena yang cukup unik.

“Fenomena ini jika disebut tidak ada, faktanya di beberapa bidang masih ada wanita yang tersendat kariernya karena dinilai kurang tepat terutama di bidang yang identik dengan pekerjaan laki-laki seperti arsitektur, sepak bola, kepolisian, dan lain-lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulai banyak instansi ataupun perusahaan yang mulai menganggap jika perempuan juga layak dan bisa mengemban peran serta tingkatan karier seperti laki-laki. Contohnya seperti Ibu Puan Maharani yang saat ini jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).”

Menurut Rifqi, perempuan saat ini dipermudah untuk memecahkan fenomena glass ceiling karena perkembangan pemikiran orang-orang sudah tidak sekaku dulu. Namun, dengan catatan para perempuan bisa menunjukkan kualitas, kemampuan, dan etos kerja yang menonjol dibanding yang lain.

Adanya glass ceiling sebagai bentuk diskriminasi gender tentu berdampak pada seseorang yang merasakan fenomena ini. Di antaranya hilang kepercayaan diri, kesulitan berkarier, dan produktivitas menurun.

Dosen dan Mahasiswa Tanggapi Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara Masjid

Dosen dan Mahasiswa Tanggapi Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara Masjid 

Reporter Putri Anjeli; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi Orang Sholat. (Freepik.com/@rawpixel.com)

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 05 tahun 2022 terkait aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Kabar tersebut menjadi hangat diperbincangkan belakangan ini. Di dalamnya tertulis bahwa ibadah tarawih ataupun tadarus Al-Qur’an yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dilarang menggunakan pengeras suara luar masjid, akan tetapi diperbolehkan dengan suara dalam. 

“Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan salat tarawih, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam,” bunyi aturan tersebut. 

Peraturan tersebut juga berisi bahwa pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid dan musala, sedangkan pengeras suara luar berfungsi sebaliknya. Hal ini sebagai upaya syiar Islam, seperti waktu salat, pengajian maupun dakwah lainnya. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Instagram/@qusyaqut)

Karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, keyakinan dan lainnya,Yaqut memaparkan hal ini sebagai upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

“Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala dan pihak terkait lainnya,” ujar Yaqut dalam lansiran kompas.com pada Kamis (3/3).

Salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Syahirul Alim memaparkan bahwa peraturan ini merupakan bentuk implikasi dari misi Kemenag dalan menyuarakan moderasi beragama dan toleransi.

“Menurut Saya hal ini Implikasi dari misi Kemenag menyuarakan moderasi bergama dan toleransi sehingga tercipta kerukunan diantara umat beragama. Namun, perlu diperhatikan masyarakat muslim di tanah air sudah toleran sejak lama dan toleransi di negeri ini memiliki akar sejarahnya sejak masa lampau. Jadi, tanpa terbitnya SE sekalipun umat muslim sudah hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lainnya, kesepakatan kita sudah diikat oleh nilai-nilai kebangsaan sehingga sekat-sekat mayoritas minoritas hampir tidak ada,” ucapnya.

“Saya berharap keberadaan SE Menag ini tidak dipahami secara keliru, bukan membatasi syiar agama Islam tetapi mengatur bunyi pengeras suara untuk hal-hal yang tidak bersifat ta’abudiyah,” sambungnya saat dihubungi reporter DNK TV via telepon pada Kamis (3/3).

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Hanafi Yardha menanggapi bahwa pembatasan tersebut tidak efisien untuk saat ini.

“Jika dipandang dari segi hukum syariatnya sah saja kalo azan dan tadarusan itu dilakukan tanpa pengeras suara, dan bahkan dulu di zaman Nabi pun pengeras suara tidak ada, tetapi jika dibawakan ke zaman sekarang tidak ada penanda untuk masyarakat. Fungsi dari pengeras suara itu sendiri efisien digunakan pada saat sekarang ini,” ujar Hanafi.

“Kemudian terkait aturan Menteri Agama itu sendiri, seakan-akan agama Islam saat ini tengah disudutkan, Negara yang mayoritasnya beragama Islam tetapi malah umat muslim itu sendiri merasa disudutkan dengan aturan-aturan yang bisa dikatakan nyeleneh untuk saat ini. Ada sekian banyaknya umat beragama di Indonesia, mengapa hanya pada saat momentum umat Islam saja adanya peraturan-peraturan yang tidak logis ini,” jelasnya.