Perkembangan Teknologi Turunkan Kualitas Pendidikan?

Perkembangan Teknologi  Turunkan Kualitas Pendidikan?

Reporter Latifahtul Jannah; Editor Tiara De Silvanita

نم 
ت) _\lI?Eå!E 
a:ÉE,C• • 
a* *FEZ ركة ج 
6ي 
FAO? 
33 El لا 3 33 ZIZ a AZI 
——9)• —VS
Futuristic smart city with 5G global network technology Ilustrasi perkembangan teknologi. (freepik.com) Futuristic smart city with 5G global network technology

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting di tingkat global dalam menjembatani interaksi guru dan murid, khususnya di masa pandemi. Oleh karena itu ia berharap seluruh parlemen menjadi pendorong akses TIK bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam diskusi Standing Committee on Sustainable Development ke-144, Inter-Parliamentary Union (IPU) Roro mengatakan selama pandemi Covid-19 sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terpukul, khususnya dalam proses belajar mengajar dengan sebagian besar kampus dan sekolah ditutup untuk menghindari penularan penyakit pad Senin, (21/3).

Kepala Program Studi Teknik Informatika UIN Jakarta, Imam Marzuki Shofi mengatakan di era revolusi industri, ada ataupun tidak ada pandemi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari awal mendorong pendidikan tinggi memanfaatkan pembelajaran jarak jauh (PJJ)

“Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, peranan TIK menjadi sangat vital terutama di bidang pendidikan, termasuk di Indonesia. Sehingga muncul istilah pendidikan 4.0, pendidikan tinggi 4.0. Saat pandemi sekarang peran TIK menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan yang menuntut diberlakukannya pembelajaran jarak jauh” ujarnya.

Imam juga menambahkan, perkembangan teknologi yang tanpa henti maka kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu diwanti-wanti.

“karena perkembangan teknologi, khususnya TIK itu grafiknya eksponensial,  sehingga perlu kesiapan SDM kita dalam memanfaatkan teknologi tersebut. pendidikan dan sarana prasana TIK juga perlu ditingkatkan secara terus-menerus (continues improvement),”Sambung Imam

Ilustrasi kombinasi bentuk kepala, kecerdasan buatan, dan moral dunia. (freepik.com)

Mahasiswa UIN Jakarta, Ahmad Malik Fajar menanggapi, efektivitas dari perkembangan teknologi masih menjadi persoalan negeri.

“Kebutuhan terhadap educational technology (EdTech) yang efektif ini makin mendesak. Tantangan terbesar teknologi didunia pendidikan saat ini adalah efektivitas yang menurun, karena yang dirasakan siswa hingga orang tua yang tidak siap menggunakan EdTech (G-Suite for Education, Microsoft for Education, Zoom). Dan menurut survei (SRMC) pada tahun 2020 menunjukan 92 persen siswa mengalami banyak masalah dalam pembelajaran secari daring,”pungkasnya.

Dosen Informatika UIN Jakarta, Fenty Eka Muzayyana Agustun menegaskan secepat apapun teknologi berkembang peran guru tetap tidak akan tergantikan.

“TIK hanya alat, kemampuan bonding (ikatan emosional), kemampuan menyampaikan materi, dan membangkitkan semangat siswa oleh seorang guru adalah skill yang tidak dapat digantikan, jadi TIK hanya sebagai pendukung,”

Fenti menambahkan realita peran guru tak sesuai dengan yang seharusnya, guru yang hanya mengejar konten pembelajaran karena tuntutan kurikulum juga menuntut murid atau mahasiswa hanya memenuhi penguasaan materi dan tuntutan penilaian semata.

Buku Rijal al-Da’wah: Melacak Gerakan dan Pemikiran Dakwah Indonesia

Buku Rijal al-Da’wah: Melacak Gerakan dan Pemikiran Dakwah Indonesia

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor latifahtul Jannah

You are viewing Arieftri'sscreen 
. LIVE 
on YouTube 
BUYA HAMKA 
ULAMA SEJATI 
TIDAK BOLEH MUNDUR 
---MENYUARAKAN--- 
View Options v 
Arieftri 
View 
C KEBENARAN 
SEKALIPUN KESESATAN 
---TAMPAK BAGAI--- 
GELOMBANG BESAR 
DI HADAPAN 
U n mute 
Start V ideo 
Partic i pants 
Share Screen 
Reactions 
Apps
Pemaparan materi oleh salah satu penulis buku Rijal al-Da’wah. (DNK TV/Anggita Fitri Chairunisa)

Program Studi (Prodi) Magister Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta bekerja sama dengan Mahasiswa Magister KPI angkatan 2020 menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Melacak Gerakan dan Pemikiran Dakwah Para Da’i di Indonesia Abad ke-20 M dan bedah buku “Rijal al-Da’wah” melalui Zoom Cloud Meeting pada Kamis (24/3).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fdikom UIN Jakarta, Siti Napsiyah, Guru Besar Fdikom, Murodi, Ketua Prodi Magister KPI, Tantan Hermansyah, Penulis Buku “Rijal al-Da’wah”, Pembedah buku, dan peserta.

Seminar ini merujuk pada pembahasan suatu buku yang berjudul “Rijal al-Da’wah”, yang merupakan hasil karya intelektual mahasiswa magister KPI yang membahas mengenai tokoh-tokoh pendakwah Indonesia mulai dari biografi, kiprah dakwah, dan sikap masyarakat yang dalam menerima dakwah yang mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Prodi Magister KPI, Tantan Hermansyah mengatakan bahwa tugas akademisi adalah menelaah realitas secara kritis. Dan buku “Rijal al-Da’wah” merupakan hasil telaah kritis dari para mahasiswa magister KPI.

“Tugas akademisi adalah menelaah itu secara kritis, jadi buku yang akan kita bedah hari ini adalah sebuah buku hasil telaah kritis dari para mahasiswa magister KPI yang kemudian dituangkan menjadi suatu karya akademik dan bisa dibaca oleh ruang publik yang luas,” ujar Tantan.

Guru Besar Fdikom, Murodi menyampaikan bahwa buku ini adalah hasil dari kreativitas Prodi S2 KPI yang membahas tentang tokoh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah.

“Buku ini adalah hasil dari kreativitas kawan-kawan dari Prodi S2 KPI yang membahas tentang tokoh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, hanya saja mungkin kalau saya bahas buku ini masih jauh dari keinginan saya dan keinginan kita semua bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi sajian ataupun kronologis,” tuturnya.

Murodi juga menyampaikan pesan dan harapannya agar buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi para mahasiswa di seluruh Indonesia.

“Setelah buku ini terbit tolong dikirim ke perpustakaan-perpustakaan utama agar menjadi referensi utama, menjadi bahan rujukan utama tidak hanya untuk prodi S2 tapi juga S1 di seluruh Indonesia, bukan hanya di UIN Jakarta. Semoga ketika buku ini di-publish akan menjadi rujukan utama bagi mahasiswa yang belajar tentang Rijal-Al Dakwah,” imbuhnya.

Pembedah buku “Rijal al-Da’wah”, Tiar Anwar Bachtiar menyampaikan apresiasinya pada buku ini agar kedepannya dakwah menjadi sesuatu yang menarik dan tidak monoton.

“Buku “Rijal al-Da’wah” ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa dakwah itu memiliki banyak sekali representasi dan itu telah melahirkan tokoh-tokoh dakwah yang beragam di dalam sejarah, sehingga nanti kedepannya dakwah menjadi sesuatu yang menarik dan tidak monoton. Buku ini hadir sebagai salah satu karya yang penting untuk diapresiasi. Ini menjadi batu loncatan akan hadirnya karya-karya sejenis yang lebih baik,” jelasnya.

Ketua Pelaksanan Seminar Nasional dan Bedah Buku “Rijal al-Da’wah”, Afdoli Ramadoni berharap acara ini dapat menjadi motivasi bagi para penulis dalam meningkatkan literasinya.

“Harapannya menjadi motivasi terkhusus para penulis dalam meningkatkan literasinya, serta masukan-masukan dari kekurangan isi buku ini dapat diperbaiki. Serta buku “Rijal al-Da’wah” ini menjadi referensi para mahasiswa atau masyarakat umum dapat menambah knowledge tentang jejak dakwah para tokoh da’i,” pungkasnya pada Kamis, (24/3) saat dihubungi DNK TV.

Salah satu peserta seminar dan bedah buku, Muhammad Adib memberikan respon positif terhadap acara ini.

“Kegiatan ini bagus dan menambah wawasan kita terutama di bidang dakwah, kita bisa tahu hal-hal baru mengenai tokoh-tokoh dakwah yang ada di tanah air Indonesia, seperti Buya Hamka, Yusuf Mansur, dan Ustaz Jefri yang mana mereka memiliki metode dakwahnya sendiri-sendiri,” ujar Adib.

Perspektif Islam Terkait Pernikahan Beda Agama

Perspektif Islam Terkait Pernikahan Beda Agama

Reporter Ainun Kusumaningrum; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi Pernikahan. (DNKTV/Ainun Kusumaningrum)

Pernikahan beda agama merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia dan tentu bukan menjadi hal yang baru. Namun akhir-akhir ini kasus tersebut kembali ramai sejak Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi melangsungkan pernikahan pada Jumat (18/3).

Selain dimuat dalam hukum konstitutional Indonesia. Sekretaris Jendral MUI, Amirsyah Tambunan menanggapi bahwa pernikahan harus sesuai keyakinan masing-masing.

“Artinya perkawinan itu memang perkawinan yang dikonotasikan secara tegas dan jelas berbeda agama tidak dibolehkan, harus dengan seagama sesuai keyakinan,” katanya dalam lansiran Republika (22/3).

Ilustrasi pernikahan beda agama. (Twitter/@CintaTapiBeda).

Dalam pandangan Islam pernikahan beda agama termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 221, yang mana penjelasannya sebagai berikut :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selain dalam surah tersebut, hal ini pun tercantum dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang memiliki pernjelasan berikut:

“…..Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka.”

Dua ayat ini tentunya sudah jelas dan tegas melarang pernikahan beda agama, Allah mengatur hukum pernikahan sedemikian rupa agar menghindari segala kebuntuan dalam rumah tangga.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Mochamad Faturrahman menanggapi bahwa hal ini jelas terlarang dalam agama Islam, sebagai umat muslim yang beriman tentunya perlu menjauhi segala perbuatan yang dilarang Allah swt.

“Menurut saya pribadi menanggapi pernikahan beda agama yang saat ini terjadi di Indonesia, tentunya hal tersebut jelas merupakan suatu yang terlarang dalam agama kita (Islam). Maka dari itu bagi orang beriman hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karna sebaik baiknya takwa seorang hamba adalah ia yang dapat menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah swt,” ucapnya saat diwawancarai oleh Reporter DNK TV pada Selasa (22/3).

Ia juga menambahkan bahwa pernikahan akan indah jika diliputi dengan keberkahan dalam satu keyakinan, karena agama menjadi kunci kebahagiaan manusia.

Boost Your Spirit : Penghargaan untuk Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing

Boost Your Spirit : Penghargaan untuk Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing

Reporter Dani Zahra Anjaswari

Zoom Meeting 
Recording 
View 
BOOST 
arni4wati arbi 
% Azizah OKP 
T! 
Ade Rina Farida 
NADYA SYAHDA FARADILLAH 
% Hasbullph 
% 5B_Aqeel Akbar Maulana 
% Hasna Irfani 
Participants 
% Siti 
% NABILAH 2021 
Jumroni 
% Jumroni 
% Putri Zahrotus Syifa 
% lis Iswatunisa 
% Pia Khoirotun Nisa 
Luthfiyyah Mufi... 
% Luthfiyyah Mufiidah 
Muhammad Ari... 
% Muhammad Arif Kumiawan 
% SHABRINA SARAYA 2019 
% Yopi Kusmiati 
BOOST 
penah., 
BOO 
SPIRIT! 
'JR SPIRIT! 
Dudun Ubaedul... 
% Dudun Ubaedullah 
6B_Indah Fitriya... 
% 6B_lndah Fitriyah(191) 
% 6B_Agassa Hujjatul Islamiyah 
Hita Fathurokhpph 
OPERATOR 
% OPERATOR 
% 6B_Rahila Haura Syifa 
% M RIDHO NUR VAIZ 
unmute 
Start Video 
Chat 
Share Screen 
Record 
Reactions 
Apps
Sambutan acara oleh Wadek Bidang Akademik Fdikom UIN Jakarta, Siti Napsiyah. (DNK TV/Dani Zahra Anjaswari)

Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta mengadakan seminar Boost Your Spirit melalui Zoom Cloud Meeting pada Rabu (23/3).

Acara ini bertujuan untuk penghargaan kepada dosen Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing Prodi KPI. Dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fdikom UIN Jakarta, Siti Napsiyah, Jumroni (PA 2018 C), Ade Rina Farida (PA 2018 A), Fita F (PA 2015 A), Armawati Arbi (PA 2017), Alumni dari angkatan 2015-2018 serta partisipan.

Dalam sambutannya, Wadek Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta, Siti Napsiyah berharap agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan pengarahan dari Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing serta peran dari orang tua dalam membangkitkan semangat mahasiswa.

“Apapun ikhtiar yang dilakukan sebagai mana hari ini sebagai upaya Prodi KPI untuk pendampingan percepatan mahasiswa lulus tepat waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya bagi mahasiswa,” ucapnya

Pemaparan salah satu materi oleh Dosen Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Fita Fathurokhmah mengenai “Pentingnya Menjaga Komunikasi Antara Mahasiswa, Orang Tua, Penasihat Akademik dan Pembimbing dalam Penyelesaian Studi”.

Ia menyampaikan bahwa pentingnya komunikasi antara orang tua, dosen penasihat akademik, prodi KPI dan dosen pembimbing skripsi, dimana adanya kesepahaman diantara unsur-unsur tersebut agar pencapaian dapat diperoleh.

“Komunikasi adalah saling memahami maka ketika ada konflik atau ketidakpahaman maka ada kesalahan dalam komunikasi itu dan harus diselesaikan terlebih dahulu agar pencapaian dapat diperoleh dengan unsur-unsur yang ada,” tuturnya

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa mari kita lakukan apapun dengan passion. Passion sendiri apa yang kita sukai sehingga kuliahlah dengan passion yang dimiliki. Begitu juga dengan orang tua dan dosen bekerjalah sesuai passion.

“Kuliahlah dengan passion, bekerjalah dengan passion, mecintailah dengan passion dan hiduplah dengan passion,” sambungnya.

Zoom Meeting 
Recording 
You are viewing Fita Fathurokhmah OIN Jakarta's screen 
PENTINGNYA KOMUNIKASI 
ORANG TUA 
DOSEN 
p ENA SIHAT 
AKADEMIK 
View Options 
BOOST 
Penghar 
Penasehat A 
View 
, P/R/T! 
Dosen 
S •mbimbing 
unmute 
PRODI KPI 
Start Video 
DOSEN 
PEMBIMBING 
SKRIPSI 
Participants 
Chat 
Share Screen 
Record 
Reactions 
Apps
Penyampaian materi mengenai “Pentingnya Menjaga Komunikasi Antara Mahasiswa, Orang Tua, Penasihat Akademik dan Pembimbing Dalam Penyelesaian Studi” . (DNK TV/Dani Zahra Anjaswari)

Ia juga memaparkan bahwa kegagalanpertama bukan berarti kita mundur, tapi lebih maju kembali untuk mencapai tujuan kita ke depannya dengan memperhatikan pendidikan yang ideal.

“Pendidikan yang ideal akan mengajarkan ‘cara’ berpikir, bukan ‘apa’ yang harus dipikirkan. Kesuksesan karir berkaitan erat dengan knowing the why (passion, motivation) and having the tools (attitude, ability, effort),” kata Fita

Acara dilanjutkan dengan sharing bersama para alumni dari Prodi KPI, salah satunya Luthfiyyah Mufidah. Ia memberikan kiat-kiat untuk lulus secara tepat waktu.

“Kiat-kiat untuk lulus tepat waktu, yang pertama mempertahankan IPK semester, kedua aktif di kelas dan luar kelas, ketiga mempersiapkan tema, metode, dan teori, dan terakhir jangan ikut-ikutan teman yang belum mengerjakan,” tutur Luthfiyyah

Menyikapi Ritual Pawang Hujan di MotoGP Indonesia

Menyikapi Ritual Pawang Hujan di MotoGP Indonesia

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor Belva Carolina

Cuitan MotoGP mengenai aksi ritual Rara memberhentikan hujan. (Twitter/@MotoGP)

Aksi seorang pawang hujan yang berperan membantu kelancaran ajang balapan MotoGP Mandalika 2022 viral dan menjadi sorotan dunia. Pasalnya aksi ini diabadikan oleh pihak MotoGP melalui cuitannya pada Minggu (20/3).

Raden Rara Isti Wulandari, merupakan seorang pawang hujan yang bertugas mengendalikan cuaca selama perhelatan MotoGP berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Bahkan, ia mengaku sudah melakukan pekerjaan tersebut sejak berusia sembilan tahun.

Rara tidak hanya bertugas mencegah hujan turun, namun juga menurunkan hujan di tempat yang diperlukan. Dia juga pernah diminta untuk melembapkan udara karena kondisi lintasan yang panas.

Menurut keterangannya, Rara mengaku direkomendasikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

“Saya sebagai tim doa pawang hujan yang direkomendasikan Pak Erick Thohir,” ucap Rara.

Tidak hanya menjadi pawang hujan pada acara MotoGP di Mandalika, jasanya seringkali digunakan di sejumlah event kenegaraan seperti Asian Games 2018, Pelantikan presiden Jokowi, dan AFC U-19 saat Indonesia melawan Jepang.

Rara mengatakan bahwa ia melakukan modifikasi cuaca ini dengan kekuatan doa. Dalam praktiknya ia juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan komandan lapangan Mandalika.

Menanggapi aksi pawang hujan di MotoGP Mandalika, Dosen UIN Jakarta, Syaiful Bahri mengatakan bahwa ia meyakini pawang hujan merupakan hal yang berkonsekuensi ketauhidan dan dilarang dalam agama Islam.

“Melihat dari perspektif agama Islam, tentu itu sesuatu yang dilarang. Karena hujan itukan rahmat dari Allah, jika kita menolak hujan artinya kita menolak rahmat. Kita sebagai muslim dilarang meyakini pawang hujan atau dukun yang berhasil menahan hujan. Meyakini hal ini merupakan suatu hal yang berkonsekuensi ketauhidan atau aqidah, kita akan dicap sebagai orang yang kufur dan musyrik karena percaya bahwa ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan atau mencegah hujan,” tuturnya pada Selasa, (22/03) saat dihubungi DNK TV.

Namun Syaiful menandaskan lantas tidak perlu juga menilai tindakan itu adalah sebuah kesalahan dari perspektif budaya.

“Biarkan orang beropini jika dalam hal budaya itu merupakan hal yang baik itu sah-sah saja. Jangan memancing itu kufur dan lain-lain,” imbuhnya.

Mahasiswa UIN Jakarta, Rafly Alhafidz bertutur bahwa pawang hujan di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan, berbagai ritual lainnya dalam acara kenegaraan.

“Sejatinya sebagai negara yang mayoritas Islam seharusnya para pejabat melakukan hal yang tidak mengundang sebuah polemik di kalangan orang awam, jadi seakan-akan karena budaya (animisme) yang telah ada lebih dulu dibandingkan agama lalu diagung-agungkan begitu,” ujar Rafly.

Tak sedikit pula netizen memercayai bahwa hal ini adalah strategi marketing MotoGP Indonesia agar menjadi sorotan publik di Indonesia maupun dunia.

Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Menanti Janji Mendag: Umumkan Mafia Minyak Goreng

Reporter Farhan Mukhatami; Editor Belva Carolina

 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Luthfi. (Instagram/@mendaglutfi)

Menteri Perdagangan (Kemendag) bersama Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengumumkan tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan, pada Senin (21/3).

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan pada saat rapat bersama anggota komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan sebelumnya (17/3) akan mengumumkan sejumlah mafia minyak goreng kepada publik.

“Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak (goreng) subsidi ke minyak industri, diekspor ke luar negeri, di-repack,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, sebab terjadinya kelangkaan minyak karena dua alasan, yaitu sektor industri yang meraup keuntungan minyak dari Domestic Market Obligation (DMO) dan penimbunan minyak goreng murah kemudian dijual dengan harga sangat tinggi.

Namun nyatanya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko tidak ada konferesi pers terkait penangkapan mafia minyak goreng tersebut, pada Senin (21/3).

“Tadi sudah koordinasi ke Bareskrim, belum ada info Konpres terkait mafia minyak goreng,” kata Gatot.

Menurut Gatot, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kasus yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng tersebut.

Selain itu, Mendag mengungkapkan bahwa tersangka mafia minyak goreng yang rencananya akan diumumkan pada Senin (21/3) batal dilaksanakan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan pun memberi alasan, Ia mengatakan bahwa pengumuman tersangka mafia minyak goreng tersebut akan disampaikan, tetapi menunggu proses penyelidikan dari pihak Kepolisian dan beberapa target tersangka mafia minyak goreng sudah diserahkan semua kepada kepolisian.

“Kita sudah punya target, jadi akan jadi (tersangka) kalau (pengumuman) tersangkanya bukan dari kami. Pokoknya itu tergantung dari penegak hukum, untuk penetapan tersangkanya,” katanya.

Minyak goreng yang kini menjadi langka dan mahal. (istockphoto/@Anusorn)

Lutfi mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mulai memeriksa pelaku terkait kasus penimbunan minyak goreng, namun Lutfi tak ingin mengungkap siapa saja nama-nama mereka.

“Saya tidak mau sebut nama karena ini kan asas praduga tak bersalah. Tetapi kami sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, Lutfi menjabarkan terdapat mekanisme tahapan pelaku melakukan penimbunan terhadap minyak goreng.

Pertama, minyak curah subsidi di distribusikan ke industri menengah atas. Kemudian, minyak goreng curah subsidi dikemas kembali menjadi minyak goreng premium. Setelahnya, minyak goreng curah subsidi diterbangkan ke luar negeri.

Anggota komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Lutfi untuk mengungkap siapa nama mafia itu dan menanyakan terkait langkah apa yang akan dilakukan Kemendag dalam mengatasi masalah ini.

Lalu, ia menyatakan adanya lonjakan harga minyak goreng, menunjukan ketidakmampuan pemerintah terkhusus Kemendag dalam melawan oknum yang dimaksud. Dirinya menegaskan rakyat butuh keadilan.

Mengenal Right to Disconnect dalam Bekerja

Mengenal Right to Disconnect dalam Bekerja

Penulis Amelia Putri; Editor Ahmad Haetami  dan Fauzah Thabibah

Ilustrasi bekerja tiada henti. (Freepik/@wayhomestudio)

Bekerja jarak jauh merupakan kegiatan yang dapat dikatakan susah-susah gampang. Realitanya dalam kegiatan ini juga membutuhkan keterampilan, sumber daya, dan tempat yang mumpuni.

Istilah Work From Home (WFH) juga telah menghiasi lini kehidupan kita, banyak perusahaan yang telah menerapkan kebijakan tersebut demi menghindari penyebaran Covid-19. Bekerja dari mana saja hingga saat ini menjadi tren perusahaan 2 tahun terkahir.

Bekerja dari rumah mungkin terlihat mudah dan menyenangkan. Padahal sebenarnya bekerja dari rumah enggak selamanya indah.

Terlebih lagi bukan hanya fisik yang kelelahan, tetapi mental pun mengalami penurunan. Banyak para pekerja yang kesehatan mentalnya mulai terganggu sebagai imbas dari WFH.

Secara konsep, WFH mudah dijalani dengan mengandalkan internet. Seseorang dapat berbicara pada kita untuk menyampaikan pekerjaan.

Hanya saja dalam memberikan pekerjaan tersebut, terkadang tidak disertai etika dan dilakukan dengan seenaknya. Ini yang melatarbelakangi adanya Right to Disconnect yang istilahnya kembali terkenal.

Apa itu Right to Disconnect?

Ilustrasi kerja tanpa henti saat WFH. (Freepik/@yanalya)

Bagi segelintir orang, menolak tugas tambahan dari atasan merupakan hal yang rumit terutama bagi mereka yang sering ‘enggak enakan’. Apalagi tugas tambahan tersebut diberikan saat hari libur atau di luar jam kerja. Hal inilah yang melatarbelakangi muncul istilah Right to Disconnect.

Right to Disconnect sendiri adalah hak bagi pekerja untuk tidak terhubung dengan pekerjaan di hari libur atau pada saat kita mengambil cuti.

Dengan kata lain, Right to Disconnect ialah mematikan seluler atau perangkat, tanpa adanya sebab akibat. Artinya pekerja tidak berkewajiban menjawab dan membalas semua terkait urusan kantor.

FYI, istilah Right to Disconnect mulai disahkan di Prancis pada tahun 2016 yang mana hak tersebut telah dilindungi dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Prancis.

Kondisi Right to Disconnect di Indonesia

Pada dasarnya masyarakat kita memiliki jiwa gotong royong yang sangat tinggi, inilah yang menimbulkan sikap ‘enggak enakan’ pada setiap kondisi.

Sejatinya hal tersebut harus dihilangkan jika memberikan efek buruk pada diri kita. Di Indonesia sendiri hak pekerja masih belum ada. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di Eropa di mana pekerja mereka sangat diperhatikan waktu privasi dan jam kerja.

Ilustrasi pekerja dengan kondisi di rumah. (Freepik) 

Topik ini turut menjadi pembicaraan pro kontra di tengah mahasiswa yang pada dasarnya akan terjun ke dunia kerja. Salah satunya mahasiswa UIN Jakarta yang juga sebagai Admin dan Guru di Dams Institute, Galci Nur Zharfani.

Ia kontra akan Right to Disconnect dan menyatakan bahwa itu menjadi konsekuensi dari pekerja yang harus siap setiap saat terutama ini menyangkut tempat mencari nafkah.

“Iya, ada benarnya juga sih dilihat jika atasan kita sangat membutuhkan dan itu menyangkut tempat mencari uang ya mau gimana, di sana kan juga kita berusaha untuk mempertahankan perusahaan biar enggak terjadi apa-apa,” ucapnya.

Hal lain disampaikan oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan yang juga merupakan seorang freelancer, Muhammad Ihsan. Ia beranggapan bahwa peraturan Right to Disconnect sangat diperlukan bagi karyawan terutama di masa pandemi saat ini.

“Menurutku, karyawan sangat membutuhkannya. Di sisi lain termudahkan dengan akses internet tetapi muncul juga etika komunikasi yang kurang mengenakkan, entah tiba-tiba sedang cuti atau libur dan masih saja diminta bantuan urusan kantor,” pungkasnya.

Ihsan menambahkan di Indonesia tentu banyak kejadian hal serupa di mana perusahaan kurang membatasi antara dunia kerja dan kehidupan pribadi seakan-akan kehidupan para pekerja hanya sebatas urusan kantor yang tidak ada habisnya.

“Padahal ketika perusahaan tidak membatasi jam kerja tentu akan berimbas pada kinerja karyawan tersebut maka perlu dimulai dari perusahaan menerapkan Right to Disconnect untuk lingkungan kerja yang sehat dan berdampak baik pada karyawannya,” ucapnya saat diwawancarai via Whatsapp Jumat (18/3).

Nah, apa pandangan kamu mengenai Right to Disconnect? Apakah hak ini perlu diterapkan di Indonesia?

Dema UIN Jakarta Ikut Buka Suara Soal Penundaan Pemilu

Dema UIN Jakarta Ikut Buka Suara Soal Penundaan Pemilu

Reporter Nisrina Fathin; Editor Ahmad Haetami 

Petugas KPPS menunjukkan kertas suara kepada saksi di TPS 10 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA/Basri Marzuki)

Adanya wacana mengenai penundaan pemilu menuai respons yang beragam dari beberapa kalangan. Beberapa elite politik seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kalangan Partai Persatuan Pembangunan (PBB), Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan masih banyak lagi, setuju akan penundaan Pemilu dengan beralasan bahwa Indonesia perlu untuk mendapatkan momentum perbaikan kondisi ekonomi yang mulai terpuruk sejak masa pandemi.

Selain setuju terhadap penundan, banyak juga kalangan elite politik atau bahkan masyarakat yang angkat bicara tentang tidak setujunya dilakukan penundaan Pemilu.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas yang ada di Indonesia pun turut menolak adanya rencana penundaan Pemilu.

BEM UI dan BEM UGM serentak menolak adanya wacana tersebut. Penolakan pengunduran Pemilu tersebut dinilai akan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Bukan hanya presiden, hal itu juga berdampak pada perpanjangan masa jabatan anggota legislatif.

Bila dilihat dari aspek hukum masa jabatan presiden hanya sampai dua periode, jika lebih maka itu sudah melanggar konstitusi karena bertolakbelakang dengan UUD 1945. Di samping itu, penundaan Pemilu ini dikhawatirkan hanya untuk memenuhi kepentingan beberapa orang.

BEM UGM dan BEM UI berencana bekerja sama untuk mengkaji dan menggelar diskusi agar wacana penundaan pemilu ini tidak berkelanjutan. Bahkan para mahasiswa siap untuk turun ke jalanan jika wacana ini terealisasikan.

Ilustrasi jari yang sudah tercelum tinta dalam pemilu (Unsplash/GeorginaCaptures)

Serupa dengan hal tersebut, Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema)UIN Jakarta menganggap jika penundaan Pemilu ini terjadi, maka akan melanggar Undang-Undang No.17 tahun 2017.

“Penundaan Pemilu tidak etis dilakukan sebab melanggar hak-hak demokrasi. Karena sudah tertuang di Undang-Undang No.7 tahun 2017, bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Dema UIN Jakarta, Farid Abdullah Lubis saat dihubungi tim DNK TV pada Jumat (18/3).

Farid juga berargumentasi bahwa pelaksanaan Pemilu ini sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 7 bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama lima tahun dan hanya dapat mencalonkan diri dua kali priode jika terpilih kembali dalam pemilihan setelanjutnya.

“Menolak adanya penundaan Pemilu karena itu tidak sesuai dan melanggar Undang-Undang serta amandemen, kemudian banyak mencederai demokrasi,” ujarnya.

Farid meragukan bahwa klaim data masyarakat yang mendukung pengunduran pelaksanaan Pemilu yang sebelumnya di katakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan hanyalah fiktif belaka.

“Survei membuktikan bahwa hampir 80% masyarakat itu mendukung Pemilu tetap diadakan. Jadi, para tokoh-tokoh yang mengeklaim punya data masyarakat itu salah dan tidak konkret. Tidak ada alasan untuk tiga periode meskipun ibu kota negara baru yang masih dalam proses (pembangunan) oleh Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Alasan Wikipedia Dilarang Untuk Dijadikan Sumber Penulisan

Alasan Wikipedia Dilarang Untuk Dijadikan Sumber Penulisan

Reporter Jahra Nur Fauziah; Editor Latifahtul Jannah

Ilustrasi Wikipedia. (Freepik) 

Ketika membuat tugas akhir atau karya ilmiah, sering kali dosen melarang mahasiswanya untuk menjadikan Wikipedia sebagai sumber kutipan. Padahal, ensiklopedia daring ini megandung informasi yang instan, gratis, dan dapat diandalkan. Namun, kenapa masih banyak dosen yang masih sangsi terhadap Wikipedia?

Sebagai sumber informasi raksasa di internet, Wikipedia pasti memiliki sekumpulan editor yang bertugas melakukan review atas informasi yang telah ditulis. Artikel yang populer biasanya diulas dan diperiksa hingga ribuan kali.

Sumber informasi peringkat ke-6 untuk website paling banyak diakses dari seluruh dunia ini ternyata tidak kredibel. Teknologi Wiki yang digunakan Wikipedia memperbolehkan siapapun untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus isi artikel hanya dengan modal Internet.

Dosen UIN Jakarta, Kania dan Thalita mengatakan kebebasan mengedit ini sering disalahgunakan seseorang untuk mendapat pengalaman mengubah suatu halaman internet. Hal tersebut menjadi landasan bagi para penulis karya ilmiah untuk menghindari Wikipedia.

“Di Wikipedia setiap orang boleh menulis, menaggapi, dan memberi ulasan walaupun bukan ahli,” ungkap Kania.

“Untuk tugas akhir dan artikel ilmiah populer tidak diperkenankan mengutip dari Wikipedia, karena ada beberapa informasi yang bukan dari sumber utama. Jadi lebih baik dihindari,” sambung Thalitha.

Ilustrasi ensiklopedia. (Freepik/@jcomp)

Berbicara mengenai referensi, sebenarnya jika dilihat dari laman Wikipedia, sudah ada referensi yang dicantumkan di setiap artikelnya. Referensi itulah yang berguna sebagai rujukan.

Jadi, ketika seseorang membuka Wikipedia, jangan langsung mengkopi isi yang ada di sana, tetapi terlebih dahulu membuka referensi yang disediakan. Dalam referensi tersebut biasanya terdapat hyperlink yang mengarahkan pembaca untuk masuk ke suatu sumber rujukan.

Salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Putri mengatakan sumber rujukan Wikipedia bisa menjadi referensi ide bagi penulisan ilmiah. Buku-buku yang dicantumkan juga bisa digunakan sebagai referensi.

“Wikipedia itu lebih ke buat ide pengembangan aja, karena biasanya Wikipedia menjelaskan penjabaran umumnya beserta referensi dan buku, Setelah mendapat daftar buku yang diperlukan dari Wikipedia, baru cari bukunya di perpustakaan atau cari versi onlinenya,” jelas Putri.

Saktinya UU Cipta Kerja, Pecat Sepihak Ratusan Pekerja Media!

Saktinya UU Cipta Kerja, Pecat Sepihak Ratusan Pekerja Media!

Reporter Ariqah Alifia; Editor Latifahtul Jannah

COVID.19 
JOB/ CLOSED 
COV\D-19 
UN 
EMPLOYED
Ilustrasi  Protes karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Freepik/Free Photos)

Berdalih kerugian perusahaan disebabkan pandemi Covid-19 dan disrupsi media yang menyebabkan meningkatnya daya saing antar media, manajemen Berita Satu TV, televisi milik Lippo Group yang berdiri pada 2011 mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ratusan karyawannya.

Banyak karyawan yang bertanya-tanya akan keputusan tersebut. Pasalnya alasan PHK tersebut tidaklah tersampaikan secara transparan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Kini posisi karyawan semakin lemah, dibanding kebijakan sebelumnya karena UU Cipta Kerja telah mengubah formula. Melansir dari laman gadjian.com, jika sebelumnya aturan faktor kali pesangon adalah 1 hingga 2 kali ketentuan, maka di aturan terbaru menjadi 0,5 hingga 2 kali ketentuan. Artinya, ini memungkinkan perusahaan membayar pesangon karyawan PHK setengah dari ketentuan lama.

Ini tidak sepatutnya menjadi tambahan beban bagi para pekerja. Banyak pasal bermasalah telah merugikan hak-hak pekerja dan tidak memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan PHK tersebut diumumkan melalui zoom meeting perusahaan pada Selasa, 15 Maret 2022. Rencana penyampaian status kerja dan surat PHK yakni pada 16 hingga 18 Maret, karyawan diminta menandatangani surat pemutusan hubungan satu per satu oleh tim HRD.

Dengan adanya kejadian ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak agar perusahaan melakukan transparansi akan alasan diambilnya keputusan tesebut, serta para lembaga ketenagakerjaan supaya lembaga yang berwenang menangani ketenagakerjaan turut mengawal problematika ini.

Ilustrasi Demo (Freepik/Free Photos)

AJI Jakarta dan LBH Pers mendorong pihak perusahaan agar transparan menyampaikan seluruh masalah perusahaan yang berdampak langsung kepada karyawan. Selain itu, juga mendorong agar perusahaan membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja.

AJI Jakarta dan LBH Pers  membuka posko pengaduan bagi pekerja media untuk pendampingan dan berkonsultasi hukum ketenagakerjaan, serta mendapat pemutusan kerja sepihak oleh perusahaan media, penundaan, bahkan tidak mendapatkan hak atas upah

Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta, Irsyan Hasyim mengatakan bahwa anggota Aji Jakarta sedang diadvokasi.

“Kini sudah ada beberapa anggota AJI Jakarta yang sedang di advokasi oleh mereka. Saat ini, mereka bersama LBH Pers sedang menunggu laporan karyawan lain non AJI. Karena mereka juga membuka posko pengaduan terkait masalah ini,” Ungkap Irsyan melalui siaran pers AJI pada Rabu, (16/03).

Selain itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak pemerintah bersama pihak legislator mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunan di bawahnya yang tidak berpihak kepada pekerja. Banyak pasal bermasalah telah memberangus hak-hak pekerja dan tidak memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.