Pusat Karir UIN Jakarta Gelar Skripsi Camp Perdana

Pusat Karir UIN Jakarta Gelar Skripsi Camp Perdana

Reporter Latifahtul Jannah

Pembukaan Kegiatan Skripsi Camp oleh Zulkifli, Kamis (17/02). (Dok. Istimewa)

Pusat Karier UIN Jakarta melaksanakan kegiatan Skripsi Camp 2022. Dengan tagline “Skripsi Butuh Aksi, Bukan Basa-Basi,” secara virtual, pada Kamis (17/02).

Wakil Rektor Bidang Akademik, Zulkifli membuka secara langsung Kegiatan ini. Dalam sambutannya, Zulkifli menyatakan bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai.

“Segera memulai, karena skripsi yang baik dan bagus, adalah skripsi yang selesai. Skripsi yang lolos pada ujian munaqasah,” ucap Zulkifli.

Wakil Rektor tersebut juga menambahkan bahwa kuliah selesai tepat waktu merupakan prinsip dan kebijakan dari bidang akademik.

Kegiatan yang diikuti 240 peserta ini, merupakan upaya Pusat Karier dalam memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa UIN Jakarta agar dapat segera memulai penulisan skripsi dan lulus tepat waktu.

Kepala Pusat Karier UIN Jakarta, Salamah Agung menyampaikan bahwa, Skripsi Camp ini diinisiasi oleh para peserta magang Pusat Karier UIN Jakarta yang bertujuan untuk memberi motivasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi.

“Kawan-kawan intern Pusat Karier memiliki kepedulian yang tinggi untuk dapat membantu rekan-rekannya yang sedang berjuang dengan skripsinya,” tutur Salamah.

Kegiatan Skripsi Camp 2022 ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting selama tiga hari dari tanggal 15 – 17 Februari 2022. Sebanyak 240 pendaftar mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan antusias mengikuti kegiatan ini.

Penyampaian materi oleh Maila D.H Rahiem, Kamis (17/02). (Dok. Istimewa)

Materi skripsi dibahas tuntas dalam kegiatan ini. Mulai dari upaya menumbuhkan motivasi, memulai dan membongkar langkah demi langkah penyusunan skripsi, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, protokol 3M (mencari, mengolah dan menganalisis) data, pengelolaan sitasi dan referensi, dan cara parafrase anti plagiarisme.

Keenam materi ini disampaikan dalam bentuk lokakarya dan diskusi interaktif oleh narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya.

Sesi pertama dimulai oleh Ketua Program Studi Psikologi UIN Jakarta, Rena Latifa dan Wisudawan Terbaik, Muhammad Difa.

Pada sesi kedua disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Flori Ratna Sari. Sesi ketiga oleh Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Jakarta, Siti Nurul Azkiyah.

Selanjutnya pada sesi keempat disampaikan oleh Direktur Centre of Excellence UIN Jakarta, Maila D.H Rahiem. Sesi kelima oleh Koordinator Layanan Teknis Pusat Perpustakaan UIN Jakarta, Ulpah Andayani. Dan sesi terakhir ditutup oleh Technical Supporting in IEPF (NGO in Japan), Yanti Herlanti.

Salamah Agung berharap kegiatan Skripsi Camp ini mampu mendorong para mahasiswa untuk segera menyelesaikan skripsi dan tugas akhir mereka dengan baik, serta memotivasi untuk tidak lambat dalam mengakhiri studinya di kampus dan meraih gelar sarjana.

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, Perlu Adanya Pembenahan

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia, Perlu Adanya Pembenahan

Reporter Kireina Yuki; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi proses pembelajaran. (Freepik/@pch.vector)

Pendidikan merupakan indikator dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.

Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia memiliki latar belakang lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Sedangkan lulusan perguruan tinggi menunjukan rumah tangga miskin dengan jumlah rendah.

Hal ini membuktikan bahwa tingkat Pendidikan sangat berpengaruh terhadap perekonomian, serta mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Menanggapi hal ini Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Khalimi memaparkan bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses peningkatan mutu dalam hal pendidikan.

“Hal yang memengaruhi tingkat rendah atau tingginya pendidikan di suatu negara adalah tingkat kemakmuran suatu negara, tingkat kemudahan akses yang merata untuk pendidikan, tingkat pemahaman masyarakat yang merata akan pentingnya pendidikan, dll. Saya kira kita masih dalam proses untuk itu,” ujarnya.

Ia pun menambahkan bahwa negara ini dapat memiliki tingkat pendidikan tinggi di kemudian hari jika melakukan beberapa pembenahan.

“Selama seluruh pihak dalam artian negara bersinergi untuk semakin memajukan pendidikan yang berkualitas dan merata, pemerintah terus membangun sekolah-sekolah hingga ke pelosok negeri, para guru pun terus melakukan pengajaran dengan serius dan ikhlas, orang tua dan anak-anak di Indonesia menyadari betul pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa dan diri, saya kira bukan tidak mungkin pendidikan di Indonesia dapat sejajar dengan negara maju lainnya,” pungkasnya.

Semangat belajar dalam berlangsungnya pembelajaran. (Freepik/@pch.vector)

Hal senada dikatakan oleh salah satu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dede Rosyada yang memaparkan bahwa kelemahan pendidikan terjadi pada proses pembelajaran karena beberapa faktor.

“Para mahasiswa belum maksimal belajar karena faktor kurikulum yang belum terdesain secara komprehensif, proses pembelajaran yang masih belum mengoptimalkan waktu dan energi para mahasiswa untuk belajar. Kurangnya sarana prasarana dan dosen sebagai ilmuwan tidak semuanya produktif menghasilkan teori dan teknologi baru. Indonesia kini hanya sebagai konsumen pengguna teknologi. Diperparah lagi, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap kemajuan sains dan teknologi. Pemerintah lebih memilih menjadi pengguna, dan tidak menugasi perguruan tinggi untuk melahirkan temuan inovatif,” tutur Dede.

Salah satu Mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Desy Mimi Syafitri membenarkan hal tersebut. Baginya ini dipengaruhi oleh faktor kualitas pengajar yang masih kurang, lemahnya pendidik dalam menggali potensi murid, waktu sistem pendidikan yang kurang baik dalam waktu pembelajaran serta biaya pendidikan yang mahal.

Ia juga berharap pemerintah perlu berupaya merancang pembenahan terhadap masalah ini.

“Semoga pemerintah bisa membangun sekolah sekolah di tempat terpencil, terutama untuk yang perekonomiannya minim karna sekarang calon penerus bangsa tidak semua bisa sekolah dengan baik dan layak, peningkatan mutu pengajar, atau meningkatkan fasilitas untuk belajar. Dan semoga pendidikan indonesia kedepannya bisa mengungguli pendidikan negara negara maju,” jelasnya.

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Wacana Pemekaran Provinsi Baru di Pulau Jawa, Mahasiswa: Perlu Adanya Urgensi

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi pembuatan rencana pemekaran sembilan provinsi baru. (Unsplash/@geojango_maps)

Rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan sudah tersebar melalui media sosial.

Beberapa provinsi baru tersebut yakni, Provinsi Tangerang Raya, Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bagasasi, Provinsi Cirebon, Provinsi Banyumasan, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, Provinsi Muria Jaya (Jawa Utara), Provinsi Madura, Provinsi Mataraman, dan Provinsi Blambangan.

Namun, dikutip melalui laman website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia menyatakan bahwa informasi rencana pemekaran tersebut merupakan disinformasi. Dan diperkuat oleh pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan.

“Pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium,” ujar Benny.

Terkait kabar tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Ali Irfani menanggapai bahwa informasi masih spekulatif dan ia pun sangat menyayangkan.

“Pertama, situasi sosial ekonomi tidak mendukung. Kita sekarang sedang sibuk fokus untuk keluar dari dua krisis besar, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang harus segera dipulihkan. Kemudian pemekaran provinsi baru pasti membutuhkan biaya besar dan akan mengganggu konsentrasi kita, apalagi kita tidak lihat urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ilustrasi Peta Indonesia. (Unsplash/@geojango_maps)

Bukan hanya itu, alasan lain yakni mengenai persoalan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Jika ditambah dengan adanya pemekaran provinsi baru tentu bisa memicu adanya beban yang semakin berat serta bisa membahayakan.

IKN baru menggunakan dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan uang yang tidak sedikit, tentu hal ini dapat membuat keuangan negara lumpuh.

“Jadi, jangan memaksakan diri dan melakukan kesalahan berkali-kali yang membuat beban ekonomi kita semakin dalam dan sulit bangkit,” ungkap Ali.

Salah satu Mahasiswi Ilmu Politik UIN Jakarta, Lilis Ratnasari merespon positif rencana pemekaran provinsi baru dengan beberapa catatan.

“Jika memang benar akan dilakukan, tentu perlu juga dikritisi bagaimana urgensi pemekaran wilayah ini diperlukan di samping adanya urgensi dari agenda-agenda pembangunan nasional yang lain,” ujar Lilis.

Menurutnya, pemekaran ini perlu pertimbangan terkait urgensinya. Jika ditujukan untuk fokus pengembangan wilayah yang saat ini dipandang terlalu luas untuk ditangani oleh satu gubernur dalam provinsi tertentu, seperti di Pulau Jawa yang memang padat penduduk dan ditujukan untuk kemudahan dalam hal administrasi, pilihan ini dianggap tepat namun tidak efektif, apalagi pada situasi di tengah pandemi saat ini yang masih terus meningkat.

Pro dan Kontra Vonis Hukum Pemerkosa Herry Wirawan

Pro dan Kontra Vonis Hukum Pemerkosa Herry Wirawan

Reporter Farah NurAzizah; Editor Ahmad Haetami

Sidang pembacaan putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2). (Instagram/@pn.bandung)

Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati yang di antaranya 8 anak hamil hingga melahirkan di Bandung ditetapkan vonis pidana seumur hidup pada Selasa (15/2).

Herry tidak diberi hukuman kebiri karena tidak memungkin dilakukan jika terpidana sudah dipidana seumur hidup, sesuai berdasarkan Pasal 67 KUHP.

Vonis tersebut menimbulkan beberapa perdebatan, salah satunya dari kuasa hukum korban yang mengaku putusan tersebut telah mengecewakan keluarga para korban. Selain itu, banyak pula pihak yang tetap berharap Herry divonis hukuman mati, di antaranya Dinas Perlindungan Anak Jawa Barat dan dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Siti Nurhaliza beranggapan bahwa vonis pelaku tidak cukup diberlakukan.

“Sebagai mahasiswa, vonis penjara dan kebiri kimia saja tidak cukup, pelaku seperti ini sangat berbahaya berada di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin bisa saja akan menjadi lebih buas setelah ini. Layak untuk dihukum mati,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa HAM bukan menjadi solusi bagi pelaku keji. Bahkan, ia yakin 80% orang di luar sana setuju bila hukuman mati ditetapkan.

Ilustrasi vonis penjara seumur hidup. (Pexels)

Lain halnya dengan salah satu Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Muhamad Banu Naqueb menuturkan bahwa hukum penjara seumur hidup adalah kebijakan yang efektif sebab mampu memberikan efek jera dan sebagai suatu pendidikan bagi pidana.

“Hukuman mati sebenarnya sudah masuk ke ranah menyimpang dari HAM. Maka, keputusan mengenai hukuman mati, salah satunya ialah telah mengambil hak hidup orang lain dan tidak adanya harapan terhadap pidana guna merubah perbuatan yang sudah dilakukan untuk tidak terulang kembali. Dan orang-orang yang setuju adanya hukuman mati ini tujuannya hanya memberikan efek jera, toh sebenarnya bisa dialihkan kemana saja,” jelasnya.

Menurutnya pula, opsi lain yakni hukuman kebiri kimia pada dasarnya kurang efektif karena bisa memberikan dampak semua aset alat vital tidak bisa digunakan secara normal dan berbagai efek samping lainnya.

Senada dengan Banu, Pihak Amnesty UIN Jakarta menolak diberlakukannya hukuman mati kepada siapa pun karena tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia.

“Meskipun Herry Wirawan telah melakukan tindakan yang tidak dapat dimaafkan, tetapi memberikannya hukuman mati juga tidak efektif bagi penurunan kasus kekerasan seksual itu sendiri,” jelas Head of Public Relations of Amnesty UIN Jakarta, Siti Shafiyah Nur Ubai.

Ia juga beranggapan terkait hukuman yang baik ialah bersifat preventif dan rehabilitatif, karena secara moral negara tidak memiliki kuasa atas hidup dan mati.

“Secara sains, tidak ada data maupun riset yang mendukung atau membuktikan bahwa hukuman mati efektif dapat menurunkan tingkat kejahatan,” tambahnya.

Amnesty UIN Jakarta mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai bentuk konkret pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Menghukum satu orang saja tidak akan mengubah situasi kedaruratan kekerasan seksual secara menyeluruh.

Rapat Kerja DNK TV: Inovasi Departemen dan Program

Rapat Kerja DNK TV: Inovasi Departemen dan Program

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Ahmad Haetami

Presidium Sidang sementara Rapat Kerja pengurus DNK TV 2022. (DNK TV/Muhammad Nazar Gunawan)

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Dakwah dan Komunikasi Televisi (DNK TV) UIN Jakarta melaksanakan Rapat Kerja Pengurus DNK TV Masa Bakti 2022 pada Rabu, (16/02) secara hybrid di Studio lantai 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta.

Rapat Kerja yang dihadiri oleh para anggota DNK TV ini merupakan agenda tahunan DNK TV dengan membahas program kerja tiap departemen untuk satu tahun periode kepengurusan.

Rapat Kerja terdiri dari tiga sidang antara lain sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna untuk merumuskan dan menetapkan jalannya rapat kerja.

Mengenai hal ini, Station Manager DNK TV, Muhammad Fahrurrozi mengungkapkan urgensi pelaksanaan rapat kerja adalah untuk mengonktretkan dan mengatur program kerja maupun kegiatan DNK TV.

“Urgensi (rapat kerja pengurus DNK TV masa bakti 2022) adalah untuk mengonkritkan dan mengatur event, produksi, dan semua yang berkaitan dengan program kerja maupun kegiatan DNK TV agar terstruktur,” ungkapnya.

Pelaksanaan Rapat Kerja pengurus DNK TV masa bakti 2022 secara hybrid. (DNK TV/Muhammad Nazar Gunawan)

Dalam rapat kerja ini juga turut dibacakan inovasi rencana program kerja yang akan dijalankan pada setiap departemen, seperti Station Manager yang berencana membuat film dokumenter sebagai karya tahunan DNK TV.

Selain itu, Human Capital Department yang pada tahun sebelumnya bernama Research and Development berencana membuat laporan data terpadu anggota secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia DNK TV.

Tak hanya itu, kepengurusan tahun ini juga menghadirkan departemen baru. Jika sebelumnya divisi Digital Department bagian dari Post Production Department, kini bergabung dengan divisi baru Digital Content Strategist di bawah department baru, Social Media Specialist. Departemen ini akan fokus untuk memaksimalkan sosial media DNK TV.

Rozi menambahkan, melalui rapat kerja kali ini DNK TV berinovasi untuk dapat lebih mengoptimalkan mentalitas tiap anggotanya.

“Inovasi terbaru dalam rapat kerja ini lebih mengembangkan mentalitas teman-teman agar lebih semangat bekerja, berkarya, dan mengembangkan bakat masing-masing,” tambahnya.

Ia berharap program kerja yang disepakati dalam rapat kerja ini dapat dijalankan dan dioptimalkan sesuai prosedur yang ada.

Fdikom Rencanakan Perkuliahan Tatap Muka di Semester Genap

Fdikom Rencanakan Perkuliahan Tatap Muka di Semester Genap

Reporter Rama Dhianti; Editor Dani Zahra Anjaswari

Ilustrasi pembelajaran tatap muka. (YouTube/FIDKOM UIN Jakarta)

Rektor UIN Jakarta menetapkan penyelenggaraan perkuliahan tatap muka di lingkungan UIN Jakarta dapat diberlakukan pada semester genap tahun akademik 2021/2022.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Rektor UIN Jakarta Nomor 09 tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022.

Dalam Surat Edaran Rektor tersebut disampaikan, penyelenggaraan perkuliahan tatap muka dapat dilaksanakan dengan sejumlah ketentuan, yaitu telah divaksinasi Covid-19, dalam kondisi sehat, memperoleh izin orang tua, dan mematuhi protokol kesehatan.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta, Siti Napsiyah membenarkan kegiatan akademik di lingkungan UIN Jakarta dapat dilaksanakan secara luring sebagaimana surat edaran rektor yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Terkait dengan persiapan semester genap tahun 2021/2022 ini, secara surat edaran rektor terbaru bahwa pihak universitas mempersilahkan kepada fakultas untuk menyelenggarakan tatap muka secara gabungan luring dan daring,” ujarnya.

Penyelenggaraan perkuliahan tatap muka tersebut akan berlangsung selama pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 yang akan dimulai pada 01 Maret 2022 mendatang.

Contoh penerapan protokol Kesehatan. (http://nawasis.org/)

Jika perkuliahan tatap muka akan dilaksanakan, maka protokol kesehatan dan aturan ketat harus dilaksanakan.

“Selama kita mematuhi protokol kesehatan, pencegahan Covid-19, dan selama itu tidak membahayakan, tentu kita akan mencoba untuk menyelenggarakan secara luring dan daring,” ucapnya Napsiyah.

Pihak universitas hanya mempersilakan mahasiswa jenjang S1 semester dua dan empat yang akan melaksanakan perkuliahan tatap muka dikarenakan belum pernah adanya kunjungan ke kampus.

“Dipersilahkan untuk (mahasiswa) semester 2 dan semester 4 karena (mahasiswa) semester 2 dan 4 ini belum pernah punya kesempatan untuk berkunjung ke kampus,” imbuhnya.

Adapun selanjutnya pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta akan mempersiapkan bagaimana teknis atau skema perkuliahan tatap muka dengan mengadakan rapat teknis dengan berbagai pihak.

“Tentang bagaimana skemanya nanti, tentu di fakultas kami harus rapat teknis karena menyangkut tentang pembagian ruang kelas serta persiapan terkait dengan social distancing dan lain-lain,” jelasnya.

Namun, sebenarnya pihak Fdikom masih menunggu keputusan dari Wali Kota Tangerang Selatan.

Rayakan Hari Kanker Anak Sedunia 2022 #Troughyourhands

Rayakan Hari Kanker Anak Sedunia 2022 #Troughyourhands

Penulis Anggita Fitri Chairunisa; Editor Dani Zahra Anjaswari

Ilustrasi anak penderita kanker. (istockphoto.com)

15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day (ICCD). Hari tersebut diperingati untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kanker anak dan sebagai dukungan bagi anak-anak dan remaja yang mengidap kanker.

Kanker adalah penyebab utama kematian pada anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 300.000 anak di bawah 20 tahun didiagnosis menderita kanker setiap tahunnya. Setiap 3 menit, seorang anak meninggal akibat penyakit kanker.

Di negara-negara berpenghasilan tinggi, lebih dari 80% anak-anak penderita kanker sembuh. Namun, di negara berpenghasilan rendah dan menengah, angka kesembuhannya hanya 20%.

Oleh karena itu, untuk membantu lebih banyak anak bertahan dari penyakit kanker, WHO telah menciptakan Inisiatif Global untuk Kanker Anak atau Global Initiative for Childhood Cancer (GICC).

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mencapai tingkat kelangsungan hidup 60% untuk anak-anak penderita kanker pada tahun 2030.

Ini merupakan hal yang sangat besar, yakni akan menyelamatkan satu juta nyawa anak-anak. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dorongan yang sangat besar, baik dari pelayanan kesehatan yang berkualitas ataupun aspek pendukung lainnya. Karenanya, Hari Kanker Anak Sedunia 2022 melibatkan berbagai pihak agar dapat berkolaborasi sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak.

Kampanye Hari Kanker Anak Sedunia 2022 difokuskan untuk kampanye dan branding WHO Global Initiative for Childhood Cancer.

Simbol kesadaran kanker masa kanak-kanak. (istockphoto.com)

Adapun tema Hari Kanker Anak Sedunia 2022 adalah “Kelangsungan Hidup yang Lebih Baik” dan bisa dicapai melalui tagar #throughyourhands. Hal ini bertujuan memberikan penghargaan kepada tim medis dan petugas kesehatan untuk membawa dampak positif bagi kehidupan anak-anak serta remaja penderita kanker, dan sebaliknya.

Tidak hanya tenaga kesehatan saja, semua pihak pun bisa berpartisipasi guna memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak pengidap kanker.

Kita bisa ikut merayakan Hari Kanker Anak Sedunia 2022 ini dengan melakukan berbagai aksi sederhana namun bermanfaat di antaranya, meningkatkan wawasan diri mengenai penyakit kanker dengan membuat acara, seminar atau workshop online yang mengangkat tema seputar kanker, seperti bagaimana gaya hidup yang rentan mengakibatkan kanker atau soal bagaimana cara berdamai dengan kanker bagi mereka yang sedang berjuang sembuh dari kanker, dan membagikan informasi tersebut di media sosial maupun kepada orang sekitar kita.

Selanjutnya kita juga bisa berbagi kisah mengenai perjuangan dan bagaimana menghadapi setiap masalah yang timbul karena penyakit kanker. Kisah-kisah itu bisa menginspirasi dan saling menguatkan orang lain yang saat ini mungkin sedang berjuang melawan kanker.

Hari Kanker Sedunia juga bisa dirayakan dengan cara melakukan penggalangan dana. Dana yang terkumpul bisa disalurkan melalui lembaga-lembaga terpercaya yang sedang melakukan penelitian terkait kanker.

Selain melakukan penggalangan dana untuk mendukung penelitian kanker, Anda juga bisa memberikan donasi kepada mereka yang menderita kanker atau lembaga yang menyediakan tempat singgah bagi para penderita kanker di beberapa daerah di Indonesia.

Cara terakhir dalam merayakan Hari Kanker Anak Sedunia adalah dengan menjaga diri, adik, keluarga, atau teman-teman kita agar tetap sehat. Caranya dengan menjauhkan diri dari sejumlah faktor risiko yang dapat memicu penyakit kanker.

Filosofi Cinta dalam Pandangan Filsuf

Filosofi Cinta dalam Pandangan Filsuf

Penulis Annisa Nahwan; Editor Belva Carolina

Ilustrasi cinta. (Pixabay/Ben_Kerckx)

Dalam filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Cinta sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang harmonis dan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan.

Salah satu tokoh yang mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang adalah Mohandas K. Gandhi melalui ajaran Ahimsa. Mohandas K. Gandhi atau dikenal Gandhi adalah seorang politikus dan pemimpin spiritual dari India yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India.

Semasa hidupnya Gandhi melakukan perjuangan melawan kekerasan yaitu ahimsa yang didukung oleh satyagraha (menjunjung tinggi kebenaran), ia menggunakannya dalam menindas kekuasaan Inggris dan mengakui kemerdekaan India.

Dalam perjalanan perlawanannya, ia selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral. Pandangan Gandhi mengenai anti kekerasan tidak lepas dari pemahaman manusia, khususnya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.

Menurut Mohandas K. Gandhi dalam ajaran ahimsa yang ajarannya berpegang teguh pada kebenaran dan cinta kasih dengan tidak saling menyakiti sesama makhluk hidup. Dengan mengamalkan ajaran ini diyakini kita akan selalu merasa bahagia.

Ilustrasi cinta. (Pixabay/Jantung cinta)

Ada pun Filsuf Albert Camus mengartikan cinta dengan pandangan lain.

“Cinta seperti keinginan atau kemauan yang dapat menyengsarakan, tapi jangan berpikir bahwa cinta tidak berguna. Setidaknya, dengan mencintai kita akan memiliki dalih untuk keputusan tanpa alasan yang diderita oleh semua manusia.”

Selain Albert Camus, filsuf lain seperti Freud menyebut cinta sebagai fenomena instingtual, dorongan libidinal ke arah objek cinta. Freud menyebut  insting erotis ini sebagai Eros. Eros adalah insting yang mempertahankan hasrat manusia akan persatuan.

Tak senada, Lacan berpandangan bahwa adanya ilusi ditimbulkan oleh kebersatuan ideal antara subjek dengan objek di dalam cinta.

Cinta sebagai hasrat imajiner (imaginary passion) yang menyangkut perasaan cinta kepada the other yang citranya kita bangun berdasarkan pandangan tentang diri kita sendiri.

Dengan kata lain, cinta bukanlah suatu mekanisme narsisitik, dimana subjek mencintai citranya sendiri di dalam objek yang dicintainya.

Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Polemik Aturan Baru JHT Cair di Usia 56 Tahun

Reporter Putri Anjeli; Editor Belva Carolina

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sahkan aturan JHT cair di Usia 56 Tahun. (Instagram/@idafauziyahnu)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ida Fauziyah menerbitkan aturan baru yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dilakukan saat pekerja berusia 56 tahun.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Mentri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu dan menggantikan Permenaker Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan terbaru dari Kemnaker tersebut menjadi buah bibir publik lantaran persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yakni peserta harus mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Hal itu terdapat dalam pasal 2 poin a, b, dan c Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Selain itu, Manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selam-lamanya.

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 tahun,” demikian bunyi pasal 5 permenaker tersebut.

Perubahan aturan ini yang kemudian menjadi polemik karena pada aturan sebelumnya di pasal 5 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan manfaat JHT dapat dicairkan untuk peserta yang mengundurkan diri setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terbit.

Adapun pada bagian pertimbangan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa perubahan aturan dilakukan karena kebijakan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan peserta jaminan hari tua, sehingga perlu diganti.

Pembuatan Petisi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. (Instagram/@fspmi-kspi)

Aturan baru mengenai pencairan JHT menuai Pro dan kontra. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam langkah Ida Fauziyah ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengkritisi aturan tersebut bahwa JHT buruh yang terkena PHK saat berusia 30 tahun baru bisa diambil setelah 26 tahun kemudian atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” Imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago mengimbau agar program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan 100 persen pada usia 56 tahun tak diributkan. Irma menilai isu peningkatan nilai pesangon justru lebih penting.

“Kalau sekadar jaminan hari tua, misalnya dia kerja 5 tahun atau 3 tahun, uangnya itu tidak banyak, lo. Saya lihat kalau misalnya mereka cuma kerja 5 tahun, mereka cuma dapat paling sekitar 2,5-3 juta rupiah. Untuk apa uang segitu,” kata Irma, Senin (14/2/2022).

Kalangan pekerja juga menanggapi polemik ini. salah satunya adalah Nurhalimah yang kini berusia 28 Tahun bekerja di PT Inti Cakrawala Citra.

“Saya tidak setuju karena keadaan sedang seperti ini, seharusnya meringankan masyarakat, kita yang nanti tiba-tiba tidak bekerja lagi niatnya ingin gunakan uang itu untuk buka usaha, kalau uangnya dikeep pemerintah, mau pakai uang apa,” ujar Nurhalimah.

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta, Asep Septian mengatakan ini sangat kejam bagi pekerja dan keluarganya.

“Kalau menurut saya, terkait dengan kesejahteraan sosial kepada masyarakat memang terlihat kejam karena harus menunggu umur tertentu dahulu untuk mendapatkan JHT sedangkan kelompok pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah terkena PHK.”

Pasca Pengepungan Desa Wadas: Warga Dihantui Trauma

Pasca Pengepungan Desa Wadas: Warga Dihantui Trauma

Reporter  Belva Carolina; Editor Tiara De Silvanita


Konferensi Pers secara virtual oleh Gempadewa bertajuk “Siaran Pers dan Kronologi Terkini Pengepumgan di Desa Wadas” pada Kamis (10/02).
Sumber: instagram-@wadas_melawan

Kejadian penangkapan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah oleh Aparat Kepolisian terjadi sejak Senin (7/2) sebagai persiapan pengamanan proses pengukuran daerah tambang batu andesit. Terlihat dengan jelas adanya penekanan dan intimidasi sesuai dengan pernyataan warga yang  tidak disebutkan identitasnya.

Pasca penangkapan tersebut Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) mengadakan siaran pers dan kronologi terkini secara daring pada Kamis, (10/02).

Kejadian Penangkapan Warga oleh Aparat Kepolisian Senin (07/02).
Sumber: instagram-@wadas_melawan

Perwakilan Gempadewa Heronimus Heron mengungkapkan rasa trauma menghantui warga, dari anak-anak, perempuan, hingga lansia, dikarenakan sanak keluarga diangkut paksa tanpa alasan. Sehingga aktivitas keseharian warga terhambat, terutama aktivitas perekonomian. Kegiatan bertani, beternak, sampai bersekolah dihentikan akibat kekhawatiran yang mengancam warga terhadap penangkapan oleh aparat.

“Sampai hari ini keadaan masih sama. Aparat dari Brimob hingga Kepolisian semakin banyak yang berjaga. Ada warga yang keluar dari Desa (Wadas) , adapula yang naik ke hutan, tidak berani turun karena takut diajak melakukan pengukuran lahan secara paksa,” jelasnya saat siaran pers daring , Kamis (10/02).

Pihak Solidaritas Perempuan Kinasih dalam Konferensi Pers menyatakan bahwa sebagian besar wilayah dijaga berlapis oleh ratusan aparat sehingga beberapa wilayah tidak dapat diakses. Pemadaman listrik dan penurunan sinyal internet pun mengintai di desa tersebut.

“Kekerasan dalam penangkapan tidak kenal pandang, dari anak-anak sampai lansia mengalami kekerasan, pukulan, dan bentakan. Terdapat Ibu-ibu yang suaminya ditangkap berkumpul dalam satu rumah akibat ketakutan, makan pun seadanya,”

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja, Yogi Zul Fadhli mengungkapkan bahwa pendampingannya secara hukum tidak mendapatkan respon oleh Aparat Kepolisian. Dirinya mempertanyakan alasan penangkapan paksa dan tindakan kekerasan terhadap warga, bahkan Aparat Kepolisian merazia telepon seluler milik warga tanpa alasan. Namun pihak Kepolisian tidak mampu memberikan keterangan yang jelas.

“Status pemeriksaan ketiga warga yang semula penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan oleh Polres Purworejo atas dugaan peristiwa pidana Pasal 28 UU ITE dan Pasal 14 UU 1 Tahun 1946 akibat ujaran kebencian, SARA, dan kebohongan,” tegasnya.

Pihak Walhi Jogja menyatakan bahwa negara tidak memberikan keamanan bagi warga, melainkan diminta secara paksa melakukan penandatanganan oleh aparat. Oleh karena itu warga akan bersatu berjuang bersama.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan pihak kepolisian sangat berlebihan dalam mengerahkan aparat mereka. Dalam peristiwa itu, Trisno berujar, bahkan ada polisi yang berpakaian preman ikut terlibat dalam pengamanan mengukur lahan untuk Bendungan Bener. Menurutnya jika menggunakan pendekatan resmi, maka sebaiknya menggunakan pakaian resmi.

“Tugas aparat hanya melakukan pengukuran saja, sedangkan pengamanan diserahkan ke satuan yang bertugas di Desa Wadas. Menurutnya, jika diselesaikan formal menggunakan ranah hukum yang benar tidak justru menggunakan cara kekerasan,” ungkap Trisno.

Konferensi Pers kemudian ditutup dengan pembacaan tiga poin tuntutan kepada Gubernur dan Kapolda Jawa tengah yaitu:

  1. Menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas,
  2. Menarik aparat kepolisian dan menghentikan kriminalisasi serta intimidasi terhadap warga Desa Wadas,
  3. Bebaskan warga yang ditangkap.