Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Petaka Beasiswa: Gerbang Awal Praktik Korupsi

Reporter Tiara Juliyanti Putri; Editor Latifahtul Jannah dan Tiara De Silvanita

Dbl-3 
ON 艹
Ilustrasi mahasiswa penerima beasiswa. (Zonamahasiswa.com)

Beasiswa yang dikategorikan untuk mahasiswa dengan kekurangan finansial idealnya menyasar kepada mereka yang memiliki masalah ekonomi sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Tetapi, fakta lapangan tidak demikian.

Mengutip SuaraSulsel.id yang dipublikasikan tanggal 24 Februari 2022, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengusut dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 dengan nilai mencapai Rp22,3 miliar.

Berdasarkan hasil penyidikan terdapat 400 mahasiswa berpotensi menjadi tersangka karena menerima beasiswa, tetapi tidak memenuhi syarat sebagai penerima.

Oknum tersebut mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Bahkan beberapa memberi suap kepada koordinator pengurus beasiswa atau korlap.

Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Cici Aryanti menjelaskan bahwa ketika ada mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun masih tetap mengajukan  beasiswa maka perlu adanya seleksi ulang dalam pemberkasan.

“Hal ini perlu dilakukan seleksi ulang dalam pemberkasan karena saya sendiri terkadang merasa dan tahu bahwa orang itu mampu tetapi masih tetap mendapatkan beasiswa,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sekaligus penyeleksi beasiswa Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta, Hidayatulloh mengatakan dalam seleksi berkas perlu adanya sinergi beberapa elemen pemerintahan mulai dari level terkecil.

“Perlu verifikasi dan pengecekan ketika ada yang mengajukan beasiswa, salah satunya berkas yang diberikan. Tak jarang memang ada yang realita mampu tetapi memiliki surat tak mampu, sistem screening berkas ini harusnya diperbaiki dari level terkecil seperti RT dan kelurahan, karena ada beberapa oknum yang memberikan surat tak mampu tanpa ada pengecekan dahulu, ini memang masih menjadi permasalahan nasional,” jelas Hidayatulloh.

Hidayatulloh menambahkan bahwa tak jarang penerima beasiswa menggunakan beasiswa bukan untuk membiayai kuliah, tetapi untuk menambah kebutuhan hidup lainnya. Seperti tambahan membeli buku, membayar kos, membeli pulsa bahkan kegiatan-kegiatan hiburan.

“Memiliki sikap integritas itu sangat diperlukan, bukan hanya cerdas secara akademik. Bung Hatta pernah berkata, Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman, namun sikap tidak jujur sulit diperbaiki,” pungkasnya.

Warga Wadas tertindas, Pemegang Kuasa Pelaku Utama?

Warga Wadas tertindas, Pemegang Kuasa Pelaku Utama? 

Reporter Latifahtul Jannah 

S OMBER 
ESDM 
î.żo-ć 
#WadasMeIawan 
hFO â 
DITJEN 
#BERSIHKAN 
MENJAGA 
LINGKUNGAN 
DIUSIR???
Aksi warga desa Wadas melakukan unjuk rasa, Kamis (24/02). (Dok. Istimewa) 

Kesejahteraan warga Wadas yang belum terealisasi, janji pemegang kuasa negeri jelang pemilu apakah terhenti? Tiga warga Wadas bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta pada Kamis, (24/2). 

Aksi protes dilakukan atas kebijakan pemerintah seolah bukan menjamin kesejahteraan masyarakat namun sebaliknya, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kredibilitas pemerintah yang tengah sibuk menyiapkan pertemuan G20 Indonesia.  G20 Indonesia atau Group of Twenty sendiri adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia.

Warga wadas menyatakan keberatan dan protes atas tindakan Kementrian ESDM dan menuntut Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin mencabut surat bernomor T-178/MB.04/DJB.M/ 2021. 

Dalam surat itu, Ridwan Djamaluddin menyetujui kegiatan pengambilan material Quarry berupa batuan andesit untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener dan tidak memerlukan izin pertambangan. 

Pudin, salah satu warga Wadas yang ikut menyerahkan surat protes ke Kementerian ESDM mengatakan,  proyek tersebut hanya rencana pemerintah semata, sedangkan warga sama sekali tidak mengharapkannya. 

“Kami tidak pernah mengharapkan tambang itu ada di desa kami dan di lingkungan kami,” tegasnya. 

 Koalisi Advokat Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), Julian Duwi Prasetia menegaskan tindakan pemerintah terhadap Wadas adalah bentuk kesewenang-wenangan yang berdalih untuk kepentingan umum. 

“Sejak awal tindakan pemerintah yang dilakukan di desa Wadas adalah bentuk dari kesewenang-wenangan. Mereka menafsirkan pertambangan adalah bagian kepentingan umum, padahal bukan.   

“Negara paling depan melakukan perampasan tanah kepada rakyat, negara dengan kekuatannya justru memberikan contoh kepada publik untuk melakukan praktik-praktik pertambangan ilegal,” sambung Julian.

KEİTNTUAN 
-ÂSİ 
ğ8ERSlHKAN 
DAMPAK 
NYATA 
SEBAGAI 
INSTRUMEN 
PENGHANCUPa 
49.778 ORANG MİNTA 
PEMERINTAH HENTIKAN 
RENCANA PERTAMBANGAN 
BATUAN ANDESIT 
Dl DEŞA WADAS 
change.org/savewadas 
#BERSIHKAN 
HENTIKAN 
PENİNDASAN 
DAN 
PERAMPASAN 
RUANG HIDUP 
PETANı Dl 
WADAS! 
WARGA 
TIDAK PERLU UNTUK 
MEMPERTAHANKAN 
RUANGHDUP! 
#TOLAKTAMBANGWADAS 
#BERSIHKAN
Penyerahan surat protes ke Kementerian ESDM, Kamis (24/02). (Dok. Istimewa) 

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menuturkan, di tengah hebohnya Presidensi G20 Indonesia dan realita yang terjadi di Wadas, pemerintah sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. 

“Di tengah perhelatan G20 yang dibangga-banggakan pemerintah dan di bawah sorotan mata publik atas fakta-fakta yang terjadi di Wadas, pemerintah Indonesia melalui kementerian ESDM sedang mempertaruhkan kredibilitasnya. Pembukaan pertambangan di Wadas tidak mendapat persetujuan dari masyarakat, dan itu harusnya cukup bagi pemerintah untuk segera menghentikan pembukaan pertambangan di Wadas,” ungkap Ahmad. 

Julian menambahkan melalui DNK TV , Wadas menjadi cerminan kebijakan pemerintah, yang bukan berorientasi kepada kesejahteraan namun kepentingan oknum penguasa. 

“Realita yang terjadi di Wadas sebenarnya sudah menunjukkan wajah Indonesia dalam melakukan lintasan kebijakan pembangunan, mereka menggunakan cara-cara represi kepada rakyat yang ketika rakyat memberikan kritik dan menyampaikan aspirasinya dibungkam dengan tujuan stabilitas politik, proyek, dan investasi tanpa memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup maupun situasi demokrasi yang ada di Indonesia.”

Kepala Divisi Hukum JATAM Nasional, Muhammad Jamil menambahkan, dugaan pelanggaran oleh Dirjen Minerba ESDM ini juga bisa diuji sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Batu ujinya di antaranya yaitu pasal 1365 KUHP dan akibatnya telah membawa kerugian bagi rakyat Wadas. 

Pelaksanaan KKN Reguler 2022, Sejumlah Desa Telah Dipersiapkan

Pelaksanaan KKN Reguler 2022, Sejumlah Desa Telah Dipersiapkan

Reporter Agam Muhammad Nabil; Editor Ahmad Haetami 

Ilustrasi KKN. (Unsplash/Dario Valenzuela) 

Mahasiswa UIN Jakarta semester 6 dengan kecukupan pengambilan Satuan Kredit Semester (SKS) total 100 dari semester 1 hingga 5 dapat melakukan pendaftaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler pada tahun 2022 melalui laman resmi atau aplikasi Academic Information System (AIS) sejak tanggal 23 Februari sampai 9 Maret. 

Panduan lengkap pendaftaran hingga prosedur dapat diakses melalui laman Pustipanda. Mahasiswa diimbau agar mendaftar sebelum tenggat waktu dengan pembagian kelompok KKN yang akan dibagikan pada waktu lain. 

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), Deden Mauli mengatakan, KKN tahun ini akan dilaksanakan secara reguler atau dilaksanakan secara berkelompok di sejumlah desa di berbagai kabupaten yang telah ditentukan, berbeda dengan pelaksanaan KKN 2 tahun belakangan yang dilaksanakan secara daring atau dari rumah saja akibat Covid-19. 

“Namanya pengabdian masyarakat ya harus terjun ke masyarakat kalau dari rumah misalnya isolasi bagaimana bisa maksimal. Terlebih tentunya pemonitoran dan evaluasinya akan kesulitan jika di rumah saja. Pelaksanaan KKN reguler nantinya tidak akan dilaksanakan serentak,” ujarnya saat dihubungi reporter DNK TV via telepon. 

Dengan diadakannya KKN reguler ini, pihak penyelenggara telah menghubungi kabupaten dan desa yang akan menjadi tempat pelaksanaan. Daerah yang telah dihubungi adalah Kabupaten  Bogor, Lebak, Sukabumi, dan Tangerang.

Ilustrasi KKN. (Unsplash-Larm Rmah) 

Salah satu mahasiswi semester 6 UIN Jakarta, Adinda Amalia, memberikan tanggapan terkait KKN Reguler ini.

“Misal KKN reguler kalau ke suatu daerah yang baru, mungkin belajar banyak hal baru tentang kondisi masyarakatnya, budayanya di situ, atau sifat penduduknya. Kalau seperti itu enak.” 

Dengan adanya KKN yang dilaksanakan secara reguler ini diharap seluruh mahasiswa semester 6 UIN Jakarta dapat segera mendaftar dan menyiapkan diri sendiri untuk menghadapi KKN Reguler, seperti melakukan vaksinasi dosis ke-2 dan mempersiapkan peralatan prokes agar terhindar dari virus Covid-19. 

Bank Pakai Uangmu untuk Danai Krisis Iklim! Kok Bisa?

Bank Pakai Uangmu untuk Danai Krisis Iklim! Kok Bisa?

Reporter Ani Nur Iqrimah; Editor Syaifa Zuhrina dan Tiara De Silvanita

Aktivis lingkungan Bersihkan Indonesia meluncurkan platform kampanye #BersihkanBankmu untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia terutama nasabah bank nasional guna mendukung pemberhentian pendanaan pada bisnis batubara yang sangat berdampak serius pada laju persoalan krisis iklim. Bukan hanya itu, upaya pembuatan petisi pun juga direalisasikan.

Menanggapi hal tersebut, Research and Program Manager Trend Asia Andri Prasetyo memaparkan bahwa dalam kampanye ini masyarakat perlu mendukung upaya pencegahan persoalan tersebut dengan mengisi sebuah petisi.

“Bermula dari petisi kemudian yang lain-lain, mulai dari petisi itu kita bisa cari tau lebih lagi, temen-temen bisa bantu dukung dengan petisi untuk mendorong bank-bank untuk tidak lagi mendanai batu bara ini, supaya mereka sadar selama ini tidak ada penekanan baik dari kebijakan maupun publik,” ucap Andri saat siaran langsung di Instagram @bersihkanindonesia pada Rabu, (24/02).

Study Intitute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengungkap terdapat seratus lembaga finansial global yang telah memiliki kebijakan sebagai upaya untuk keluar dari pendanaan sektor energi kotor batubara. Sementara, laporan Urgenwald (2020) menyebutkan terdapat enam bank nasional Indonesia yang memilki portofolio pembiayaan untuk perusahaan batubara dan hingga saat ini belum ada bank nasional di Indonesia yang menyatakan secara terbuka mendukung kebijakan tersebut.

Masih terdapat bank nasional maupun swasta yang mendanai proyek energi kotor di dalam negeri. Salah satu alasannya, karena hingga kini kesadaran publik menekan bank-bank tersebut dalam menghentikan pendanaan pada proyek yang ada belum terbangun. Untuk itu, perlu adanya tekanan publik perihal pembiayaan energi terbarukan agar dapat segera direalisasikan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan lapangan Greenpeace batubara memberikan daya rusak hampir di semua sendi kehidupan mulai dari lingkungan, kesehatan, sosial, serta ekonomi masyarakat.  Selain itu, energi batubara atau fosil juga merupakan salah satu penyumbang paling signifikan terhadap emisi karbon global.

Kincir Angin, salah satu energi terbarukan yang berkelanjutan. (freepik/@bearfotos)

Menanggapai hal tersebut, salah satu Nasabah Bank Mandiri, Andika Ramadhan merasa miris dan prihatin bahwa dana yang dikelola oleh bank dipergunakan untuk energi kotor.

Andika menilai bahwa masyarakat serta nasabah perlu meningkatkan kepedulian akan krisis iklim serta bersatu dalam melakukan aksi yang lebih masif untuk memboikot dan menuntut bank yang terus mendukung proyek energi kotor. Karena Bank juga seharusnya bisa mengelola perputaran keuangan dan investasi ke energi terbarukan yang lebih baik.

“Kalau sebagai nasabah sebenernya kalau sendiri, hanya satu orang keluar, ibaratnya udah gak pakai bank tersebut, jadi kita udah tidak pakai pelayanan bank itu terus pindah ke bank lain. Kayanya gak begitu berpengaruh, jadi mungkin memang harus ada satu aksi masif untuk memboikot banknya, jadi menuntut, kemudian kita mengancam, misalnya keluar dari situ (pengguna bank tersebut),” pungkasnya.

Ia juga berharap, pemerintah lebih tegas lagi kepada bank-bank nasional di Indonesia untuk tidak mendanai sektor energi kotor atau batubara. Serta kedepannya pemerintah juga harus lebih memerhatikan krisis iklim yang sedang terjadi, yang mana pemerintah mengharuskan bank-bank mendanai energi terbarukan yang berkelanjutan, sesuai dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris (2015) untuk mencapai net zero emission pada 2060 mendatang.

Pelepasan Wisudawan Fdikom ke-123, Suparto: Jangan Menyerah dengan Keadaan

Pelepasan Wisudawan Fdikom  ke-123, Suparto: Jangan Menyerah dengan Keadaan

Reporter Afrida Syakira Editor Ahmad Haetami dan Tiara De Silvanita

Foto bersama panitia penyelenggara. (DNK TV/Rizza Fauzi)

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta kembali mengadakan acara pelepasan wisudawan/wisudawati ke-123 pada Rabu, (23/02). Acara ini dilaksanakan secara bauran yang dihadiri oleh Dekan, wisudawan, dan alumni.

Ketua Pelaksana, Ahmad Zaky mengatakan, acara ini sebenarnya dihadiri secara daring, hanya beberapa perwakilan saja yang menghadiri acara secara luring.

“Sebenarnya masih online, beberapa yang datang hari ini hanya mahasiswa terbaik fakultas dan mahasiswa yang prestasi nonakademik saja yang mana ada penyampaian cendera mata secara langsung kepada mahasiswa,” ujar Zaky.

Wisudawan terbaik Fdikom UIN Jakarta ke-123. (DNK TV/Rizza Fauzi)

Dalam sambutannya Dekan Fdikom, Suparto berharap mahasiswa yang telah lulus tidak melupakan dan senantiasa berkomunikasi dengan dosen, Kepala Prodi (Kaprodi), dan Sekretaris Kepala Prodi (Sekprodi).

“Saya yakin informasi penting itu senantiasa ada yang disediakan oleh Kaprodi dan Sekprodi. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan berhenti di rumah saja, maka cobalah tanpa putus asa, jadilah diri kalian menjadi kebanggaan dosen, orang tua, dan negeri tercinta ini,” ujarnya.

Terdapat 131 wisudawan/wati yang terdiri dari 43 wisudawan Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), 24 wisudawan Prodi Manajemen Dakwah (MD), 29 wisudawan Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), 16 wisudawan Prodi Kesejahteraan Sosial (Kessos), 17 wisudawan Prodi Jurnalistik, dan 2 wisudawan Magister Prodi KPI.

Berikut nama wisudawan/wisudawati terbaik masing-masing prodi:

1. Nadya Syahda Faradillah (KPI)

2. Khosiin (BPI)

3. Gian Astuti Ningtyas (MD)

4. Radhina Fasya Tazkianida (Kessos)

5. Fajri Hidayat (Jurnalistik)

6. Bobby Hartono Trilaksono (Magister KPI)

Kuliah dan Berorganisasi, Fauzi Nurdin : Nikmatilah Proses Belajarmu!

Kuliah dan Berorganisasi, Fauzi Nurdin : Nikmatilah Proses Belajarmu!

Reporter Hasna Nur Azizah; Editor Syaifa Zuhrina 

Muhammad Fauzi Nurdin, salah satu lulusan terbaik Fdikom. (Instagram.com/@fauzinoerdin) 

Bagi sebagian mahasiswa mungkin merasa dilema antara fokus kuliah atau berkecimpung dalam organisasi. Seakan mahasiswa hanya dapat memilih satu di antara keduanya saja. Namun lain halnya dengan Muhammad Fauzi Nurdin, ia merupakan salah satu mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta yang berhasil untuk menyeimbangkan antara kegiatan kuliah dan organisasinya, serta tetap bisa berprestasi pada dua bidang tersebut. 

Semasa kuliah, ia mengikuti banyak kegiatan di antaranya menjadi anggota dari Dakwah dan Komunikasi Televisi (DNK TV), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) KPI, dan saat ini masih aktif mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Dema Fdikom) UIN Jakarta. Sedangkan, kesibukan lain di luar kampus yakni mengelola akun YouTube pribadi yang telah mencapai 7 ribu pengikut. 

Dari banyaknya kegiatan tersebut, tentu tidak menghalangi Fauzi untuk tetap bisa menorehkan prestasi. Beberapa prestasinya yaitu: Peserta Terbaik Media Development Program (MDP) 9 DNK TV, Juara Pertama Pekan Olahraga KPI 2018, Mentor Terbaik Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fdikom 2018-2020 tingkat jurusan KPI serta dinobatkan sebagai Lulusan Terbaik Fdikom UIN Jakarta dengan Indeks Prestasi 3,94. 

MUHAMMAD FAUZINURDIN 
MM: 11180510000119 
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam 
Indeks Prestasi: 3,94 
Yudisium: Cumlaude 
Sebagai 
Lulusan Terbaik Fakultas Dakwah dan 11mu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
Wisuda ke-123 
Jakarta, 26 Februari 2022 
n 
parto, Ph.D 
IP. 197103301998031004
Piagam penghargaan Lulusan Terbaik Fdikom. (Dokumentasi/Fauzi Nurdin) 

Fauzi sendiri tidak menyangka bisa mendapatkan prestasi tersebut. Namun, ia mengaku bahwa dirinya memang mempunyai target akademik yang ditulis agar selalu teringat dan tidak terlena sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian akademik pada tiap semesternya. 

“Gunakan waktu yang masih ada untuk terus belajar karena waktu itu cepat dan tidak mungkin terulang lagi. Sering-sering bertanya di dalam forum kelas maupun diskusi di luar kelas sesama teman, kenali dosen dengan baik dan carilah referensi ilmiah tugas kuliah bisa dengan di perpustakaan atau internet,” ucapnya. 

Menurutnya, cara untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi adalah mengetahui skala prioritas. Jika dirasa kuliah paling penting, maka fokus dan tuntaskanlah hal-hal yang berkaitan dengan akademik serta menyampingi kegiatan lainnya untuk sementara. 

Ia juga berpesan kepada para mahasiswa agar tidak mudah merasa puas dan menikmati semua proses belajar, karena suatu saat nanti hasil yang akan dicapai itulah yang akan kita rasakan. 

“Semoga yang diharapkan nantinya bisa tercapai, membanggakan bagi diri sendiri, kedua orang tua, dan almamater tercinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” tutup Fauzi. 

Pengelolaan Sampah akan Mengurangi Emisi

Pengelolaan Sampah akan Mengurangi Emisi

Reporter Nurdiannisya Rahmasari; Editor Dani Zahra Anjaswari

Ilustrasi sampah di dalam laut. (freepik.com)

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah timbunan sampah yang berasal dari 200 kabupaten kota pada tahun 2021 mencapai 21,45 juta ton. Lebih dari 500.000 ton sampah plastik berakhir di laut.

Di samping itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah di Indonesia mulai dari pembakaran sampah terbuka, pembuangan sampah sembarangan, hingga tidak adanya pemanfaatan gas metana (CH4) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Hal tersebut disampaikan Siti melalui pidato yang dibacakan oleh Wakil Menteri LHK, Alue Dohong pada Peringatan Peduli Sampah Nasional 2022, Senin (21/2).

“Masih ada aktivitas penurunan sampah yang salah seperti pembakaran sampah terbuka, pembuangan sampah sembarangan. Kurang maksimal pengelolaan sampah, tidak adanya pemanfaatan gas metan di TPA dan daur ulang sampah kertas yang masih minim,” ungkap Siti dalam pidato yang dibacakan Alue.

Masih dalam kesempatan yang sama, Siti juga mengatakan sampah merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Menurutnya, sampah bukan hanya buruk secara estetika, tetapi juga menjadi penyebab kualitas kondisi lingkungan menurun.

Ia juga mengatakan gas metan yang dihasilkan dari TPA berjumlah signifikan dan berkontribusi besar dalam menciptakan gas efek rumah kaca.

“Jumlah signifikan gas metan yang dihasilkan dari TPA, sampah mengambil peran besar di dalam menciptakan gas efek rumah kaca,” katanya.

Ilustrasi perubahan iklim. (freepik.com)

Bila diselidiki lebih jauh, pengelolaan sampah dapat berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan dampaknya.

Kepala Bidang Disaster Management Kelompok Pencinta Alam Arkadia UIN Jakarta, Muhammad Bayu Ajie mengatakan saat ini iklim mulai meresahkan karena dipengaruhi oleh pengelolaan sampah di bumi.

“Kita menyadari bahwa iklim saat ini sangat meresahkan. Mulai dari panas dan teriknya di musim kemarau hingga banjir dari hujan terus mengguyur pada saat musim hujan. Dari sini lah sampah dapat mempengaruhi Iklim,” katanya.

Bayu juga menuturkan berdasarkan penelitiannya, bahwa pemahaman pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah masih sangat minim.

”Memang benar adanya bahwa pemahaman pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang perekonomian menengah ke bawah itu masih sangat minim, sehingga banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, membakar sampah,” tuturnya.

Menurutnya, untuk pengelolaan sampah yang tepat perlu adanya langkah Kolaboratif Penthalix.

“Pengelolaan sampah yang tepat menurutku harus adanya langkah Kolaboratif Penthalix yaitu kolaborasi yang merangkul 5 stakeholder di antaranya pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan akademisi,” jelasnya.

Selain itu, Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah pun angkat suara mengenai hal ini. Menurutnya, pengelolaan sampah justru tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

“Pengelolaan sampah gak bisa sembarang, misal pemerintah pakai teknologi termal buat mengelola sampah, itu justru berpotensi jadi masalah juga untuk lingkungan karena proses pembakaran sampahnya bisa memunculkan polutan,” ujar Aminullah melalui DNK TV pada Selasa, (22/2).

Ia berharap pemerintah berhenti mengolah sampah dengan teknologi-teknologi yang justru berpengaruh ke perubahan iklim.

“Harapannya pemerintah berhenti mengelola sampah dengan teknologi-teknologi yang justru pengaruh perubahan iklim, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), insinerator, dan teknologi-teknologi termal lainnya. Dengan teknologi seperti itu, meskipun sampahnya habis tapi ada masalah lain untuk lingkungan,” pungkasnya.

Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Deforestasi Hutan Demi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Langka?

Reporter Rizza Nur Fauzi; Editor Belva Carolina

Ilustrasi Pohon Sawit. (Sumber: Freepic/@wirestock)

Pemerintah berupaya mengendalikan harga minyak goreng pada Januari hingga Februari tahun ini. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan ideal. Bukannya turun harga, justru minyak goreng menjadi langka ditemukan dan menjadi masalah baru bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia justru mengalami kenaikan dan kelangkaan harga minyak.

Di samping itu, keberadaan kelapa sawit selalu disangkut pautkan dengan deforestasi hutan tropis. Bahkan kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia pada tiap tahunnya seringkali dikaitkan dengan pembukaan ladang kelapa sawit baru.

Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan tropis Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkurang. Sebagian besar lahan hutan dibuka untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan.

Pembukaan lahan skala besar untuk kelapa sawit tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan izin kepada perusahaan besar untuk mengelola jutaan hektar lahan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU). Sejatinya melalui skema HGU, perusahaan-perusahaan besar penghasil minyak goreng menanam sawit di lahan milik negara.

Faktanya, beberapa HGU perkebunan kelapa sawit besar terletak di bekas lahan pelepasan hutan. Namun, pemerintah tidak bisa memaksa produsen untuk menurunkan harga minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

luatrasi Minyak Goreng. (Sumber: Freepic/@pmvchamara)

Meski harga rata-rata nasional secara bertahap menurun, harga minyak goreng masih terbilang tinggi, setidaknya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasokannya masih sangat terbatas sehingga sebagian masyarakat merasa sulit mendapatkan minyak goreng di toko ritel modern atau di pasar tradisional dan warung-warung dengan harga terjangkau.

Bahkan pedagang masih memberikan banderol pada minyak goreng dengan harga sekitar Rp 20.000 per liter, jauh di atas peraturan HET pemerintah.

Padahal, kebijakan domestic market obligation (DMO)  minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan CPO olahan atau olein sudah berlangsung hampir tiga minggu.

Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta, Nur Rianto berpendapat, bahwasanya berkurangnya pasokan minyak goreng ini disebabkan oleh harga dasar (floor price) yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Dalam teori ekonomi, apabila pemerintah menetapkan harga dasar (floor price), maka salah satu dampaknya ialah pasokan akan berkurang di pasar. Permasalahannya, menurut saya pemerintah justru melakukan kesalahan ketika menetapkan harga terendah,” ujarnya kepada DNK TV pada Senin (21/02).

“Pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu apa yang menyebabkan harga minyak goreng meningkat. Apabila penyebabnya adalah kurangnya pasokan, maka seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar dan bukannya menetapkan harga,” jelasnya lagi.

Terkait hal ini, Mahasiswa UIN Jakarta, Luthfi Husaini teringat kasus yang baru-baru ini terjadi tentang penimbunan minyak goreng di beberapa daerah.

“Menurut saya kasus minyak goreng ini adalah kasus yang menarik dibahas dan didalami pasalnya di era pemerintahan Jokowi pelepasan lahan hutan terbilang cukup besar. Mari kita lihat ke kasus baru-baru ini tentang penimbunan minyak goreng sebanyak 1,1  juta kg di Deli Serdang,  penimbun minyak goreng di Jember oleh distributor, atau minimarket di Pringsewu yang menimbun minyak goreng,” ujarnya.

Luthfi menanggapi, dalam kasus ini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat diperlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun.

“Di sini peran pemerintah dan seluruh jajaran sangat di perlukan, kontrol lapangan perlu berjalan, bahkan perlunya tindakan tegas bagi para penimbun. Dan nyata perlu dicanangkan, atau perlu pemerintah membentuk badan khusus untuk menanggulangi para  penimbunan minyak goreng, karena hilangnya minyak goreng di masayarakat sangat menyulitkan. Para mafia minyak goreng perlu diberi peringatan keras yang nyata,” sambungnya.

Keadilan Sosial Masih Jadi Tugas Pemerintah

Keadilan Sosial Masih Jadi Tugas Pemerintah

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Latifahtul Jannah

Ilustrasi lambang timbangan hukum sebagai timbangan keadilan. (Unsplash/Tingey Injury Law Firm)

Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia dan telah diperingati sejak 2009 secara global? Ya, setiap tahunnya diangkat satu tema dengan pesan tertentu sebagai bentuk peringatan Hari Keadilan Sosial Sedunia.

Dilansir dari laman resmi PBB, peringatan ini bermula dari organisasi buruh dunia yaitu International Labour Organization (ILO) yang meminta keadilan sosial berlandaskan Deklarasi Philadelphia tahun 1944 serta prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Banyaknya masalah ketidakadilan sosial di dunia khususnya sektor ekonomi, kemudian, pada 26 November 2007 Majelis Umum PBB menerapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.

Di Indonesia sendiri, adanya peringatan Hari Keadilan Sosial nyatanya tak merubah keadaan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang dinilai jauh dari keadilan.

Beberapa di antaranya kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang sempat mencuat di trending Twitter dengan tagar

#PercumaLaporPolisi pada Rabu (8/10/2021). Tagar tersebut muncul sebagai bentuk protes masyarakat yang geram dengan kinerja polisi yang tidak sungguh-sungguh dalam menindaklanjuti laporan yang diadukan masyarakat.

Tidak hanya itu, seorang kakek bernama Kasmito (74) di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang menjaga kolam ikan milik Suhadak (53) didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seorang pencuri di kolam ikan tersebut. Pencuri melaporkan Kasmito atas tindak pidana penganiayaan.

Selain dua kasus tersebut, tentu masih banyak lagi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Melihat hal tersebut, Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ali Irfani menanggapi Keadilan sosial adalah pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia yg paling serius. Hampir di banyak aspek, didapati rasa keadilan sosial masih belum dapat diberikan pemerintah.

Aksi unjuk rasa buruh di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Kamis, (16/2). (Dok MPI/Aldhi Chandra)

“Pada aspek politik dan ekonomi, kita dapati kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi bahkan semakin meningkat tajam pasca pandemi, data rasio gini dan meningkatnya simpanan pihak ketiga di perbankan misalnya, menunjukkan ke arah itu. Masalah semakin rumit justru ketika kebijakan pemerintah tidak mengarah pada pengurangan, bahkan bisa sebaliknya, seperti terlihat pada disahkannya UU KPK, UU Ciptaker, dan UU penangan Covid-19, dll,” ujarnya.

Menurut Ali penanganan pemberantasan korupsi adalah hal paling serius bermasalah di era rezim sekarang ketika pemerintah merevisi UU KPK. Tampak tidak ada keberpihakan dan niat baik untuk memberantas korupsi, bahkan sebaliknya. Dampaknya adalah rasa keadilan di masyarakat atas kecurangan yang dilakukan para elit korupsi justru tidak masyarakat dapatkan.

“Jadi, saya ingin mengingatkan, sebuah rezim politik yang berkuasa, siapapun dan dimanapun, jika sudah mengabaikan rasa keadilan sosial, maka sebenarnya kita sedang melihat tanda-tanda kejatuhannya, akan terjadi ketidakpercayaan dan bahkan pembangkangan sosial. Maka, sebaiknya rezim ini harus segera berbenah diri memperbaiki niat dan arah pemerintahan, bukan justru minta diperpanjang jabatan dan mengamandemen konstitusi.”

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta, Raffi Busttamam berpendapat keadilan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari kata sempurna, realita yang ada di Indonesia menjadi bukti, bahwa ketidakadilan masih pendukung kompleksitas persoalan bangsa.

“Pemerintah seharusanya jangan begitu cuek akan masalah itu, masalah seperti itu timbul karena banyak faktor mulai dari kemiskinan, pengangguran sehingga timbul kesenjangan sosial, dan saya sebagai warga negara Indonesia ingin pemerintah sigap dan serius atau tidak menyepelekan dalam menanggapi masalah-masalah kecil seperti itu karena dari masalah kecil seperti itu aja belum bisa teratasi bagaimana menanggapi kasus korupsi, dan lainnya yg notabennya besar atau bisa merugikan negara,” ucap Raffi.

Kekerasan Seksual Membabi Buta, Kita Harus Apa?

Kekerasan Seksual Membabi Buta, Kita Harus Apa?

Penulis Latifahtul Jannah

Ilustrasi kekerasan seksual. (Freepik)

Seolah tak ada habisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selalu terdengar tanpa ada jeda.

Aktivis Pelajar Islam Indonesia, Aisyah Chairul memaparkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia sangat miris dan mengerikan.

“Tentu kasus ini sangat miris sekali. Sebagai perempuan tentu kita ingin mendapatkan rasa aman dan nyaman dimana pun kita berada dan dengan siapa pun kita berjumpa. Tapi, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita harus mampu meneropong fenomen ini dengan bijaksana,” tegas Aisyah.

“Namun bukan berarti kasus ini sesuatu hal yang baru terjadi saat ini saja. Fenomena kejahatan seksual sebetulnya dari dahulu sudah terjadi di Indonesia, dan mungkin yang masih belum terungkap ke publik lebih banyak,” tambah Aisyah.

Sejumlah kasus yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir semakin menambah kisah pilu para perempuan Indonesia.

Oleh sebab itu, tak berlebihan bila narasi kekerasan seksual membabi buta di Indonesia perlu digaungkan kembali untuk mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. 

Kisah pertama datang dari seorang wanita asal Mojokerto, Jawa Timur, berinisial NW (23). Ia nekat menenggak racun di atas pusara ayahnya, Kamis (2/12/2021). NW pun tewas beberapa saat kemudian.

Setelah diusut, aksi bunuh diri itu rupanya didorong oleh rasa depresi. Sebelumnya, NW diperkosa hingga hamil oleh kekasihnya berinisial RB (21).

Kasus kekerasan seksual lain yang tak kalah menghebohkan terjadi di salah satu pesantren di Bandung. Pelakunya adalah Herry Wirawan (36), salah seorang guru di pesantren tersebut. Herry Wirawan diduga telah memperkosa 21 santriwatinya, bahkan 10 di antaranya hamil.

Aksi dugaan kekerasan seksual baru-baru ini terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya. Aksi ini viral dan menghebohkan media sosial. Dari kabar yang beredar, ada total sembilan mahasiswi yang diduga menjadi korban. Mahasiswi tersebut ada yang dicabuli hingga diperkosa.

Ilustrasi stop kekerasan seksual. (Freepik)

Kasus kekerasan seksual memang sudah meraja lela di Indonesia, bayangan kelam akan menghampiri jika tetap mendiamkan diri. Namun realitanya banyak korban lebih memilih diam karena memang tak berdaya.

Zaman sekarang kekerasan seksual bisa terjadi kapan pun, dimana pun dan oleh siapa pun. Tidak terkecuali keluarga sendiri.

Salah satu korban pelecehan berinisial T melalui DNK TV menceritakan bagaimana dia dilecehkan oleh pamannya sendiri.

“Pelecehan ini sudah terjadi dari saya kelas 7 SMP hingga sekarang. Pelecehan dilakukan oleh paman saya sendiri mulai dari memegang saya hingga tanpa busana di depan saya,”ungkap korban.

Mirisnya pelaku sempat akan menyetubuhi anak di bawah umur tersebut.

“Subuh-subuh kala itu, dia membuka baju disaat saya lagi beresin rumah, di situ dia langsung mengejar saya, namun saya reflek langsung lari keluar rumah dan nangis di sana,” jelas korban lagi.

Mungkin korban sadar akan bahaya, namun tak berdaya, dan tak ada pilihan selain tak bersuara.

“Saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa, dengan realita yatim piatu, satu-satunya tempat saya berlindung adalah rumah itu dan nenek saya. Namun nenek saya tidak percaya bahkan membela anaknya tersebut,” rintihnya.

Aisyah Chairul juga menambahkan, upaya preventif akan lebih efektif jika dilakukan oleh semua elemen masyarakat.

“Masalah kekerasan seksual bukan tanggung jawab lembaga tertentu saja, alangkah lebih bijaksananya, semua elemen, institusi, tokoh masyarakat ikut serta menciptakan upaya preventif dengan cara menciptakan ruang aman berbasis edukasi seputar pendidikan atau penyuluhan mengenai seksual ataupun kesehatan reproduksi. Sebab, semakin teredukasi masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kesadaran untuk menghindari bahaya-bahaya kejahatan seksual hari ini.”