Seorang Tewas Akibat Tawuran, Walkot Tangsel Buka Suara

Seorang Tewas Akibat Tawuran, Walkot Tangsel Buka Suara

Reporter Prayoga Adya Putra; Editor Aulia Gusma Hendra

Kenakalan remaja jaman sekarang
Sumber: Pinterest

Aksi tawuran antarpelajar kembali terjadi di wilayah Tangerang Selatan. Kali ini bentrokan terjadi di Jalan Ciater Raya, Ciater, Serpong Rabu (8/12) lalu. Aksi bentrokan itu pun viral di media sosial.

Dikutip dari CNN Indonesia, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyesalkan kejadian tawuran antar pelajar tersebut. “Saya menyesalkan terjadinya tawuran pelajar tersebut” ujarnya Jum’at (10/12).

Benyamin Davnie meminta supaya aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Sehingga bisa terungkap motif para pelaku yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin mengatakan kasus tawuran yang menewaskan seorang pelajar itu kini masih diusut Polsek Serpong. “Sudah ditangani Polsek Serpong, saat ini perkaranya dalam proses penyidikan,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin saat dikonfirmasi, Jumat (10/12).

Fenomena buruk pelajar tawuran
Sumber: Pinterest

Selain itu, Vigita Lintang Dwi Asih siswi dari SMK Muhammadiyah 3 Tangsel juga menyampaikan bahwa tawuran merupakan hal yang negatif dan merugikan banyak pihak.

“Tawuran antar pelajar sudah pasti akan menimbulkan kerugian dan penyesalan. Ditambah lagi selain dri kasus-kasus yang sudah ada, seharusnya kita para pelajar lebih menyibukkan diri dengan mengisi waktu luang dengan ikut berorganisasi ataupun kegiatan hal positif lainnya,” pungkasnya.

Senada dengan Vigita, Muhammad Sauki Ilham Ramadhan sebagai salah satu siswa SMK Muhammadiyah 3 Tangsel juga menyampaikan tawuran itu tidak ada sisi positif nya.

“Menurut saya sebagai pelajar melihat teman-teman sebaya saya yang ikut tawuran itu prihatin, karena buat apa tawuran yang hanya buang-buang tenaga dan bahkan ada yang merenggut korban jiwa,” ungkapnya.

Salah satu mahasiswa dari UIN Jakarta Muhammad Adib menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah membuat program Pendidikan sesuai minat bakat pelajar.

“Menurut saya pemerintah harus bisa membuat program pendidikan yang seru, menyenangkan dan tetap sasaran sesuai minat dan bakat pelajar, sehingga pelajar melakukan KBM dengan berdasarkan kemauan mereka sendiri. Kemudian sekolah seharusnya menyediakan wadah organisasi yang membuat pelajar tidak memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang sia sia (tawuran).”

Menindak lebih lanjut, polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan upaya pencegahan atau preventif strike di sejumlah wilayah sekolah yang rawan tawuran.

Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren, Dosen dan Mahasiswa UIN : Coreng Citra Pesantren!

Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren, Dosen dan Mahasiswa UIN : Coreng Citra Pesantren!

Reporter Syaifa Zuhrina; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi Kekerasan Seksual
Sumber: istockphoto.com

Kasus pencabulan oleh pimpinan salah satu Pondok Pesantren di Bandung terhadap 12 santriwatinya sudah masuk dalam proses hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Bandung, pada Selasa (7/12).
Diduga pelaku sudah melalukan tindakan keji terhadap belasan santrinya sejak tahun 2016. Akibat dari hal tersebut, sudah sebanyak 9 bayi yang dilahirkan korban dan masih ada 2 bayi yang terdapat dalam kandungan.

Jaksa Umum (JU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Agus Murjoko memaparkan bahwa seluruh korban sudah dihadiri dalam persidangan untuk diklarifikasi.

“Iya, betul sidang pemeriksaan saksi sudah rampung kemarin. Mengingat para saksi masih anak di bawah umur, maka sesuai aturan Undang-undang wajib dilindungi didampingi,” ucapnya.

Melihat adanya kabar tersebut, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin mengaku tidak habis pikir terkait adanya hal tersebut. Paparnya kasus kekerasan apapun dilarang dalam agama termasuk kekerasan seksual dan pelaku harus dihukum berat.

“Itu kan aneh. Pesantren seharusnya membina, menjaga. Malah pagar makan tanaman. Itu kena KUHP itu, ya memang sebaiknya di bawa ke ranah hukum untuk disidang dan diadili. Kalau dia melangggar hukum, tentu sanksinya harus lebih berat,” jelas Hasanuddin.

Santriwati di salah satu Pondok Pesantren
Sumber: Instagram-@santri.teladan

Melihat adanya hal tersebut, salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta Abdul Rozak beranggapan bahwa hal ini dapat mencoreng nama baik pesantren dan sudah seharusnya pendidik mampu digurui.

“Tentunya hal tersebut mencoreng nama baik pesantren yang terkenal dengan tempat menuntut ilmu. Sudah selayaknya ustadz memberikan tauladan yang baik bagi santrinya. Bagi para pendidik, mulailah sering melakukan hal yang baik bagi dirinya sendiri sehinga mampu ditiru oleh santri-santrinya,” jelasnya.

Bukan hanya itu, salah satu Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta Salsabila Apsaranti juga sangat menyayangkan kasus kekerasan yang baru terungkap ini karena sangat merusak citra Pondok Pesantren.

“Sangat disayangkan sekali baru terungkap sekarang, dari sini kita harus menyaring guru-guru agar tidak menjadi oknum di dalamnya karena dapat merusak citra Pondok Pesantren, mungkin bisa melakukan evaluasi setiap tahunnya agar kasus ini tidak terulang,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu menggencarkan terkait Undang-Undang tentang kekerasan seksual serta merealisasikan rencana RUU PKS.
“Harapannya baik pihak laki-laki ataupun perempuan untuk menjaga fitrahnya agar tidak ada lagi kasus yang menyalahkan salah satu pihak (playing victim).” tuturnya.

Hari HAM Sedunia: Bangkit Bersama, Lawan Pelanggaran HAM!

Hari HAM Sedunia: Bangkit Bersama, Lawan Pelanggaran HAM!

Reporter Laode M. Akbar; Editor Elsa Azzahraita

Sosok Munir Said Thalib, Salah Satu Aktivis HAM Indonesia pada Masa Orde Baru
Sumber : Instagram-@univlox

Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, kemudian mereka bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Apa kita biarkan mereka untuk gagah. Mereka gagal untuk gagah. Mereka hanya ganti baju, tapi dalam tubuh mereka adalah sebuah kehinaan. Sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Sesuatu yang mereka bayar sampai titik manapun.”

Itulah potongan orasi dari salah satu revolusioner HAM asal Malang yang begitu tampil garang melawan pelanggaran-pelanggaran HAM selama era pemerintahan orde baru. Dialah Munir Said Thalib atau akrab dikenal Munir.

Kisahnya melawan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sangat memotivasi pejuang HAM lainnya. Tindakan masifnya tersebut didorong dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang begitu kerap terjadi pada pemerintahan eranya.

Namun kisahnya yang begitu heroik harus ditutup dengan tragis. Pada tanggal 7 September 2004, sang revolusioner HAM tersebut harus tewas mengenaskan karena mengalami keracunan saat berada dalam penerbangan menuju Amsterdam.

Kini 17 tahun sudah berjalan dan kepemerintahan sudah bergonta-ganti, namun kasusnya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhannya.

Selain Munir, masih banyak berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya yang belum terpecahkan, seperti kasus 13 aktivis yang menghilang, tragedi Wamena berdarah, hingga kasus penembakan misterius (petrus) 1982.

Kembali pada masa kini, kasus pelanggaran HAM juga sering kerap terjadi. Data Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM menyebutkan bahwa periode Januari sampai September 2021 saja terdapat 2.331 aduan, dengan kasus tertinggi terkait dengan kepolisian.

Seperti yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, berbagai kasus pelanggaran HAM kembali mencuat di tanah timur Papua. Kasus kekerasan, diskriminasi, serta stigmatisasi yang dilakukan aparat pemerintah kepada masyarakat serta aktivis HAM menjadi sorotan utama dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Bisa dilihat bahwa perkembangan HAM di Indonesia tidak begitu mulus. Sehingga, untuk menegakkan kembali HAM di tanah air, pada tanggal 10 Desember ini menjadi momentum yang tepat. Karena pada tanggal ini diperingati sebagai Hari HAM Sedunia.

Dalam sejarah, 10 Desember 1948 menjadi hari yang memorial bagi keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Di mana pada hari tersebut merupakan lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia atau universal declaration of human right yang dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, bertempat di Palais De chillot, Paris.

Akhirnya, pada tahun 1950, lahirnya deklarasi tersebut membuat dewan PBB mengundang semua negara dan organisasi untuk memperingati setiap 10 Desember sebagai hari hak asasi manusia sedunia.

Salah satu Aksi Kamisan para pejuang HAM di Depan Istana Negara, Kamis (9/12)
Sumber: Instagram-@aksikamisan

Salah satu aksi yang sering dilakukan para aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yaitu Aksi Kamisan. Aksi tiap Kamis yang dilakukan semenjak 2007 silam ini dilakukan untuk mengenang dan menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi, terutama kasus masa lalu.

Terkait Aksi Kamisan tersebut, Dosen Ilmu Hukum UIN Jakarta Yayan Sopyan mengatakan bahwa Aksi Kamisan merupakan hak untuk berdemonstrasi dan boleh saja dilakukan. Asalkan demontrasi tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.

Namun, ia juga berpendapat persoalan efektivitas aksi tersebut itu relative. Tergantung apakah pemerintah mendengarkan atau tidak.

“Dan Seharusnya bukan saja pemerintah, anggota DPR juga seharusnya mendorong untuk menyuarakan apa yang didemokan mereka. Karena mereka dipilih dan digaji untuk menyuarakan. Selama ini sepi-sepi saja dari parpol,” ujarnya kepada tim DNK TV, Jumat (10/12).

Terkait kinerja pemerintah pada saat ini dalam menegakkan HAM sesuai Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang masih dipertanyakan. Karena dalam prakteknya, indeks HAM Indonesia menurut Setara Institut pada tahun 2019 yang berada di angka 3,2, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 2,9.

Ia pun berharap pemerintah harus tetap konsisten dalam penegakkan HAM dan berbagai pihak seperti Komnas HAM, LSM, Pers dan masyarakat madani juga penting untuk mengawal tugas pemerintah itu. Serta harus membuka lebar pembatasan pers dan kritik terhadap persoalan HAM.

Dalam pandangan mahasiswa terkait kinerja pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM, salah satu mahasiswa jurnalistik UIN Jakarta Rika Salsabilla mengatakan tidak ada kemajuan yang begitu signifikan yang dilakukan pemerintah sampai saat ini dalam menangani kasus pelanggaran HAM.

“Hanya ada kemajuan ketika dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF dan itu tidak ada kemajuan sama sekali terkait dengan mahasiswa yang hilang dan aktivis-aktivis yang hilang,” ujarnya kepada tim DNK TV, Jumat (10/12).

Ia pun menuntut akan kinerja pemerintah yang lebih terbuka dan komunikatif kepada masyarakat, terkhusus kepada keluarga korban pelanggaran HAM agar adanya kejelasan.

Pemerintah pun tidak serta-merta mengandalkan lembaga Komnas HAM atau lembaga swadaya lainnya saja dalam menangani kasus-kasus tersebut, namun pemerintah juga harus bersinergi untuk turun tangan mengatasi hal ini, khususnya dari presidennya sendiri.

“Dan bagi saya pribadi mengkhawatirkan bila saja Presiden Jokowi tidak menanggapi, jangan harap ada suara dari mahasiswa,” tambahnya.

KMPLHK Ranita Kaji Cepat Erupsi Gunung Semeru

KMPLHK Ranita Kaji Cepat Erupsi Gunung Semeru

Reporter Syafitri Rahmanda; Editor Tiara De Silvanita

Persiapan Relawan Ranita bersama Tim Respon Erupsi Gunung Semeru
Sumber: Dok. KMPLHK Ranita

Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu, 4 Desember 2021 sekitar pukul 14.50. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat,  warga luka-luka sebanyak 56 jiwa, hilang 17 jiwa dan meninggal dunia 34 jiwa, sedangkan jumlah populasi terdampak sebanyak 5.205 jiwa. Untuk korban mengungsi sendiri meningkat menjadi 3.697 jiwa.

Erupsi juga mengakibatkan 2.970 unit rumah terdampak serta bangunan lainnya berupa fasilitas pendidikan 38 unit dan Jembatan Gladak Perak putus.

Sebagai bentuk respon terhadap bencana tersebut, Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batuttah (KMPLHK Ranita) UIN Jakarta mendelegasikan dua orang tim relawan tanggap darurat, yaitu Yogi Handika  dan Fitri Diani pada Senin, (6/12).

Respon Bencana Erupsi Gunung Semeru KMPLHK Ranita
Sumber: Dok. KMPLHK Ranita

Berdasarkan hasil asesmen relawan Ranita, informasi yang didapatkan yaitu wilayah terdampak pada dua Kecamatan yakni Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo tepatnya di Desa Juogasari, Desa Sumberwuluh, Desa Penanggal, Desa Sumbermujur, Desa Kloposawit, Desa Sumberejo, Desa Tambahrejo dan Di Kecamatan Pronojiwo yakni Desa Pronojiwo, Desa Supiturang, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Sumber Urip.

Pengungsi yang tercatat pada masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Candi Puro sebanyak 46.360 jiwa, Kecamatan Pronojiwo sebanyak 29.376 jiwa dan luka ringan sebanyak 5 jiwa, luka berat sebanyak 32 jiwa, serta pasien yang dirujuk ke Puskesmas Penanggal sebanyak 25 jiwa dan pasien yang dirujuk ke RSDH, RSB, RSB sebanyak 12 jiwa.

Berdasarkan informasi yang didapat dari relawan kebutuhan mendesak saat ini berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan terpal untuk posko.

Ketua Posko Respon Bencana Erupsi Semeru, Nur Azizah Dwi Ningrum mengatakan setelah upaya menurunkan relawan ke lokasi bencana untuk mengevakuasi korban, KMPLHK Ranita juga akan membantu pemulihan di lokasi bencana.

“Setelah masa tanggap darurat selesai (pasca bencana), kemungkinan kami (KMPLHK Ranita) juga akan membantu pemulihan di lokasi bencana seperti melakukan kegiatan psikososial, memberikan bantuan logistik, dan lain-lain,” paparnya kepada DNK TV, Rabu (8/12).

Azizah menambahkan KMPLHK Ranita membuka donasi bagi siapapun yang ingin membantu masyarakat terdampak dan pemulihan di lokasi bencana. Donasi dapat disalurkan melalui informasi yang tertera pada akun instagram @ranita_uin.

Survei Nasional: Tingkat Konservatif Muslim Milenial Lebih Tinggi dibanding Generasi Lain

Survei Nasional: Tingkat Konservatif Muslim Milenial Lebih Tinggi dibanding Generasi Lain

Reporter Laode M. Akbar H; Editor Tiara De Silvanita

Foto Bersama Peneliti PPIM dengan Narasumber dalam Launching Hasil Penelitian “Beragam Ala Anak Muda”, Rabu (08/12)
Sumber: YouTube – PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui Media and Religious Trend in Indonesia (Merit Indonesia) menggelar Launching Hasil Survei Nasional dengan Tema “Beragama Ala Anak Muda: Ritual No, Konservatif Yes” via Zoom dan akun YouTube PPIM UIN Jakarta, Rabu (08/12).

Pada acara kali ini, PPIM menyampaikan hasil penelitiannya di berbagai wilayah Indonesia terkait gaya ekspresi keagamaan baru dalam dunia modern saat ini di berbagai generasi, terutama bagi generasi muda.

Selain itu, guna memperdalam materi hasil penelitiannya, PPIM juga mengundang berbagai pihak pemerintah, ahli komunikasi, dan tokoh muslim.

Perwakilan peneliti Merit mengatakan hasil penelitian ini menjelaskan generasi muda atau milenial memiliki tingkat konservatif lebih tinggi dibanding generasi lainnya. Namun, generasi muda memiliki presentase religiusitas lebih rendah dibanding generasi tua.

Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa media sosial menjadi sumber ilmu pengetahuan dan ranah diskusi terkait agama yang paling banyak digunakan, sementara generasi tua lebih memilih media TV dan radio.

Penyampaian Peneliti PPIM terkait Hasil Penelitian
Sumber: YouTube – PPIM UIN Jakarta

Mengomentari hasil penelitian tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Widodo Muktiyo menjelaskan pemerintah terkhusus Kominfo secara struktural harus dibenahi dan secara fungsional keterampilan SDM juga harus dikembangkan terhadap isu-isu yang mudah dicerna oleh generasi muda.

 “Sebab justru milenial itu treatment-nya itu juga harus milenial, harus ada view experience yang sama, kita tidak bisa memaksakan tanpa ada pendekatan yang humanistik,” ujarnya.

Widodo pun menjelaskan bahwa Kominfo sedang menerapkan model dengan pegawai humasnya menjadi micro-influencer yang aktif menggunakan akun media sosial individu dalam menebar kebaikan.

Terkait dengan politik, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media, Kementerian Sekretaris Negara RI Faldo Maldini menjelaskan kuatnya gairah konservatif pada anak muda akibat dari ruang politik yang terbatas.

Faldo juga mempertanyakan bagaimana peran kampus membuka ruang mewujudkan cita-cita perjuangan politik bagi generasi muda.

“Jika politik itu menyala, konservatisme itu pasti akan meredup. Tapi  kalau tidak, anti moderasi akan menjadi arus utama dari apa yang dipilih anak-anak muda,” tambah Faldo.

Selain dalam politik, Ulama Muda Habib Ja’far mengatakan kelompok moderat dalam menyampaikan dakwahnya di media sosial sudah masif, namun dalam pengemasan dan penyampaiannya tidak sesuai dengan gaya media sosial.

“Makanya saya mencoba menyesuaikan dengan segmen yang saya hadapi, dengan gaya pakaian yang menyesuaikan, dengan gaya bahasa yang menyesuaikan, dengan diksi-diksi yang menyesuaikan,” ujar Ja’far.

Virtual Blind Date: Tren Temukan Pasangan di Era Pandemi

Virtual Blind Date: Tren Temukan Pasangan di Era Pandemi

Oleh M. Rizza Nur Fauzi; Editor Taufik Akbar Harefa

Ilustrasi Virtual Blind Date.
Sumber: Freepik

Semenjak pandemi Covid-19 melanda, banyak sekali aktivitas yang terpaksa harus dilakukan secara daring, yang menjadikan ponsel dan laptop sebuah benda yang tak bisa lepas dari tangan masyarakat usia remaja hingga dewasa, bahkan media sosial pun menjadi kebutuhan primer bagi mereka.

Salah satunya dengan adanya tren yang baru-baru ini ramai di kalangan remaja khususnya mahasiswa, yaitu kencan virtual atau sering disebut dengan istilah virtual blind date.

Virtual blind date merupakan sebuah ajang yang mempertemukan dua orang yang tak saling kenal, dilakukan secara virtual melalui fitur breakout room di Zoom Meeting, dengan harapan bisa mendapatkan kekasih. Hal ini merupakan inisiatif anak muda sebagai jalan untuk menemukan kenalan atau bahkan pasangan hidup.

Dilansir situs web berita Inggris Express, kencan virtual selama pandemi meningkat 36% secara akurat pada Oktober 2020. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di dunia hanya melakukan aktivitas di rumah. Cilesta Van Doorn dari Virgin Media mengatakan bahwa meskipun Internet telah menjadi inti dari pembangunan hubungan selama bertahun-tahun, dengan munculnya new normal, kencan virtual memberikan peluang bagi mereka yang mencari cinta dan koneksi secara virtual.

Menurut penyelidikan, alasan virtual blind date dilakukan oleh mahasiswa dan publik adalah karena kesepian selama pandemi. Kondisi pandemi yang menciptakan pembatasan sosial telah membatasi aktivitas mereka di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah di depan laptop mereka.

Dengan adanya virtual blind date ini, mahasiswa merasa bebas dari rasa kejenuhan, karena dapat terhibur dengan komunikasi yang dilakukan dengan temannya secara bebas, tanpa mengetahui latar belakangnya masing-masing. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri di acara ini.

Ilustrasi Virtual Blind Date
Sumber: Freepik

Dilansir dari Jawa Pos Radar Semarang, Psikolog RS St. Petersburg. Elisabeth Semarang, Probowati Tjondronegoro mengatakan bahwa pada saat ini kasih sayang sangat diperlukan oleh para mahasiswa. Mereka sedang melalui masa-masa rindu untuk dicintai, diperhatikan dan disayangi.

Di sisi lain, saat ini aktivitas di media sosial sudah menjadi kebutuhan utama sebagian besar mahasiswa. Virtual blind date juga merupakan pilihan yang cocok bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka.

Namun, acara ini sebenarnya hanya untuk bersenang-senang, dan saya berharap semua orang tidak terlalu berharap kepada para peserta. Ketakutan bisa menjadi kontraproduktif.

“Kalau just for fun, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika salah satunya menganggap serius. Makanya kalau ini memang kebutuhan ya harus hati-hati,” ujar Probowati, dikutip dari Jawapos Radar Semarang.

Probowati menjelaskan, bahwa dari sisi psikologis, usia remaja memang senang jika menerima perilaku kasih sayang atau pujian dari lawan jenisnya. Namun mereka tetap harus waspada dan lebih prepare dalam mengikuti virtual blind date ini. Pastikan bahwa mereka ini tidak tertipu oleh lawan bicaranya masing-masing.

 “Karena virtual blind date itu kan penjajakan. Jadi, jangan menganggap serius dulu. Kalau mau serius ya diajak bertemu. Karena kita tidak tahu, rayuan di media itu memang benar-benar serius atau hanya omong kosong,” sambungnya.

Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris UIN Jakarta, Apip Tabah menjelaskan, bahwa virtual blind date ini memiliki dampak positif dan juga negatifnya. Jika dilihat dari sisi positif, VBD ini memiliki keuntungan dari segi waktu dan lokasi.

Setiap pengguna bisa menemukan pasangannya secara instan. Dengan hanya bermodal aplikasi kencan virtual yang diunduh melalui ponsel, mereka bisa menemukan pasangan dari mana saja yang mereka inginkan dengan cepat.

“Setiap pengguna pasti pengennya kan ketemu sama si jodoh dengan cara yang instan kan, nah si aplikasi ini udah keren banget soalnya dia virtual dan bisa menjamah daerah mana saja”, jelas Apip.

Sedangkan dari sisi negatifnya, virtual blind date ini memiliki kekurangan di orientasi penggunanya. Secara mereka tidak tahu latar belakang dan tujuan pasangannya mengikuti virtual blind date ini. Tak jarang orang-orang menjadi korban penipuan dari kegiatan virtual blind date ini.

“Terkait orientasi, kalau di VBD sering juga tuh terjadi penipuan. Kaya kita diajak jalan tiba-tiba kehilangan barang. Kedua, kalau mengikuti virtual blind date, hati-hati banget sama foto profil yang mereka gunakan. Kebanyakan mereka itu filternya oke banget, selain mereka menipu dari segi penampilan juga akan menipu dari segi hati”, sambungnya.

Apip juga berpendapat, jika dilihat dari perspektif keislamannya, virtual blind date ini dapat mempermudah kita dalam menemukan pasangan. Menurutnya, selama perkenalan yang dilakukan masih dalam batas wajar dan dengan tujuan yang jelas, maka sah-sah saja.

“Setahu saya, tidak ada larangan bagi kita untuk kenalan dengan orang lain dan lawan jenis, selagi masih dalam batas wajar dan tujuan yang jelas. Kedua, ini perkembangan teknologi udah pesat jadi penyesuaian-penyesuaian juga harus digalakkan, dan tetap harus mengedepankan nilai-nilai Islami yang luwes dan tidak terlalu kaku”, ujarnya.

Sero Survei Antibodi, Penyebab PPKM Level 3 Dibatalkan?

Sero Survei Antibodi, Penyebab PPKM Level 3 Dibatalkan? 

Reporter Farah Nur Azizah; Editor Taufik Akbar Harefa

Ilustrasi PPKM
Sumber: Pexels

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang semula akan diterapkan pada akhir tahun ini berujung pada sebuah pembatalan. Pasalnya didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen sedangkan dosis kedua hampir mendekati 56 persen.  

Dari laman CNN Indonesia, kebijakan PPKM level 3 diterapkan guna mencegah lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur mendatang. Namun, dibatalkan oleh pemerintah sehingga menimbulkan kritik oleh publik. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa PPKM level 3 dibatalkan sebab pihaknya sudah siap mengantisipasi penyebaran Covid-19. Tingkat tes, telusur, vaksinasi dan kekebalan masyarakat Indonesia jauh lebih baik dari tahun lalu, jelasnya. 

Dilansir dari kompas.com bahwa salah satu penyebab pembatalan ini juga karena masyarakat Indonesia dinilai sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19 yang tinggi yang menjadikan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan perkara ini. 

Adapun pertimbangan lainnya sebab Covid-19 di Indonesia sudah menuju pada perbaikan yang signifikan. 

Ilustrasi Penerapan Protokol Kesehatan
Sumber: Pexels

Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Ayat Rahayu menilai bahwa PPKM level 3 dibatalkan bergejala berat dan tidak menjadi masalah besar. Karena varian omicron dapat diminimalisir efeknya sebab sudah adanya “herd immunity” pada masyarakat terutama bagi yang sudah melakukan vaksinasi. 

“Setuju dari keputusan pemerintah dengan alasan varian omicron dapat diminimalisir efeknya karena sudah adanya “herd immunity” pada masyarakat dan terutama  yg sdh di vaksin sehingga bila ada terinfeksi virus varian baru tdk bergejala berat”,papar Dosen Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, Ayat Rahayu.

Namun, tambahnya bagi masyarakat yang sudah divaksin tak perlu dibatasi tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, juga pemulihan kehidupan sosial ekonomi terus berlanjut. 

Adapun tanggapan dari Mahasiswa UIN Jakarta, Lely Sajedah perihal pembatalan PPKM level 3 dinilai vatal. Sebab saat-saat liburan merupakan waktu dimana orang-orang akan berlibur sehingga menimbulkan kerumunan yang ditakutkan akan terjadi mutasi virus yang cepat. 

“Saat libur natal dan tahun baru orang-orang pasti akan berlibur, dan mengambil kesempatan tidak adanya PPKM maka orang akan banyak yg berkerumun di tempat umum. Dari hal itu saja sudah ditakutkan akan terjadi mutasi virus yg cepat, dan banyak” ujar Lely Sajedah. 

“Vaksin yg merata adalah di jawa dan bali lantas apakah Indonesia hanya mencakup jawa dan bali saja? Tentu tidak, maka seyogyanya kita harus saling menjaga. Dengan tetap menaati protokol kesehatan, dan bila perlu PPKM diterapkan, namun Jawa-Bali berbeda level dengan yang diterapkan pada sumatra dan lainya. Karena indeks kerataan penyebaran vaksin yang berbeda” tambahnya. 

Dikutip dari kompas.com bahwa nantinya akan dilakukan metode sero survei memakai tes darah untuk memeriksa antibodi tubuh terhadap virus. Dan dinilai lebih efektif guna mengukur paparan suatu populasi terhadap patogen virus SARS-CoV-2.

Maka dengan ini setiap dari kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar, ditunjang dengan pola makan yang sehat agar tetap mampu menjaga kesehatan. 

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Misoginis Menjadi Salah Satu Faktor Kekerasan Seksual

Reporter Dani Zahra Anjaswari; Editor Fauzah Thabibah

Ilustrasi Kekerasan Seksual
Sumber: Web.kominfo.go.id

Maraknya kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan yang saat ini sering terjadi tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, kejadian ini bahkan dapat terjadi di tempat-tempat umum seperti kampus.

Menurut Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2021 jumlah kasus terhadap perempuan yakni kasus Kekerasan Seksual di Ranah Publik 962 kasus (55%).

Dan menurut sumber International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada September 2020 dari laporan kuantitatif barometer kesetaraan gender menunjukkan masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan hal tersebut, salah satunya berasal dari orang yang memiliki kebencian atau rasa tidak suka terhadap wanita secara ekstrem atau dapat disebut misoginis. Perilakunya sendiri disebut misogini. Pada kasus tertentu, misoginis bahkan bisa meningkatkan risiko 1terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita.

Kekerasan pada rumah tangga juga bisa terjadi oleh seorang suami yang mengindap perilaku misogini, dia cenderung menyakiti istri, bahkan hanya karena masalah sepele. Selain misogini, pasangan yang memiliki temperamen buruk, dan masalah ekonomi.

Terlebih lagi ketika wanita memiliki gaji yang lebih besar dibandingkan suami maka bisa terjadi stigma negatif dan memunculkan perilaku misogini.

Meskipun pelaku misoginis umumnya terjadi pada pria, tetapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini. Ada banyak kemungkinan mengapa seseorang bisa memiliki pandangan yang buruk terhadap wanita sehingga terbentuk sikap misogini.

Jika diingat, beberapa hari lalu seorang mahasiswi asal Mojokerto bunuh diri. Bukan tanpa sebab, kematian gadis berusia 23 tahun itu viral dan menyeret oknum anggota Polres Pasuruan.

Hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak bahkan menjadi trending topik di twitter untuk meminta keadilan kepada korban dan menghukum pelakunya dengan adil dan sesuai hukum di Indonesia.

Cuitan Ernest prakasa terhadap kasus bunuh diri mahasiswi Mojokerto
Sumber: Twitter-@ernestprakasa

Salah satu orang yang menanggapi kasus tersebut yaitu Ernest Prakasa dalam cuitannya “Novia Widasari, memilih untuk mengakhiri hidupnya di makam ayahnya. Novia Widasari, Mari kenang namanya. Mari melawan atas namanya,” tulis Ernest.

Kemudian dalam cuitan itu pula Ernest melanjutkan pendapatnya bahwa keluarganya sendiri menganggapnya sebagai aib. “Misogini menginjaknya tanpa ampun,” tulisnya lagi.

Selain itu, telah terjadi juga pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di proyek penggalian pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kupang, NTT.

Masih banyak lagi kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual pada perempuan apabila kita menyorotinya secara satu persatu.

Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kekerasan seksual karena marak terjadi di masyarakat dan bahkan berakhir tanpa penyelesaian. Hal ini tentunya masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU PKS yang tak kunjung disahkan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, khususnya korban kasus kekerasan seksual. Akhirnya, mereka hanya dapat kesempatan berbicara di media sosial sebagai wadah untuk berbicara untuk mengungkap kasus traumatis yang mereka alami.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual pada perilaku misogini ialah menghubungi pihak berwenang apabila mengalami kekerasan seksual dan dapat didampangi oleh orang terdekat kita.

Sehingga dalam hal ini pemerintah harus tegas dan cepat terhadap kasus-kasus tersebut dimana keadilan harus ditegakkan untuk penyelesaian kasus dan penanganan terhadap kondisi korban tanpa memandang sebuah golongan dan jabatan.

Milad Dakwah: Wisdom, Freedom, Creativity

Milad Dakwah: Wisdom, Freedom, Creativity

Reporter Jahra Nur Fauziah; Editor Fauzah Thabibah

Enau sedang menyanyikan lagunya untuk meriahkan acara Milad Dakwah 2021
Sumber: DNK TV – Muhammad Nazar Gunawan

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Dema Fdikom) menggelar rangkaian acara terakhir pada Sabtu (4/12).

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu Webinar dan Olimpiade Dakwah, acara ini di hadiri oleh Enau, Putra Selora, dan Remember of Today sebagai guest star, dengan bertemakan Wisdom, Freedom, Creativity.

Acara ini dibuka dengan penampilan dari LSO Fdikom yaitu Kontras dan dimeriahkan oleh Syndicate Karaoke. Juga sambutan sambutan yang dibawakan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Umum Dema Fdikom.

“Segala rangkaian yang ada di Milad Dakwah ini diharapkan dapat menimbulkan rasa kepercayaan diri dan minat bakat masing-masing mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,” ujar Muhammad Fachrurozi selaku Ketua Pelaksana Milad Dakwah 2021.

Para penonton acara terakhir Milad Dakwah 2021
Sumber: DNK TV – Muhammad Nazar Gunawan

Salah satu penonton dari mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Semester 1, Siti Masrifah mengatakan acara ini sangat menghibur dan juga berdampak positif.

“Acara ini sangat menarik dan bisa menjadi tempat refreshing kita karena banyak hiburan hiburan didalamnya, dan juga bernilai positif karena didalam Milad Dakwah ini juga ada rangkaian santunanya.”

Ketua Umum Dema Fdikom, Aji Juasal Mahendra berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang temu kangen antara para demisioner, alumni bahkan mahasiswa baru di Fdikom.

Hari Disabilitas Internasional : Menciptakan Indonesia Ramah Disabilitas

Hari Disabilitas Internasional : Menciptakan Indonesia Ramah Disabilitas

Reporter Khalilah Andriani; Editor Aulia Gusma Hendra


Logo Hari Disabilitas Internasional 2021
Sumber: Kemensos

Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau International Day of Persons with Disabilities diperingati setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesetaraan yang sama dan mengakhiri diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2021, Kementrian Sosial (Kemensos) mengusung tema “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world” atau “Kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca-Covid-19 yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan”.

Bersangkutan dengan isu disabilitas, Menteri Sosial Tri Rismaharini sedang viral di media sosial, karena beredar video beliau memaksa tunarugu untuk berani berbicara di depan banyak orang saat peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021. Perbuatan tersebut mendapatkan reaksi kekecewaan dan kritikan dari para penyandang disabilitas khususnya serta warga net yang tidak setuju dengan perbuatan tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, masih kurangnya kesetaraan dalam fasilitas umum bagi penyandang disabilitas  di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk memberikan kesetaraan fasilitas dengan sebaik mungkin.

Upaya untuk kesetaraan tersebut terus dilakukan, adapun salah satu komitmen kesetaraan pemerintah yang sudah dilakukan adalah memberikan kesetaraan apresiasi serta bonus bagi para pelatih serta atlet Paralimpiade dan Olimpiade 2020.

Disisi lain pemerintah telah membentuk Komisi Nasional (Komnas) disabilitas, yang sudah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada (1/12), terbentuknya Komnas disabilitas ini  guna melindungi hak-hak difabel serta menciptakan lingkungan yang inklusif menuju Indonesia ramah disabilitas.

Karya penyandang disabilitas daksa tangan, Rintit Bulbul
Sumber: Instagram @rintitbulbul

Disability Influencers, Rina Haryati atau yang dikenal Rintit Bulbul memaknai hari disabilitas internasional sebagai moment kebangkitan untuk semangat menjalani kehidupan.

“Hari dimana kita sebagai seorang kaum disabilitas harus terus semangat, bangit dan harus terus maju, karena kita  diberi keistimewaan dari Tuhan untuk menjaganya, jangan pernah minder dan putus asa,” ujarnya.

Rina berharap pemerintah dapat memberi perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas.

“Untuk pemerintah lebih memperhatikan kami (kaum disabilitas), karena kami tidak butuh belas kasihan. Tetapi kami butuh penghasilan untuk menopang hidup kami kedepannya,” Jelasnya.

Penyandang disabilitas adalah bagian dari Indonesia yang harus mendapatkan tempat dan kesempatan yang sama, tidak berbeda dan jangan dibeda-bedakan.

“Selamat hari disabilitas Internasional, buktikan kita (kaum disabilitas) mampu menembus asa dalam keterbatasan, karena kita istimewa,” tutup Rina.