Tips Cari Tempat Magang Terhindar Hustle Culture

Tips Cari Tempat Magang Terhindar Hustle Culture

Oleh Mukhammad Maulana Fajri; Editor Ahmad Haetami

Ilustrasi Magang
Sumber: Unsplash.com/Avel Chuklanov

“Kalo aku sendiri biasanya cari perusahaan yang sudah terkenal, legal, terus jelas data perusahaannya, dan pengikut akun sosial medianya pun banyak. Karena lumayan buat portofolio kita, terus cari yang dibayar karena senang saja gitu kerja keras kita ternyata dihargai,” ucap Mahasiswa Jurnalistik semester akhir yang kini sedang magang di salah satu media besar Indonesia, Hidayatul Muniroh.

“Biasanya nyari info magang di Instagram, terus di Linkedln sama di Kalibrr,” lanjutnya.

Mahasiswa, setelah mempelajari banyak mata kuliah sesuai program studi, bisa terus melatih kemampuannya untuk bekerja dengan mengikuti kegiatan magang yang kerap dibuka oleh beragam perusahaan. Manfaat utama dari kegiatan magang adalah memperkaya pengetahuan dan pengalaman seputar bidang atau industri yang akan digeluti nantinya. Namun, sebagai mahasiswa yang cerdas haruslah mempunyai berbagai pertimbangan dan juga cara yang efektif agar tidak mempersulit diri ketika hendak mencari tempat magang. Pasalnya, banyak dari mahasiswa yang magang terjebak dalam siklus “Hustle Culture”.

Hustle Culture mengarah kepada pemaksaan terhadap diri sendiri untuk menggeluti pekerjaan yang ditekuni terlalu berlebihan. Dengan maksud untuk mengikuti gaya hidup yang makin hari kian tinggi, maka banyak pemaksaan diri untuk menggapai sebuah kemauan. Terkadang pemaksaan tersebut juga bersumber dari pemimpin perusahaan yang memanfaatkan para pekerja magang.

Dengan terjun langsung ke dunia industri dan dalam kontrak kerja yang telah disepakati bersama oleh mahasiswa yang magang dengan perusahaan, tidak jarang banyak ditemukan tindakan yang malah merugikan mahasiswa alih-alih pengalaman yang berkesan. Untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, simak beberapa tips ini.

Ilustrasi Hustle Culture
Sumber: Unsplash.com/JESHOOTS.COM

Tips pertama, kenali terlebih dahulu diri kamu sendiri kemudian temukanlah bidang kerja yang sesuai dan yang paling kamu impikan. Tips selanjutnya ketika memilih tempat magang adalah periksa kembali deskripsi pekerjaan yang akan kamu lamar sudah sesuai porsi, tidak berlebihan, dan dapat menjadikan diri kamu berkembang secara keahlian dan kemampuan tanpa adanya tekanan. Tips berikutnya adalah periksa kembali bagaimana durasi selama magang, pastikan waktu tersebut tidak berlebihan nantinya. Selain itu, kalian juga bisa melihat apa saja feedback yang akan diberikan jika kalian magang di tempat perusahaan tersebut, feedback biasanya dapat berupa gaji atau hanya sekadar relasi dan pengalaman saja, alias tidak dibayar.

“Yang kasih kita kesempatan buat belajar dan meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam kerja, sama-sama ada feedback dari kedua belah pihak, lingkungan kerja yang harmonis, dan bonus/reward,” paparan Hida tentang tempat magang yang ideal baginya.

Salah satu Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, Naufal mengatakan bahwa ketika magang nanti, carilah tempat yang sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kemudian, mencari tahu sistem kerja yang diterapkan dalam perusahaan yang akan kita lamar.

“Kita sebagai mahasiswa harus pandai dalam mencari tempat magang yang sesuai dengan kemampuam bidang kita. Selain itu, sebisa mungkin kita mempelajari terlebih dahulu sistem kerja yang diterapkan dalam perusahaan karena beberapa perusahaan pasti memiliki peraturan dan sistem yang berbeda.

Kiat-Kiat Merdeka Finansial Sebelum Umur 30 Tahun

Kiat-Kiat Merdeka Finansial Sebelum Umur 30 Tahun

Reporter Ahmad Haetami; Editor Taufik Akbar Harefa

Tangkapan layar Webinar Legislative Festival
Sumber: Panitia

Senat Mahasiswa (Sema) UIN Jakarta menggelar Webinar Legislative Festival dengan tema Merdeka Finansial Sebelum Umur 30 Tahun secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 30 November 2021.

Webinar ini menghadirkan Tim Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rahajeng Widya, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Donny Hutabara, Direktur Grup Sekretariat LPS Dimas Yuliarto, Direktur Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, dan Entertainment David Nurbianto.

Webinar dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Hasby Ashiddieqi kemudian dilanjut dengan sambutan Ketua Sema UIN Jakarta Muhammad Sahrul. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun turut memberi sambutan.

Pemaparan Rahajeng Widya
Sumber: Panitia

Rahajeng Widya sebagai narasumber pertama menyampaikan setidaknya ada 7 (tujuh) yang harus diperhatikan dalam pengelolaan finansial, di antaranya memiliki catatan pribadi, membuat anggaran bulanan, atur pengeluaran dengan bijak, buat dana darurat dari tabungan investasi, memiliki asuransi kesehatan dan jiwa, bayar utang atau cicilan, dan hindari uang konsumtif.

“Tanpa kesadaran pentingnya mengatur perbankan yang baik, mustahil mencapai kemerdekaan finansial sebelum umur 30 tahun,” pungkas Rahajeng.

David Nurbianto sebagai pembicara selanjutnya menyoroti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak muda yang kerap menghambat berhasilnya merdeka finansial sebelum berumur 30 tahun.

“Banyak orang yang susah menabung, banyak istilah yang justru menjebak, seperti self healing dan self reward. Memang perlu, tetapi harus tetap mengukur kemampuan kita sendiri,” ujar David Nurbianto sebagai narasumber kedua.

Pembicara selanjutnya Donny Hutabara mengungkapkan bahwa milenial merupakan roda penggerak baru pasar keuangan. Dia menyajikan demografi dan sebaran investor ritel yang meningkat pesat sepanjang 2020-2021. Dalam data yang disajikannya, Investor ritual saat ini didominasi oleh milenial, sehingga kedepannya peran milenial sebagai investor akan menjadi bagian penting pembangunan ekonomi Indonesia. Adapun jika dijabarkan dalam bentuk persen adalah sebagai berikut, investor ritel 59% berusia di bawah 30 tahun, dengan 62% laki-laki dan 69% berdomisili di Pulau Jawa.

Webinar ditutup dengan pemaparan materi dari Dimas Yuliharto yang memaparkan proporsi aset sektor keuangan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada Januari 2020, yaitu 77.10% adalah perbankan dan 0.07% pasar modal. Artinya, perbankan masih bisa dibilang banyak peminatnya untuk menabung uang untuk masa depan.


Unjuk Rasa Ormas Pemuda Pancasila, Polisi jadi Korban

Unjuk Rasa Ormas Pemuda Pancasila, Polisi jadi Korban

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Ainun Kusumaningrum

Aksi unjuk rasa oleh Ormas Pemuda Pancasila di depan Gedung DPR RI pada Kamis, (25/11).
Sumber: Instagram-@pemudapancasilasurabaya

Seorang anggota polisi mengalami luka serius akibat dikeroyok para anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (Ormas PP) saat melakukan unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (25/11).

Hal tersebut terjadi saat peserta aksi unjuk rasa memaksa masuk ke Gedung DPR RI yang kemudian dihalangi oleh para polisi yang bertugas. Tindakan polisi tersebut kemudian dilawan dengan aksi brutal oleh massa.

Menurut pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, anggotanya mengalami luka hematoma akibat trauma benda tumpul di sekujur tubuhnya, terutama di kepala.

Akibat insiden ini, Polda Metro Jaya menetapkan 15 anggota Ormas PP sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam saat demo.

Pengurus pusat Ormas PP menyatakan tidak mentoleransi kekerasan oleh anggota Ormas PP. Pemuda Pancasila siap membantu polisi mencari anggota yang terlibat dalam pengeroyokan AKBP Dermawan Karosekali yang menjadi korban demo.

“Kita tidak pernah dan dilarang lakukan penganiayaan terhadap aparatur sipil atau aparatur negara. Ini doktrinasi mubesnya sudah seperti itu,” ujar Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Razman Nasution kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/11).

Polda Metro Jawa tangkap 15 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila dalam aksi demo ricuh.
Sumber: Instagram-@poldametrojaya

Salah satu mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya, berpendapat kejadian tersebut amat disayangkan karena Ormas yang mengatasnamakan Pancasila ternyata tidak menjunjung tinggi poin-poin Pancasila dan terkesan fanatik terhadap golongan atau organisasinya.

Ia berpendapat, poin lain yang dapat dilihat dalam kejadian ini ialah kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus yang dilakukan Ormas.

“Jika kita ambil contoh Ormas berhaluan Islam yang dibubarkan dengan alasan radikalisme, mungkin ini juga dapat diterapkan dalam menangani kasus Pemuda Pancasila ini. Jika sampai sekarang belum ada tindak lanjut, maka bisa saja ada campur tangan pemerintah di dalamnya karena Ormas ini masih digunakan sebagai alat pemerintah,” ujarnya.

Sarasehan Humas MPR RI dalam Pekan Legislatif

Sarasehan Humas MPR RI dalam Pekan Legislatif

Reporter Ariqah Alifia; Editor Ainun Kusumaningrum

Sarasehan Kehumasan RI bertemakan “Pekan Mahasiswa sebagai Tonggak Pemersatu dalam Kebhinekaan”. Sumber: DNKTV-Ainun Kusumaningrum

Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Sema Fdikom) UIN Jakarta menggelar acara Sarasehan Kehumasan RI bertemakan “Pekan Mahasiswa sebagai Tonggak Pemersatu dalam Kebhinekaan” di lantai 2 Aula Madya UIN Jakarta pada Senin (29/11), dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kerja sama antara Senat Fdikom dengan Humas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyapa sahabat kebangsaan di pekan legislatif ini dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta.

Acara ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fdikom, organisasi legislatif fakultas serta mahasiswa UIN Jakarta.

Acara yang berlangsung dengan khidmat ini diawali dengan sambutan Wakil Dekan Fdikom, Cecep Castrawijaya dan Ketua Senat, Syafira Febby Ayu. Syafira berharap kerja sama ini dapat terjalin lebih erat ke depannya.

Berlangsungnya sarasehan bersama Humas MPR RI.
Sumber: DNKTV-Ariqah Alifia

Dilanjut dengan seminar yang dipandu oleh Rifqi Ramdani, diisi oleh Wakil Dekan 3 Fdikom, Cecep Castrawijaya dan Kepala Humas MPR RI, Budi Mulyawan.

Cecep menyampaikan tujuan kebhinekaan adalah untuk mengisi kenegaraan yang rukun, makmur, dan bersatu. Selain itu, Cecep juga berpesan dalam strategi perwujudan kebhinekaan tersebut, “Kita sebagai mahasiswa juga harus memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan, segala sesuatu dapat diselesaikan.”

Budi menegaskan semua elemen masyarakat adalah sahabat MPR, termasuk mahasiswa. Maka dari itu, sangat penting diadakannya acara sebagai pengingat mahasiswa agar dapat menjadi role model dan mengambil peran pada masyarakat luas.

Budi juga berharap fungsi mahasiswa sebagai iron stock, agent of change, pengabdi masyarakat dapat teraktualisasikan sebagaimana mestinya, dan bisa mewujudkan eksistensi nilai pancasila.

Pesan terakhir yang disampaikan oleh Budi ialah, “Sebagai mahasiswa boleh salah, tapi jangan berbohong,” ucapnya.

Acara ini diakhiri dengan harapan dari kedua narasumber. Mereka berharap, kelak Indonesia bisa menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghaffur, negeri yang baik dengan Tuhan yang Maha Pengampun.

Larangan KPK: Mahasiswa Berikan Hadiah Kepada Dosen

Larangan KPK: Mahasiswa Berikan Hadiah Kepada Dosen

Oleh Diva Raisa Zananda; Editor Tiara Juliyanti

Ilustrasi memberi hadiah ke dosen
Sumber foto: freepik.com

Memberi dan menerima merupakan suatu kegiatan saling merespon. Memberi hadiah kepada orang lain terutama kepada guru yang sudah mendidik itu tindakan yang mulia. Namun bagaimana jika tindakan mulia itu ada niat buruknya atau justru malah menimbulkan respon spesial bagi pemberinya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari yang lalu mengutus aturan bahwa dosen tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa. Diduga kasus yang menyebabkan aturan tersebut dibuat adalah karena Singapura telah membuat aturan tersebut dan berharap Indonesia bisa menerapkan aturan yang sama.

Faktanya Kemenristekdikti sudah membuat surat edaran pada tanggal 23 Februari tahun 2017. Pada surat edaran tersebut tertulis bahwa dosen tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa, dikarenakan menjaga intregritas hubungan antara dosen dan mahasiswa. Jika masih melanggar aturan itu maka akan disanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pada pasal 12 UU Tipikor bahwa penerima akan dipidana dengan penjara seumur hidup dengan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milliar rupiah.

Mahasiswa memberi hadiah ke dosen merupakan hal yang wajar sebagai bentuk terimakasih sudah mengajar dan membimbing sampai menjadi sarjana atau sebagainya. Tetapi dalam kasus ini diutusnya peraturan tersebut karena adanya ketidakadilan atas perlakuan dosen kepada mahasiswa.

Salah satu Dosen UIN Jakarta, Syamsul Yakin mengatakan bahwa perlakuan itu ditujukan sebagai rasa hormat kepada seorang dosen. Justru hal ini merupakan bagian dari sifat terpuji seorang mahasiswa. Dari sisi lain dosen tidak bisa melarang ataupun meminta mahasiswa untuk memberikan hadiah kepadanya. Saling menghormati merupakan tradisi yang baik di dunia akademik, akan tetapi sering kali dianggap sebagai tindakan mengambil hati karena hal ini tergantung kepada niat mahasiswa yang bersangkutan.

“Seorang dosen yang bertanggung jawab seberapa besar yang diterima sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya sendiri, hadiah yang diberi dari mahasiswa akan diterima secara baik. Namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan memberi nilai dan perlakuan istimewa,” ujarnya.

Menolak pemberian yang berniat jahat
Sumber foto: freepik.com

Dosen dijadikan sebagai role model dan harus menjaga integritas pedagogis, alangkah baiknya dosen menghindar dari hal hal yang berbau grafitikasi atau suap. Karena dengan itu tidak akan ada tindakan mahasiswa yang menyuap dosennya hanya untuk nilai.

Dosen Bahasa Inggris UIN Jakarta Kania Mayastika, juga beranggapan bahwa jika mahasiswa memberi hadiah ke dosen dengan landasan rasa syukur dan untuk berterima kasih itu tidak apa-apa, tetapi berbeda jika mahasiswa yang memberi hadiah ke dosen, berharap dosen akan memperlakukannya secara beda, itu baru yang dinamakan tindakan yang salah.

Kita harus berterimakasih ke orang yang sudah membantu kita terutama tenaga pendidik. Kita juga harus memperhatikan kondisi di sekitar. Jika kondisinya memang untuk menyuap dosen, itu merupakan tindakan tidak terpuji karena dianggap sebagai salah satu hal kriminal.

Keterlambatan Pencairan Uang Saku, Kemendikbudristek Buka Suara

Keterlambatan Pencairan Uang Saku,  Kemendikbudristek Buka Suara

Reporter Belva Carolina, Editor Tiara Juliyanti Putri & Aulia Gusma Hendra

Logo Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Sumber: kampusmerdeka.kemdikbud.go.id

Pada November 2021, sebanyak lebih dari 60.000 mahasiswa Indonesia melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Plt. Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Nizam menjelaskan, sekitar 1.000 di antaranya merupakan peserta pertukaran mahasiswa ke luar negeri Indonesia Internasional Student Mobility Awards (IISMA), 8.000 peserta Microcredentials, 13.000 peserta Magang dan Studi Independen Bersertifikat, 22.000 peserta Kampus Mengajar, dan lain-lain.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Dikti Paristiyanti Nurwardani mengatakan, uang saku mahasiswa peserta Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Agustus dan September 2021 cair bertahap sejak 21 Oktober 2021 hingga 27 Oktober 2021.

Namun, pencairan insentif program menemui kendala yaitu keterlambatan pembayaran uang saku yang menjadi hak mahasiswa dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan salah satu program Kemendikbudristek berskala besar yang baru perdana dijalankan.

Profil plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng.
Sumber: dikti.kemdikbud.go.id

Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nizam pun buka suara mengenai kabar tersebut.

Pendanaannya tersebut berasal dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sehingga ada persyaratan dan proses administrasi cukup panjang dan rumit yang harus dilalui peserta.

Ia mengatakan beberapa peserta program MBKM MSIB disebut belum memenuhi persyaratan administrasi seperti melampirkan data yang salah, salah mengisi nomor rekening, belum mengisi data lengkap, belum mengisi catatan penelitian (log book), atau belum disetujui mentor dan lain sebagainya sehingga pendanaan belum bisa dicairkan dan mengalami keterlambatan.

Pihaknya juga mengaku sudah mulai mencairkan uang saku untuk program MSIB angkatan pertama secara bertahap. Peserta yang sudah mengisi persyaratan administrasi bisa langsung mencairkan uang saku tersebut.

“Per hari ini, semua yang datanya lengkap sudah terbayar uang sakunya. Uang saku bulan kedua juga sudah mulai cair, sudah sekitar 9.500 orang mahasiswa MSIB sudah cair uang sakunya,” ucap Nizam.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan dalam program-program MBKM untuk mengasah kompetensi hard skill dan soft skill multidisiplin di luar kampus.

Dosen UIN Jakarta, Syamsul Yakin menanggapi dengan prasangka baik bahwa program ini adalah program yang baru perdana dijalankan, maka dari itu pemerintah menjalankan program ini dengan kehati-hatian.

“Kemungkinan bukan karena keterlambatan yang disengaja. Mudah-mudahan pembayaran tersebut dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT dan secepatnya dapat dicairkan dan diberikan kepada peserta magang program merdeka belajar,” jelasnya.

Ia berharap program ini terus berlangsung dan dapat merekrut lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan uang saku dari magang program merdeka belajar.

Menurut Mahasiwa UIN Jakarta Salma Chotika keputusan buka suara dari pihak Kemendikbudristek merupakan hal yang tepat karena bagaimanapun ini adalah hak para mahasiswa yang sudah mengeluarkan tenaga untuk menjalankan magang dari program Kampus Merdeka tetapi tidak mendapatkan upah.

“Langkah yang diambil dari Kemendikbudristek sudah cukup baik, tetapi harus digali dan dipertanyakan kembali bagaimana bisa mahasiswa tidak mendapat upah, baik dari bagian keuangan atau faktor lainnya yang menjadi penghambat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Mahasiswi UIN Jakarta, Galci Zharfani berpendapat bahwa sebagai mahasiswa yang menjalankan magang dari Kampus Merdeka semestinya lebih teliti dalam hal administrasi.

“Sebaiknya disegerakan terkait  realisasi pencairan uang saku MSIB baik bulan pertama, kedua dan ketiga kepada beberapa mahasiswa yang masih belum mendapatkan hak uang sakunya. Dan juga janji reimburs agar segera ditepati bagi mahasiswa yang work from office (WFO),” ujarnya.

Harapan darinya agar pemerintah bekerja dengan lebih profesional serta pencairan uang saku dengan tepat waktu sesuai janji yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tanggapan dari Mahasiswa Telkom University, Dicky Daudi Muhammad yang juga salah satu peserta MSIB yaitu Kampus Merdeka Bank Indonesia menyatakan bahwa di tempat ia magang terdapat sekitar 20% yang mengalami keterlambatan pencairan uang saku pada dua bulan pertama.

“Saya rasa wajar apabila adanya kesalahan terkait uang saku, hal ini yang selanjutnya harus diperbaiki,” ujarnya.

Meskipun tidak pernah mengalami keterlambatan pencairan uang saku, menurutnya yang terpenting harus mengacu pada hak dan kewajiban dari Kemendikbudristek dan mahasiswa.

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Perlindungan Harus Ditingkatkan

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Perlindungan Harus Ditingkatkan

Oleh Amelia Putri; Editor Farhan Mukhatami dan Tiara De Silvanita

Aksi Kamisan 706 sekaligus memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2021 di depan Gedung DPR RI, Kamis, (25/11).
Sumber: XR Bekasi – Ivansiholjonathan

Kasus kekerasan terhadap kaum hawa marak terjadi hingga saat ini. Sasaran kekerasan terhadap wanita yang tidak memandang kriteria tentu membuat was-was setiap wanita.

Dilansir dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat sebanyak 24.325 kasus kekerasan terhadap perempuan (2019-2020).  

Pada 25 November dikenal sebagai Peringatan Hari Internasional untuk menghentikan kasus kekerasan perempuan. Salah satu perempuan hebat di balik kasus kekerasan tersebut ialah  Mirabal bersaudara yang meninggal akibat pembunuhan keji akibat menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM)  setiap perempuan di dunia.

Perempuan seringkali dijadikan objek “kepuasaan” dengan merusak bahkan membahayakan nyawa mereka. Terlebih lagi di zaman sekarang pelaku kekerasan seksual menyalahkan korban dengan dalih “pakaian korban yang mengundang”.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita sebagai warga masyarakat untuk menekan kekerasan terhadap perempuan?

Keterlibatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menjadi langkah awal untuk inisiator dan fasilitator yang berperan mencegah dan menghapus kekerasan pada perempuan. Hal ini yang menjadikan lahirnya kampanye Internasional  16 Hari Anti Kekerasan Terhadap perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence), untuk menyuarakan setiap hak perempuan, menggalang solidaritas diantara perempuan, serta mengajak semua orang turut terlibat aktif dalam melindungi perempuan.

Di pilihnya 16 hari agar pemerintah, aktivis HAM Perempuan, dan masyarakat cukup waktu guna menyusun strategi dalam menekan kasus kekerasan perempuan. Hingga di tanggal 10 Desember yang merupakan hari HAM Internasional bagi organisasi- organisasi di dunia.

Ilustrasi untuk berhenti melakukan kekerasan terhadap perempuan
Sumber: pinterest.com

Di era saat ini  banyak perempuan yang sudah mulai membuka suara demi terciptanya keadilan. Banyak kasus yang mulai terungkap karena adanya pengakuan dari si “korban”, sehingga pelaku dapat diberikan keadilan.

Saatnya kita sebagai masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk seharusnya saling melindungi karena kekerasan tentu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun.

Kriminalisasi Kebebasan Pers, Mahasiswa Sebut Perlunya UUD Baru

Kriminalisasi Kebebasan Pers, Mahasiswa Sebut Perlunya UUD Baru

Reporter Ani Nur Iqrimah; Editor Syaifa Zuhrina

Ilustrasi Buruknya Kebebasan Pers
Sumber: istockphoto.com

Seorang jurnalis asal Sulawesi Selatan Muhammad Asrul divonis hukuman tiga bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo pada Selasa (23/11). Hal ini disebabkan terkait pemberitaan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Majelis Hakim PN Palopo menyatakan korban terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kasus ini berawal saat ia dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik terkait kasus korupsi anak Wali Kota Palopo yang diunggah dalam artikelnya pada Mei 2019. Dimana hal tersebut dapat menjadi pukulan bagi kebebasan pers di Indonesia.

Kuasa Hukum Muhammad Asrul, Abdul Aziz Dumpa memaparkan bahwa putusan hakim dianggap bukan bagian untuk membungkam jurnalis melainkan sebagai cambuk profesionalitas.

Namun berbeda pendapat dengan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020 menyimpulkan artikel tersebut merupakan produk jurnalistik.

Undang-Undang Pers, Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Sumber: Dewanpers.or.id

Salah satu Mahasiswa UIN Jakarta sekaligus Anggota dari Lembaga Pers Mahasiswa, Fayza Rasya menilai kasus ini tidak layak disidangkan karena bukan kewenangan pengadilan, tetapi Dewan Pers.

“Tentang kelayakan, justru tidak layak karena seharusnya jurnalis tersebut tidak dibui. Melihat jurnalis sebagai profesi yang mengedepankan kebenaran. Masalah kritik yang ditulis itu benar adanya, mengapa sesibuk itu untuk memenjarakannya? Jurnalis juga tahu etika yang harus dikedepankan dan pastinya tulisan itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh redaksinya,” jelasnya.

Sama halnya dengan Mahasiswa UIN Jakarta, Rian Fahardhi Risyad sangat menyayangkan adanya kasus tersebut. Ia sangat memprihatinkan, karena kasus kriminalisasi ini erat kaitannya dengan kebebasan pers.

“Agak disayangkan saja si, meskipun praktik atau hal seperti ini belakangan sudah banyak terjadi, hanya menurut saya di tahun 2021 lebih tinggi angkanya, makanya sangat memperihatinkan kalau kita lihat indeks kebebasan pers yang sedang terjadi, karena kriminalisasi ini erat kaitannya dengan kebebasan pers,” ujarnya.

Adanya hal tersebut, membuktikan bahwa kebebasan pers Nasional belum sepenuhnya bebas. Produk pemberitaan yang salah perlu diselesaikan di dewan pers, bukan di pengadilan umum. Sebab itu merupakan kesalahan etik, bukan tindak kriminal.

Ia juga menambahkan Indonesia perlu mengadakan edukasi terkait alur pelaporan jurnalis ataupun produknya.

“Kan dalam amanat Undang-Undang Pers untuk produk pemberitaan harus diselesaikan di Dewan Pers bukan di Pengadilan Umum. Meskipun beberapa mungkin terjadi hal-hal seperti ini, karena menyinggung orang-orang yang punyai power, orang-orang yang punya kekuasaan. Padahalkan ada yang namanya hak jawab dan mediasi, seharusnya bisa diselesaikan lewat itu. Sekali lagi agak menyayangkan adanya praktik seperti ini,” pungkasnya.

Rian juga berharap perlunya undang-undang baru, tegas dan tentunya kerjasama dari banyak elemen, aparat dan pengadilan. Hal ini guna mengurangi tindak kriminalisasi terhadap wartawan, jurnalis maupun media.

Momentum Hari Guru, Mahasiswa : Implementasi Pendidikan dalam Kehidupan

Momentum Hari Guru, Mahasiswa : Implementasi Pendidikan dalam Kehidupan

Reporter Putri Anjeli; Editor Syaifa Zuhrina

Sambutan Kepala Sekolah MAN 4 Jakarta, Aceng Solihin dalam acara Konser Virtual Hari Guru Nasional.
Sumber: Dokumentasi Panitia

Dalam rangka merayakan Hari Guru Nasional, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jakarta menyelenggarakan kegiatan Konser Virtual Hari Guru Nasional bertajuk “Kita dan Sejuta Rindu” melalui virtual zoom meeting, pada Kamis (25/11).

Dihadiri oleh Kepala Sekolah MAN 4 Jakarta, Aceng Solihin, jajaran guru dan siswa MAN 4 Jakarta serta partisipan. Acara ini menghadirkan kreativitas dalam bentuk konser virtual kolosal yang diprakarsai oleh Ama Gusti Azis.

Dalam sambutannya, Kepala MAN 4 Jakarta Aceng Solihin turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh segenap siswa akhir MAN 4 Jakarta. Ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada jajaran guru.

“Tidak ada satupun di bumi ini yang tumbuh besar tanpa kehadiran sosok guru ,peran guru begitu besar untuk kita semua, saya ucapkan terima kasih kepada OSIS MAN 4 Jakarta yang begitu luar biasa mengapresiasi guru-guru dengan berbagai cara dan kreativitas dengan menghadirkan salah satunya kolosal, tentu hal ini membanggakan dan suatu kehormatan bagi kami nendapatkan apresiasi dari siswa kami semua,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana Kolosal Hari Guru MAN 4 Jakarta Haridi Waid memaparkan bahwa peringatan Hari Guru perlu dimeriahkan.

“Hari ini adalah hari dimana kita dapat mengingat jasa guru bagi kita dan bangsa ini, Tanpa mereka kita tidak akan menjadi apa-apa, oleh karena itu sudah sepantasnya kita menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada pahlawan tanpa tanda jasa lewat konser virtual Hari Guru Nasional 2021,” pungkasnya.

Sambutan Ketua Pelaksana Kolosal Hari Guru MAN 4 Jakarta, Haridi Waid.
Sumber: Dokumentasi Panitia

Salah satu Alumni MAN 4 Jakarta yang merupakan Mahasiswa UIN Jakarta, Dwi Putranto Priyono sangat mengapresiasi acara ini.

“Acara ini sangat bagus, konsepnya juga seru dan terbarukan serta euforianya juga dapat dirasakan,” ujar Dwi.

“Semoga acara ini dapat terus berlanjut di tahun yang akan datang dan sebagai Alumni yang mendampingi acara ini saya berharap apapun yang diajarkan dan didapatkan dalam acara ini bisa di implementasikan dengan baik,” tambahnya.

Membedah Kunci Sukses Masuk Kerja

Membedah Kunci Sukses Masuk Kerja

Reporter Kireina Yuki; Editor Ahmad Haetami

Tangkapan layar dari webinar
Sumber: DNK TV-Kireina Yuki

Pusat Karier UIN Jakarta menggelar webinar bertema “Key Factors Getting Hired”. Webinar ini berkolaborasi dengan MPM Rent dengan menghadirkan  narasumber yang berasal dari MPM Rent yang dilaksanakan via Zoom pada Selasa (23/11).

Acara dibuka dengan sambutan dari  Koordinator Bidang Recruitment dan Kerja Sama Umiyati.  Webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perusahaan MPM dan membantu mencari pekerjaan serta memberi ilmu mengenai cara menyusun Curriculum Vitae (CV) yang baik.

Webinar Ini diisi oleh dua narasumber dari MPM Rent yang membahas mengenai persiapan ketika menghadapi Interview atau proses memasuki dunia kerja seperti CV, resume, dan  juga bagaimana cara kita menghadapi proses interview.

Desi Nurjanah sebagai narasumber pertama menjelaskan materi mengenai faktor-faktor apa saja agar kita dapat diterima kerja oleh perusahaan dalam melamar kerja. Desi mengatakan bahwa kita harus mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya.

“Teman-teman harus memikirkan apakah teman-teman mau langsung mencari kerja atau lanjut lagi S2, sertifikasi atau yang lainnya. Itu harus teman-teman pikirkan dan semoga itu pilihan terbaik untuk teman teman,” tegas Desi.

Narasumber terakhir, Isma Dayant memberikan materi mengenai resume. Resume merupakan sebuah media untuk menampilkan diri dan kualitas diri. Isma mengatakan biasanya seorang pelamar itu baiknya menampilkan surat lamaran juga  dan juga harus mengetahui mengenai summary.

“Dalam resume itu biasanya surat lamaran atau cover letter dan juga CV. Hal itu sudah menjadi sesuatu yang wajib untuk seorang pelamar. Selain itu kalian juga harus mengetahui terkait summary dari profil diri kalian,” ujar Isma.

Isma juga menjelaskan cara membuat CV yang baik dan benar. Prinsipnya adalah stand against the crowd, yaitu dibuat secara manual tanpa menggunakan templat yang ada, desainnya kolom tunggal, hitam putih, dan tidak ada gambar atau ikon. Selain itu, konten yang disusun di bawah judul yang dapat diprediksi meliputi profil, ringkasan keterampilan, pengalam kerja, pendidikan. Dan, buat daftar berpoin yang menggambarkan keterampilan, pengalaman dan prestasi, idealnya menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan deskriptif. Terakhir, gunakan jenis font yang profesional dan umum, seperti Times New Roman atau Arial.

Selain membuat CV yang baik, seorang pelamar menurut dia perlu memaksimalkan penggunaan LinkedIn untuk branding diri sendiri. Dia mengungkapkan beberapa alasan kenapa pelamar memerlukan LinkedIn, di antaranya adalah database rekrutmen paling signifikan di dunia, sebagian besar perekrut akan menghabiskan hari mereka dengan surfing di LinkedIn, dan 73% dari perekrut telah merekrut melalui media sosial dan 79% melalui LinkedIn.

Para narasumber di webinar
Sumber: DNK TV-Kireina Yuki

Salah satu peserta webinar yaitu Fanny Maharani Program Studi Ilmu Perpustakaan mengikuti webinar ini untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana cara melamar yang baik seperti penulisan CV maupun cover letter.

“Sangat menarik dan bermanfaat webinar dan virtual hiring ini. Banyak insight baru ya untuk saya sendiri, seperti saya mendapatkan ilmu baru tentang penulisan CV yang baik dan benar, apa yang harus dan dilarang untuk dilakukan dalam bermedia sosial, dan adanya virtual hiring ini sangat membantu saya sebagai jobseeker untuk melamar pekerjaan,” Ujar Fanny.