Unjuk Rasa Pencari Suaka Afghanistan, Mahasiswa: Diperlukan Musyawarah

Unjuk Rasa Pencari Suaka Afghanistan, Mahasiswa: Diperlukan Musyawarah

Reporter Belva Carolina; Editor  Aulia Gusma Hendra

Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tidak bisa dilintasi kendaraan imbas adanya demonstrasi yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan di depan kantor Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Selasa (24/8).
Sumber: Twitter.

Terjadi aksi unjuk rasa pengungsi Afghanistan di depan kantor Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/8). Polisi membubarkan aksi tersebut yang memicu kerumunan di tengah Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Pemberlakuan Masyarakat (PPKM).

Massa memenuhi jalan sekitar pukul 09.00 WIB dengan terlihat membawa bendera Afganistan, hingga poster bertuliskan “Resettle Afganistan refugees from Indonesia”, ” We Want Justice, dan beberapa poster lainnya.

Aksi unjuk rasa pengungsi Afghanistan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sempat membuat jalan tertutup yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintasi jalan di pusat kota DKI Jakarta.

Sejumlah polisi yang berjaga dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat mengawal aksi pengungsi tersebut tampak mengimbau dan memberi peringatan kepada pendemo.

Setelah sempat dibubarkan aparat kepolisian sekitar pukul 12.15 WIB, massa pengungsi  Afghanistan kembali mendatangi Kantor Badan Pengungsi PBB (UNHCR), di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Polisi kemudian bergerak dari arah MH Thamrin dan memukul mundur pengunjuk rasa ke arah Tugu Tani. Sejumlah petugas menggunakan tameng terus mengarahkan pengungsi melalui pengeras suara untuk kembali ke bus para aksi pengungsi.

Saat dibubarkan, terlihat tidak semua massa beranjak dari depan Kantor UNHCR, mayoritas pendemo perempuan dan anak-anak tetap bertahan di pinggir jalan sekitar Kantor UNHCR.

Salah seorang pendemo, Muhammad Ali menyatakan bahwa mereka menggelar protes untuk menuntut kejelasan status penempatan mereka, karena banyak pula yang sudah digantung bertahun-tahun sejak 9 tahun lalu menjadi pengungsi pencari suaka. Selain itu juga mendesak UNHCR segera melakukan pemukiman kembali untuk mereka.

Adapun Mahasiswa UIN Jakarta, Renaldy yang berpandangan demokratis menanggapi demo pengungsi Afghanistan.

“Menurut saya alangkah baiknya diadakan musyawarah antara pihak UNHCR dan pengungsi Afghanistan. Melihat di Indonesia sendiri sedang berlangsung PPKM level 3, berkerumun sangat rentan sekali. Jadi saya rasa harus ada perwakilan dari pengungsi Afghanistan, tetapi pihak UNHCR sendiri juga harus memberi kejelasan atas apa yang sedang terjadi.” ujar Renaldy.

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

China akan Bangun Pabrik Vaksin di Tanah Air

Reporter Mukhammad Maulana Fajri; Editor Aulia Gusma Hendra

Program vaksinasi untuk masyarakat Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Sumber: DNK TV_Fajri

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa ada rencana pembuatan pabrik vaksin Covid-19 di Indoenesia. Produksi vaksin akan diproduksi oleh perusahaan asal China yang akan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi vaksin corona. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rakerkonas Apindo ke-31, Selasa (24/8).

Pabrik vaksin yang akan diproduksi oleh China bekerja sama dengan perusahan lokal Indonesia, diperkirakan akan berjalan pada April Tahun 2022 mendatang. Perusahaan  vaksin Covid-19 tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA. Namun, belum diketahui perusaan lokal Indonesia mana yang akan bekerja sama dengan China.

“Industri vaksin kami dorong di Indonesia. Ada satu produksi kerja sama dengan perusahaan Indonesia dan China,” ungkap Luhut.

Tujuan dari pembuatan pabrik vaksin jenis mRNA adalah untuk menggenjot vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Karena program diadakanya  vaksinasi di tanah air sudah semakin baik, maka kebijakan pemerintah untuk membuat pabrik vaksin dan jenis vaksin baru. Menanggapai pernyataan Presiden Joko Widodo, harapanya pada akhir Agustus 2021, target 100 juta vaksinasi bisa tercapai. Selanjutnya, pada September 2021, akan menargetkan tambahan 60 juta vaksinasi.

Menurut Willman Al-Farizy, mahasiswa kesehatan masyarakat UIN Jakarta, mendukung  penuh program yang telah di agendakan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pembuatan pabrik vaksin Covid-19 bisa menjadikan Indonesia kembali pulih tanpa adanya virus yang telah lama memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Menurut saya bagus saja, apabila kemampuan atau kecanggihan teknologi tersebut dapat ditransfer kepada Indonesia, maka Indonesia pun akan lebih mandiri kedepannya untuk membuat vaksin sendiri dan tidak bergantung pada negara lain yang akan membuat keadaan kembali pulih normal seperti semula “ Ujar Willman.

Ilustrasi vaksin Covid-19
Sumber: bppt.go.id

Berbeda dengan Willman, mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Annisa berpendapat kurang setuju dengan diadakanya pembuatan pabrik vaksin oleh China di Indonesia. Karena takut dikhawatirkan akan menguntungkan pihak tertentu saja, disisi lain Indonesia sudah memiliki jenis vaksin baru dan akan membuat vaksin lagi dengan negara asing.

“Namun, bila dalam perjanjian kerjasamanya hanya menguntungkan pihan China saja, maka menurut saya harus ditinjau kembali rencana tersebut, karena bisa saja yang terjadi adalah kita hanya dimanfaatkan saja.“ Ungkap Annisa.

Bandara Soekarno-Hatta Luncurkan Ambulan Terbang

Bandara Soekarno-Hatta Luncurkan Ambulan Terbang

Reporter Amelia Putri; Editor Fauzah Thabibah

Persiapan pasien yang akan dibawa ke helimedevac oleh Tim Medis.
Sumber: dok.Whitesky Aviation

Pelayanan baru transportasi ambulan diperkenalkan mulai Agustus 2021 oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Pelayanan transportasi ini dibuka untuk evakuasi medis (medical evacuation/medevac) yang menggunakan helikopter sebagai ambulan.

Whitesky Aviation merupakan layanan yang berkerja sama untuk penggunaan ambulan terbang tersebut. Ambulan terbang medevac mulai dioperasikan di Cengkareng Heliport, Bandara Soekarno-Hatta yang terbuka untuk umum.

President Director of PT Angkasa Pura (AP) II, Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa layanan peluncuran ambulan terbang ini dapat mengantar pasien ke Rumah Sakit (RS) di wilayah Jabodetabek.

“Peluncuran layanan ambulan terbang ini dapat digunakan untuk mengantarkan pasien ke RS di sekitar Jabodetabek,” ujarnya.

Helikopter medevac atau disebut juga helimedevac ini digunakan untuk memindahkan penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang sangat memerlukan penanganan medis. Selain itu juga dapat digunakan untuk memindahkan pasien dari RS satu ke yang lainnya di wilayah Jabodetabek.

Selain menyediakan fasilitas untuk keperluan medis, adanya helikopter medevac ini juga dilengkapi fasilitas layanan penerbangan yang telah ada.

Di samping itu, CEO Whitesky Aviation, Denon Prawiraatmadja menyatakan helipokter yang digunakan dalam pelayanan helimedevac ini memiliki dua tipe. “Pertama adalah type Bell 505 dan yang kedua adalah type Bell 429 yang telah memiliki tim medis serta perlengkapannya selama pasien dipindahkan ke rumah sakit,” ujar Denon.

Pasien yang akan dibawa ke helimedevac oleh Tim Medis.
Sumber: dok.Whitesky Aviation.

Selain helikopter ambulan kemudian ada juga Heliport Emergency Unit yang fasilitasnya diberikan untuk penanganan sementara sebelum pasien tersebut dibawa menggunakan helimedevac menuju RS.

Sementara, kendaraan ambulan seperti mobil juga disediakan sesuai kebijakan paramedis pasien jika masih terjangkau menggunakan akses darat untuk menuju RS di wilayah Jabodetabek.

Salah satu mahasiswa UIN Jakarta, Rido Rasyid mengatakan dengan adanya kebijakan ini sudah cukup baik untuk membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

“Dengan adanya kebijakan ini memberikan hal positif terkait pelayanan kesehatan untuk saat ini dan perlu diperbanyak jumlah transportasinya,” ujar Rido.

Rido menambahkan niat untuk meluncurkan transportasi terbang medis ini perlu diperbesar dan diperluas melihat tidak hanya satu atau dua orang saja yang membutuhkan.

“Harapannya jangan sampai fasilitas seperti ini hanya digunkan untuk orang tertentu yang memiliki uang lebih dan akan menimbulkan asumsi bahwa fasilitas ini untuk kalangan tertentu saja,” imbuhnya kepada DNK TV, Senin (23/8).

Urgensi Kurikulum Iklim di Lembaga Pendidikan

Urgensi Kurikulum Iklim di Lembaga Pendidikan

Oleh Nurdiannisya Rahmasar; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi perubahan iklim
Sumber: Google Picture

Krisis iklim atau climate crisis terus menjadi masalah dunia saat ini. Pada sidang umum PBB 2020 lalu, para pemimpin dunia diminta untuk menetapkan status darurat iklim di semua negara hingga tercapai netralitas karbon.

Berdasarkan studi terbaru, krisis iklim diperkirakan akan memperburuk pemanasan global pada dua puluh tahun mendatang. Hal ini seperti dilansir dari Science Alert, Jumat (20/08) lonjakan dalam klorofluorokarbon (CFC) akan meruntuhkan lapizan ozon dunia pada tahun 2040-an.

Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Indonesia adalah salah satu negara yang akan mengalami dampak luar biasa dari krisis iklim, mulai dari pemanasan global, kebakaran hutan, hingga kenaikan permukaan laut. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang berpotensi mengalami ancaman nyata.

Oleh karenanya, urgensi terhadap kesadaran krisis iklim perlu digiatkan agar masyarakat terutama para pelajar peduli dan mampu secara kolektif untuk melawan dan keluar dari kondisi ini. Sayangnya, Indonesia memiliki persentase penyangkal iklim atau climate denier tertinggi dalam survei tahun 2020 di 26 negara.

Ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai penyebab, dampak, dan langkah untuk menghadapi perubahan iklim perlu segera digencarkan karena kondisi iklim sudah semakin darurat.

Upaya penyadaran akan dampak krisis iklim kepada kaum muda (pelajar/mahasiswa) dapat dilakukan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) dengan menyebarluaskan informasi melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi.

Program Pendidikan Iklim perlu dicanangkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negara, dikarenakan program ini memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, menginspirasi untuk bertindak, dan mempraktikkan keterampilan yang memengaruhi di tingkat sosial dan pribadi.

Mahasiswa UIN Jakarta Antari Fitra Devi menanggapi petisi tersebut dapat mengusahakan anak-anak dan remaja menjadi lebih peka terhadap dampak perubahan iklim melalui pendidikan.

“Misalnya peningkatan kesadaran mengenai mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak serta peringatan dini kepada anak-anak. Mitigasi perubahan iklim misalnya pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan hemat energi yang terbarukan, mencegah terjadinya penggundulan lahan atau penebangan dan kebakaran hutan,” terangnya, Minggu (22/08).

Generasi mendatang perlu dilengkapi dengan pemahaman dan keterampilan untuk proses adaptasi terhadap kondisi kehidupan dan pekerjaan ramah lingkungan di masa depan. Pendidikan Iklim ini akan memberikan kemampuan kepada setiap anak muda untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Kemerdekaan RI

Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Kemerdekaan RI

Reporter Amanda Agnes Kasfillah; Editor Fauzah Thabibah

Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Jakarta, Asnil Bambani sebagai salah satu narasumber, Sabtu (21/8).

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Jurnalistik  UIN  Jakata menggelar webinar pada Sabtu (21/8) secara virtual melalui video teleconference yang bertajuk ‘Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Indonesia Merdeka’.

Webinar ini dihadiri oleh Kaprodi Jurnalistik yaitu Kholis Ridho dan kedua narasumber yakni, Dosen Jurnalistik UIN Jakarta, Asrori S Karni dan Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Jakarta, Asnil Bambani.

Masih dalam rangka perayaan HUT ke-76 RI, webinar ini banyak membahas mengenai perjalanan pers dari masa reformasi hingga saat ini. Tak hanya itu, kedua narasumber juga banyak membahas mengenai kekerasan-kekerasan yang masih marak terjadi pada jurnalis-jurnalis di Indonesia.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan visi misi untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi, menegakkan nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, HAM dan menghormati kebhinekaan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam menjalankan tugasnya, tak jarang para jurnalis mengalami kekerasan. Asnil Bambani menyebutkan, bentuk kekerasan itu berupa mobilisasi massa/penyerangan kantor redaksi (30%), kekerasan fisik (20%), perusakan, perampasan alat kerja saat liputan (18%), dan ancaman kekerasan/teror (10%).

“Kekerasan pada jurnalis bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga bisa berupa peretasan media dan juga akun media sosial, email, gojek dan akun pribadi jurnalis,” ujar Asnil Bambani.

Di era digital saat ini, seorang jurnalis  sangat memerlukan digital security untuk menghindari kekerasan tersebut.

Peserta webinar “Implementasi Kemerdekaan Pers 76 Tahun Indonesia Merdeka”.

Tak hanya itu, menurut Asrori, tantangan seorang Jurnalis menjadi bertamah dengan adanya iklim kebebasan yang menjadi ancaman tersendiri bagi pers di Indonesia.

“Problematika kebebasan pers masih menjadi hal yang serius, maka perlindungan hukum terhadap kebebasan pers ekosistemnya harus dibenahi secara khusus. Upaya mewujudkan kebebasan pers itu perlu diusahakan, karena kita seorang jurnalis perlu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya,” jelas Asrori.

Kebebasan pers merupakan agenda perjuangan bersama berbagai pihak dalam sebuah ekosistem: Pers, Negara, dan Masyarakat. Semoga para jurnalis bisa menjalankan tugas dengan aman tanpa perlu takut terjadi lagi kekerasan dalam bentuk apapun.

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Wacana Pemilu Diundur, Mahasiswa: Perpanjangan Masa Korupsi

Reporter Ahmad Fajarullah; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi pemilu
Sumber: kpud-medankota.go.id

Baru-baru ini beredar kabar di media sosial mengenai wacana akan diundurnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke tahun 2027. Tholabi Kharlie Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dalam wawancara singkat bersama Sindonews.com menilai bahwa wacana pemilu 2024 yang akan mundur ke tahun 2027 secara esensial menabrak pilar demokrasi yang dituangkan melalui pemilu.

“Esensi pemilu di antaranya untuk sirkulasi kepemimpinan secara teratur dan ajeg (fixed term). Memundurkan pemilu tahun 2024 menjadi tahun 2027 jelas menabrak prinsip itu,” tegas Tholabi, Jumat (20/8).

Menurut beliau sebagai pengajar Hukum Tata Negara (HTN), jika pemilu 2024 dimundurkan maka masa jabatan presiden/wakil presiden termasuk anggota DPR akan berubah secara sistematis. Padahal diketahui bahwa masa jabatan presiden/wakil presiden serta anggota DPR telah teratur dan ajeg yaitu selama lima tahun.

Tholabi menegaskan bahwa didalam konstitusi sudah sangat jelas tertulis masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Mendengar wacana tersebut Mahasiswa UIN Jakarta Nura Inayatus Sa’adah tidak setuju, menurutnya pemerintah saat ini banyak yang tersandung kasus korupsi. Hal tersebut ditakutkan jika diperpanjang semakin banyak pejabat yang korupsi.

“Masa pemerintahan yang sekarang banyak pejabat yang kena kasus korupsi kalau pemerintah makin diperpanjang ada kemungkinan korupsi makin banyak. Jadi pemerintahan harus dirombak lagi, di pilih-pilih lagi orang-orang mana yang benar-benar bisa dipercaya dan mengayomi rakyat”. Kata Nura (20/08).

BAN-PT Lakukan Visitasi Akreditasi Prodi Jurnalistik

BAN-PT Lakukan Visitasi Akreditasi Prodi Jurnalistik

Reporter Ika Selfiana; Editor Elsa Azzahraita

Asesmen Lapangan Daring IAPS 4.0 secara daring pada Rabu-Kamis, 18-19 Agustus 2021.
Sumber : DNK_Farhan

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan asesmen terhadap Program Studi (Prodi) Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom), secara daring dan luring di ruang meeting lantai 2 Fdikom pada Rabu-Kamis, 18-19 Agustus 2021.

Dihadiri oleh tim asesor BAN-PT diantaranya Catur Suratnoaji dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dan Mite Setiansah dari Universitas Jendral Soedirman, Kepala Program Studi (Kaprodi) Jurnalistik Kholis Ridho serta jajaran Dosen Fdikom.

Proses akreditasi tersebut dilakukan untuk mengukur standar mutu pendidikan dan sebagai acuan informasi tentang kesiapan kegiatan belajar mengajar dalam prodi tersebut.

Dekan Fdikom Suparto menyampaikan bahwa penilaian yang harus diperhatikan yakni mengenai tata kelola sebuah lembaga.

”Dimulai dari melihat visi nya, lalu dari visi kemudian turun kepada rencana strategi program kerja yang seperti apa. Lalu kemudian dilihat dari program studi jurnalistik, perkembangan- perkembangan apa saja dari aspek mutu dan siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan) standar nasional perguruan tinggi,” ujarnya.

Proses Asesmen Prodi Jurnalistik UIN Jakarta oleh BAN-PT dihadiri oleh civitas akademika secara dari maupun luring.
Sumber : DNK_Farhan

Sementara itu, Kepala Program Studi (Kaprodi) Jurnalistik, Kholis Ridho menyampaikan bahwa penilaian ini menggunakan model instrumen akreditasi program studi baru.

“Yaitu IAPS 4.0 sebelum memakai 3.0 menggunakan kriteria 7 sedangkan IAPS 4.0 menggunakan kriteria 9. Dan Hasilnya juga beda nanti hasilnya a b c, sementara kalau IAPS 4.0 menggunakan unggul, sangat baik dan baik dan Alhamdulillah jurnalistik merupakan program studi pertama yang menggunakan IAPS 4.0,” ujarnya.

Diharapkan melalui asesmen ini, kualitas mutu program studi Jurnalistik Fdikom dapat terus ditingkatkan, agar nantinya dapat menjadi program studi unggulan di UIN Jakarta.

Berjanji Akan Toleran, Taliban Kuasai Afghanistan

Berjanji Akan Toleran, Taliban Kuasai Afghanistan

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Taufik Akbar Harefa

Kelompok Taliban duduki Istana Kepresidenan Afghanistan
Sumber:  Twitter-@ellmart88

Kelompok Taliban berhasil kuasai Ibu Kota Kabul dan duduki Istana Kepresidenan Afghanistan pada Minggu (15/8) malam. Melalui Al Jazeera TV, juru bicara kantor politik Taliban, Muhammad Naeem menyatakan kemenangan Taliban setelah 20 tahun perang merebut Afghanistan.

Dilansir dari BBC, Taliban pertama kali muncul pada awal 1990-an di utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Di awal pendiriannya, pasukan Taliban didominasi oleh orang-orang etnis Pashtun yang mendiami wilayah Selatan Afghanistan.

Bukan kali pertama Taliban berkuasa di Afghanistan, beberapa tahun ke belakang Taliban merupakan penguasa Afghanistan yang dikenal otoriter dan peraturan yang keras.

Kembalinya Taliban ke kursi pemerintahan membuat ratusan warga Afghanistan khawatir dan takut. Dikutip dari Kompas.com, warga panik tinggalkan Afghanistan sehingga terjadi kekacauan di Bandara Internasional Kabul. Sedangkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memilih melarikan diri dengan alasan menghindari pertumpahan darah di negaranya.

Kabar kemenangan Taliban menyebar dengan cepat, berbagai tanggapan pun muncul. Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) yang juga pernah berkomunikasi dengan pemerintah Afghanistan dan Taliban, buka suara. Menurut JK, Taliban kini berbeda tidak seperti dulu.

“Taliban pernah memerintah, dan sejak itu masyarakat Afghanistan menilai bahwa Taliban keras, radikal, dan otoriter. Hal itu membuat masyarakat trauma. Saya kira, Taliban juga akan belajar bahwa dari kejadian itu Taliban tidak akan bisa mengembangkan negaranya. Karena itu saya yakin Taliban tidak akan se-otoriter dulu,” jelas JK.

Berbagai berpendat juga muncul di kalangan mahasiswa. Diantaranya mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta Tegar, mengemukakan bahwa Taliban hanya butuh waktu untuk meyakinkan masyarakat.

“Mengutip dari perkataan mantan Menteri Hukum dan HAM yaitu Hamid Awaluddin, Baradar yang sekarang menjadi pemimpin Taliban dikenal sebagai pemimpin yang lembut dan orang-orang di sekitarnya pun realistis. Taliban sendiri berjanji tidak akan menampung teroris, dan akan menghormati perempuan. Tapi, jika bicara bagaimana pemerintahan Taliban ke depannya, belum bisa dipastikan Taliban memerintah dengan baik. Taliban tentu butuh waktu untuk meyakinkan masyarakat.” ujar Tegar.

Tanggapan lain datang dari Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Jakarta Husen. Ia berpendapat, kita sebagai warga Indonesia tidak patut jika saling serang di media sosial mengenai peristiwa ini. Dirinya menilai pro dan kontra bukan urusan warga Indonesia. Hal itu dirasa tidak ada gunanya dan hanya akan memecah belah persatuan di Indonesia.

“Tapi di samping apakah kita pro  atau kontra Taliban, tentu kita harus bantu dengan menjadi juru damai Afghanistan. Kerja sama antar negara harus berjalan dengan baik pula terlepas siapa yg memimpin Afghanistan, mengingat pada tahun 2020 kemarin negara kita menjadi juru damai atas apa yg terjadi di Afghanistan ditambah dengan apa yg termaktub di dalam pembukaan UUD 1945, maka kita tidak perlu terbawa permasalahannya cukup berusaha menjadi juru damai.” jelas Husen.

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Covid-19 Akan Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan

Reporter Diva Raisa; Editor Taufik Akbar Harefa

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan pelandaian, beberapa ilmuan memprediksi bahwa Covid-19 akan bertahan lama. Suatu negara perlu mempertimbangkan langkah-langkah apabila ingin dikatakan hidup berdampingan dengan virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa virus corona akan tetap hidup menjadi sebuah endemi di dunia.

Hal ini kembali mengingatkan kejadian pertanggal 16 Agustus lalu, dimana Singapura mengkategorikan Covid-19 sebagai penyakit biasa, yang artinya mereka siap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

Dengan adanya prediksi tersebut, kata Wiku, hal baik yang dapat ditangkap yakni di masa mendatang kekebalan masyarakat akan meningkat terhadap virus corona seiring dengan akselerasi vaksinasi ataupun infeksi alamiah.

Dengan demikian, angka perawatan dan kematian pasien Covid-19 akan berkurang meskipun virus masih tetap ada dan terus beredar.

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya. Setidaknya ada lima hal yang diupayakan Pemerintah Indonesia untuk membentuk ketahanan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pertama, pengendalian kegiatan masyarakat dan modifikasi perilaku menjalankan protokol kesehatan.

Kedua, mempercepat pembentukan kekebalan imunitas atau herd immunity secara gradual atau bertahap.

Ketiga, yakni terus meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan secara merata di seluruh pelosok daerah melalui testing, tracing, dan treatment.

Keempat, mengawasi distribusi varian virus yang muncul dan terus berkembang.

Upaya terakhir yakni menyusun rencana ketahanan kesehatan masyarakat jangka panjang dengan melibatkan pertimbangan multidisiplin, seperti interaksi antarmanusia, hewan, dan tumbuhan sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

MRT Jakarta yang beroperasi di Tengah Pandemi
Sumber: jakartamrt.co.id

Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Jakarta Galci Nur Zharfani, beranggapan bahwa Hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti putus asa atau menyerah, akan tetapi harus ada perubahan perilaku, cara pandang dan beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Ia juga mengatakan tidak hanya sektor Hulu dimana pemerintah mengutamakan aspek 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), penerapan 5M serta percepatan vaksinasi. Pemerintah juga turut andil dalam percepatan pada sektor hilir.

“Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan langsung maupun subsidi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Jika pemerintah melakukan hal tersebut, saya optimis bahwa hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan hal yang mustahil,” Ujar Galci.

HUT RI ke-76, Mensekneg: Hentikan Kegiatan Tiga Menit Saja

HUT RI ke-76, Mensekneg:  Hentikan Kegiatan Tiga Menit Saja

Reporter Naura Aufani Zalfa; Editor Aulia Gusma Hendra

Mahasiswa yang ikut serta dalam menghentikas aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada tanggan 17 Agustus 2021 pukul 10.17 WIB.
Foto: Sulthon Naquein

Kini sudah tahun ke-2 Indonesia memperingati hari kemerdekaan ditengah pandemi Covid-19. Masih dalam suasana pandemi Covid-19, upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 harus diselenggarakan secara terbatas.

Meski demikian, untuk memeriahkan HUT RI ke-76, pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam Upacara 17 Agustus 2021 secara daring bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Upacara Virtual HUT ke-76 RI bisa diikuti hingga 40.000 peserta. Pendaftaran akan ditutup bila kuota maksimal sudah terpenuhi.” Ujar Pranata Humas Ahli Pertama Kemensetneg, Bayu Gialucca Vialli yang dilansir melalui Kompas Tren.

Dalam Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka yang telah selesai digelar pada Kamis (17/8/2021), Presiden Joko Widodo bersama istrinya Iriana Joko Widodo mengenakan pakaian adat Lampung. Berbeda dengan Jokowi, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin bersama Istri Wury Estu Handayani mengenakan pakaian adat asal Sukabumi, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba dengan mengenakan pakaian adat Lampung, sementara Ibu Negara mengenakan busana nasional kain songket.
Sumber: Antara Foto

Berbeda dari tahun sebelumnya, pada Upacara HUT RI ke-76 di Istana Negara, Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan naskah proklamasi. Dan saat dibacakan, naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno pun ditampilkan.

Keikutsertaan Mahasiswa dalam menyemarakkan HUT RI ke-76 melalui Upacara Virtual dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Formasi pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara (TNI AU) ikut memeriahkan peringatan HUT ke-76 RI. Dipantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, formasi pesawat temput TNI AU itu disebut sebagai “Garuda Flight” yang terdiri dari delapan pesawat F-16 Figting Falcon.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional menyampaikan agar seluruh masyarakat dapat menghentikan kegiatan sejenak dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2021 pada pukul 10.17 WIB.

“Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat,”

“Ambil sikap sempurna, berdiri tegak, untuk menghormati Peringatan Detik-Detik Proklamasi” Ujarnya dalam video yang ditayangkan pada Minggu, 15 Agustus 2021.

Dalam menanggapi imbauan ini, mahasiswa pun tergerak untuk ikut serta menghentikan segala aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada pukul 10.17 WIB. Salah satunya Sulthon Naquein, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Padang. Ia menjelaskan, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan penerus bangsa harus ikut serta dan mengenang sejarah dengan baik.

“Peran Mahasiswa sebagai agen perubahan dan juga penerus bangsa sangat diperlukan khususnya bagi kemajemukan dan juga kemajuan dari negara ini dengan menghargai jasa pahlawan yaitu dengan mengikuti sikap sempurna selama 3 Menit, yang artinya kita mengenang sejarah dengan baik.” Ujarnya.

Mahasiswa yang ikut serta dalam menghentikas aktivitas dan melakukan sikap sempurna selama 3 menit pada tanggan 17 Agustus 2021 pukul 10.17 WIB.
Foto: Sulthon Naquein

Selain itu, Sulthon berpendapat dengan mengikuti anjuran tersebut kita dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme.

“Kita harus mengikuti anjuran untuk melakukan sikap sempurna pada 10.17 agar kita dapat menghargai jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalisme serta patriotisme bagi seluruh masyarakat.” Tambahnya.