Kabar Baik! Film Lokal Naik Kancah Internasional

Kabar Baik! Film Lokal Naik Kancah Internasional

Reporter Ilham Balindra; Editor Tiara De Silvanita

Poster Film Seperti Dendam Rindu Harus Terbayarkan
Sumber: Instagram-@sepertidendamfilm

Toronto International Film Festival (TIFF) ke-46 memasukkan film asal Indonesia “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” pada kategori Contemporary World Cinema.

TIFF adalah Festival Film yang diadakan setiap tahunnya  di Kanada sejak 1976. TIFF ke-46 sendiri berlangsung dari tanggal 9-18 September 2021

Berangkat dari novel Eka Kurniawan, film ini menceritakan tentang pria bernama Ajo Kawir yang mencari maskulinitas karena masalah dalam dirinya yakni impotensi.

Edwin yang menjadi sutradara dalam film  ini namanya sudah malang melintang di perfilman Indonesia. Sebelumnya Ia pernah menjadi sutradara terbaik di Festival Film Indonesia 2017 dengan film berjudul “Posesif” dan masuk nominasi dalam kategori yang sama di tahun berikutnya dengan film “Aruna dan Lidahnya”.

Mahasiswa UIN Jakarta, Asep Sopian yang juga pengulas film dalam youtube Nontonlagi Channel berpendapat bahwa tidak mengherankan film ini masuk dalam festival-festival internasional, mengingat  film tersebut digarap oleh sutradara handal seperti Edwin .

“Untuk masuk TIFF terus Locarno Festival itu susah banget, buat masuk ke sana sebagai official selection saja susah, banyak persyaratan, filmnya juga harus benar-benar bagus. Berarti film ini sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya,” ujarnya.

Sebelum mengumumkan bahwa film ini masuk dalam TIFF, dalam laman Instagram @sepertidendamfilm juga masuk dalam ajang Locarno Film Festival yakni festival film yang digelar secara tahunan di Swiss sejak 1946.

Pada Locarno Film Festival, film ini mendapatkan Golden Leopard yang diberikan kepada tim terbaik dalam kompetisi Concorso Internazionale.

Virus Corona Varian Delta dan Delta Plus, Kenali Perbedaanya!

Virus Corona Varian Delta dan Delta Plus, Kenali Perbedaanya!

Oleh Farhan  Mukhatami; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi : Virus Covid-19 Varian Delta Plus
Sumber : Unsplash/Viktor Forgacs

Belum usai kasus Covid-19 akibat varian virus Corona Delta di Indonesia, kini muncul lagi varian virus baru bernama varian Delta Plus yang merupakan turunan dari virus varian Delta

Kasus Covid-19 varian Delta Plus yang juga memiliki nama B.1.617.2.1 atau AY.1 muncul di Indonesia dan dibenarkan oleh Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ejikman, Prof. Amin Subandrio.

“Ya, benar kita temukan varian Delta Plus di Jambi dan Mamuju,” ucapnya melalui sambungan telepon, Rabu (28/7).

Lalu, apa yang membedakan varian Delta dengan Delta Plus?

Dalam twitter resmi World Health Organization (WHO), Kepala Ilmuwan Dr. Soumnya Swaminathan menerangkan varian Delta pertama kali terdeteksi di India dan terbentuk akibat gabungan mutasi virus, sehingga menyebabkan varian tersebut lebih menular dibandingkan virus aslinya.

Menurutnya, virus varian Delta ini dua kali lebih menular dari virus Corona. Artinya jika terpapar varian ini, akan punya lebih muatan virus.

“Kemungkinan satu orang tidak hanya dapat menularkan virus ke dua orang, tetapi dapat menularkan virus ke empat, enam, atau bahkan delapan orang,” ujar Soumnya, dikutip dari Twitter, Rabu (28/7).

Sementara itu, varian Delta Plus merupakan turunan atau mutasi dari varian Delta. Perbedaanya terletak pada mutasi tambahan K417N pada protein lonjakan virus yang dipakai oleh virus untuk menginfeksi sel-sel sehat.

Menurut Soumnya, mutasi K417N saat ini juga menjadi perhatian karena terlihat pada varian Beta yang pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan dan Gamma yang pertama kali teridentifikasi di Brasil.

“Disebut plus karena memiliki mutasi lain, yang juga terlihat pada varian Beta dan gamma yang berpotensi juga berdampak pada pembunuhan antibodi virus ini dan mungkin menjadi lebih mematikan karena resisten terhadap vaksin dan obat,” kata Soumya.

Selain itu, WHO menyebutkan varian Delta Plus saat ini hanya menyumbang sebagian kecil dari urutan varian Delta.

Akan tetapi, WHO mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada karena varian ini tetap berisiko terhadap kesehatan, melihat varian yang muncul telah menunjukkan peningkatan penularan.

Gempa 8,1 Magnitudo Guncang Alaska, Adakah Dampak bagi Indonesia?

Gempa 8,1 Magnitudo Guncang Alaska, Adakah Dampak bagi Indonesia?

Reporter Nisrina Fathin; Editor Elsa Azzahraita

Ilustrasi mengukur besarnya gempa.
Sumber : Instagram @raspishake

Pantai Alaska diguncang gempa tektonik  dengan kekuatan 8,1 pada Kamis (29/7) pukul 13:15 WIB berdasarkan hasil laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Indonesia.

Titik pusat gempa ini terjadi di koordinat 55,325° dan LU 157,841° BB, tepatnya di laut dengan jarak 104 km arah tenggara Perryville, Alaska, dengan sumber gempa di kedalaman 36 km.

Dilihat dari lokasi titik pusat gempa dan sumber kedalaman, gempa bumi ini  merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas pada lempeng Alaska. Hasil analisis mekanisme sumber ini menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa bumi ini berpotensi menimbulkan tsunami kurang dari 0,3 meter di wilayah Indonesia.

Merespon hal ini, Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, berdasarkan hasil pemodelan BMKG, untuk wilayah Indonesia  tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami sebab tidak adanya potensi tsunami di Indonesia.

Daryono mengatakan gempa ini sempat memicu dikeluarkannya peringatan dini tsunami yang akibat terjadinya aktivitas gempa bumi susulan lebih dari 25 kali dengan magnitudo kurang dari 6,0 sejak siang hingga pukul 16.00 WIB. Hal ini mengakibatkan  beberapa sirine perintah evakuasi sempat dibunyikan.

Namun, hasil monitoring muka laut hanya mencatat perubahan yang tidak akan berdampak, sehingga peringatan dini tsunami diakhiri. “Berdasarkan hasil pemodelan ini BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia, untuk itu masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya kepada isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tandas Daryono.

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Krisis Humanis, Panglima TNI Copot 2 Komandan Merauke

Reporter Taufik Akbar Harefa; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi kekerasan
Sumber: Twitter – @Yahoo_ID

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Merauke Johanes Abraham Dimara, dan Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Merauke Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto.

Perintah Panglima TNI itu setelah adanya insiden dua prajurit yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menginjak kepala pria difabel di Merauke, Papua.

“Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militernya,” ujar Hadi, Rabu (28/7/).

Panglima pun meminta agar proses serah terima jabatan dilaksanakan pada malam ini.

“Jadi saya minta malam ini langsung serah-terimakan (jabatan). Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu,” tegas Hadi.

Marsekal Hadi menegaskan bahwa Danlanud dan Dansatpom Lanud Merauke dicopot lantaran tak dapat membina anggotanya. Dia pun marah dengan perbuatan oknum anggota TNI tersebut.

“Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” tutur Hadi.

Diketahui, peristiwa ini terungkap setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan anggota TNI AU menginjak kepala seorang warga di media sosial.

Dalam video berdurasi 1:20 menit, tampak dua orang anggota TNI AU mendorong pemuda tunarungu dan tunawicara ke trotoar jalan. Salah satu menahan punggung pemuda tersebut dengan lututnya, sementara seorang lagi menginjak kepalanya dengan sepatu laras panjangnya. 

Ilustrasi tindakan kekerasan oleh aparat kepada difabel di Merauke
Sumber: Instagram – @YayasanLBHIndonesia

Mahasiswi Fdikom UIN Jakarta Ummi Khadijah Saleh, mengaku sangat miris melihat aksi kekerasan oleh kedua oknum tersebut.

“Jujur, disaat melihat video oknum berseragam menindak masyarakat dengan mengikat tangan ke belakang, menginjak kepala manusia dengan kaki sunggu terasa sangat miris, karena tidak terlihat naluri kemanusiaan di dalam diri prajurit. Toh 2 anggota militer ini pun baru saja datang dan langsung bertindak tanpa menanyakan apa yang terjadi di tempat kejadian. Sangat menyudutkan dan tindakannya sangat tidak bisa dibenarkan”, Ujar Ummi.

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fikri Haikal Ramadhan, berharap aparat bersifat humanis dan tidak gegabah. “Harapnya aparat keamanan bertindak lebih humanis bukan represif, ini juga salah satu kekurangan dari aparat keamanan negara kita yang mana hal-hal kecil itu bisa jadi besar, jadi seolah kriminal. Sementara hal kriminal dan kejahatan yang lebih besar lainnya itu bisa tersembunyikan”, tutur Haikal.

Iklim Sekarat, Makhluk Hidup Melarat

Iklim Sekarat, Makhluk Hidup Melarat

Oleh Tiara De Silvanita; Editor Nur Arisyah Syafani

Bencana ekstrem dampak dari krisis iklim
Sumber: instagram-Karmagawa

Apa yang terjadi apabila kenaikan suhu bumi melewati ambang batas 1,5 derajat celcius?

Kita merasakan bagaimana bumi menjadi semakin panas dari hari ke hari, cuaca yang makin tak menentu, hingga bencana yang semakin sering terjadi. Banjir ekstrem yang saat ini terjadi di sejumlah negara Eropa dan Cina adalah bukti nyata krisis iklim mengganggu kestabilan alam.

Seperti dampaknya, penyebab dari krisis iklim pun berskala global. Sistem antar negara yang dipimpin oleh oknum dengan konflik kepentingan masing-masing. Memprioritaskan pertumbuhan ekonomi segelintir dari sektor ekstraktif dan energi fosil yang secara langsung mengorbankan ekosistem, flora, fauna, bahkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Komitmen Nihil Perjanjian Paris

Hampir 6 tahun berlalu sejak penandatanganan Perjanjian Paris, tak satupun negara industri yang berada di jalur untuk memenuhi komitmennya.

Dalam Perjanjian Paris, semua negara dengan mempertimbangkan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities, diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas 2 derajat celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra industri.

Kurva kenaikan suhu bumi dari rata-rata masa pra industri. Ambang batas kenaikan suhu berdasarkan IPCC (2018) adalah 1,5 derajat celcius.
Sumber: Youtube-Earthrise

Tertuang dalam Laporan Khusus Lembaga Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2018, menunjukkan target 2 derajat celsius dikatakan terlambat menghindari bencana iklim. Dalam hal ini, melewati ambang batas 1,5 derajat celcius saja dampaknya sudah signifikan. Perbedaan 0,5 derajat celcius menyebabkan konsekuensi fatal bagi penduduk bumi dan ekosistem.

Krisis Iklim Tidak Pernah Adil

Masih dalam laporan IPCC, kemiskinan akibat krisis ikllim akan melanda 50% penduduk bumi. Hal ini secara signifikan memperparah risiko bagi ratusan juta orang akibat kekeringan, banjir, suhu panas ektrem dan kelangkaan pangan.

Peta sebaran negara penghasil emisi (indikator merah artinya penghasil tertinggi)
Peta sebaran negara yang terdampak krisis iklim (indikator merah artinya paling terdampak)
Sumber: Youtube-Earthrise

Dalam peta sebaran di atas, menunjukkan bahwa negara-negara yang berkontribusi menghasilkan emisi di dunia dalam jumlah besar  memiliki ‘risiko kecil’ terdampak krisis iklim.

Sebaliknya, negara yang menghasilkan emisi lebih rendah, yaitu negara-negara di belahan bumi selatan atau notabene disebut negara dunia ketiga malah akan merasakan dampak lebih parah.

Agar lebih jelas lagi, mari perhatikan wilayah Indonesia. Dalam peta sebaran tersebut, Indonesia diwarnai ‘hijau menuju oranye’ artinya sumbangan emisi Indonesia terhadap dunia lebih rendah dibanding negara lain yang berwarna ‘merah’.

Namun mirisnya, dampak yang akan dirasakan Indonesia akibat krisis iklim diindikatorkan ‘merah’ atau ‘risiko tinggi’.

Tentu dari sini kita sudah melihat angka-angka ketimpangan bukan?

Kondisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrem dan kenaikan muka air laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan puluhan juta orang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, risiko tersebut menjadi berlipat ganda.

Proyeksi dari Climate Central menyebutkan bahwa, setidaknya 23 juta orang di Indonesia akan terdampak langsung dan dipaksa menjadi pengungsi internal jika kenaikan muka air laut mencapai 0,6 – 2 meter di akhir abad.

Fenomena tersebut sudah dialami oleh masyarakat garis depan yang terdampak krisis iklim, seperti di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang dihantam banjir rob dua kali di tahun 2020, hal yang belum pernah terjadi selama 65 tahun terakhir.

Komunitas nelayan di pesisir Nambangan dan Cumpat, Surabaya yang dihantam “angin timur pamitan” yang menyebabkan gelombang tinggi dan banjir rob serta merusak puluhan kapal nelayan.

Desa Matawai Atu, di pesisir Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang tergerus abrasi hingga 100 meter. Merupakan sedikit gambaran  dari rentetan bencana lain yang akan menyusul. Inilah mengapa krisis iklim tidak pernah adil terlebih terhadap masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Masalah Besar Butuh Solusi Besar

Melihat tren pembicaraan di kanal sosial media masih condong pada berita yang sifatnya entertainmet, seperti gosip influencer, Korean Pop, prank dan ribuan program lainnya yang serupa. Hal ini merupakan tamparan kenyataan bahwa topik krisis iklim belum menjadi pembicaraan yang digandrungi di tengah masyarakat.

Padahal urgensi membentuk opini publik untuk menekan pemangku kebijakan agara tidak abai dalam menangani krisis iklim amatlah penting.

Penelitian Stephan dan Chenoweth (2008) menunjukkan bahwa dibutuhkan 3,5% dari populasi untuk merubah suatu sistem yang rusak. Itu sebabnya, sebagai masyarakat sipil, kita butuh jalan bersama-sama  mendorong pemerintah agar mendeklarasikan darurat iklim.

Aksi teatrikal yang menggambarkan masa depan penuh darah akibat krisis iklim.
Sumber: Dok. Extinction Rebellion Indonesia

Generasi kita memiliki pilihan dan sebagai garda terakhir sebelum kepunahan homo sapiens terjadi. Tidak ada satupun individu yang bisa disalahkan atas keadaan saat ini. Sistem rusak yang membawa kita pada kehancuran ekologis saat inilah yang harus diubah.

UKT UIN Jakarta Diskon 50%, Begini Tanggapan Mahasiswa

UKT UIN Jakarta Diskon 50%, Begini Tanggapan Mahasiswa

Reporter  Aulia Gusma Hendra; Editor Nur Arisyah Syafani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sumber : spmb.uinjkt.ac.id

UIN Jakarta menetapkan kebijakan pengurangan uang kuliah tunggal (UKT) sebesar 50% dari nilai kelompok UKT yang ditetapkan. Kebijakan ini termaktub dalam surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis pada 30 Juni 2021.

Dikutip dari instagram @semauinjkt Senin, (19/7) keringanan UKT ini merupakan hasil audiensi Senat Mahasiswa (Sema) UIN Jakarta. Hasil tersebut dimuat dalam SK Rektor UIN Jakarta Nomor 616 Tahun 2021 tentang keringanan UKT pada program sarjana di lingkungan UIN Jakarta.

Pemberian keringanan UKT diberikan untuk mahasiswa mulai semester 9 dan 10 dari angkatan 2017. Keringanan UKT ini tidak berlaku untuk golongan UKT kelompok 1 dan untuk program studi Pendidikan Dokter.

Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi angkatan 2017, Karimah Mujadillah berpendapat sangat senang dengan kebijakan ini.

“Terkait diskon UKT 50 % ya, sangat senang sih pastinya. Bukan cuma saya, angkatan 2017 yang lain juga  pasti senang. Karena sebelum ini kan beredar screen capture mengatakan bahwa tidak ada potongan UKT untuk angkatan 2017, tetapi ternyata surat keputusan potongan UKT ini turun ya pasti sangat senang,” Ungkapnya saat diwawancarai Tim DNK TV Senin,  (19/7).

Screen Capture jawaban pihak akademik UIN Jakarta
Sumber: Mahasiswa UIN Jakarta

Karimah juga menceritakan, perihal salah seorang mahasiswa angkatan 2017 yang mengirimkan email kepada pihak akademik UIN Jakarta untuk menanyakan tentang potongan UKT untuk angkatan 2017, kemudian pihak akademik menjawab pembayaran UKT tetap dibayar penuh sampai lulus. Screen capture ini beredar dan menjadi polemik di kalangan mahasiswa khususnya angkatan 2017. Melihat keadaan pandemi yang membuat penutupan sektor di berbagai bidang, menjadi alasan mahasiswa sulit membayar UKT secara penuh.

Karimah berharap, kebijakan ini tidak hanya berhenti di angkatan 2017, tapi terus berlangsung sampai angkatan berikutnya. Dengan tidak adanya mata kuliah di semester 9 karena rata-rata sedang mengurus skripsi maka berat jika harus membayar UKT secara penuh.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum  Fajar Alif Muhammad yang sangat mendukung penuh kebijakan ini.

“Saya sangat mendukung penuh kebijakan pemotongan UKT ini, karena jika kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya sistem UKT,  setiap mahasiswa dari semester 9 ke atas telah diberlakukan potongan biaya perkuliahan. Maka dari itu, seharusnya walaupun sekarang sistem UKT, otomatis juga tetap diberlakukan kebijakan potongan biaya perkuliahan,” Ucapnya.

Fajar menjelaskan bahwa ia pernah ikut mengawal audiensi dari Sema-U kepada pihak rektorat yang membahas mengenai potongan UKT.  Yang diterima dengan baik oleh pihak rektorat, dan kemudian diteruskan sebagai bahan diskusi kepada jajaran dekanat.

Dengan adanya kebijakan ini, Fajar berharap bisa meringankan sedikit beban mahasiswa UIN Jakarta. “Menurut saya kebijakan ini sangat membantu mahasiswa, terutama angkatan 2017. Apalagi keadaan pandemi seperti sekarang, maka dari itu dengan adanya kebijakan ini diharapkan meringankan sedikit beban mahasiswa,” Ujarnya.

Menelisik Idul Adha Kedua di Tengah Wabah Covid-19

Menelisik Idul Adha Kedua di Tengah Wabah Covid-19

Oleh Sadam Al-Ghifari; Editor Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi perayaan Hari Raya

Pandemi Covid-19 sudah hampir memasuki tahun kedua di Indonesia. Begitupun degan Hari Raya Idul Adha 2021 yang juga akan dilaksanakan kedua kalinya dalam masa pandemi. Setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2020.

Banyak yang berharap pandemi ini segera berakhir. Tetapi menjelang Idul Adha 2021, justru realita yang terjadi kasus semakin meningkat. Adanya varian baru, yaitu varian delta disinyalir menjadi penyebab dari naiknya angka kasus tersebut. Varian delta dinilai memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dan kuat.

Keadaan pun berubah menjadi lebih genting, terjadi krisis kesehatan yang mendalam, serta kasus Covid-19 yang juga terasa sangat dekat dari lingkungan dan kehidupan kita seperti keluarga, ulama, guru dan orang-orang yang kita cintai terpapar dan bahkan berjatuhan menjadi syuhada.

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengimbau masyarakat agar melaksanakan aktivitas ibadah termasuk shalat Idul Adha di rumah masing-masing. Bukan di masjid atau lapangan yang berpotensi menjadi kerumunan. Imbaun tersebut untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Hal senada datang dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Chalil Nafis, yang mengingatkan kepada umat agar pelaksanaan shalat di wilayah zona merah dilakukan sendiri atau berjamaah di rumah.

Ia mengingatkan, di tengah kebijakan PPKM Darurat dan penyebaran Covid-19 yang semakin massif, agar umat patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya serta Ulil Amri, yang mengurus dan berkuasa, yaitu pemerintah.

Menurutnya, imbauan tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Agama dan Fatwa MUI berkenaan dengan shalat Ied dilaksanakan di rumah. Bukan di masjid atau lapangan yang berpotensi terjadi kerumunan yang bisa menyebabkan penularan.

‘’Berkenaan dengan shalat ied itu tidak ditiadakan. Tetap ada shalat ied. Yang ditiadakan adalah di masjid di lapangan karna khawatir berkerumun,’’ ujarnya dikutip dari TVMUI, Minggu (18/7).

Untuk itu, sebaiknya, pelaksanaan shalat idul Adha yang berada di zona merah, dilakukan di rumah Bersama keluarga. Ia menyarankan, Suami atau kepala keluarga bersedia menjadi imam dan khatib.

Lantas, bagaimana hukum shalat Idul Adha khususnya di tengah masa pandemi?

Anggota Komisi Fatwa MUI, KH Mukti Ali Qusyairi, mengatakan sejumlah imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum shalat Idul Adha. Shalat Idul Adha menurut Madzhab as-Syafii hukumnya adalah sunnah muakkadah, menurut Madzhab al-Malikiy juga hukumnya adalah sunnah.

Sedangkan, menurut Madzhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, dan menurut Madzhab Imam Ahmad bin Hambal hukumnya fardhu kifayah yang artinya jika di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya maka yang lain tidak wajib melaksanakannya alias kewajibannya telah gugur.

Menurutnya, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa shalat Idul Adha adalah sunnah. Sebab, hanya shalat lima waktu yang wajib dilaksanakan oleh seluruh individu umat muslim. Sedangkan shalat-shalat yang lain tidak wajib.

Apalagi, mayoritas umat muslim di Indonesia bermadzhab As-Syafii, mereka meyakini Shalat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Sehingga, menurut al-Syekh Ibrahim al-Bajuri, seorang ulama Madzhab as-Syafii, di dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Syarhi Fath al-Qarib al-Mujib, menyatakan bahwa shalat Idul Adha tidak disyaratkan dilaksanakan secara berjamaah.

Meski begitu, lanjut kiai Mukti, Shalat Idul Adha sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, dan sah apabila dilakukan secara sendirian (Munfarid). Pelaksanaanya bisa dilakukan di mana saja seperti di rumah, di pinggir jalan Ketika dalam perjalanan (musafir), di lapangan, di sawah, atau di mana saja asalkan tempatnya suci.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (LBM PWNU) DKI Jakarta ini mengatakan, jika shalat Idul Adha dilaksanakan secara berjamaah. Maka disunnahkan untuk dilengkapi dengan Khutbah. Sedangkan jika sendiri (Munfarid) maka tidak disunnahkan dengan khutbah.

Bahkan, ada Sebagian pendapat ulama yang mengatakan makruh untuk melaksakanakan shalat idul Adha bagi orang-orang yang sedang melaksanakan Ibadah Haji.

‘’Menurut pendapat ulama yang layak dipegang pendapatnya (al-mu’tamad), bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang sedang tidak ada di Mina tidak disunnahkan melaksanakan shalat Idul Adha secara berjamaah—dan menurut sebagian pendapat malah justru makruh—dan dianjurkan dilaksanakan sendirian sebab kesibukannya dalam menjalankan berbagai aktivitas ritual Ibadah Haji,’’ ujarnya.  

Bagaimana pelaksanaanya jika dilakukan di tengah pandemi seperti ini?

KH Mukti menerangkan, seoarang ahli Bernama Al-Syekh Ibrahim al-Bajuri menyatakan bahwa, “Wa fa’alaha fi al-masjid afdharu li-syarafihi illa li-‘udzrin” artinya,  melaksanakan shalat Idul Adha di masjid lebih utama (afdhal) karena mulyanya masjid kecuali uzur.  Ketika ada uzur dan kedaruratan maka shalat Idul Adha di masjid tidak afdhal lagi. Di antara uzur itu dicontohkan sempitnya masjid sedangkan jamaahnya jauh melebihi kapasitas sehingga masjid tidak bisa menampungnya. Uzur yang nyata saat ini adalah covid-19.

Katika ada uzur yang nyata, seperti Covid-19 sebagai penyakit pandemi, maka shalat jamaah Idul Adha di masjid sudah tidak afdhal lagi alias tidak mendapatkan nilai pahala keutamaan sama sekali.

Beliau juga menyatakan bahwa menjaga kesehatan dan menolak bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain adalah tujuan dari syariat Islam. Al-maqashid al-syari’ah, yaitu al-hifdzu al-nafs. Sedangkan shalat Idul Adha adalah sunnah dan boleh dilaksanakan sendirian di rumah. Tentu saja ketika wajib dan sunnah berada di satu waktu, maka wajib harus diprioritaskan dan dimenangkan dari sunnah.

Selain itu, lanjut kiai Mukti, hal ini tentu mengakibatkan dilema bagi seseorang dalam memilih dua hal, antara mengambil maslahat yaitu kesunnahan serta keutamaan jamaah di masjid dengan menolak bahaya penularan covid-19.

Permasalahan yang dilematis semacam ini dijawab oleh Kaidah-Kaidah Fikih (al-Qawa’id al-Fiqhiyyah) yang menyatakan bahwa, daru al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih, artinya, menolak kerusakan diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.  Karena Al-Quran dan hadits melarang umat manusia menjerumuskan diri ke dalam kerusakan, dan tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Sehingga, kiai Mukti menilai, solusi terbaik yaitu melaksanakan shalat Idul Adha secara mandiri (Munfarid) di rumah masing-masing. Lagi pula, menurut fikih Madzhab as-Syafii dan Madzhab al-Malikiy adalah sah dengan tetap mendapatkan pahala kesunahan shalat dan mendapatkan tambahan pahala dari kewajiban menjaga kesehatan dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam ushul fikih dikatakan bahwa, wajib adalah yutsabu ‘ala fi’lihi wa yu’aqabu ‘ala tarkihi, pahala jika dikerjakan, dan dosa jika ditinggalkan. Ini pun berlaku bagi kita dalam menjalankan kewajiban menjaga kesehatan.

Terakhir, ia berpesan dengan mengutip kata bijak dari Al-Syekh Ibrahim al-Bajuri, ‘’Lebaran bukan bagi seorang yang pakaiannya baru, akan tetapi lebaran bagi seorang yang ketaatannya bertambah. Lebaran bukan bagi seorang yang memperindah dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi lebaran bagi seorang yang dosa-dosanya dimafaatkan.’’

Lebaran bukan bagi seorang yang pakaiannya baru, akan tetapi lebaran bagi seorang yang ketaatannya bertambah. Lebaran bukan bagi seorang yang memperindah dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi lebaran bagi seorang yang dosa-dosanya dimafaatkan.

Baginya, kata-kata bijak ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Agar tidak berbelanja baju baru di pusat perbelanjaan. Karena sejatinya, lebaran bukan untuk orang-orang yang memakai baju baru, tetapi karna sedang ada Pandemi Covid-19 dan menaati aturan PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah.

Menimbang Baik-Buruk Vaksin Berbayar

Menimbang Baik-Buruk Vaksin Berbayar

Reporter Mitha Theana; Editor Tiara De Silvanita

lustrasi Vaksin.
Sumber: Shutterstock-PalSand

Kepala Unit Program Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksin Gotong Royong di Indonesia. Menurutnya hal tersebut dapat menimbulkan masalah akses dan etika selama pandemi.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses vaksinasi. Pembayaran apa pun bentuknya dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan,” kata Lindstrand dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan, menyinggung situasi Covid-19 Indonesia yang tengah menghadapi lonjakan penularan virus corona dalam beberapa pekan terakhir.

Kematian banyak terjadi pada orang lanjut usia dan kelompok rentan. Untuk itu dia mendorong akselerasi (percepatan) vaksinasi harus dilakukan di Indonesia.

Seorang mahasiswa UIN Jakarta Sulthony menanggapi kebijakan tersebut, menurutnya terdapat dua hal yang dapat muncul akibat vaksin berbayar ini yaitu manfaat positif juga kemungkinan buruk.

“Adanya manfaat dalam hal ini, karena dapat mempercepat penerimaan vaksin masyarakat Indonesia yang tentu juga mempercepat menuju herd imunity.” ujarnya, kepada DNK TV pada Jum’at, (16/7).

Menurutnya vaksin berbayar dapat memudahkan masyarakat dengan kepentingan kerja atau kegiatan lain yang mengharuskan keluar daerahnya. Karena, lambatnya pelaksanaan vaksinasi dari pemerintah akibat terbatasnya SDM nakes dan dosis vaksin.

Sulthony menambahkan vaksinasi mandiri efektif bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan daripada harus menunggu lama vaksinasi pemerintah. Tetapi ia juga melihat kemungkinan buruk rentan terjadi, seperti adanya oknum nakal seperti penimbunan, harga yg ditinggikan, hingga adanya vaksin ilegal.

“Mengingat juga dugaan kasus nakes yang tidak menyuntikkan vaksinnya ke penerima vaksin di Karawang, ditakutkan vaksin yang tidak disuntikkan itu akan dijual lagi ke penyelenggara vaksin mandiri dengan harga murah,” ujarnya.

Jadi, pemerintah harus benar-benar fokus pada pengawasan terhadap kebijakan ini.

Indonesia Optimis jadi Produsen Baterai Mobil Listrik Dunia

Indonesia Optimis jadi Produsen Baterai Mobil Listrik Dunia

Oleh Anggita Fitri Chairunisa; Editor Tiara De Silvanita

Ilustrasi pengisian baterai kendaraan listrik
Sumber: freepik.com

Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Hal inilah yang mendasari pernyataan dari Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang bahwa Indonesia sangat siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia sepanjang 2019 menjadi produsen terbesar di dunia yang menghasilkan 800 ribu ton bijih nikel per tahun.

Untuk pembuatan baterai dibutuhkan tiga bahan baku utama yaitu nikel, lithium, dan kobalt. Untuk nikel, Indonesia menguasai sebesar 30 persen. Dibandingkan beberapa negara lain, keunggulan Indonesia yaitu memiliki nikel laterit yang merupakan produk laterisasi atau pelapukan batuan ultramafik (batuan yang mengandung magnesium dan besi.

Saat ini permintaan kendaraan listrik terus meningkat dan diperkirakan tumbuh sekitar 55 juta unit di dunia pada 2040. Sejalan itu kebutuhan baterai lithium juga meningkat yang diramalkan akan ada kapasitas lebih dari 500 GWh untuk kendaraan listrik pada 2030.

Agus mengatakan dari sana terlihat permintaan baterai akan semakin besar, begitu pula dengan bahan baku pembuatannya. Dari situlah Indonesia dianggap berpeluang menjadi pemain industri besar.“Melalui program ini baterai akan jadi komponen paling berharga yang mewakili 35 persen dari biaya pembuatan Electronic Vehicle (kendaraan listrik),” Jelasnya.

Sampai saat ini sudah ada sembilan perusahaan di Indonesia yang berkonsentrasi terhadap industri kendaraan listrik, empat di antaranya adalah produsen baterai dan lima pemasok bahan baku.

Dengan demikian Indonesia mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai bahan baku, kilang, manufaktur perakitan dan manufaktur kendaraan listrik, hingga daur ulang.

Berikut 4 Produsen baterai di Indonesia :

  1. ABC Everbright
  2. International Chemical Industry
  3. Panasonic Gobel
  4. Energizer

Berikut 5 Pemasok bahan baku baterai di Indonesia:

  1. Huayue Nickel Cobalt
  2. QMB New Energy Material
  3. Weda Bay Nickel
  4. Halmahera Persada Lygend
  5. Smelter Nikel Indonesia

Seorang mahasiswa UIN Jakarta, Delima Luzen mengatakan bahwa sudah seharusnya kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga dapat memperlihatkan bahwa negara kita mampu bersaing dengan negara lain.

“Hal ini tentu harus disambut dengan baik karena dengan kesiapan Indonesia untuk menjadi produsen, itu menujukkan bahwa Indonesia memanfaatkan kekayaannya dengan baik. Selain itu, dengan menjadi pemasok baterai untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat memperlihatkan bahwa Indonesia mampu untuk bergelut di dunia industri dan dapat bersaing di bidang tersebut dengan negara lain,” ujarnya kepada DNK TV pada Jumat, (16/7).

DNK TV Virtual Tour dan Sharing Session bersama BINUS TV

DNK TV Virtual Tour dan Sharing Session bersama BINUS TV

Reporter Siti Nur Khofifah; Editor Elsa Azzahraita dan Nur Arisyah Syafani

Virtual Tour dan Sharing Session bersama Binus TV dan Binus TV Club, Kamis (15/7).

DNK TV mengadakan Virtual Tour dan Sharing Session bersama Binus TV dan Binus TV Club melalui zoom meeting pada Kamis (15/7). Kegiatan ini dihadiri oleh President of BINUS TV Club Clarissa Septiani dan Head of Public Relation BINUS TV Club Julian Andhika Diputra, Station Manager DNK TV Rian Fahardhi Risyad, dan Head of HRD DNK TV Tentya Noerani sekaligus sebagai moderator,  serta diikuti oleh seluruh anggota DNK TV.

Kegiatan ini diawali dengan pengenalan Binus TV dan Binus TV Club, dilanjut pengenalan kepengurusan, program-program hingga event yang diselenggarakan kedua lembaga tersebut.

Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan fisik membuat DNK TV belum bisa mengunjungi studio BINUS TV secara offline. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa semangat para peserta Virtual Tour dan Sharing Seasson ini untuk mengenal sistem kepengurusan serta lingkungan di BINUS TV.

Pada sesi Virtual Tour, peserta diajak untuk melihat lingkungan di dalam studio Binus TV.

Sharing Session oleh Head of Public Relation BINUS TV Julian Andhika Diputra

Head of Public Relation BINUS TV Julian memaparkan, bagaimana anggota-anggota BINUS TV Club dapat menyesuaikan agenda kegiatan produksi serta event agar tidak bentrok dengan jadwal kuliah.

“Di BINUS TV Club kalau rapat atau ada acara kita berusaha bikin bahwa acaranya itu tidak jatuh diwaktu kelas atau waktu rapat, karena kita gak bisa lakuin hal itu,” jelas Julian.

Acara ini berlangsung dengan hikmat  dan ditutup dengan sesi foto virtual  Bersama. Clarissa juga mengajak DNK TV untuk mengunjungi studio BINUS TV setelah pandemi berakhir dan  mengimbau seluruh peserta  untuk tidak keluar rumah dan membatasi mobilitas  di luar rumah mengingat kasus Covid-19 di Indonesia sedang meningkat.

“Mungkin nanti kalau kalian mau main-main ke kita juga boleh  atau kita main ke kalian, atau  kalian  mau sharing apa ke kitab oleh banget. Oke terimakasih semoga teman-teman jangan keluar rumah yah karena ini pandemi lagi jahat-jahatnya” kata Clarissa sambal menutup acara virtual ini.

Head of HRD DNK TV Tentya juga menyampaikan harapannya, “Semoga pandemi segera berahir ya dan kita dari DNK TV bisa main dan mengunjungi studio BINUS TV secara offline,“ pungkas Tentya.