Vaksin Covid-19 Diizinkan untuk Anak, Bagaimana Kejelasannya?

Vaksin Covid-19 Diizinkan untuk Anak, Bagaimana Kejelasannya?

Reporter Salsabila Saphira; Editor Aulia Gusma Hendra dan Nur Arisyah Syafani

Ilustrasi vaksin pada anak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan pengguna izin darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac yang digunakan pada anak-anak. Kini, anak usia 12-17 tahun di Indonesia pun sudah bisa melakukan vaksinasi Covid-19.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan membenarkan adanya surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait pemberian emergency use authorization (EUA)  vaksin bagi anak-anak dan remaja.

Seperti yang diketahui bahwa, Media Lawan Covid-19 mengingatkan potensi ancaman penularan varian-varian baru Covid-19 terhadap kelompok usia (0-18 tahun). Hal ini mendapat perhatian sangat serius dari para orang tua, tenaga pendidik, dan juga kalangan remaja.

 Salah satu siswa SMP Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan Syerlinn Aurelia Setianto mengatakan sangat setuju dengan adanya vaksinasi untuk anak tersebut. Dirinya mengaku siap untuk di vaksin.

” Vaksin itu sesuatu yang sangat diperlukan, mengingat kondisi saat ini. Apalagi anak-anak usia seperti saya, juga pastinya membutuhkan vaksin. Jika vaksin untuk anak sudah terealisasikan, saya siap untuk divaksin” ujar Syerlinn saat diwawancarai oleh Tim DNK TV Selasa (29/6).

Sherlynn menambahkan dengan adanya vaksinasi untuk anak ini, dirinya berharap wacana sekolah tatap muka akan segera terealisasikan.

Dalam vaksinasi anak ini,  tentu tidak terlepas dari persetujuan dan pengawasan orang tua. Salah satu orang tua, Ririn mengatakan vaksinasi anak ini bisa menjadi cara untuk pencegahan Covid-19.

“Untuk yang terpenting, saya sebagai ibu atau orang tua yang mempunyai anak, saya berharap vaksinasi ini sudah di uji klinis dan terjamin untuk imun anak, dan yang terpenting efek sampingnya ga ada dan fungsi utamanya mencegah penyebaran virus. Dengan begitu vaksin dapat melindungi anak-anak dari risiko terpapar. Terlebih, ketika pembelajaran tatap mula digelar, tubuh anak dapat lebih kuat melawan Covid-19” Ungkapnya.

Pada konferensi pers Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Afrial Rosya menyatakan bahwa vaksinasi pada anak telah dimulai sejak Senin (28/6) bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional, yang dilakukan oleh para bidan sebagai strategi dari Kemenkes dan Pulau Jawa akan menjadi prioritas.

Kasus Covid-19 Melonjak, Urgensi Segera Vaksin?

Kasus Covid-19 Melonjak, Urgensi Segera Vaksin?

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Taufik Akbar Harefa dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi vaksin Covid-19

Gelombang kedua pandemi Covid-19 tengah terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan kasus terkonfirmasi positif per Selasa (29/6) sebanyak 20.467, dengan demikian total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 2,16 juta dengan 1,87 juta sembuh dan 58.024 meninggal dunia.

Dengan lonjakan angka positif tersebut,  pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dua lapis serta melakukan vaksinasi yang dapat mengendalikan laju  penyebaran Covid-19. Masyarakat juga dianjurkan untuk segera lakukan vaksinasi dengan mendaftarkan diri ke pusat kesehatan terdekat jika tidak mendapat undangan vaksinasi.

Di Indonesia, vaksinasi sudah mulai dilakukan sejak awal tahun 2021. Namun, sebagian masyarakat masih ragu untuk memilih dan melakukan vaksin karena khawatir akan efek samping dari vaksin tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menunggu atau menunda melakukan vaksin. Terlebih sempat beredar kabar efek samping dari salah satu jenis vaksin.

Mengutip dari Kompas.com, Praktisi Kesehatan dr. Andi Khomeini Takdir, SpPD mengimbau agar masyarakat tak menunda lakukan vaksinasi.

“Begitu ada undangan vaksinasi, gunakanlah. Jangan menunggu vaksin A, vaksin B, karena vaksin terbaik yang ada sekarang adalah vaksin yang tersedia,” ujarnya.

Salah satu penerima vaksin jenis Sinovac, Risnawati mengaku dirinya sempat ragu untuk melakukan vaksin karena khawatir akan efek sampingnya.

“Saya vaksin karena diwajibkan di kantor, waktu itu vaksin yang digunakan Sinovac. Awalnya ragu, tapi karena diwajibkan saya coba untuk vaksin. Setelah vaksin saya merasa limbung tapi tidak lama,” ungkap Risna kepada tim DNK TV.

Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat
Sumber: Dinkes.go.id

Risna mengatakan efek samping yang dirasakan tiap rekannya berbeda. Mulai dari pusing hingga sakit badan. Namun tidak semua mengalami efek samping setelah melakukan vaksin.

Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat agar memenuhi target. Untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi, tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena sejatinya vaksin tidak dapat mencegah kita tertular dan terkena virus, namun vaksin dapat membantu mengurangi kemungkinan seseorang terkena virus.

UIN Jakarta Membatasi Aktivitas di Kampus

UIN Jakarta Membatasi Aktivitas di Kampus

Reporter Syaifa Zuhrina; Editor Aulia Gusma Hendra dan Nur Arisyah Syafani

Kampus 1 UIN Jakarta
Sumber: instagram-@uinjktinfo

Angka pandemi Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Dikutip dari cnnindonesia.com kasus Covid-19 per hari ini mencapai 2 juta jiwa yang terpapar. Hal ini tentunya berdampak kembali pada kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan di beberapa kampus.

Adanya lonjakan kasus Covid- 19, mendorong Rektor UIN Jakarta mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan secara ketat aktivitas di kampus, pada Senin (28/6). Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kegiatan akademik, aktivitas perkantoran, dan kemahasiswaan di kampus UIN Jakarta diadakan secara online terhitung mulai Selasa, 29 Juni 2021 sampai dengan Jumat, 2 Juli 2021.

Selain itu, seluruh dosen dan tenaga kependidikan dianjurkan untuk melaksanakan tugas di rumah masing-masing (work from home) dan tetap melaksanakan 6 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari bepergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama) serta mematuhi ketentuan PPKM.

Kebijakan kampus ini tentunya berdampak pula pada kegiatan mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir. Hizbunnasor Fuady, salah satu mahasiswa semester 8 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fdikom) UIN Jakarta berharap kampus memberi alternatif lain bagi mahasiswa yang membutuhkan akses kampus dalam menyelesaikan tugas akhirnya selama adanya pembatasan kegiatan di kampus.

“Sudah seharusnya kampus memberi alternatif lain terkhusus mahasiswa yang berada di akhir semester, yang sangat membutuhkan akses kampus dalam menyelesaikan tugas akhirnya, terlebih keperluan untuk mengakses perpustakaan yang ada di kampus,” ujarnya

Wakil HMPS KPI Faieq Haidar sebagai salah satu aktivis organisasi kampus, acap kali menjadikan kampus sebagai wadah kegiatan HMPS, namun menyatakan sikap setuju akan kebijakan lockdown ini.

“Mengingat keadaan saat ini Covid-19 semakin naik, tanggapan saya kebijakan ini adalah keputusan yang tepat. Tentunya keputusan ini, memiliki tujuan agar bisa menekan penyebaran Covid-19. Harapan saya dengan kebijakan ini, tentunya pandemi cepat selesai khususnya di lingkungan kampus, agar kuliah tatap muka dan kegiatan lainnya bisa dilaksanakan kembali.”

UIN Jakarta Bersiap Menghadapi Varian Baru Covid-19

UIN Jakarta Bersiap Menghadapi Varian Baru Covid-19

Reporter Belva Carolina; Editor Fauzah Thabibah

Para narasumber pada webinar yang bertema Varian Baru Covid 19 : Bagaimana Menyikapinya? Senin (28/6).

UIN Jakarta memberikan perhatian khusus dalam menyikapi kemunculan varian baru dari Covid-19 dalam webinar yang bertema Varian Baru Covid 19: Bagaimana Menyikapinya? yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta yang bekerjasama dengan Social Trust Fund UIN Jakarta, Gugus Tugas Covid-19 UIN Jakarta, dan Ikatan Alumni UIN Jakarta pada hari Senin (28/6).

Dalam Webinar, Ketua Gugus Tugas Covid-19 UIN Jakarta, Hari Hendarto mengatakan manusia menjadi pembawa penyebaran Covid-19.

“Virus corona itu diam tidak bergerak. Namun, kemudian menyebar kemana-mana, yang berarti manusia itu sendiri adalah pembawanya,” ujarnya.

Menurut Hari, virus delta yang datang dari India lebih cepat penyebarannya namun lebih mudah diatasinya dengan vaksinasi. Gelombang kasus di India dipengaruhi oleh mutasi virus dan pelonggaran penegakan protokol kesehatan. Maka dari itu pentingnya dalam penerapan protokol kesehatan seperti 5M dan 3T.

Sejumlah negara sudah membebaskan warganya dari masker. Dikarenakan telah mencapai kekebalan massal atau herd immunity. Cara utama untuk mencapai kekebalan massal atau herd immunity adalah dengan vaksinasi 50% warga Negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga tetap diimbau untuk menjalankan protokol kesehatan.

Jika kekebalan massal terhadap Covid-19 telah terbentuk, maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin karena keterbatasan kondisi kesehatannya bisa ikut terlindungi. Untuk mencapai kekebalan ini, pemerintah menargetkan program vaksinasi kepada 181,5 juta orang. Namun, Kenyataannya baru sebanyak 24,5 juta orang yang telah melakukan vaksinasi. Hal tersebut masih sangat jauh dari target.

Peserta webinar yang Bertema Varian Baru Covid 19 : Bagaimana Menyikapinya?

Direktur Rumah Sakit (RS) Syarif Hidayatullah, Amir Fauzi menegaskan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan menaati protokol kesehatan, melihat dari kekhawatiran terhadap lonjakan pasien Covid-19 yang terus meningkat.

“Hampir seluruh rumah sakit mencapai 100% BOR RS sehingga banyak masyarakat yang mengantre di RS karena sudah memenuhi kapasitas bed di RS. Kita perlu tetap waspada. Pasien-pasien yang datang dan terkonfirmasi Covid-19 diharap dapat ditangani lebih baik, atau dapat melakukan isolasi mandiri dengan pemeriksaan yang intensif dari tenaga dokter dan pemantauan kesehatan secara periodik sehingga adanya ketenangan untuk para pasien pasien ini,” ucap Amir.


Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ahmad Thib Raya meyakinkan segala upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai cara, salah satunya seperti yang terdapat dalam Hadits.

“Menjaga keamanan diri dan orang lain itu wajib dalam pandangan agama. Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya yaitu jika ada wabah terjadi di suatu tempat, janganlah kalian datang ke tempat itu, jika wabah itu terjadi di daerah kalian bertempat dan kalian berada di dalamnya, janganlah kalian keluar dari tempat itu. Ini adalah pola-pola protokol kesehatan yang kita dapatkan sekarang ini,” jelas Ahmad.

Ia pun menerangkan sikap dalam menghadapi Virus Corona dalam pandangan agama. Terdapat empat ketahanan yang perlu kita lakukan. Pertama ketahanan individual atau ketahanan fisik seperti memakai masker, mengonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Dengan begitu, kekuatan yang ada pada diri kita, maka imun yang kuat itu dapat menangkal Covid-19 yang akan masuk ke tubuh kita.

Kedua ketahanan sosial, yaitu dengan menularnya penyakit ini yang dikarenakan kontak dengan orang lain maka proteksi diri kita dengan menjaga jarak untuk menghindari terpaparnya Covid-19.

Ketiga ketahanan mental, yaitu harus memiliki sikap optimistis untuk hidup secara sehat dan meyakini bahwa Covid-19 yang menghampiri kita adalah ujian dari Allah dan kita harus menerima ujian itu tidak dengan rasa khawatir dan gelisah. Rasa khawatir dan gelisah tersebut yang membuat pola tidur dan makan kita menjadi tidak teratur yang menyebabkan ketahanan tubuh kita menurun.

Keempat, kemudian yang terakhir ketahanan spiritual, yaitu memperbanyak dzikir kepada Allah, berdoa dengan doa-doa khusus untuk yang terpapar Covid-19, serta berdoa diiringi dengan berikhtiar yaitu menaati protokol kesehatan.

Covid-19 saat ini telah memicu kekhawatiran dan asumsi publik terhadap orang-orang yang mengidap penyakit. Dalam melakukan vaksinasi sebelumnya akan dilakukan screening yaitu penyaringan yang mana diperbolehkan dan yang mana tidak. Kemudian bagi yang mempunyai penyakit apapun itu sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang rutin menangani.

Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ahmad Thib Raya kembali mengimbau para peserta yang hadir dalam Webinar untuk melakukan vaksinasi. “Vaksinasi adalah salah satu upaya yang diperintahkan agama untuk menghindarkan kehancuran diri kita dan menyelamatkan nyawa dan jiwa kita,” tegasnya.

Wajah Baru Monas Pasca Revitalisasi

Wajah Baru Monas Pasca Revitalisasi

Reporter Afrida Syakira;  Editor Taufik Akbar Harefa

Wajah Baru Tugu Monumen Nasional
Sumber: Instagram-@monumen.nasional

Proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas) yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini telah selesai. Seperti yang diketahui, revitalisasi yang dimulai pada tahun 2019 ini sempat menuai kontroversi akibat adanya penebangan 205 pohon.

Penebangan pohon tersebut dilakukan karena adanya pembangunan plaza di sisi selatan monas yang telah direncanakan secara matang.

Heru selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan DKI Jakarta pun menambahkan bahwa adanya penambahan kolam besar yang merefleksikan bayangan tugu Monas.

“Di dalam rancangan dulu yang pernah ditetapkan itu kan sebenarnya kayak plaza, cuma di dalam praktiknya ditanami pohon,” Ujar Heru.

Rencana pembangunan plaza ini sebenarnya sudah ada diperencanaan monas pada tahun 1995 yang diputuskan oleh Soekarno. Namun karena adanya pergantian kepemimpinan menyebabkan rencana ini tertunda dan membuat plataran tersebut ditanami pohon.

Menjelaskan lebih lanjut, Heru menyebutkan bahwasanya tidak seharusnya plataran sisi selatan Monas ditanami pohon, karena hal tersebut dapat menyebabkan pohon yang sudah tertanam selama puluhan tahun menjadi harus dicabut.

Tugu Monumen Nasional
Sumber: Instagram-@monumen.nasional

Untuk memenuhi pembuatan proyek plaza Monas, Anies Baswedan terpaksa harus memangkas pohon tersebut dan menggantinya menjadi lantai beton. Meskipun demikian, kini pemandangan sisi selatan Monas pun sudah terlihat rapi dan simetris.

Terdapat lapangan luas yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Pantulan Tugu Monas pun juga terlihat di kolam yang terletak di lapangan plaza apel. Selain itu juga terdapat pohon-pohon kecil yang ditanam di sisi-sisi plaza.

Akan tetapi, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum memberikan penjelasan secara jelas terkait pohon yang akan dipindahkan. Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah berjanji akan menggantikan pohon yang ditebang menjadi tiga kali lipat.

Apakah RI Sanggup Lockdown?

Apakah RI Sanggup Lockdown?

Oleh Latifahtul Jannah

Ilustrasi Lockdown di beberapa daerah
Sumber: idxchannel.com

Usulan lockdown kembali menggema dari publik saat kasus penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas di tanah air. Publik menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro ketat yang dijalankan pemerintah  tidak akan ampuh.

Namun, setidaknya sejauh ini, ada 5 provinsi yang diduga tidak sanggup menerapkan lockdown, guna memutus rantai penyebaran Covid-19 lantaran keterbatasan anggaran.

Baru-baru ini Jawa Timur dan Sumatera Utara menolak mentah-mentah opsi (lockdown) tersebut. Sikap itu sudah dilakukan oleh tiga provinsi sebelumnya : DI Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Fantastis nya biaya lockdown diduga menjadi alas an ditolaknya opsi tersebut, Saat berbincang dengan Najwa Shihab pada tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan tidaklah murah. DKI Jakarta saja menghabiskan Rp 550 miliar rupiah sehari. Jabodetabek artinya lebih dari 3 kali lipat.

Biaya tersebut harus digelontorkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat selama lockdown dalam sehari saja.

“Untuk Jakarta saja, pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari,” kata Jokowi saat itu.

“Jadi dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan beda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda. Nggak bisa kita disuruh meniru negara lain,” lanjutnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan, lockdown tidak pernah menjadi salah satu alternatif upaya pengendalian Covid-19. Khofifah menegaskan pihaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Enggak ada (opsi lockdown),” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (22/6/2021).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga menyorakkan agar masyarakat di wilayahnya tidak ikut-ikutan latah mendesak lockdown menyusul lonjakan kasus di sejumlah wilayah. Ia juga menegaskan sedari awal pihaknya tidak pernah membahas mengenai opsi lockdown.

“Saya dari awal tak membahas lockdown. Tak bisa seperti itu. Jangan latah. Jangan karena orang lockdown, maka Sumut juga harus lockdown,” ucap Edy.

Eks Pangkostrad itu menyebut, lockdown di Sumut akan berimbas pada permasalahan ekonomi. Hal ini juga berpotensi untuk menjadi masalah sosial.

Menurut dia, kebijakan lockdown membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, wilayah Sumut memiliki banyak jalan tikus, sehingga lockdown tidak akan efektif.

Green Start from Campus for Happier Earth

Green Start from Campus for Happier Earth

Reporter Prayoga Adya Putra; Editor Aulia Gusma Hendra

Kegiatan webinar Pengelolaan Green Campus: Nilai Dan Ajaran Islam Vs Pengalaman Praktis, di Milad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ke-64 (22/6)

Dalam rangka memperingati Milad Ke-64, UIN Jakarta menggelar webinar bertajukPengelolaan Green Campus: Nilai Dan Ajaran Islam Vs Pengalaman Praktis” secara virtual, Selasa (22/6).

Wakil Rektor 4 UIN Jakarta Lily Surraya Eka Putri, mengatakan Green campus di UIN Jakarta didasarkan oleh riset pada awal tahun 2007, responnya sangat baik oleh kampus. Dilanjutkan riset pada 2008 sampai 2012 mulai dari pengelolaan limbah organik kampus UIN Jakarta menjadi kompos dan biogas menggunakan mikroba, kemudian pengukuran kualitas air di UIN Jakarta dan mengukur emisi gas kendaraan di kampus UIN Jakarta.

“awal mula konsep green campus kira kira dimulai pada tahun 1970-an, dimana saat itu ekonomi memberikan dampak sangat pesat pada lingkungan,” ujarnya.

Ketua PLHL SDA MUI Hayu Susilo Prabowo mengatakan, peran MUI dalam pengelolaan green campus adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku, karena inti dari kerusakan dalam lingkungan itu bukan pada teknis, melainkan pada perilaku.

“Di Indonesia dalam survey BPS (Badan Pusat Statistik) 72% masyarakat Indonesia tidak sadar dengan sampah. Perubahan iklim di Indonesia itu paling tinggi di dunia, ini adalah salah satu tantangan bagi kita,” ujarnya.

Ketua green metric world ranking UI Riri Fitri Sari menjelaskan bahwa Green metric itu adalah pemeringkatan universitas sedunia yang dimulai 11 tahun yang lalu pada tahun 2010. Dengan diadakannya pasar bebas dan internet, bisa menjadi inovasi terbaru yang digunakan oleh seluruh dunia.

Ketua tim pengembangan kampus berkelanjutan berwawasan lingkungan (TPKKBBL) Eko Kuswanto, mengatakan bahwa kita harus mampu membuat tim bekerja dengan efisien dan efektif, jika kita ingin menjadikan kampus yang hijau maka tim kerja harus banyak melakukan analisis potensi, kekuatan dan peluang.

Pergerakan Masa Reformasi Dikorupsi KPK Dikebiri

Pergerakan Masa Reformasi Dikorupsi KPK Dikebiri

Reporter Ainun Kusumaningrum; Editor Aulia Gusma Hendra

Suasana Aksi Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri Selasa(22/6).
Sumber: DNK-Taufik Nur Rohman

Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta menggelar Aksi pergerakan masa Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri  di depan Halte UIN Jakarta, Selasa (22/6).

Presiden Dema UIN Jakarta, Pebri Nurhayati mengatakan bahwa pergerakan masa ini dilatar belakangi oleh inisiatif Dema UIN Jakarta, yang menyadari adanya kejanggalan sejak RUU KPK pada tahun 2019 hingga menimbulkan puncaknya yaitu pada hari ini.

“Hingga hari ini banyak kejangalan-kejanggalan yang harus kita kritisi, selain daripada undang-undang, tes wawasan kebangsaan, beralihnya anggota KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga lembaga independent menjadi di bawah tangan-tangan penguasa yang tidak bertanggung jawab atas keberadaannya. Hal-hal tersebut yang meinisiasi teman-teman Dema UIN Jakarta melaksanakan aksi untuk  menyampaikan aspirasi tentang kita masih peduli dengan anak kandun reformasi itu sendiri yaitu KPK. Sehingga kita memperjuangkan untuk mengembalikan marwah KPK itu sendiri.” Ujar Pebri.

Dalam pergerakan masa kali ini, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan utama. Diantaranya adalah :

  1. Mendesak presiden untuk bertanggung jawab  atas segala bentuk upaya pelemahan KPK.
  2. Menurut dewan penawas, untuk memeriksan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman berat kepada Firli Bahuri selaku ketua KPK terkait Penon-aktifan 75 pegawai dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)  yang cacat formil dan tidak substansial.
  3. Mendesak KPK agar menjaga profesionalitas dan integritas dalam memberantas korupsi.
  4. Mendesak KPK agar segera menyelesaikan segala kasus korupsi seperti Bansos, suap KPU, dsb.

 Aksi pergerakan masa ini dimulai pada pukul 14.00- 17.00  WIB. Koordinator Lapangan, Farid Abdullah Lubis mengatakan selama berlansungnya aksi ini terdapat beberapa rangakaian.

“Yang pertama kita bakal ada orasi-orasi seperti biasa, panggung bebas untuk kawan-kawan yang hari ini mau menyuarakan dipersilahkan di forum ini,kemudian nanti akan ada teaterikal membakar ban sebagai bentuk dari kekecewaan kita kepada KPK hari ini, mungkin setelah itu akan ada iring-iringan sebagai closing kedalam kampus.” Ujarnya.

Selama berlangsungnya aksi ini, para Mahasiswa tetap menerapkan rangkaian protokol kesehatan. Seperti mengunakan masker sepanjang aksi pergerakan masa ini.

Kemudian, Pebri mengatakan bahwasannya aksi ini sempat terjadi situasi dan kondisi yang kurang kondusif sehingga masa atau mahasiswa segera mengakhiri aksi ini.

Suasana Aksi Reformasi di Korupsi KPK di Kebiri Selasa(22/6).
Sumber: DNK-Taufik Nur Rohman

Dibalik aksi pergerakan mahsiswa ini, ada urgensi serta peranan mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah.

“Sehingga dalam momentum seperti ini banyak isu-isu yang harus di kritisi. Bukna hanya KPK, nanti ada eskalasi atau isu-isu yang lebih hangat nantinya seperti RKUHP, lingkungan dan lain-lain. Harusnya mahasiswa mengisi pos-pos kritis tersebut. Disitu penting dan sangat urgent peran mahasiswa itu sendiri dalam menyuarakan aspirasi. Jika usul ditolak maka hanya ada satu kata yaitu lawan.” Ungkap Pebri.

Salah satu partisipan dalam aksi ini,  Nur Ahmad Zulfikar mengungkapkan “Ini kan (aksi pergerakan masa) merupakan yang pertama kali dalam pandemi ini walaupun partisipannya tidak terlalu banyak, saya berharap banyak teman-teman yan terpanggil pada aksi ini sehingga kita bisa bergerak dengan gelombang yang lebih besar lagi dan tentunya membangkitkan pergerakan mahasiswa kembali khususnya dalam lingkup UIN Jakarta.”Ujarnya

Diskusi Konflik Agraria Desa Pakel

Diskusi Konflik Agraria Desa Pakel

Reporter Jenni Rosmi Aryanti; Editor Nur Arisyah Syafani

Para pemateri sedang menyampaikan kronologi konflik di Desa Pakel.
Sumber: DNK TV-Wildan.

Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta (Dema-U) UIN Jakarta menggelar diskusi mengenai korporasi dan konflik agraria Desa Pakel di depan Sekretariat Dema-U pada Senin malam (21/6).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pembicara yaitu Manajer Tata Ruang dan GIS Eksekutif Nasional WALHI, Ach Rozani, Kuasa Hukum warga Pakel, Hari Kurniawan, perwakilan warga Pakel, Harun, serta para mahasiswa UIN Jakarta sebagai peserta diskusi.

Kasus sengketa tanah di Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur ini sudah terjadi sejak 1929 hingga sekarang. Meski warga Pakel secara sah memiliki “akta 1929” yang menjadi bukti kepemilikan lahan, Namun pada kenyataannya PT Bumi Sari yang tetap berkuasa di atas lahan Desa Pakel.

Tidak hanya merampas lahan, menurut salah satu warga Desa Pakel yang hadir dalam diskusi, Harun mengatakan ada banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh penduduk Desa Pakel.

“Ada banyak warga terutama laki-laki yang ditangkap aparat keamanan. Karena itu warga menjadi takut dikejar dan ditangkap,” ujar Harun.

Kemudian, hal inilah yang melatarbelakangi kegiatan diskusi yang diharapkan mampu menyadarkan mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Jakarta terhadap permasalahan yang ada di Desa Pakel.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dema-U Farid Abdullah, Kegiatan diskusi ini bertujuan untuk mengajak mahasiswa sebagai agent of change agar lebih peduli dan terbuka terhadap permasalahan kemanusiaan serta mampu membantu permasalahan tersebut.

Kuasa Hukum warga Pakel, Hari Kurniawan mengatakan mahasiswa tentu dapat membantu permasalahan di Desa Pakel, caranya adalah dengan membantu pengorganisasian di Desa Pakel agar warga paham mengenai advokasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga dan pemerhati lingkungan, salah satunya Manajer Tata Ruang dan GIS Eksekutif Nasional WALHI, Ach Rozani.

“Kami melakukan upaya litigasi dan nonlitigasi, salah satu bentuk upaya nonlitigasi yang telah dilakukan adalah berkampanye di depan publik serta dapat beraudiensi dengan pihak-pihak terkait yang dirasa dapat memberikan dukungan untuk mengambil kembali tanah rampasan milik warga Pakel,” jelas Rozani

Melihat keadaan Desa Pakel yang tidak terpenuhi haknya serta intimidasi dari aparat keamanan, Farid selaku penyelenggara diskusi pun berharap melalui kegiatan ini mahasiswa mampu berjuang bukan hanya untuk diri dan instansi melainkan berjuang atas nama Indonesia.

“Saya berharap ke depannya untuk Desa Pakel ini berakhir dengan happy ending, karena kita tahu bahwa Desa Pakel ini telah didiskriminasi dan dieksploitasi kekayaan alamnya,” ungkap Farid.