Jadi TV Kampus yang Konsisten, Jawapostv Gandeng DNK TV dalam Program Carita

Jadi TV Kampus yang Konsisten, Jawapos Gandeng DNK TV dalam Program Carita

Reporter Jahra Nur Fauziah; Editor Tiara De Silvanita dan Elsa Azzahraita

Sumber: DNK TV-Ahmad Fajarullah

DNK TV dan Jawapos  mengadakan pertemuan untuk melaksanakan produksi  program yang telah direncanakan pada pertemuan perdana. Produksi ini dilaksanakan secara offline di studio DNK TV, pada Jumat (26/3).

Produksi program ini melibatkan beberapa anggota DNK TV untuk bergabung dalam program unggulan Jawapostv yaitu Carita. Carita merupakan merupakan program dari Jawapostv yang membahas seputar fenomena sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat luas.

Reporter Jawapostv Adhy Nauval menuturkan bahwa DNK TV merupakan salah satu stasiun tv kampus yang sangat konsisten dalam penyiarannya di media oleh karena itu pihaknya memilih DNK TV sebagai media partner.

“Kami memilih DNK TV karena kita ingin memperluas kerja sama terkait dengan fungsi kita sebagai media dan sebagai salah satu penyampai informasi untuk masyarakat dan DNK TV ini adalah salah satu tv kampus yang konsisten dan ada di Jakarta.” ujar Adhi.

Station Manager DNK TV Rian Fahardi Rasyid menyambut baik kerja sama ini karena dapat memberikan keuntungan bagi DNK TV maupun Jawapostv. Namun yang terpenting kerjasama ini dapat berjalan dengan baik.

“Saya berharap DNK TV ini bisa menjangkau lebih banyak lagi stasiun televisi yang meliput kita dan tentunya lebih baik lagi dan semoga bisa mengepakkan sayap lebih jauh lagi,” lanjut Rian.

Angka Kematian Tinggi, BPOM Buka Opsi Uji Klinik Vaksin Batita

Angka Kematian Tinggi, BPOM Buka Opsi Uji Klinik Vaksin Batita

Reporter Anggita Fitri Chairunisa; Editor Tiara De Silvanita dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi uji klinik vaksin Covid-19 pada batita.
Sumber: hellosehat.com (Kemenkes RI)

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Setidaknya terdapat 59 anak meninggal dunia akibat Covid-19, dan 42 persen di antaranya terjadi pada usia di bawah satu tahun.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia membuka opsi untuk melakukan uji klinik penggunaan vaksin kepada batita atau bayi dibawah usia tiga tahun.

Sebelumnya, para peneliti memang memprioritaskan orang dewasa dalam uji coba vaksin awal, karena penyakit Covid-19 yang akut jarang terjadi pada batita.

Menurut Rizka, hingga saat ini belum ada hasil uji klinik yang dapat memastikan bahwa vaksin aman digunakan bagi batita. Penelitian terakhir terhadap batita baru sampai fase dua, namun belum ada hasil.

 “Tentunya Badan POM harus mendapatkan data yang lengkap dari hasil uji klinik tersebut. Dan, atau mungkin kita akan melakukan uji klinik sendiri pada populasi anak-anak,” tutur Rizka dalam jumpa pers daring, Kamis (25/3).

Vaksin batita tidak bisa didistribusikan hingga benar-benar menjalani serangkaian uji klinik dan terbukti aman serta efektif.

Pasalnya, sistem imunitas dan kekebalan tubuh anak bervariasi tergantung pada usia anak, sehingga akan menghasilkan percobaan yang lebih kompleks dibandingkan penelitian orang dewasa.

“Jadi kita tidak boleh memberikan uji klinik atau melakukan uji klinik pada kelompok anak-anak sebelum yakin bahwa dia [vaksin] aman dan bermanfaat untuk dewasa,” kata Rizka.

Menurut dokter imunologi sekaligus Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci, memberikan vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok.

Revisi UU ITE Gagal Masuk Prioritas Prolegnas 2021, Bagaimana Tanggapan Mahasiswa?

Revisi UU ITE Gagal Masuk Prioritas Prolegnas 2021, Bagaimana Tanggapan Mahasiswa?

Reporter Ahmad Haetami ; Editor Tiara De Silvanita dan Elsa Azzahraita

Ilustrasi UU ITE
Sumber: Pinterest-Andranik

Presiden Joko Widodo sempat menggaungkan wacana akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) yang kerap dijadikan sebagai tameng untuk membungkam kritikan atau menekan pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Rekam jejak buruk pemerintah mengaplikasikan UU ITE yang telah diberlakukan sejak tahun 2008 tersebut kian mengkhawatirkan. Tercatat beberapa kasus besar korban UU ITE ini.

Diantaranya adalah Prita Mulyasari yang dilaporkan RS Omni International Alam Sutera mengenai keluhan atas keluhan rumah sakit itu pada tahun 2008. Muhammad Arsyad, aktivis anti-korupsi yang dinilai mencemarkan nama baik pengusaha Nurdin Halid melalui pernyataannya di Blackberry Messenger (BBM) pada tahun 2013 dan masih banyak lagi korban-korban lainnya.

Semangat Presiden Joko Widodo yang hendak merevisi UU ITE pada kenyataannya berbanding terbalik dengan hasil daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang tidak memasukan Revisi UU ITE. Alasannya, pemerintah butuh waktu lebih untuk mengkaji dan mendengarkan aspirasi dari publik.

“Kalaupun ini atas dasar teknis, itu langkah yang bagus agar UU ITE ini menjadi lebih matang, tetapi revisi ini harus dikontrol terus oleh rakyat. Jangan sampai terus ditunda dan pada akhirnya tidak jadi demi menyelamatkan pemerintah. Padahal, presiden sebagai orang pertama dari pemerintah yang ingin mengubah UU ITE ini. Namun, dari pihak Badan Legislatif justru ingin menunda. Kita sebagai rakyat harus skeptis.” ujar Rizky Endrawan, Mahasiswa Jurnalistik UIN Jakarta saat diwawancarai tim DNK TV, Jumat (26/3).

Hal senada disampaikan oleh Muhammad Firza Arrizqi, mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ia menyayangkan tidak masuknya UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Sangat disayangkan mengingat UU ITE ini menjadi polemik di publik dan presiden sudah mengamininya kalau UU ITE ini jangan sampai menjadi alat tangkap masyarakat. Kita mau bergantung ke siapa lagi kalau itu tidak direvisi dan nantinya akan menjadi bumerang kepada masyarakat juga.” ujar Firza.

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Jakarta, Agus Khoirun beranggapan bahwa banyaknya kontroversi pasal dalam UU ITE menyusahkan masyarakat.

“Terutama Pasal 27 Ayat 3 yang dianggap pasal karet. DPR yang menyatakan tidak masuknya revisi UU ITE ke daftar Prolegnas, sebagai mahasiswa saya memandangnya agak kecewa karena seakan-akan DPR itu menutup keresahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena revisi ini digelorakan juga oleh berbagai lembaga bantuan hukum,” paparnya.

Agus mengatakan DPR seharusnya mendengarkan suara rakyat dengan merevisi UU ITE, karena hal ini atas dasar keresahan dan realita yang terjadi dalam masyarakat.

16 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir 2021

16 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Pemerintah Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir 2021

Reporter Ika Selfiana; Editor Elsa Azzahraita

16 juta vaksin Sinovac asal China telah tiba ke Indonesia, pada Kamis (25/3).
Sumber:Instagram-jokowi

Sebanyak 16 juta vaksin Sinovac asal China telah tiba ke Indonesia, pada Kamis (25/3). Vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pemerintah menargetkan akhir tahun vaksinasi telah selesai dengan target 70 persen masyarakat tervaksin. Dengan vaksinasi maka diharapkan dapat memicu kekebalan komunal atau herd immunity. Sehingga dapat menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Target kita akhir tahun Insyaallah sudah selesai semua asal vaksinasinya berproses seperti ini terus. Karena yang namanya Covid mau datang bisa mental dan tidak menularkan lagi dari orang ke orang, dari warga ke warga bisa kita hentikan.” ujar Presiden Joko Widodo.

Kedatangan vaksin tersebut telah memasuki gelombang keenam. Vaksin gelombang sebelumnya datang pada 2 Maret 2021 dengan 10 juta dosis. Maka dengan kedatangan 16 juta dosis vaksin kemarin, Indonesia telah memiliki 53,5 juta dosis vaksin Sinovac.

“Dengan adanya supply tambahan vaksin yang baru pada hari ini, maka tentu pace dan kecepatan vaksin per hari akan terus kita tingkatkan sehingga kita akan mencapai 181,5 juta vaksin, yang akan kita jadikan target herd immunity atau kekebalan komunal dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono.

Dante mengatakan bahwa vaksinasi pada gelombang ini, ditunjukkan untuk masyarakat prioritas. Karena pemerintah harus mengatur pace dari program ini.

Adapun prioritas pertama yang diberikan ialah tenaga kesehatan dengan total 1,4 juta lebih tenaga kesehatan. Kini pemerintah telah memasuki tahap kedua, yang menargetkan lansia dan petugas publik.

Dalam waktu belakangan ini, Jokowi sering berkunjung keluar kota untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di daerah. Kemarin, jokowi telah meninjau 3 lokasi penyuntikan vaksin di Ambon yakni di Pelabuhan Yos Sudarso, RSUP dr. J. Leimena dan Kediaman Raja Hitu, Kabupaten Maluku Tengah.

“Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, para vaksinator yang bekerja keras setiap hari melayani masyarakat yang divaksin dan kita berharap pandemi ini segera selesai dan ekonomi daerah, nasional, ekonomi provinsi bisa bangkit kembali, dan kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari seperti biasanya,” tutur Jokowi.

Soal Larangan Pengamen Ondel-ondel, Begini Tanggapan Warga

Soal Larangan Pengamen Ondel-ondel, Begini Tanggapan Warga

Reporter Nisrina Fathin; Editor Elsa Azzahraita

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang adanya pengoperasian ondel-ondel di sekitar jalan ibu kota pada Rabu (24/3).  Dikutip dari liputan6.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menjelaskan bahwa adanya ondel-ondel dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan, dikhawatirkan dapat mengganggu,” ujarnya.

Larangan ini menuai banyak kontroversi, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Seorang pedagang bernama Dewi mengatakan, tidak seharusnya ondel-ondel dijadikan sumber penghasilan karena itu merupakan kebudayaan.

“Gak setuju, karena gak pas aja gitu salah satu kebudayaan dibawa buat ngamen,” tandasnya saat diwawancarai oleh tim DNK TV, Rabu (25/3).

Namun berbeda dengan Remon yang merupakan seorang pengamen, ia mengatakan bahwa hal ini dapat berpengaruh terhadap sumber penghasilan sang pekerja ondel-ondel tersebut.

“Iya ga setuju, karena temen-temen kita juga, nyari duitnya kan sama-sama di jalanan,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa tidak sedikit warga menjadikan ondel-ondel sebagai sumber mata pencaharian. Maka dengan adanya larangan pengamen ondel-ondel ini menyebabkan mereka kebingungan perihal mencari uang.

KKN 2021: Pengabdian Mahasiswa untuk Mencerdaskan Bangsa

KKN 2021: Pengabdian Mahasiswa untuk Mencerdaskan Bangsa

Reporter M Rizza Nur Fauzi; Editor Taufik Akbar Harefa

Rektor UIN Jakarta menyampaikan sambutannya dalam Pembekalan KKN Gelombang V secara virtual (24/3).

Dalam menindaklanjuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2021, Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) UIN Jakarta menggelar webinar pembekalan KKN 2021 Gelombang ke-5 dengan tema “Pengabdian Mahasiswa untuk Mencerdaskan Bangsa” secara virtual, Rabu (24/3).

Dalam sambutannya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Jakarta Jajang Jahroni menjelaskan, KKN pada tahun ini akan dilakukan secara daring, melihat kondisi terkini yang belum sepenuhnya pulih pasca diumumkannya Covid-19 sebagai wabah nasional.

Oleh karena itu, Jajang berharap kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN untuk lebih kreatif dan inovatif agar tetap berjalan lancar walau dilaksanakan secara daring. 

“Kalian mengikuti KKN itu untuk mengabdi ke masyarakat, karena kalian juga merupakan bagian dari masyarakat. KKN sekarang berbeda, karena dilaksanakan secara online. Maka dari itu, sangat diharapkan atas kreatif dan inovatifnya, karya kalian ditunggu oleh masyarakat.” ujar Jajang.

Selanjutnya Rektor UIN Jakarta Amany Lubis sangat antusias terhadap jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN ini. Saat KKN luring biasanya hanya terdapat sekitar 3 ribu mahasiswa, sedangkan pada KKN daring tahun ini terdapat 4.500 mahasiswa yang ikut berpartisipasi.

“Subhanallah, ini adalah prestasi dan kinerja yang baik dan penuh konsisten. Untuk itu sangat perlu kerja sama dan komunikasi yang baik antara kita bersama.” ujar Amany.

Sementara itu, Dosen Universitas Hasanudin Ishaq Rahman, Dosen International Women University Sintia Catur Sutantri, dan Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Sayed Fauzan Riyadi, memberikan gambaran dan beberapa inovasi KKN yang bisa dilakukan secara daring.

Selanjutnya Dosen UIN Jakarta, Yudhi Munadi menjelaskan mengenai alur pelaksanaan KKN 2021 dari tahap pendaftaran hingga nilai dan sertifikat. Beliau menjelaskan bahwa KKN tahun ini akan dilaksanakan mulai 1 Juli hingga 30 September 2021.

Jangan Unggah Sertifikat Vaksin ke Medsos

Jangan Unggah Sertifikat Vaksin ke Medsos

Reporter Taufik Akbar Harefa; Editor Nur Arisyah Syafani

Proses vaksinasi
Sumber: covid.go.id

Pemerintah melarang seluruh peserta vaksinasi Covid-19 mengunggah sertifikat vaksin ke media sosial. Larangan ini merespons tren warganet memamerkan bukti telah menjalani vaksinasi.

Setelah dua minggu menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama, maka peserta akan kembali menerima suntikan vaksin tahap kedua. Sama seperti pada penyuntikan pertama, sertifikat vaksinasi juga kembali diterima.

Namun, penerima vaksin diimbau agar tak mengunggah sertifikat vaksin ke media sosial karena dapat membahayakan data pribadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G. Plate, mengimbau masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat bukti untuk tidak membagikan sertifikat tersebut ke media sosial. Sebab, di dalam kartu tersebut menyimpan data pribadi sehingga tindakan ini dapat membahayakan diri sendiri.

”Sertifikat vaksinasi ini jangan di upload di sosial media, sebaiknya hanya untuk diri sendiri dan keperluan-keperluan khusus saja,” Terang  Jhony.

Hal serupa juga disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

“Pemerintah meminta kepada para penerima vaksin Covid-19 yang sudah mendapat sertifikat bukti telah divaksin agar tidak mengunggahnya ke media sosial ataupun juga mengedarkannya,” tuturnya.

Menurutnya, data pribadi bisa bocor jika QR Code itu tersebar lewat unggahan medsos. Wiku berharap warga bijak menjaga data pribadi masing-masing.

“Gunakan sertifikat tersebut sesuai dengan kebutuhannya karena tersebarnya data pribadi dapat membawa risiko bagi kita,” tambahnya.

Pemerintah berharap imbauan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang telah divaksin, agar kerahasiaan data sasaran bisa terjaga keamanannya.

Vaksinasi Tahap Kedua Tenaga Pendidik UIN Jakarta

Vaksinasi Tahap Kedua Tenaga Pendidik UIN Jakarta

Reporter Amalia Riskiyanti dan Muhammad MaulanaFajri; Editor Aulia Gusma Hendra dan Elsa Azzahraita

Persiapan melakukan vaksin pada Rabu (24/3).
Sumber : DNK-Hasman

UIN Jakarta menyelenggarakan vaksinasi tahap kedua bagi tenaga pendidik dan staff kependidikan yang berusia dibawah 60 tahun pada 23-24 Maret 2021.

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran, Flori Ratnasari mengatakan persiapan vaksinasi tahap kedua sama seperti persiapan tahap pertama.

 “Untuk persiapan vaksinasi tahap kedua ini  sama dengan persiapan vaksinasi sebelumnya, yaitu mencakup SDM panitia baik dari biro kepegawaian, biro umum, dan tenaga kesehatannya. Kemudian, ketersediaan jumlah vaksin yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, kita memastikan kondisi kesehatan peserta vaksinasi yang memang eligible atau boleh menerima vaksin,” kata Flori.

Flori juga menambahkan bahwa jenis vaksin yang digunakan masih sama, yaitu Vaksin Sinovac dari PT Biofarma Indonesia.

Kepala Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kastolan mengatakan akan kembali menyelenggarakan vaksinasi tahap selanjutnya  pada 6 April 2021 mendatang.

“Setelah vaksinasi tahap pertama, kita mengklasifikasikan dosen yang berusia di atas dan di bawah 60 tahun. Kemudian nanti tanggal 6 April kita khususkan untuk dosen yang berusia minimal 60 tahun dengan jumlah lebih sedikit yaitu sekitar 45 orang. Dengan persiapan yang tidak jauh berbeda,” terang Kastolan.

Dosen Pengajar Prodi Matematika UIN Jakarta,  Suma Inna Muzenah sebagai salah satu penerima vaksin mengatakan senang setelah menerima vaksin.

“Perasaan saya senang setelah menerima vaksin, karena kita bisa melakukan ikhtiar untuk bisa terhindar dari virus ini.” tutur Suma Inna. Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini akan membentuk kekebalan kelompok di UIN sehingga siap ketika pembelajaran offline mulai diberlakukan.

Mensetneg akan Ubah Lapangan Golf Kemayoran Menjadi Taman Kota

Mensetneg akan Ubah Lapangan Golf Kemayoran Menjadi Taman Kota

Reporter Ainun Kusumaningrum; Editor Aulia Gusma Hendra dan  Elsa Azzahraita

Ilustrasi hutan kota Kemayoran
Sumber : travel.tempo.co

Sebagian lapangan golf di Kemayoran,  Jakarta Pusat akan diubah menjadi hutan kota.   Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengungkapkan pengalihfungsian lahan seluas 18 hektare tersebut dilakukan setelah kontrak Lapangan Golf  berakhir. Ia mengatakan hal ini sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo.

“Kita akan  buat itu menjadi taman kota terbuka untuk publik. Jadi kita sedang melakukan beberapa persiapan seperti melakukan pembenahan danau, dan penanaman pohon mangrove.” ujar Pratikno.

Taman kota ini akan menjadi eksklusif dengan beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Diantaranya tersedianya jalur bagi pesepeda, pemasangan rumput untuk pemghijauan dan penanaman vegetasi.

Mengutip dari laman  resmi Sekretariat negara, Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran mempunyai prioritas sendiri  dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Diantaranya untuk memenuhi edukasi, rekreasi, konservasi yang nantinya akan dilengkapi amphitheatre dan floating stage.

Berguna untuk kegiatan pentas seni atau aktivitas komunitas dan masyarakat, viewing tower untuk melihat area dalam hutan dari atas, hingga area pembibitan dan pengolahan sampah kompos.

Tidak hanya itu, tracking jogging juga disediakan untuk  menambah  kenyamanan masyarakat dalam berolahraga.

BWF Meminta Maaf, Marcus: Harusnya Ada Pertanggungjawaban Konkret

BWF Meminta Maaf, Marcus: Harusnya Ada Pertanggungjawaban Konkret

Reporter Salsabila Saphira ; Editor Aulia Gusma Hendra, Elsa Azzahraita, dan Nur Arisyah Syafani

Logo BWF
Sumber : bwfbadminton.com

Belakangan ini, dunia olahraga dihebohkan oleh kabar dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia dari ajang All England 2021.

Tim Indonesia dipaksa mundur setelah 20 dari 24 anggota tim mendapat e-mail dari National Health Service (NHS) Inggris. Lewat e-mail itu, tim Indonesia diminta melakukan karantina selama 10 hari karena berada dalam satu pesawat dengan orang yang positif Covid-19 saat penerbangan dari Istanbul menuju Birmingham. 

Badminton World Federation (BWF)  secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas insiden tersebut. Melalui surat resmi tertanggal (21/3) yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Presiden BWF Poul-Erik Hoyer secara khusus meminta maaf sekaligus menyampaikan penyesalan dan kekecewaannya atas kejadian yang menimpa atlet Indonesia di All England 2021.

Dalam suratnya, Presiden BWF turut mengenang momen dan kedekatan dirinya dengan pemain dan pelatih tim Indonesia ketika masih bermain untuk tim nasional Denmark. Ia berharap kejadian All England 2021 tidak mempengaruhi hubungan baik yang sudah terjalin sangat lama antara Indonesia dan BWF.

“Saya dengan tulus menyampaikan perrmohonan maaf atas kesedihan dan frustasi yang dialami oleh seluruh pemain dan tim Indonesia,” kata Poul-Erik Hoyer dalam suratnya yang diterima di Jakarta, Senin (22/3).

Dalam bagian surat resmi permohonan maafnya, BWF sadar betul dengan kekuatan dan pengaruh tim Indonesia yang selalu melahirkan bintang-bintang bulu tangkis.

“Sebagai Presiden BWF, saya ingin memberitahu bahwa kami telah menganggap insiden tersebut sebagai suatu pelajaran berharga yang sangat serius. Disaat dunia sedang dilanda Covid-19, dan kami berusaha keras untuk membuat perbaikan.” jelasnya.

Namun, salah satu pemain bulu tangkis Marcus Fernaldi Gideon menyatakan BWF seharusnya tidak hanya  sekadar meminta maaf.

“Maksudnya biar ada pertanggungjawaban yang lebih konkret . Kemarin kan benar-benar terlihat ketidakadilannya menurut saya dan teman-teman semua. Jadi harus diperjelas dan enggak segampang itu bilang minta maaf,” tutur Marcus pada tim Kompas.