MENGULAS SOSOK DN AIDIT

MENGULAS SOSOK DN AIDIT

By : Sadam Alghifari

Gerakan 30 September 1965, merupakan gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau biasa dikenal G30SPKI. Gerakan tersebut di inisiasi oleh PKI untuk melakukan pembantaian terhadap para jenderal yang dituduh akan mengkudeta Presiden Soekarno.

DN Aidit  merupakan sosok yang paling  sering dibicarkan ketika, kita berbicara mengenai Partai Komunis Indonesia dan Gerakan 30 september 1965 (G30SPKI). Ia merupakan pemimpin senior PKI di Indonesia.

DN Aidit lahir di Tanjung Pandan, Belitung, tahun 1923, dengan nama Achmad Aidit dan biasa dipanggil ‘’Amat’’ oleh orang-orang yang  akrab denganya. Hingga menjelang dewasa, dengan mendapatkan ijin dari ayahnya, Abdullah Aidit, ia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit.

DN Aidit hijrah dari Belitung ke Jakarta pada tahun 1940. Ia mendirikan perpustakaan ‘’antara’’ di daerah Tanah Tinggi, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya, ia masuk ke sekolah dagang (handelsschol). Ia belajar dan memahami teori politik marxis melalui perhimpunan demokratik sosial Hindia-Belanda, yang kemudian  mengganti nama menjadi partai komunis Indonesia PKI.

Sejak saat itu, DN Aidit mulai berkenalan dan akrab dengan tokoh-tokoh politik di Indonesia. Seperti Chaerul Saleh, Adam Malik, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Mohammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Mohhammad Hatta pada awalnya menaruh harapan dan kepercayaan kepadanya. Namun, belakangan mereka bersebrangan dari segi ideologi politik.

Meskipun DN Aidit merupakan seorang marxis dan Anggota Komunis Internasional (Komintern), ia menunjukan dukunganya terhadap paham marheanisme Soekarno, yang membuat PKK dipercaya oleh Soekarno, dan membiarkannya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sebagai balasan terhadap pencapainya tersebut, DN aidit diangkat menjadi sekertaris jendral (Sekjen) lalu kemudian menjadi ketua.

Dibawah kepemimpinanya, DN Aidit berhasil membawa PKI  menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan Republic Rakyat China (RRC). Tidak sampai disitu, ia juga berhasil membuat dan mengembangkan sejumlah program berbagai kelompok masyarakat, seperti Gerakan Wanita Indonesia, Lembaga Kenudayaan Rakyat, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia dan lain-lain. Hal itu dibuat untuk memperkuat basis partainya.

Pada kampanye pemilu 1955, DN Aidit dan PKI berhasil mempunyai banyak pengikut dan dukungan karna program-program mereka menyasar dan berpihak kepada rakyat kecil di Indonesia. Pada pemilu tersebut, PKI berhasil menduduki posisi keempat dengan suara terbanyak dengan perolehan 16,36 persen suara dan mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 Kursi Konstituante. Dengan hasil tersebut, melalui kekuatan kedekatan  DN  Aidit dengan Presiden Soekarno, membuat PKI menjadi oranisasi yang mempunyai peran dan penting di Indonesia.

Hingga pada tahun 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan semakin berani mempengaruhi Soekarno dalam setiap kebijakan. Bukan hanya itu, ia juga meminta Bung Karno untuk memberengus partai masyumi, dan menuduh para jenderal TNI AD merencanakan upaya kudeta dengan membentuk dewan jenderal.

Sehingga, pada 30 september 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya enam orang jenderal dan seorang perwira. Yang mayatnya dibuang ke sumur di lubang buaya.

Pada pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh jenderal Soeharto, mengeluarkan versi resmi, bahwa PKI adalah pelakunya. Sebagai pemimpin partai, DN Aidit dituduh menjadi dalang dari peristiwa  ini. Meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti namun, wafatnya Aidit menyisakan berbagi versi. Versi pertama, Aidit ditangkap di Jawa Tengah lalu dibawa oleh sebuah batalyon Kostrad ke Boyolali. Dia dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Aidit diberikan waktu setengah jam sebelum dieksekusi. Waktu tersebut digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api hingga membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga tidak dapat mengendalikan emosi.  Akibatnya, senjata mereka menyalak dan menembaknya hingga mati.

Versi kedua  mengatakan,  bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan. Sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Sejak itu, nama dan sosoknya seakan-akan menjadi sesuatu yang haram disebutkan di Indonesia

UNTUNG RUGI BERBAYARNYA GOOGLE MEET

UNTUNG RUGI BERBAYARNYA GOOGLE MEET

Sejak mewabahnya COVID-19, segala aktivitas yang biasa dilakukan secara tatap muka kini beralih menjadi virtual. Peralihan bentuk aktivitas menjadi virtual tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Aktivitas virtual yang terpaksa dilakukan oleh masyarakat ini semakin bertambah ketika kebijakan work from home diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga kegiatan pendidikan di Indonesia. Semua pihak mencari cara paling efektif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang telah disediakan saat ini. Berbagai perangkat lunak sebagai alternatif pengganti pertemuan secara tatap muka yang semula jarang dipakai masyarakat, kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, terutama bagi pelajar, pengajar, dan juga pekerja kantoran. Salah satu perangkat lunak tersebut adalah Google Meet atau biasa disebut Gmeet.

Google Meet merupakan salah satu produk keluaran Google yang memberikan layanan berupa konferensi video gratis dengan durasi hingga 24 jam, kapasitas maksimal 100 partisipan, serta meeting yang dapat dilakukan tanpa batasan jumlah. Gmeet juga sudah bisa diakses di berbagai aplikasi, seperti web, Android, dan iOS. Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh Gmeet ini menjadikan mayoritas masyarakat memilihnya sebagai alternatif utama untuk melakukan rapat, seminar, ataupun kegiatan belajar mengajar melalui konferensi video.

Sayangnya, akses gratis 24 jam yang diberikan oleh Gmeet ini tidak dapat diakses kembali mulai Oktober 2020 mendatang. Hal tersebut terlihat pada laman resmi Google Meet yang mana terdapat keterangan bahwa akses gratis tersebut hanya bisa dinikmati sampai 30 September 2020. Setelah itu, Google Meet hanya memberikan akses 1 jam per harinya. Walaupun begitu, pengguna Gmeet tetap bisa menikmati fitur lainnya, seperti maksimal partisipan dalam meeting berjumlah 100 orang dan meeting dapat dilakukan berkali-kali.

Agar dapat menikmati Google Meet dengan durasi yang lebih lama, maka pengguna dapat memilih untuk mendaftar layanan berbayar yang telah disediakan, yaitu G Suite Essential atau G Suite Enterprise. Selain dapat menikmati layanan Gmeet dengan durasi yang lebih lama, yaitu 300 jam per harinya, melalui kedua pilihan layanan berbayar tersebut, pengguna juga bisa mendapatkan beberapa kelebihan, di antaranya berupa jumlah maksimum partisipan yang lebih banyak, yaitu 150 hingga 250 partisipan, serta layanan cloud atau penyimpanan virtual yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan Google Meet gratis. Yang pasti, pengguna premium akan mendapatkan fitur yang lebih banyak daripada pengguna basic atau gratis.

Perubahan kebijakan yang diberikan oleh Google Meet berupa pembatasan durasi pada layanan gratis tersebut tentunya sangat disayangkan bagi sebagian besar penggunanya. Ditambah lagi, biaya berlangganan paling murah, yaitu pada G Suite Essential akan mengalami kenaikan harga pada Oktober mendatang. Yang semula dihargai 8 dolar Amerika, naik menjadi 10 dolar Amerika per pengguna aktif. Apabila dirupiahkan, setiap bulan pengguna aktif Gmeet premium harus mengeluarkan biaya kurang lebih dari Rp 118.000 naik menjadi sekitar Rp 148.000 (kurs Rp 14.905). Nominal harga ini tentunya masih sesuai bagi kalangan pebisnis atau beberapa instansi besar lainnya.

Dewasa ini, pengguna Gmeet tidak hanya terbatas bagi kalangan pebisnis, melainkan selama pandemi ini marak juga dimanfaatkan bagi kalangan pelajar dan pengajar dengan menggunakan kuota internet. Melihat kondisi pandemi yang juga berdampak pada perekonomian, kecil kemungkinan bagi mereka untuk berlangganan Gmeet tiap bulannya dengan biaya yang cukup banyak tersebut. Oleh karena itu, terbatasnya akses Gmeet yang ke depannya hanya berdurasi 1 jam sehari sepertinya cukup berpengaruh besar pada kegiatan belajar-mengajar secara virtual di Indonesia ini yang mana mayoritas menggunakan Gmeet karena berbagai kemudahan yang diberikannya, bahkan mungkin di seluruh dunia, terkhusus bagi kalangan menengah ke bawah. Namun, hal ini tidak semestinya mengurangi semangat untuk tetap aktif dan produktif dalam kegiatan belajar-mengajar, justru dapat dijadikan motivasi agar tetap kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan berbagai aplikasi yang lebih bersahabat secara finansial, dan kegiatan belajar-mengajar pun tetap terlaksana secara maksimal.

Reporter: Khoiruna Nur Fauziah

Masker Scuba dan Buff Ternyata Tak Efektif Cegah Covid-19

Masker Scuba dan Buff Ternyata Tak Efektif Cegah Covid-19

Ilustrasi Masker Scuba dan Buff

Masker kini sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak? Angka penyebaran Covid-19 yang kian melonjak menjadikan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai salah satu langkah kecil dari pencegahan virus ini.

Namun, tak sedikit orang yang mengenakan masker hanya untuk menggugurkan kewajiban akan peraturan, bahkan hanya untuk sekadar gaya tanpa mempedulikan esensi dari penggunaan masker itu sendiri. Bahan hingga cara penggunaan masker merupakan hal yang mendasar untuk diperhatikan.

Baru-baru ini, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta penumpangnya untuk menghindari penggunaan masker jenis scuba dan buff. Masker ini dinilai tidak efektif untuk mencegah transmisi virus, dan ternyata dapat memecah droplet serta membuatnya menjadi lebih kecil sehingga mudah terbang.

Imbauan ini didukung oleh penyataan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, yang mengatakan bahwa, kedua jenis masker tersebut berbahan satu lapis, terlalu tipis sehingga memiliki potensi tembus yang lebih besar. Selain itu masker scuba dan buff memiliki kecenderungan untuk ditarik ke dagu atau leher sehingga penggunaannya tidak tepat.

Peneliti dari Duke University, memaparkan berbagai jenis masker dan tingkat kefektifannya, lima diantaranya adalah:

Pertama, masker N95, yang digadang-gadang memiliki nilai keefektifan tertinggi yakni dapat memfilter 95-100% partikel yang ada di udara, masker jenis ini biasa dikhususkan penggunaannya untuk para tenaga medis. Kedua, masker bedah, yang beberapa waktu lalu sempat langka dan harganya melonjak di pasaran, memiliki tingkat keefektifan 80-95%. Ketiga, masker FFP1, masker ini memiliki katup udara di salah satu sisinya dengan menggunakan filter mekanis yang biasa digunakan dalam masker respirator, dinilai efektif 80-95% untuk menangkal virus. Keempat, masker bahan 3 lapis, masker jenis ini sedang tren dan sangat mudah dicari di pasaran, masker ini memiliki tingkat keefektifan 50-70%, sehingga cukup aman digunakan. Kelima, masker scuba atau buff, jenis masker yang sangat tidak disarankan untuk penangkalan virus covid-19.

Berbagai jenis masker telah tersedia di pasaran, peran kita sebagai konsumen untuk memilih yang tepat dan menjadikannya sebagai kebutuhan utama untuk mencegah penularan covid-19 sejak dini.

Kerjasama FIDIKOM UIN Jakarta dengan FK KBIHU DKI Jakarta : Adakan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Profesional

Kerjasama FIDIKOM UIN Jakarta dengan FK KBIHU DKI Jakarta : Adakan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Profesional

Rapat Penandatanganan MoU (17/9/2020)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) wilayah DKI Jakarta mengadakan penandatangan MoU pada Kamis, 17 September 2020. Acara tersebut diselenggarakan di Meeting Room Lantai 2 FIDIKOM UIN Jakarta, dan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan UIN Jakarta, Andi Faisal Bakti, Dekan FIDIKOM UIN Jakarta, Suparto beserta jajarannya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama DKI Jakarta, Tabroni, Ketua Forum Komunikasi Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) DKI Jakarta, Muhammad Machdum, jajaran Dosen serta seluruh tamu undangan yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sebagai kampus yang memiliki orientasi nasional dan internasional, tentunya harus membangun rekognisi atau pengakuan publik, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak di luar kampus. Ketua FK KBIHU DKI Jakarta, Muhammad Machdum mengatakan bahwa kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“… penandatangan yang dilakukan antara Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan FK KBIHU DKI Jakarta sesuai UU No. 8 tahun 2019, bahwa pembimbing ibadah haji dan umrah harus lebih profesional dan memiliki kompetensi, meningkatkan kualitas bimbingan yang ditandai dengan adanya sertifikasi…” ujar M. Machdum.

Dekan FIDIKOM UIN Jakarta, Suparto menyebut pelatihan sertifikasi bagi para pembimbing haji dan umrah menjadi salah satu program kerjasama yang akan dilakukan guna menciptakan para pembimbing haji dan umrah yang professional.

“… bentuk kejasamanya adalah pelatihan sertifikasi bagi para pembimbing haji dan umrah, sertifikasi disini ialah standarisasi pengalaman, standarisasi sikap dan standarisasi pengetahuan dan keterampilan, dalam aspek tersebut diharapkan seluruh pembimbing haji dan umrah adalah mereka-mereka yang professional dalam pelayanan…” ungkap Suparto.

Diharapkan semua peserta sertifikasi bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi, bukan hanya perihal hukum-hukum haji yang aktual, melainkan bisa menjadi pembimbing haji dan umrah yang profesional dan tersertifikasi.

Reporter : Amanda Agnes Kasyfillah

TABLOID CHARLIE HEBDO TERBITKAN ULANG KARTUN NABI MUHAMMAD

TABLOID CHARLIE HEBDO TERBITKAN ULANG KARTUN NABI MUHAMMAD

Ratusan Muslim di London melakukan demonstrasi memprotes tabloid Charlie Hebdo.
Sumber: AFP Photo

Tabloid satir asal Prancis, Charlie Hebdo, kembali menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, mereka telah menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad SAW. pada Rabu, 2 September 2020 lalu. Ini bukan kali pertama Charlie Hebdo menerbitkan kartun yang menimbulkan kontra bagi ratusan juta Umat Muslim di seluruh dunia. Pada tahun 2012 silam, mereka menerbitkan karikatur Nabi Muhammad SAW. pada sampul mingguannya hingga berujung penyerangan kantor berita tersebut pada 2015.Para pelaku penyerangan kini disidang dengan ditandai dengan penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad tersebut.

            Aksi kontroversial ini dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi. Walaupun begitu, banyak pihak yang menyayangkan langkah yang diambil oleh Charlie Hebdo. Ayatollah Sayed Ali Khamenei, pemimpin revolusi Iran, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dibenarkan dalam tindakan ini. Dikecam oleh berbagai negara dan organisasi dunia, Charlie Hebdo justru mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Dia menolak untuk mengutuk keras tindakan majalah di negaranya tersebut. Sikap dan pernyataan orang nomor satu di Prancis ini ramai-ramai menuai reaksi keras dari kalangan umat Islam seluruh dunia.

            Kini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh majalah tersebut. Kecaman ini datang dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini juga dialamatkan terhadap insiden pembakaran dan perusakan kitab suci Al-Qur’an di Swedia dan Denmark beberapa waktu terakhir sebelum kartun dari Charlie Hebdo dirilis.

            Selain alasan kebebasan berekspresi seperti yang disebutkan diatas, penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad ini dilakukan untuk menandai dimulainya sebuah persidangan yang sangat penting. Persidangan yang dilakukan untuk mengadili terduga kaki tangan dan para tersangka penyerangan yang terjadi pada tahun 2015 silam di kantor berita Charlie Hebdo. Tersangka utamanya adalah Said dan Cherif Kouachi bersaudara.

            Menurut salah satu dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zakaria menyebutkan bahwa ada kemungkinan mengenai alasan mengapa tabloid Charlie Hebdo membuat kartun Nabi Muhammad jika dilihat dari perspektif sejarah. Menurutnya, motif yang melatarbelakangi aksi tersebut tidak serta merta hanya tentang agama, tetapi ada alasan lain seperti politik, ekonomi, hingga sosial. Persoalan ini nampaknya juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad sendiri di mana kala itu orang-orang Kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad bukan hanya karena ajarannya, namun karena perekonomian mereka yang mati karena adanya pelarangan menyembah patung. Dalam konteks ini, agama Islam di Eropa berkembang dengan sangat pesat dan hal inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa tabloid Charlie Hebdo membuat kartun Nabi Muhammad.

“Bukan agamanya, tapi pertambahan jumlah, kemajuan Umat Islam di Eropa, nah itu barangkali yang coba (mereka) timbulkan yaitu kebencian kepada Islam yang kemudian akan berujung pada Islamophobia” pungkasnya.

Reporter: Asep Sopian

Nadiem Makarim Meluncurkan Program Kampus Merdeka, Begini Tanggapan Pihak Kampus

Nadiem Makarim Meluncurkan Program Kampus Merdeka, Begini Tanggapan Pihak Kampus

Bagan 1Foto: Nadiem Makarim (Screenshot Instagram @kemdikbud.ri)

Jakarta- Kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang.

Ada empat kebijakan yang diusung dalam program Kampus Merdeka di lingkup perguruan tinggi:

  1.  Pembukaan program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi

Program Kampus Merdeka memberikan otonomi untuk melakukan pembukaan program studi (prodi) baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS).

Mendikbud menjelaskan bahwa otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Otonomi ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

  • Re-akreditasi perguruan tinggi

Program re-akreditasi perguruan tinggi ini bersifat otomatis dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kemudian, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis.

  • Kemudahan menjadi PTN-BH

Program ketiga terkait Kemendikbud mengusung kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) dan akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat oleh status akreditasi.

  • Hak belajar tiga semester di luar prodi

Kebijakan kampus yang keempat Kemendikbud memberikan kebebasan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan Satuan Kredit Semester (sks).

Mendikbud menjelaskan adanya perubahan pengertian mengenai sks. Sks bukan lagi diartikan sebagai ‘jam belajar’, tetapi sebagai ‘jam kegiatan’. Pengertian kegiatan di sini tidak hanya belajar di kelas, melainkan magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pengabdian masyarakat, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Kegiatan yang dipilih mahasiswa juga harus dibimbing oleh seorang dosen.

Dosen Pancasila Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom), M. Hudri,  memberikan tanggapan terkait kebijakan Program Kampus Merdeka dan disambut hangat olehnya.

“Tentang program kampus merdeka, saya sebenarnya tidak mengerti detailnya. Kalau melihat idenya secara umum, semuanya baik saja, tapi masalah klasik di kita itu kan bagaimana implementasinya. Yang penting, menurut saya, sekarang ini adalah mengembalikan otonomi kampus,” ungkapnya melalui WhatsApp kepada tim DNKTV.

Hudri mengatakan sah-sah saja jika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar program studi, karena selama ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperbolehkan mahasiswanya mengambil mata kuliah di luar prodinya, dengan catatan dosen pembibing akademik mengetahui jika mahasiswanya mengambil mata kuliah di luar bidangnya.

Terkait istilah otonomi kampus, Dosen Pancasila Fidikom ini menjelaskan bahwa otonomi yang dimaksud adalah debirokratisasi dan perguruan tinggi seharusnya kembali mengedepankan misi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak terbebankan pada sistem administrasi.

“Kampus sekarang ini lebih banyak beban administrasinya sehingga tidak ada bedanya antara kampus dengan lembaga birokrat lainnya,” tuturnya.

Reporter : Najla Septiana

PENUTUPAN PBAK 2020

Penutupan PBAK 2020

Poster PBAK Fakultas 2020 (12/09/2020)

Jakarta – Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2020 yang dilaksanakan selama 4 hari melalui virtual zoom cloud resmi berakhir. Penutupan PBAK diadakan di masing-masing Fakultas melalui zoom cloud, salah satunya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDIKOM). Acara ini dihadiri oleh Dewan Kemahasiswaan (Dekan) FIDIKOM Suparto, Wakil Dekan Bidang Akademik, Siti Napsiah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Cecep Castrawijaya,, Ketua Dema Fakultas FiDIKOM Tsani Irsyadi, sejumlah panitia PBAK, dan para mahasiswa/mahasiswi baru.

Acara diawali dengan pembacaan tilawah alquran, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Dakwah, kemudian dilanjut dengan sharing session oleh Ketua Dema FIDiKOM, Dekan, dan Wakil Dekan. Dalam forum tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik Cecep mengungkapkan kepada mahasiswa baru bahwa selain melakukan aktifitas kuliah, mahasiswa juga dapat mengikuti organisasi-organisasi yang dapat menjadi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) guna membantu mahasiswa di saat kelulusan nanti.

” Kemarin juga disampaikan oleh natasumber kita bahwa jangan sampai kuliah pulang saja, tapi ada yang bisa kita diskusikan, nah itu juga menambahkan poin yang dari sisi SKPI” ungkapnya

Selain itu, Dekan FIDIKOM, Suparto menjelaskan bagaimana caranya agar dapat lulus dalam waktu 3,5 tahun atau pada smester 7

” 3,5 tahun itu artinya lulus pada smester 7, oh sangat bisa sekali, kenapa tidak? Karena beban belajar kalian sebagai mahasiswa ya satu, itu adalah 144 SKS, jika dalam tiga tahun, itu persmester 20 SKS, maka 120 (SKS) kemudian di smester 7 kalian tinggal mengambil mata kuliah dan kemudian menulis skripsi” jelasnya

Ia juga menjelaskan kepada mahasiswa untuk dapat saling memotivasi dan saling mengkondisikan agar dapat lulus tepat waktu dan mendapatkan keunggulan.

” Apa keuntungan tepat waktu? Pertama bahwasanya ketika kalian mencari pekerjaan maka otomatis ketika screening atau pemeriksaan dokumen, tentu pencari kerja akan melihat siapa yang cekatan. Sehingga yang lulus di 3,5 tahun dan 4 tahun akan menjadi pertambangan”

Lebih lanjut dia menambahkan perihal teknis perkuliahan yang akan dilaksankan secara daring akibat pandemi COVID19

” Jadi ini semua merupakan kebijakan nasional bahwa kampus-kampus tidak diperkenankan melaksanakan perkuliahan secara langsung” tambanya

Sebelum PBAK FIDIKOM resmi ditutup, Suparto berpesan agar perkuliahan daring ini tidak mengurangi kualitas belajar dan semangat belajar para mahasiswa.

” Mudah-mudahan perkuliahan daring tidak mengurangi pertama, tidak mengurangi kualitas belajar, kedua tidak mengurangi semangat untuk belajar. Saya yakin melalui daring banyak kendala-kendala teknis tetapi kalian sedikitnya bisa belajar apa yang nanti disampaikan oleh sang dosen” ujarnya

Reporter : Cut Soraya

Menciptakan Budaya Akademik Melalui Pembukaan PBAK Daring Fidikom UIN Jakarta 2020

Menciptakan Budaya Akademik Melalui Pembukaan PBAK Daring Fidikom UIN Jakarta 2020

Dekan Fidikom, Suparto dalam pembukaan PBAK Fakultas 2020 melalui aplikasi Zoom (11/9/2020)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru program S1 Fidikom UIN Jakarta tahun ajaran 2020/21 yang bertemakan “Menciptakan Budaya Akademik Guna Terwujudnya Mahasiswa yang Religius, Idealis, Inovatif, dan Progresif”. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, PBAK Fidikom pada tahun ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Jumat (11/09).

Acara ini terbagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu sambutan-sambutan dari perwakilan panitia PBAK Fidikom UIN Jakarta 2020, Ahmad Yazid, perwakilan Dewan Mahasiswa atau Dema Fidikom UIN Jakarta, Ridho Biwanda, dan Dekan Fidikom UIN Jakarta, Suparto. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yakni penyampaian materi keakademikan dan kemahasiswaan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Siti Napsiyah, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Cecep Sastrawijaya, serta penyampaian materi dengan topik “Tantangan Mahasiswa Menghadapi Zaman 4.0” oleh komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Susianah Affandy.

Sesuai dengan tema acara PBAK Fidikom tahun ini, acara ini bertujuan agar mahasiswa baru dapat mengenal budaya akademik yang terdapat di Fidikom UIN Jakarta. Sehingga para mahasiswa baru tersebut diharapkan menjadi mahasiswa yang religius, idealis, inovatif, dan progresif.

Siti Napsiyah lebih lanjut menjelaskan mengenai tema tersebut bahwa mahasiswa dapat menciptakan budaya akademik dengan mengikuti aturan dan tata tertib keakademikan, seperti memasuki kelas mata kuliah sesuai jadwal, menghormati seluruh dosen, dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan oleh universitas dan fakultas. Selain itu, ia menjelaskan bahwa apabila mahasiswa membutuhkan bimbingan dan saran mengenai perkuliahan dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi.

Selain mengikuti aturan dan tata tertib keakademikan, Cecep menjelaskan bahwa mahasiswa juga harus mampu berprestasi di bidang akademik dan non-akademik dengan mengasah minat dan bakat melalui organisasi atau komunitas, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

“… fakultas dakwah dan ilmu komunikasi sudah banyak melakukan kerja sama dengan (perusahaan) dalam dan luar negeri dalam rangka memberi penguatan dan mengembangkan mahasiswa dalam pratikum sebagai bagian dalam akademik, sehingga penguatan tersebut juga memberikan pembinaan mahasiswa agar mereka memiliki latar belakang yang mumpuni sehingga saat terjun ke masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai …” ujar Cecep

Susianah juga menjelaskan bahwa tantangan remaja atau mahasiswa era 4.0 yaitu berinteraksi di media sosial. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa tidak hanya mementingkan pendidikan saja, namun juga memiliki sopan santun di dalam masyarakat, khususnya dalam berinteraksi di media sosial, karena hal itu menjadi nilai utama di dunia pekerjaan.

“Bahwa bagaimana interaksi kita dengan masyarakat itu diuji di dalam proses perkuliahan. Di mana latihannya? Di dalam organisasi. Bagaimana tidak mengikuti organisasi? Tidak akan bisa karena kita tidak akan kenal dengan namanya dengan konflik, negosiasi, bergandeng, ber-lobby, dan (menambah) jaringan komunikasi,” tambahnya.

Reporter: Laode M. Akbar H.

Uji Materi UU Penyiaran, Begini Tanggapan Masyarakat mengenai ajuan RCTI dan iNews

Uji Materi UU Penyiaran, Begini Tanggapan Masyarakat mengenai ajuan RCTI dan iNews

Bagian1 foto: Mahkamah Konstitusi (iNews.id)

Corporate Legal Director MNC Group, Christophorus Taufik, menyatakan alasan dari permohonan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) mengenai uji materi Undang-undang Penyiaran atau UU Penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, gugatan tersebut tidak untuk membungkan kreativitas para konten kreator digital melainkan dilayangkan agar pemerintah dapat mengatur berbagai konten yang disiarkan lewat internet.

Platform internet sebetulnya sudah memiliki aturan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Komunikasi. Dalam aturan tersebut memuat sanksi pidana atau pemblokiran konten yang telah terpublikasi.

Namun, RCTI dan iNews TV mengajukan uji materi yang menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut bersifat ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Taufik menyebutkan bahwa perusahaannya justru mendorong para konten kreator digital dengan payung regulasi yang lebih baru.

Melansir dari tempo.co, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M Ramli, menyatakan bila permohonan uji materi Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, maka siaran yang terdapat di internet hanya boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran yang berizin, dan masyarakat tidak lagi bebas menggunakan fitur siaran dalam platform media sosial.

Kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya diwajibkan menjadi penyiaran yang wajib berizin.

“Jika kegiatan streaming tersebut tidak melalui izin, maka terpaksa harus ditutup,” terang Ramli.

Dosen Bahasa Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom) sekaligus penyiar Radio Elshinta, Sultan Takdir Ali Sabana, memberikan tanggapan terkait Uji Materi UU Penyiaran yang diajukan oleh RCTI dan iNewsTV.

“Mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pasal 1 ayat 2, sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai pasal karet, karena undang-undang tersebut dibuat pada tahun 2002 dan bermakna 18 tahun yang lalu. Platform digital seperti sekarang ini juga belum ada, bahkan penyiaran digital di Indonesia belum masuk. Jika RCTI mempermasalahkan hal ini kurang tepat, karena pasal ini tidak bisa disalahkan dan platform digital  yang ada saat ini pada tahun tersebut ya memang masih belum ada,” ungkapnya melalui Whatsapp.

Dosen Sultan mengatakan hal yang tepat adalah mengajak pemerintah untuk menggodok undang-undang penyiaran terkait platform digital agar tidak ambigu. Seperti Instagram, Facebook, maupun YouTube merupakan jejaring sosial, yang di dalamnya terdapat tombol live, maka para konten kreator tidak serta merta harus menggunakan ijin siar terkecuali streaming online seperti Netflix karena wadahnya seperti televisi.

“Nah, masalahnya adalah di sini mereka menggunakan istilah-istilah pertelevisian, untuk menarik minat masyarakat seperti Instagram TV. Mungkin itu yang dipermasalahkan. Tapi masalahnya juga di sini undang-undang, jangankan undang-undang yang berurusan dengan platform seperti ini. Undang-undang penyiaran digital pun itu juga masih belum jelas di Indonesia. Penggodokannya seperti apa, Menkominfo juga harus bagaimana,” ujarnya.

Apabila permohonan RCTI dan iNewsTV disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak bisa langsung disetujui begitu saja, akan ada proses yang panjang dikarenakan harus melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tak hanya itu saja, menurut Sultan, keresahan yang terjadi tidak hanya dialami oleh RCTI dan iNewsTV, tetapi untuk saat ini seharusnya media penyiaran yang ada di Indonesia bisa beradaptasi dengan lompatan kemajuan teknologi yang begitu signifikan. Jika menyalahkan teknologi, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh para pelaku dunia penyiaran.

Reporter : Najla Septiana

Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahasa Calon Alumni UIN Jakarta

Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kualitas Bahasa Calon Alumni UIN Jakarta

Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis dalam Pembukaan Pelatihan melalui aplikasi Zoom (15/9/2020)

UIN Jakarta menyelenggarakan Program Peningkatan Kualitas Bahasa bagi calon alumninya yang bekerja sama dengan Institut Francais Indonesia Kedutaan Besar Prancis. Pembukaan program ini dilaksanakan melalui Video Teleconference, Selasa (15/09/2020). Terdapat lebih dari 20 peserta yang telah diseleksi menghadiri kegiatan tersebut.

Tak hanya dihadiri oleh para peserta dari kalangan mahasiswa, kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Konselor Kerja Sama Direktur Institut Francaise Stephane Dovert serta Kepala Cabang Wijaya IFI Syarah.

Dalam sambutannya, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis menyampaikan rasa senangnya atas kerja sama yang terjalin antara UIN Jakarta dengan Institut Francais d’Indonesia. Amany mengatakan ia mendorong seluruh mahasiswa baru sampai mahasiswa lama dan yang akan lulus khususnya, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa apapun apalagi bahasa Internasional yang nantinya akan sangat berguna.

Institut Prancis di Indonesia (IFI) merupakan hasil penggabungan Bagian Kerja Sama dan Kebudayaan (SCAC) Kedutaan Besar Prancis dan pusat-pusat kebudayaan Prancis (CCF) di Indonesia, badan yang melaksanakan seluruh aksi kerja sama budaya antara Prancis dan Indonesia. IFI hadir di empat kota di Indonesia: Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Keempat cabang tersebut menyediakan kursus bahasa Prancis, informasi tentang kegiatan budaya IFI dan biro konsultasi Campus France.

Konselor Kerja Sama Direktur Institut Francais Indonesia dan Kedutaan Prancis untuk Indonesia Stephane Dovert

(Konselor Kerja Sama Direktur Institut Francais Indonesia dan Kedutaan Prancis untuk Indonesia Stephane Dovert)

Konselor Kerja Sama Direktur Institut Francais Indonesia dan Kedutaan Prancis untuk Indonesia Stephane Dovert mengatakan, ia sangat senang dan merasa terhormat bisa berada di tengah keluarga besar UIN Jakarta.

Selain itu, dalam kegiatan in Kepala Cabangi IFI Wijaya Syarah, Andriani, menyampaikan arahan teknis pelatihan Peningkatan Kualitas Bahasa. Ia merasa bangga karena ini merupakan kali pertama peserta pasca sarjana terlibat dalam pelatihan bahasa Prancis yang diselanggarakan oleh UIN Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan berlangsung selama satu bulan sejak 15 September hingga 16 Oktober. Ia berharap melalui kegiatan ini, kedepannya para mahasiswa dapat berbicara dan berinteraksi langsung dengan orang Prancis menggunakan bahasa Prancis yang baik. Dan juga mengharapkan keseriusan dari mahasiswa.

Reporter: Siti Nurhalizah